Articles
<![CDATA[TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN PELAJAR SMP (Studi Penelitian di Polres Langkat ]]>
<![CDATA[Teguh T]]>;
<![CDATA[Sumiadi S]]>;
<![CDATA[Joelman Subaidi]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.6170
<![CDATA[Abstract The occurrence of traffic violations committed by junior high school students in the legal area of Langkat Police. Real facts in the field, it is estimated that around 46 students from the 2 schools studied, namely the Hangtua Stabat Private Junior High School and the AL-Maksum Stabat Private Junior High School every day use motorbikes to school. this fact is clearly a violation of the law because junior high school children do not yet have a SIM, because to be able to have a SIM there is Law no. 22 of 2009 Article 77 Paragraph (1) at least 16 years old while junior high school students are only 13 to 15 years old. Due to their relatively young age, junior high school children are psychologically immature and do not understand well the dangers that can be caused by motorbikes. So that in addition to violations that occur by driving using a motorcycle, not having a SIM, not wearing a helmet and modifying a motorcycle. the problem is, what are the factors that cause students to violate traffic laws in the use of motorbikes? What are the efforts of the Langkat Police in tackling traffic violations committed by students in the use of motorbikes? The research method in this thesis uses an empirical juridical research method with a statutory and case approach. the nature of the research used is descriptive. Sources of data used, namely primary data and secondary data. The results of this study indicate that various efforts have been made by the local police in tackling traffic violations committed by students, one of which is in the form of outreach to schools, warnings and fines for students who commit traffic violations. This is expected to be able to provide a deterrent effect for students to pay more attention to the completeness of motorized vehicle administration and also the rules for driving so as to create an orderly traffic. The author suggests schools in Langkat district to harmonize the existing regulations in schools with the Langkat police regulations. Keywords: Violation, Student, Traffic]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Malpraktek Profesi medis ]]>
<![CDATA[Jemmy Saifandi]]>;
<![CDATA[Sumiadi S]]>;
<![CDATA[Muhammad Hatta]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 1 (2021): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i1.4264
<![CDATA[Tindak pidana malpraktek profesi medis dalam kehidupan masyarakat saat ini merupakan suatu tindakan profesi medis yang bertentangan dengan standar operasional prosedur (SOP), Undang-Undang, dan kode etik yang berlaku, baik disengaja maupun kelalaian yang mengakibatkan kondisi pasien semakin memburuk, atau bahkan kematian. Pemerintah telah berupaya dalam mengatasi kasus tindak pidana malpraktek profesi medis, Negara bertanggungjawab mengatur dan melindungi hak atas kesehatan masyarakat secara optimal yang diwujudkan dengan cara diciptakannya Peraturan Perundang-Undangan terkait malpraktek profesi medis, dengan pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana malpraktek profesi medis tersebut. Akan tetapi Meskipun telah terdapat beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang terkait tindak pidana malpraktek profesi medis akan tetapi jumlah malpraktek profesi medis masih terus terjadi. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif. Bentuk penelitian ini adalah analisis dilakukan guna memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai keadaan atau fakta yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa pengaturan terkait malpraktek profesi medis telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana malpraktek profesi medis harus dapat dibuktikan dengan adanya kesalahan. Dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diatur apabila profesi medis terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan profesi medis. Maka pertanggungjawaban hukum malpraktek profesi medis terbagi tiga yaitu, pertanggungjawaban administrasi, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban pidana. Saran dalam penelitian ini, Terkait malpraktek profesi medis diharapkan pemerintah lebih mempertajam juga memperberat sanksi pidana terutama pidana penjara/badan dan pidana denda serta pidana administrasi bagi pelaku tindak pidana malpraktek medis agar menimbulkan efek jera. Kata Kunci: Tindak Pidana, Malpraktek, Profesi Medis]]>
<![CDATA[Pemberian bantuan hukum oleh posbakum kepada masyarakat kurang mampu dalam perkara pidana ]]>
<![CDATA[Nelsa Rinanda]]>;
<![CDATA[Sumiadi S]]>;
<![CDATA[Zul Akli]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4129
