At-Tanwir Law Review
At-Tanwir Law Review (At-Tanwir Law Rev. - ATLAREV) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. ATLAREV published two times a year in June and December. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Adat Law, Environmental Law and another section related contemporary issues in law.
Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA ATAS PELANGGARAN PEJABAT DAERAH ]]>
<![CDATA[Sitta Rosyida Azhar]]>
<![CDATA[ At-Tanwir Law Review Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.075 KB)
|
DOI: 10.31314/atlarev.v3i1.2064
<![CDATA[Pandemi Covid-19 datang dengan membawa berbagai macam dampak. Tidak hanya dampak kesehatan, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi. Pada sisi lainnya, kemampuan masyarakat memiliki keterbatasan menghadapi dampak ini semua. Lalu, datanglah berbagai macam kebijakan sebagai jaring pengaman sosial dari pemerintah, salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa. BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin di pedesaan yang bersumber dari Dana Desa. Besaran bantuan yang akan diterima oleh masyarakat adalah Rp. 600.000,00 perbulan/keluarga selama bulan April sampai Juni. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PPDT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PPDT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Tujuannya adalah membantu masyarakat miskin yang rentan secara ekonomi dan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari selama pandemi Covid-19.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP MERUPAKAN BENTUK PENERAPAN GREEN CONSTITUTION DALAM UUD TAHUN 1945 ]]>
<![CDATA[Abdul Hasim]]>
<![CDATA[ At-Tanwir Law Review Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (323.801 KB)
|
DOI: 10.31314/atlarev.v3i1.2057
<![CDATA[Green Constitution telah diterapkan dalam beberapa Konstitusi di Dunia seperti Konstitusi Portugal tahun 1976, Konstitusi Ecuador tahun 2008 dan Konstitusi Perancis tahun 2006. Indonesia sebagaimana yang termuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen yang memuat konsep Green Constitution dirumuskan pada Pasal 28H Ayat (1) UUD tahun 1945 yang mencerminkan generasi hak asasi manusia ketiga yakni hak kolektif dan hak pembangunan, berupa hak atas lingkungan hidup, serta Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945 yang mencerminkan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Indonesia secara konstitusional. Penelitian ini menganalisis bagaimana konsep Green Constitution di dalam Konstitusi Indonesia (UUD tahun 1945). Selain itu, juga secara intensif mengkritisi penerapan dan penegakan dari konsep Green Constitution yang berkaitan dengan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tulisan ini berfokus pada dua permasalahan hukum yakni : bagaimana pembentukan dan penegakan hukum terkait perlindungan terhadap lingkungan hidup yang merupakan bagian hak asasi manusia dan juga makhluk hidup lainnya yang merupakan penerapan dari konsep Green Constitution dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945?. Adapun tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan normatif dengan pendekatan studi konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Tulisan ini diharapkan dapat menegaskan bahwa konsep Green Constitution di Indonesia dimaknai sebagai konstitutionalisasi norma hukum lingkungan sebagaimana diatur dan terimplementasi dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD tahun 1945 serta konsiderans menimbang huruf a, b, f, Pasal 1 angka (2), Pasal 44, Penjelasan Bagian I. Umum angka (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tenang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.]]>
<![CDATA[PARAMETER DEMOKRASI DALAM PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DAERAH ]]>
<![CDATA[Zaqil Widad]]>
<![CDATA[ At-Tanwir Law Review Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (279.132 KB)
|
DOI: 10.31314/atlarev.v3i1.2065
