cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Baihaki
Contact Email
jurnaljisyaku@iain-palangkaraya.ac.id
Phone
+6281256965122
Journal Mail Official
jurnaljisyaku@iain-palangkaraya.ac.id
Editorial Address
Building A, Faculty of Sharia IAIN Palangka Raya, Jl. G. Obos, Islamic Centre, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, Postal Code 73112
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum
Published by Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
ISSN : -     EISSN : 28306805     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Focus and Scope: 1. Islamic Law 2. Islamic Law and Politics 3. Islamic Law and Gender 4. Islamic Law and Contemporary Issue 5. Islamic Family Law 6. Islamic Criminal Law 7. Sharia Economic Law 8. Islamic Constitutional Law 9. Islamic Jurisprudence 10. Law Studies
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 47 Documents
 1   2   3   4   5 
JIPEN: MENILIK HUKUM ADAT DAYAK PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH JINAYAH Rahmad Fahreza Setiawan; Lisnawati Lisnawati
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 2, No 1 (2023): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v2i1.6040

Abstract

Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun adat budayanya. Kalimantan Tengah yang terdiri atas 13 kabupaten dan 1 kotmadya menyimpan begitu banyak keberagaman budaya dan adatnya yang mampu menjadi daya tarik tersendiri. Salah satu bagian dari kebudayaan tersebut adalah denda adat yang disebut dengan singer dan jipen. Objek yang menjadi sasaran penelitiannya adalah hukum adat Dayak Kalimantan Tengah yang telah lama dan sejak dahulu sudah ada berdampingan dengan masyarakat Dayak sebagai pedoman dalam berperilaku dalam lingkungan adat Dayak. Penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menjadikan kaidah fikih khusus di bidang jinayah sebagai sudut pandang dalam melihat hukum adat Dayak menghasilkan temuan yang positif selain sebagai sarana edukatif namun juga promotif dalam melestarikan kebudayaan daerah.
KONTROVERSI ATURAN WAJIB VAKSINASI COVID-19 DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2021 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIKIH SIYASAH DUSTURIYAH Fatma Suci Rahmadini; Khairina Khairina; Zainuddin Zainuddin; Sulastri Caniago
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 1, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v1i2.4767

Abstract

Studi ini mengkaji tentang aturan wajib vaksinasi Covid-19 dalam rangka penaggulangan pandemi Covid-19 dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 yang mewajibkan masyarakat yang menjadi sasaran penerima vaksinasi untuk melakukan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang menolak vaksinasi akan dikenakan sanksi berupa saksi administrative dan sanksi denda. Permasalahannya adalah terdapat pasal-pasal dalam hukum positif yang bertentangan dengan aturan wajib vaksinasi tersebut dan menurut kreteria pembentukan perundang-undangan dalam siyasah suariyah aturan wajib vaksinasi Covid-19 belum memenuhi kriteri-kriteria tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Data dan bahan diperoleh melalui membaca, mengutip buku, meneliti, menganalisis dokumen, berita di internet dan undang-undang terkait pembahasan. Setelah data/bahan terkumpul diolah dengan cara kualitatif deskriptif dan dianalisis dengan cara deduktif.  Penelitian ini menemukan hasil bahwa  Peraturan Presiden perihal aturan wajib vaksinasi dengan menekankan hukuman berupa sanksi administratif dan denda bagi penolak vaksinasi Covid-19 bertentangan dengan pasal-pasal yang etrdapat dalam hukum positif dan menurut prespektif fikih siyasah dusturiyah aturan persebut belum memenuhi kriteri peraturan perundang-undangan yang baik menurut siyasah syar’iyah.Kata Kunci: Peraturan Presiden, Covid-19, Hukum Positif, Siyasah Dusturiyah, Pasal. 
OTORITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENETAPKAN PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA BAGENDANG PERMAI KECAMATAN MENTAYA HILIR UTARA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Siti Nur Janah; Reza Noor Ihsan
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 1, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v1i1.4117

Abstract

Otoritas merupakan bentuk khusus dari kekuasaan karena dengan otoritas baru terlihat bahwa suatu kekuasaan diterima dan diabsahkan, dengan demikian dalam suatu pemerintah otoritas akan terwujud dan berfungsi sebagai pemerintahan. Karena itu otoritas disebut kekuasaan yang dilembagakan. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahui kewenangan Pemerintah Desa Bagendang Permai dalam Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. 2. Mengetahui Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan yang tidak memenuhi kriteria masih menerima bantuan. 3. Mengetahui kendala dan solusi dalam pelaksanaan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Desa Bagendang Permai. Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal dapat dilakukan dalam bentuk kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi serta dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif dari data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan 1. Bahwa pemerintah desa untuk menetapkan Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan harus mengkoordinasikan bersama pihak pendamping dan dinas sosial. 2. KPM PKH yang tidak memenuhi kriteria masih menerima bantuan hal ini dikarenakan terjadinya ke tidaksingkronan data antara data yang berada dipusdatin dari daerah yang diperbaharui. 3. Kendalanya belum ada updating data, ketidak singkronan data, kurangnya sosialisasi, kurangnya SDM, tidak ada insentif atau reward dan adanya ancaman.
ALASAN ISTRI TERPIDANA DI ATAS LIMA TAHUN TIDAK MENGGUGAT CERAI SUAMI DI KOTA PALANGKA RAYA Ziadatin Khoiriyah; Eka Suriansyah; Maimunah Maimunah
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 2, No 1 (2023): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v2i1.6492