<![CDATA[The Government of Aceh launched a legal aid program for underprivileged communities to protect and provide assistance to disadvantaged people in Aceh who are facing legal problems. Legal assistance for underprivileged people has been mandated by Law Number 16 of 2011, Concerning Legal Aid. Aceh Qanun Number 8 of 2017 and Governor Regulation Number 10 of 2019 are local regulations issued to strengthen efforts to provide legal assistance to underprivileged communities. But in reality, the provision of legal aid to underprivileged people at the Lhokseumawe Class 1B District Court still experiences many obstacles, especially from Posbakum as the party that has provided legal assistance, but does not get assistance fees and other constraints. The formulation of the problem in this research is what are the obstacles faced by the Legal Aid Post to provide legal assistance to underprivileged people in criminal cases at the Lhokseumawe Class 1 B District Court and what efforts are made by the Legal Aid Post when overcoming obstacles to the implementation of providing legal aid to underprivileged people in criminal cases at the Lhokseumawe Class 1B District Court. This type of research is an empirical juridical research, namely an integrative and conceptual method of analysis to identify, process and analyze documents to understand the meaning, significance, and relevance that produces descriptive data in the form of written or spoken words from the people or observed behavior. The results showed that the obstacles faced by Posbakum in providing legal assistance to the underprivileged were the delay in receiving the indictment documents submitted by the court for the Note of Defense, the lack of budget, and psychological pressure experienced by the defendant from the start of the BAP to the ongoing trial and the lack of public understanding of the existence of legal aid provided by the State. Efforts made in overcoming obstacles to the implementation of providing legal aid to the underprivileged are requesting an indictment letter from the Bhakti Keadilan Legal Institute, requesting an allocation of funds for the implementation of legal aid for underprivileged people, providing moral support to the defendant and increasing socialization efforts about assistance Law from the State to the people. It is recommended that the Regional Government and the Aceh DPR be allocated funds to Posbakum to make it more effective and efficient in providing legal assistance to underprivileged people.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN PUKAT HARIMAU (TRAWL) ]]>
<![CDATA[Siska Ananda]]>;
<![CDATA[Sumiadi s]]>;
<![CDATA[Muhammad Hatta]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 2, No 2 (2019): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v2i2.4049
<![CDATA[Pukat harimau merupakan alat penangkap ikan yang menggunakan jaring-jaring, penggunaan pukat harimau ini merupakan tindakan yang dilarang oleh pemerintah. Dampak buruk penggunaan pukat harimau akan menyebabkan kerusakan sumber daya alam seperti rusaknya terumbu karang, mengancam kepunahan ikan di laut serta merugikan nelayan tradisional. Meskipun larangan penggunaan pukat harimau telah dilarang, namun para nelayan hingga saat ini masih menggunakan pukat harimau dalam menangkap ikan di laut, para nelayan sering mengabaikan peraturan hukum yang ada di Indonesia ini, padahal telah disebutkan dalam pasal 85 jo pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau merupakan perbuatan tindak pidana. Penelitian ini akan membahas pokok masalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap larangan penggunaan pukat harimau, bagaimanakah hambatan dalam penegakan hukum terhadap larangan penggunaan pukat harimau, dan bagaimanakah upaya dalam penegakan hukum terhadap larangan penggunaan pukat harimau, khususnya larangan penggunaan pukat harimau yang terjadi di perairan Gampong Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui kegiatan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis dilakukan dengan cara deskriptif (descriptif analysis). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap larangan penggunaan pukat harimau yang terjadi di wilayah perairan Kota Lhokseumawe dilakukan secara represif yaitu hanya melakukan penyidikan dan belum pernah diselesaikan sampai ke pengadilan. Sedangakan secara preventif dilakukan dengan melakukan patroli dan pembinaan. Hambatan yang dihadapi petugas Polair yaitu diakibatkan karena kurangnya kerjasama antar pihak yang berwenang dalam mencegah dan memberantas penggunaan pukat harimau serta kurangnya partisipasi dari masyarakat setempat. Upaya yang dilakukan oleh petugas Polair agar masyarakat tidak menggunakan pukat harimau dalam menangkap ikan di laut yaitu dengan melakukan pengawasan lebih baik dan petugas berusaha menjalin hubungan baik dengan masyarakat di wilayah perairan Gampong Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Diharapkan agar penegak hukum bekerjasama dengan masyarakat pesisir pantai serta berkoordinasi dengan baik dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, pemerintah harus segera merealisasikan pemberian jaring pukat yang ramah lingkungan sebagai pengganti pukat harimau agar tindak pidana penggunaan pukat harimau dapat dicegah dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.]]>
<![CDATA[PENGGANTIAN BIAYA KEPADA SAKSI ATAU AHLI DALAM RANGKA MEMBERIKAN KETERANGAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon) ]]>
