Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

At-Tanwir Law Review

Atlarev
Website

Published by Universitas Muhammadiyah Gorontalo

ISSN : - EISSN : 27757323 DOI : 10.31314/alr

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

At-Tanwir Law Review (At-Tanwir Law Rev. - ATLAREV) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. ATLAREV published two times a year in June and December. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Adat Law, Environmental Law and another section related contemporary issues in law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 42 Documents

1 2 3 4 5

ANALISIS KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA ATAS PELANGGARAN PEJABAT DAERAH Sitta Rosyida Azhar
At-Tanwir Law Review Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Pandemi Covid-19 datang dengan membawa berbagai macam dampak. Tidak hanya dampak kesehatan, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi. Pada sisi lainnya, kemampuan masyarakat memiliki keterbatasan menghadapi dampak ini semua. Lalu, datanglah berbagai macam kebijakan sebagai jaring pengaman sosial dari pemerintah, salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa. BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin di pedesaan yang bersumber dari Dana Desa. Besaran bantuan yang akan diterima oleh masyarakat adalah Rp. 600.000,00 perbulan/keluarga selama bulan April sampai Juni. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PPDT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PPDT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Tujuannya adalah membantu masyarakat miskin yang rentan secara ekonomi dan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari selama pandemi Covid-19.

PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI POLITIK HUKUM OMNIBUS LAW Adit Saputra
At-Tanwir Law Review Vol 2, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegak hukum Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan politik hukum omnibus law sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan investasi untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini menggunakan desaian literatur review atau tinjauan dengan teknik mencari kesamaan dan ketidaksamaan dan menggunakan pendekatan hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen. Aapun masalah yang diteliti yaitu bagaimanakah poliltik hukum Omnibus Law dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi dalam konsep negara kesejahterah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Omnibus Law sebagai upaya Pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi diIndonesia dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGADILI SENGKETA HASILPEMILIHAN KEPALA DAERAH Fitri Usman; Salahudin Pakaya; Ismet Hadi
At-Tanwir Law Review Vol 2, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Penelitian ini membahas mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa hasil Pilkada. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan, Pertama, Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai lembaga pelaksana Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung beserta peradilan dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Kontitusi”. Kedua, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang dalam mengadili sengketa hasil Pilkada, sebab dalam Pasal 24C Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili sengketa Pemilu. Disamping itu, Pilkada bukanlah rezim Pemilu melainkan rezim Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Bab VI Pemerintahan Daerah UUD 1945

PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA La Ode Dedihasriadi
At-Tanwir Law Review Vol 1, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.196 KB)

Agar terciptanya keadilan bagi masyarakat dan pembagunan ekonomi nasional lapangan kerja yang melibatkan tenaga kerja asing, haruslah ada mekanisme dan pengawasan yang baik agar tidak terjadinya kesenjangan antara amanat konstitusi dengan percepatan pembangunan ekonomi yang melibatkan tenaga kerja asing. pengawasan ketenagakerjaan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Metode penelitian ini adalah pendekatan normatif- empiris, dimana penelitian tersebut mengkaji undang-undang dan implementasinya terhadap peran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengawasan tenaga kerja asing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauhmana peran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengawasi tenaga kerja asing di daerahnya. hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pengawasan tenaga kerja asing di indonesia tidak di atur oleh UU. No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, PP No. 20 tahun 2018 penggunaan tenaga kerja asing dan Permen ketenagakerjaan No.10 tahun 2018 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing. Sehingga implementasinya menyulitkan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam mengawasi keberadaan tenaga kerja asing yang berada di daerahnya.

PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP MERUPAKAN BENTUK PENERAPAN GREEN CONSTITUTION DALAM UUD TAHUN 1945 Abdul Hasim
At-Tanwir Law Review Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Green Constitution telah diterapkan dalam beberapa Konstitusi di Dunia seperti Konstitusi Portugal tahun 1976, Konstitusi Ecuador tahun 2008 dan Konstitusi Perancis tahun 2006. Indonesia sebagaimana yang termuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen yang memuat konsep Green Constitution dirumuskan pada Pasal 28H Ayat (1) UUD tahun 1945 yang mencerminkan generasi hak asasi manusia ketiga yakni hak kolektif dan hak pembangunan, berupa hak atas lingkungan hidup, serta Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945 yang mencerminkan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Indonesia secara konstitusional. Penelitian ini menganalisis bagaimana konsep Green Constitution di dalam Konstitusi Indonesia (UUD tahun 1945). Selain itu, juga secara intensif mengkritisi penerapan dan penegakan dari konsep Green Constitution yang berkaitan dengan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Tulisan ini berfokus pada dua permasalahan hukum yakni : bagaimana pembentukan dan penegakan hukum terkait perlindungan terhadap lingkungan hidup yang merupakan bagian hak asasi manusia dan juga makhluk hidup lainnya yang merupakan penerapan dari konsep Green Constitution dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945?. Adapun tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan normatif dengan pendekatan studi konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Tulisan ini diharapkan dapat menegaskan bahwa konsep Green Constitution di Indonesia dimaknai sebagai konstitutionalisasi norma hukum lingkungan sebagaimana diatur dan terimplementasi dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD tahun 1945 serta konsiderans menimbang huruf a, b, f, Pasal 1 angka (2), Pasal 44, Penjelasan Bagian I. Umum angka (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tenang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH KORPORASI Adit Saputra
At-Tanwir Law Review Vol 2, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajibdilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumberpenunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan danpeningkatan kualitas hidup itu sendiri. Dalam KUHP yang berlaku saat ini tidakatau kurang memberi perhatian kepada korban. Tidak ada pidana ganti rugi didalam KUHP baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan.Pidana yang terdapat dalam KUHP masih berorientasi pada pelaku tindak pidanatidak berorientasi pada korban. Berdasarkan latar belakang di atas, penulismegangkat permasalahan tentang Bagaimanakah kebijakan formulasi hukumpidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kegiatankorporasi di bidang tindak pidana lingkungan hidup dalam hukum positif diIndonesia Dan Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana di masa datangdalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana lingkungan hidupoleh korporasi. Paper ini menggunakan metode penelitian hukum normatif ataudoctrinal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undangundang,pendekatan kasus dan Pustaka. Sumber data terdiri dari data primer dandata sekunder. Hasil pembahsan menunjukkan pada saat ini perumusan tindakpidana lingkungan hidup diatur dalam KUHP, Undang-Undang No 32 Tahun 2009sebagai aturan umumnya dan Perundang-undangan Sektoral. KUHP yang berlakusaat ini belum memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidanalingkungan hidup yang dilakukan Korporasi baik secara in abstracto maupun inconcreto, karena sanksi yang diancamkan hanya ditujukan kepada pelaku individutidak termasuk korporasi, sedangkan Konsep ideal di masa datang Sanksi pidanadisempurnakan dengan menambahkan sanksi ganti kerugian berupa restitusi dankompensasi. Sebagai pidana tambahan untuk kasus TPLH ditambahkan kewajibanmelakukan pemulihan lingkungan. Dalam undang-undang juga dimuat mengenaibesarnya nilai ganti rugi yang bisa diletakkan pada penjelasan undang-undang. Halini untuk menghindari ketidak pastian atau perbedaan dalam pelaksanaan dilapangan

DEMOKRASI DAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA Salahudin Pakaya; Amin Dali
At-Tanwir Law Review Vol 1, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.876 KB)

Sejarah ketatanegaraan Indonesia tidak lepas dari sistem demokrasi yang pernah diberlakukan oleh rejim kekuasaan. Berdasarkan waktu, para ahli mengkategorikan rejim kekuasaan terbagi dalam tiga orde (masa), yakni orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Orde lama dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno (1945-1966) mempraktekkan Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin, kemudian pada Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto (1967-1998) mempraktekkan Demokrasi Pancasila, dan pasca lengsernya Soeharto memasuki Orde Reformasi (1998 - sekarang) amandemen UUD 1945 yang dapat dikatakan sebagai Demokrasi Konstitusional. Dalam setiap orde kekuasaaan mempraktekkan ini, diberlakukan pula sistem kepartaian sesuai kehendak kekuasaan pada waktu itu. Pada masa Demokrasi Parlementer yang disepakati menggunakan sistem kepartaian multi partai (partai yang banyak), tetapi lama kelamaan Presiden Soekarno mengganti dengan sistem multi partai sederhana. Pada masa Demokrasi Pancasila, Soeharto berhasil menyederhanakan jumlah partai yang bisa ikut pemilu, yaitu PPP, Golkar dan PDI, meskipun pada akhirnya Soeharto berhasil membuat Golkar jadi partai dominan (partai tunggal). Orde reformasi yang menghendaki pelakasanaan Demokrasi Konstitusional menganut sistem multi partai sederhana, dengan menggunakan pemilu sebagai instrumen untuk menyederhanakan jumlah partai yang masuk di DPR. Penyederhanaan jumlah partai menggunakanelectoral threshold dan parlementary threshold.