<![CDATA[Penundaan pelaksanaan pilkada pada tahun 2022 serta 2023 mendatang berpotensi menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan di lingkup pemerintahan daerah. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah menerapkan kebijakan penunjukan penjabat kepala daerah sebagai mekanisme untuk mengatasi kekosongan jabatan tersebut. Namun kebijakan tersebut nampaknya mendapat penolakan dari masyarakat dikarenakan kebijakan tersebut banyak mengandung problematika di dalamnya. Salah satu problematika dalam penunjukan penjabat kepala daerah yang banyak mendapatkan sorotan dari publik adalah tidak terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam proses penunjukan penjabat kepala daerah. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif tulisan ini berusaha mengupas problematika tersebut. hasil penelitian menunjukkan bahwa penunjukkan penjabat kepala daerah tidak melibatkan pertisipasi masyarakat dalam proses rekruitemnnya yang telah menciderai nilai-nilai demokrasi. Selain itu, penunjukan penjabat kepala daerah yang mengabaikan partisipasi masyarakat menimbulkan permasalahan baru, mulai dari penghidupan kembali peran dwi fungsi ABRI, disharmonisasi antar penyelenggara pemerintah daerah, dan bertentangan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya.]]>
<![CDATA[ATURAN SUBSIDI DALAM AGREEMENT ON FISHERIES SUBSIDIES TERHADAP PERIKANAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rahmih Yunisyah Mawaddah]]>
<![CDATA[ At-Tanwir Law Review Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (281.487 KB)
|
DOI: 10.31314/atlarev.v3i1.2061
<![CDATA[Fisheries subsidies are regulated in an agreement that takes effect in June 2022, namely the Agreement on Fisheries Subsidies, which regulates the prohibition of subsidies and their exceptions. With the formulation of the problem, namely how are the rules of subsidies in the agreement on fisheries subsidies? and what is the impact of the agreement on fisheries subsidies on fisheries in Indonesia. Using normative research method with qualitative analysis. The results show that the agreement on fisheries subsidies prohibits fisheries subsidies that contribute to IUU fishing, overfished stocks and allows fisheries subsidies in the event of a disaster with certain conditions. The impact of the agreement has resulted in Indonesian fishermen, most of whose main livelihoods are traditional fishermen and small-scale fishers, finding it difficult to get subsidies due to the prohibition where the subsidies are needed to support and help their communities.]]>
<![CDATA[HAK WARGA NEGARA UNTUK DILINDUNGI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI ]]>
<![CDATA[Salahudin Pakaya]]>;
<![CDATA[Ismet Hadi]]>
<![CDATA[ At-Tanwir Law Review Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (254.391 KB)
|
DOI: 10.31314/atlarev.v3i1.2345
<![CDATA[Protection of citizens has become a basic obligation for the state because citizens have the right to be protected. So that the state does not neglect the protection rights of citizens, the rights of citizens should be set forth in the constitution or the Constitution as the basic law of a country. This constitution is the result of a social contract agreement between citizens and citizens with the government that is empowered to run the country. At least the content of this constitution is the division of powers (authorities) of state institutions, and the most important thing is the statement regarding the rights of citizens which the government must uphold. Indonesia has ratified the Universal Declaration of Human Rights (HAM) and is contained in Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights, and Law no. 26 of 2000 concerning the Human Rights Court. But even though regulatory instruments have been made, there is still a legal vacuum that guarantees citizens' constitutional rights as human rights. This is because the human rights court that was formed only examines gross human rights violations, while general or ordinary human rights violations are not the competence of the human rights court.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI SURAT KEPUTUSAN MENPERINDAG NOMOR 144/MPP/KEP/4/1999 TERHADAP PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI KEPULAUANA BANGKA ]]>
<![CDATA[Safitri Indri Ningsih]]>
<![CDATA[ At-Tanwir Law Review Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (295.029 KB)
|
DOI: 10.31314/atlarev.v3i1.2062
<![CDATA[Illegal tin mining has become increasingly widespread since the issuance of the Decree of the Minister of Industry and Trade number 144/MPP/Kep/4/1999 dated 22 April 1999 that tin is categorized as free goods (unsupervised) and the revocation of tin's status as a strategic commodity, so that it is no longer monopolized by one BUMN and can be freely exported by anyone. With the Minister of Industry and Trade Decree, of course, this has led to rampant illegal tin mining activities, so it is felt that the Government needs to create several laws and regulations as an effort to anticipate violations and criminal acts in the mining sector, tin mining in particular. The regulation that has been made by the Provincial Government of the Bangka Belitung Islands in the context of tackling illegal tin mining is Regional Regulation No. 7 of 2014 concerning Management of Mineral Mining]]>