<![CDATA[Lisa Purba Hajini Purba]]>;
<![CDATA[Sumiadi S]]>;
<![CDATA[Yusrizal Y]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 2 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v8i2.3865
<![CDATA[Summons of witnesses at each level of criminal case examination has consequences for the cost of attending the summons. So far, the provisions regarding the cost of summoning witnaesses and experts have been regulated in Article 229 of the Criminal Procedure Code and Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims and Law Number 2 of 2002 concerning Procedures for Protection of Witnesses and Victims in Human rights violations, however, in reality the fees that have been regulated in the law are not fully provided to all witnesses and even if there are costs they are not up to standard and not optimal. These costs include accommodation costs, consumption costs, transportation costs and costs of reimbursing lost income due to having to attend calls. The purpose of this research is to find out and explain the compensation mechanism to witnesses or experts in order to differentiate information in the criminal justice system in the jurisdiction of the Takengon District Court and what are the obstacles in reimbursing costs to witnesses or experts in order to provide information in the criminal justice system in the region. the law of the Takengon District Court. This type of research is juridical empirical, that is, approaching the problem through legal research by looking at the prevailing legal norms and relating them to the facts that exist in society in connection with the problems encountered in the research.]]>
<![CDATA[PENGGANTIAN BIAYA KEPADA SAKSI ATAU AHLI DALAM RANGKA MEMBERIKAN KETERANGAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon) ]]>
<![CDATA[Lisa Purba Hajini Purba]]>;
<![CDATA[Sumiadi S]]>;
<![CDATA[Yusrizal Y]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 8, No 2 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v8i2.3866
<![CDATA[Summons of witnesses at each level of criminal case examination has consequences for the cost of attending the summons. So far, the provisions regarding the cost of summoning witnaesses and experts have been regulated in Article 229 of the Criminal Procedure Code and Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims and Law Number 2 of 2002 concerning Procedures for Protection of Witnesses and Victims in Human rights violations, however, in reality the fees that have been regulated in the law are not fully provided to all witnesses and even if there are costs they are not up to standard and not optimal. These costs include accommodation costs, consumption costs, transportation costs and costs of reimbursing lost income due to having to attend calls. The purpose of this research is to find out and explain the compensation mechanism to witnesses or experts in order to differentiate information in the criminal justice system in the jurisdiction of the Takengon District Court and what are the obstacles in reimbursing costs to witnesses or experts in order to provide information in the criminal justice system in the region. the law of the Takengon District Court. This type of research is juridical empirical, that is, approaching the problem through legal research by looking at the prevailing legal norms and relating them to the facts that exist in society in connection with the problems encountered in the research.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Penelitian Di Gampong Juli Cot Mesjid Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen) ]]>
<![CDATA[Fitriani Fitriani]]>;
<![CDATA[Sumiadi Sumiadi]]>;
<![CDATA[Jumadiah jumadiah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 10, No 1 (2022): Vol 10, No 1 (2022): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v10i1.8909
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan agar sanksi pidana adat bisa diterapkan dengan baik oleh Lembaga adat maupun masyarakat Aceh khususnya di Gampong Juli Cot Mesjid Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen sehingga menciptakannya lingkungan masyarakat yang aman dan damai tanpa adanya kekerasan baik dalam masyarakat maupun dalam rumah tangga. Akan tetapi walaupun sudah diselesaikan secara Lembaga adat Gampong ternyata masih adanya pelaku kdrt yang masih mengulangi perbuatannya, bisa kita lihat bahwa sanksi adat yang diberikan masih sangat kurang sehingga pelaku tidak takut untuk mengulangi perbuatan tersebut. Metode yang digunakan empiris sosiologis dengan pendekatan kualitatif dan sifat penelitiannya deskriptif analisis dengan lokasi penelitian di Gampong Juli Cot Mesjid Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen. Hasil penelitian Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Di Gampong Juli Cot Mesjid Kecamatan Juli masih adanya pelaku yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dipicu oleh masalah ekonomi dan juga perselingkuhan, meskipun sudah pernah di selesaikan oleh Lembaga adat gampong, namun tidak membuat sipelaku untuk berubah atau jera, apakah penerapan sanksi adat yang diberikan tidak efisien sehingga tidak memberikan efek jera kepada sipelaku.]]>