PARAMETER DEMOKRASI DALAM PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DAERAH Zaqil Widad
At-Tanwir Law Review Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Penundaan pelaksanaan pilkada pada tahun 2022 serta 2023 mendatang berpotensi menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan di lingkup pemerintahan daerah. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah menerapkan kebijakan penunjukan penjabat kepala daerah sebagai mekanisme untuk mengatasi kekosongan jabatan tersebut. Namun kebijakan tersebut nampaknya mendapat penolakan dari masyarakat dikarenakan kebijakan tersebut banyak mengandung problematika di dalamnya. Salah satu problematika dalam penunjukan penjabat kepala daerah yang banyak mendapatkan sorotan dari publik adalah tidak terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam proses penunjukan penjabat kepala daerah. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif tulisan ini berusaha mengupas problematika tersebut. hasil penelitian menunjukkan bahwa penunjukkan penjabat kepala daerah tidak melibatkan pertisipasi masyarakat dalam proses rekruitemnnya yang telah menciderai nilai-nilai demokrasi. Selain itu, penunjukan penjabat kepala daerah yang mengabaikan partisipasi masyarakat menimbulkan permasalahan baru, mulai dari penghidupan kembali peran dwi fungsi ABRI, disharmonisasi antar penyelenggara pemerintah daerah, dan bertentangan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya.

ANALISIS YURIDIS UJARAN KEBENCIAN YANG DILAKUKAN OLEH JERINX KEPADA IKATAN DOKTER INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE Ginanjar Rizki Danang Prasetyo
At-Tanwir Law Review Vol 1, No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

This writing aims to find out how the development of technology and digital information has doubled the acceleration of messages through electronics, thus giving rise to practices and values in various content in digital media. In this era of progress, it is undeniable that all forms of technology are increasingly developing rapidly every day, one of which is social media, social media brings users to facilitate all forms of activities in daily life and even makes users feel dependent on social media. It is undeniable that with the development of technology and information there are various problems, which are known as Cyber Crime. Cybercrime is an act where someone misuses digital technology or commits a crime not directly but through the intermediary of electronic devices such as cellphones, tablets, computers, etc. and is used on internet technology digitally and with the intention of violating the law. One of the forms of crime is hate speech, which is a crime nowadays that many people violate language politeness. Hate speech is an action taken by one or more people in the form of incitement, provocation, or insult to others in several aspects such as ethnicity, religion, race, gender, skin color, disability, sexual orientation.