<![CDATA[ANALISIS PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU BERKAITAN DENGAN PRESIDENTIAL THRESHOLD ]]>
<![CDATA[Satrio Nugroho]]>
<![CDATA[ At-Tanwir Law Review Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (243.072 KB)
|
DOI: 10.31314/atlarev.v3i1.2063
<![CDATA[Tulisan ini dimaksudkan untuk menelaah presidential threshold dalam hubungannya dengan pemilu serentak 2019. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang mengamanatkan pemilu serentak menimbulkan pro dan kontra tentang pengaturan presidential threshold. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan bahan atau materi berupa buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, dan pendapat ahli yang berkaitan. Pembentuk Undang-Undang perlu memikirkan kembali tentang ketentuan presidential threshold terutama dalam hubungannya denga pemilu serentak, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dalam penerapan atau penghapusan presidential threshold, agar tujuan untuk memperkuat sistem presidensial dapat tercapai. Adanya pemilu serentak sejatinya secara substansi telah menghapuskan ketentuan presidential threshold, sehingga persyaratan ambang batas untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden menjadi tidak relevan. Namun, apabila pembentuk Undang-Undang menghendaki adanya presidential threshold, maka jalan tengah yang dapat dipilih adalah menerapkan presidential threshold dengan menggunakan perolehan suara pemilu legislatif 2014 dengan catatan melembagakan koalisi.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LEGISLATIF OLEH PARTAI POLITIK ]]>
<![CDATA[Muhammad Ananda Pratama]]>
<![CDATA[ At-Tanwir Law Review Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (226.444 KB)
|
DOI: 10.31314/atlarev.v3i1.2058
<![CDATA[Penelitian ini mengangkat berkaitan dengan permasalahan proses pergantian antar waktu anggota legislatif oleh partai politik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Bahan hukum sekunder berupa referensi atau kepustakaan yang meliputi buku literatur, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang dimaksud dikumpulkan dengan metode kepustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam melakukan pemberhentian anggota legislatif harus meminta peresmian kepada Presiden dan mengenai peresmian anggota legislatif harus mendapatkan persetujuan Gubernur, Bupati ataupun Walikota daerah setempat. Penggantian Antar Waktu terhadap anggota legislatif tidak dapat dilaksanakan apabila masa jabatan sisa kurang dari 6 (enam) bulan.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PARIWISATA DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Kebun Binatang Surabaya) ]]>
<![CDATA[Upik Dyah Eka Noviyanti]]>;
<![CDATA[Fauziah Maulani Pratiwi]]>
<![CDATA[ At-Tanwir Law Review Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31314/atlarev.v3i1.2498
<![CDATA[The Covid-19 pandemic has had a significant impact on various sectors, such as the tourism sector, which is characterized by, among other things, a decrease in the number of visitors and the closure of tourist attractions. During the Covid-19 Pandemic, the Government has made various efforts to reduce the spread of the virus, one of which is by establishing and implementing various tourism policies. The implementation of tourism policies during the pandemic has in fact also resulted in innovation in various tourist destinations except the Surabaya Zoo by creating educational virtual tour packages. The method used in this research is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques using interviews, observation and searching for laws, references, articles, journals and websites. The research results show that government policies during the Covid-19 pandemic include regulations making laws and regulations related to tourism activities which are targeted at tourists and tourism business actors. Responding to the tourism policy made by the government during the pandemic, the Surabaya Zoo is one of the tourist destinations that can take advantage of the pandemic situation by creating alternative tourism in the form of educational virtual tour packages. This tour package is intended for tourists who want to get to know animal life online, especially during the Covid-19 pandemic.]]>