<![CDATA[PEMBERATAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL ]]>
<![CDATA[T Heriza Fahmi]]>;
<![CDATA[Zul Akli]]>;
<![CDATA[Sumiadi S]]>
<![CDATA[ JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.5685
<![CDATA[Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum yang disengaja perbuatan tersebut melawan hukum dan didasari untuk memperkaya diri sendiri, kelompok maupun badan hukum yang secara merugikan perekonomian negara. Hukuman terhadap para pelaku tindak pidana korupsi seringkali tidak diputuskan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, seperti pada kasus Binahati B Baeha dan Muhir. Sebagaimana seperti aturan mengenai pemberatan yang terdapat dalam Pasal 52 KUHP dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun bahan hukum penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Aturan dalam Pasal 2 ayat (2) sebenarnya sudah cukup kuat untuk mengikat hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana korupsi dengan pemberatan. Namun pada kenyataan hakim tidak pernah memutuskan suatu perkara korupsi dengan hukuman mati sekalipun kasus tersebut telah memenuhi unsur pemberatan. Hakim juga dinilai tidak tegas dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan pemberatan, hakim cenderung memutuskan suatu perkara hanya berlandaskan pada dakwaan yang diberikan oleh jaksa. Melihat dua kasus yang telah diputuskan, terlihat bahwa kedua kasus telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman dengan pemberatan, namun tidak terdapat adanya pemberatan didalam hukuman yang dijatuhkan hakim kepada dua pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial. Disarankan kepada hakim agar dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial sesuai dengan ketentuan pemberatan mengingat kejahatan yang dilakukan telah memenuhi unsur pemberatan dan diharapkan juga agar hakim lebih mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada saat menjatuhi hukuman.]]>
<![CDATA[Religious Diversity and its Legal Problems ]]>
<![CDATA[Husni Husni]]>;
<![CDATA[Zulfan Zulfan]]>;
<![CDATA[Teuku Yudi Afrizal]]>;
<![CDATA[Nurarafah Nurarafah]]>;
<![CDATA[Sumiadi Sumiadi]]>
<![CDATA[ Journal Research of Social Science, Economics, and Management Vol. 1 No. 9 (2022): Journal Research of Social Science, Economics, and Management ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Publikasi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1556.678 KB)
|
DOI: 10.59141/jrssem.v1i9.149
<![CDATA[ The basis for freedom of religion in Indonesia is regulated in Article 28E, Article 28I, Article 29 of the 1945 Constitution and Article 4, Article 22 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. However, this freedom is not absolute and must be limited to maintain religious harmony in Indonesia. This study aims to determine the actions that often trigger religious disputes with blasphemy or blasphemy of religion either directly or through various online media. This type of research is doctrinal or normative. In this study, all norms, legal principles, legal documents, court decisions, laws and regulations related to religious freedom in Indonesia will be studied. Based on the results of research to maintain religious harmony, the government issued Law Number 1 of 1946 concerning the Criminal Code, Law Number 1/PNPS/1965 concerning the Prevention of Abuse and/or Blasphemy of Religion, Law Number 40 of 2008 concerning the Elimination of Race and Religious Blasphemy. Religion. Ethnic Discrimination, Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Transaction Information. In addition to legal action against perpetrators of blasphemy, the government and the community must work together to maintain religious tolerance and prevent fanaticism towards their respective religious identities so that it has the potential to cause horizontal conflicts between religious adherents in Indonesia.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Tentang Penyalahgunaan Narkotika di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1, Aceh Timur ]]>
<![CDATA[Muhammad Hatta]]>;
<![CDATA[Zulfan Zulfan]]>;
<![CDATA[Sumiadi Sumiadi]]>;
<![CDATA[Teuku Yudi Afrizal]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Scholar Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan bahwa 2,3 juta atau 3.2% pelajar di Indonesia pernah mengonsumsi narkotika. Setidaknya terdapat tiga faktor yang mempengaruhi pelajar mengkonsumsi narkotika yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar sebagai persoalan serius karena mereka adalah kelompok usia produktif dan menjadi generasi penurus kedepan. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum kepada pelajar terhadap penyalahgunaan narkoba sangat dibutuhkan secara berkelanjutan. Menyahuti permasalahan tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh telah mengadakan penyuluhan hukum tentang penyalahgunaan narkoba di SMK Negeri 1 Aceh Timur. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Tridarma Perguruan Tinggi dimana setiap insan civitas akademika melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan solusi setiap permasalahan sedang dialami masyarakat.]]>