REVIEW OF ISLAMIC LAW ON DEFAULTS IN WORKING AGREEMENTS FOR PERMANENT LECTURERS AT WEST JAVA PRIVATE RELIGIOUS UNIVERSITIES (PTKS) Hisam Ahyani; Memet Slamet; Naeli Mutmainah
At-Tanwir Law Review Vol 1, No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Introduction/Main Objectives: This study aims to determine the concept of default carried out by lecturers and private religious colleges (PTKS) in terms of Islamic law perspective.Background Problems: There are defaults in a number of private religious universities in West Java Province who violate the agreement, one of which is a permanent lecturer at PTKS West Java, who has not implemented the Tridharma of Higher Education. So that in default, rights or obligations come from the contract or agreement of the parties who break the promise, both from the university, as well as the permanent lecturers of PTKS.Novelty: In this study, no one has examined the concept of Default in terms of Islamic Law perspective on default or broken promises made by permanent lecturers at PTKS West Java.Research Methods: The approach in this research is normative and empirical juridical. The sources of legal materials that the authors use are primary, secondary and tertiary sources of legal materials. Data obtained from data sources in the field (Field research), in the form of interviews, and documentation.Finding/Results: The findings show that the concept of Default is viewed from the perspective of Islamic Law on default or broken promises made by Permanent Lecturers at PTKS West Java, including Dharuriyat, Hajiyat, Tahsiniyat in nature.Conclusion: First, Default has an element of Dharuriyat goals, namely maslahat which is primary in nature, where human life is very dependent on it, both aspects of diniyah or religion as well as aspects of a worldly nature. Second, it contains elements of Hajiyat, which is a secondary benefit, which is needed by humans to make life easier and eliminate difficulties and difficulties. The third contains the Tahsiniyat element, namely maslahat which is a muru'ah or moral demand, it is intended only for good and glory. If this maslahat does not exist, it will not damage or complicate human life. Pendahuluan / Tujuan Utama: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konsep Wanprestasi yang dilakukan oleh Dosen dan Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKS) ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Latar Belakang Masalah: Wanprestasi di sejumlah Perguruan tinggi keagamaan swasta di Provinsi Jawa Barat ada yang melakukan pelanggaran perjanjian salah satunya Dosen Tetap di PTKS Jawa Barat, belum melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Sehingga di dalam wanprestasi, hak atau kewajiban berasal dari kontrak atau kesepakatan para pihak ada yang ingkar janji, baik dari pihak Perguruan Tinggi, maupun pihak Dosen Tetap PTKS. Kebaruan: dalam penelitian ini belum ada yang meneliti terkait Konsep Wanprestasi ditinjau dari perspektif Hukum Islam terhadap wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Dosen Tetap di PTKS Jawa Barat. Metode penelitian: Pendekatan dalam Penelitian ini yaitu yuridis normative dan Empiris. Sumber bahan hukum yang penulis gunakan adalah sumber bahan hukum primer, skunder dan tersier. Data diperoleh dari sumber data di lapangan (Field research), berupa wawancara, dan dokumentasi. Temuan / Hasil: Hasil temuan menunjukan bahwa Konsep Wanprestasi ditinjau dari perspektif Hukum Islam terhadap wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Dosen Tetap di PTKS Jawa Barat diantaranya Wanprestasi yang sifatnya Dharuriyat, Hajiyat, Tahsiniyat.Kesimpulan: Pertama, Wanprestasi memiliki unsur tujuan Dharuriyat, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek diniyah atau agama maupun aspek yang sifatnya duniawi. Kedua, mengadung unsur Hajiyat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Ketiga mengadung unsurTahsiniyat, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah atau moral, hal ini dimaksudkan hanya untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika maslahat ini tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia Al-Zuhaili, Wahbah. Ushul al-Fiqh al-Islami. Beirut: Dar al-Fikr, 1986. Anshori, Abdul Ghofur. Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018. Elliot, Catherine, and Frances Quinn. Tort Law. Harlow: Pearson Education Limited, 2003. Fauzi. Sejarah Hukum Islam. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018. Hatta, Sri Gambir Melati. Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia. Bandung: PT. Alumni, 1997. Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Surabaya: Bayu Media, 2005. Lakshminath, A., and M Sridhar. Ramswamy Iyer 's The Law of Tort. New Delh: Butterworths, 2003. Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta : Prenada Media, 2005. Muhajir, Neong. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Yake Sarasin, 1996. Narbuko, Cholid, and Achmadi Abu. Metode Penelitian. Jakarta : Bumi Aksara, 2001. Artikel Jurnal Asnani, M. S., & Irwansyah, I. (2021). Implementasi peraturan daerah kota kendari nomor 14 tahun 2007 tentang pelayanan terpadu berbasis gender terhadap pemenuhan hak-hak perempuan korban kdrt. At-Tanwir Law Review, 1(1), 22–42. https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/view/625 Fitri, Wardatul. "Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan." Supremasi Hukum, 2020: 76-93. Fitrisa, Syavika Isfi. "Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Pelaku Usaha Roti dengan Pekerja (Suatu Penelitian di Kecamatan Rantau dan Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang)." Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019. Habibullah, Eka Sakti. "Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional." Jurnal Al-Mashlahah: STAI Al Hidayah Bogor, 2017: 693. Munthe, Mhd. Erwin. "Aspek Wanprestasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dalam hal Tidak Membayarkan Kekurangan Upah Dosen." 2020: 186-199. Makmur, S. M., & Mohamad, I. R. (2021). TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGGA. At-Tanwir Law Review, 1(1), 43–51. https://journal.umgo.ac.id/index.php/Atlarev/article/view/626 Mauluddin, Agus, and Opik Rozikin. "Pengaruh Dana Desa terhadap Bentuk Interaksi Sosial Masyarakat Desa di Indonesia." ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 2019: 73-86. Ahyani, Hisyam, and Elah Nurhasanah. "Peran Strategi Politik Islam terhadap Perekonomian di Indonesia." MUTAWASITH: Jurnal Hukum Islam 3.1 (2020): 18-43. Skripsi, Tesis atau DisertasiSuhendro, Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kontrak Di Indonesia, Disertasi, Yogyakarta : Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2014. Ahyani, Hisam, Perjanjian Kerja Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (PTKS) di Jawa Barat dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Tesis, Bandung : Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2018. Peraturan Perundang-undanganUndang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen UU Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan nasional UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Permenristekdikti nomor 2 tahun 2016 Jountho No. 26 tahun 2015 tentang registrasi pendidik pada perguruan tinggi. KUHPerdata UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). UU Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan nasional UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan; Permenristekdikti nomor 2 tahun 2016 Jountho No. 26 tahun 2015 tentang registrasi pendidik pada perguruan tinggi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional 13 April 2020 Wawancara Sobarna, Ayi (Dosen Tetap) Wawancara oleh Hisam Ahyani. UNISBA Bandung. Tanggal 11 juli 2018. Surbiantoro, Eko (Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UNISBA) Wawancara oleh Hisam Ahyani. UNISBA Bandung. Tanggal 11 juli 2018. Hamami, Mastur (Sekretaris STAIMA Kota Banjar) Wawancara oleh Hisam Ahyani. STAIMA Kota Banjar, 2018. Miftahudin (Dosen Tetap) Wawancara oleh Hisam Ahyani. STAIMA Kota Banjar, 2018. Kusmayadi, Yudi (Dosen Tetap) Wawancara oleh Hisam Ahyani. STAIMA Kota Banjar, 2018. Aziz, Abdul (Sekertaris Institut merangkap Kaprodi PAI) Wawancara oleh Hisam Ahyani. Institut Agama Islam Darussalam IAID Ciamis. Tanggal 24 juli 2018. Daryaman (Dosen Tetap sekaligus Sekertaris Prodi Hukum Keluarga IAID Ciamis) Wawancara oleh Hisam Ahyani, Institut Agama Islam Darussalam IAID Ciamis. Tanggal 24 juli 2018.

Page 1 of 5 | Total Record : 42

1 2 3 4 5

Filter by Year

2021 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 3, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 3, No 1 (2023): Februari 2023 Vol 2, No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 2, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 1, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 1, No 1 (2021): Februari 2021

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ismet Hadi

Contact Email
attanwirlawreview@umgo.ac.id

Phone
+6281328500050

Journal Mail Official
atlarevlawreview@umgo.ac.id

Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. JL. Prof. Mansoer Pateda. Desa Pentadio Timur. Kecamatan Telaga Biru

Location
Kab. gorontalo,

Gorontalo

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ismet Hadi

Contact Email attanwirlawreview@umgo.ac.id

Phone +6281328500050

Journal Mail Official atlarevlawreview@umgo.ac.id

Editorial Address Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. JL. Prof. Mansoer Pateda. Desa Pentadio Timur. Kecamatan Telaga Biru

Location Kab. gorontalo, Gorontalo INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ismet Hadi

Contact Email
attanwirlawreview@umgo.ac.id

Phone
+6281328500050

Journal Mail Official
atlarevlawreview@umgo.ac.id

Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. JL. Prof. Mansoer Pateda. Desa Pentadio Timur. Kecamatan Telaga Biru

Location
Kab. gorontalo,

Gorontalo

INDONESIA