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakinginan istri terpidana untuk menggugat cerai suaminya yang dihukum 5 tahun penjara. Secara normatif hal itu diatur dalam penjelasan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu alasan dilakukannya perceraian ialah salah satu pihak divonis pidana 5 tahun penjara dan hukuman lain yang lebih berat. Ketentuan tersebut membolehkan istri menggugat cerai suaminya karena alasan tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui alasan istri terpidana di atas lima tahun tidak menggugat cerai suami dan mengetahui upaya yang dilakukan istri terpidana dalam mempertahankan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan socio legal dengan bentuk kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ada dua yaitu teori mas}lah}ah dan teori peran (role theory) dengan hasil penelitian: (1) alasan istri terpidana di atas lima tahun tidak menggugat cerai suami yaitu: karena adanya keturunan, rasa kasih sayang terhadap suami, dan adanya komitmen. (2) upaya yang dilakukan oleh istri terpidana dalam mempertahankan rumah tangga yaitu: dengan membina kehidupan beragama, menjaga komunikasi yang baik dengan suami, bersikap optimis dan bertanggung jawab.
GENDER EQUALITY ON NUSYUZ TREATMENT Filda Rahma Saidah; Yuliani Khalfiah
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 1, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v1i2.4786

Abstract

The nusyūz (spouse disobedience) treatment between husband and wife in daily marriage life has a significant differences. When it comes from the wife side, the treatment tends to provide a gap of violence through the stages of advice, separation of bed, and finally beatings/physical discipline which often became the reason of domestic violence. As for the husband, the treatment tends to be certain advices and even wife is encouraged to make peace by reducing a number of rights that need to be fulfilled by her husband. This inequality of nusyūztreatment on both sides seems to be biased and very detrimental to women. Perhaps this paper could offer a gender-based concept of nusyūz which could be an alternative in terms of the nusyūz treatment that occurs in both husband and wife. This library research uses the gender approach with descriptive analysis method. Finally, the result shows that (1) the classic nusyūz concept more focuses on the wife's disobedience rather than husband, (2) The understanding of nusyūz were changed with the changing social conditions starting from a) pre-Islamic Arab times, women did not have many rights and nusyūz had not become an intense topic, b) the arrival of Islam, women have a several rights and nusyūz were started to become a topic with a concept that tends to be patriarchal, and in modern ere the concept of nusyūz is still in its old meaning, and even tends to only be attached to wife. (3) the nusyūzsettlement steps based on an-Nisa (4): 34 could also be applied by the wife when her husband performs nusyūz.Keyword: Nusyūz; Gender; Treatment
IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL (STUDI PADA UMKM NON-MUSLIM KOTA PALANGKA RAYA) Ahmad Sabran; Abdul Helim; Erry Fitrya Primadhany
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 1, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v1i1.4094

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh para pelaku usaha makanan nonmuslim yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Pendaftaran sertifikasi halal ini adalah kewajiban bagi pelaku usaha. Hal tersebut membuat para konsumen muslim ragu membeli makanan yang dijual pelaku usaha nonmuslim. Fokus penelitian ini adalah bagaimana realitas sertifikasi halal produk UMKM nonmuslim di Kota Palangka Raya? dan mengapa pengusaha UMKM nonmuslim tidak mendaftarkan produknya ke BPJPH? Subjek penelitian ini adalah pelaku usaha rumah makan yang pemiliknya nonmuslim. Data dalam penelitian ini dihimpun dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris menggunakan pendekatan UU dan Socio Legal. Hasil dalam penelitian ini: Realitas sertifikasi halal pada rumah makan nonmuslim di Kota Palangka Raya sangat sedikit karena sosialisasi dari lembaga yang berwenang belum ada yang sampai kepada pengusaha rumah makan nonmuslim di Kota Palangka Raya, sehingga menyebabkan pengusaha rumah makan yang pemiliknya nonmuslim tidak mengetahui tentang UUJPH yang mewajibkan sertifikasi halal kemudian alasan pengusaha rumah makan tidak mendaftarkan produknya ke BPJPH karena mereka tidak mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal dan juga biaya yang di keluarkan mahal rata-rata biaya untuk Kota Palangka Raya sebesar 3.500.000. hal tersebut memberatkan pengusaha ditambah lagi efek pandemic yang membuat pendapatan pengusaha mengalami penurunan.Kata Kunci: Sertifikasi Halal, UMKM, dan Non-Muslim..
PEMBERIAN KETERANGAN OLEH SAKSI ONLINE (PERSPEKTIF KAIDAH AL MASYAQQAH TAJLIBUT TASYIR) Viona Mentari Adyawati; Muhammad Nuruddien
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 2, No 1 (2023): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v2i1.6598

Abstract

Dalam melaksanakan proses kesaksian, seseorang mungkin saja mengalami beberapa kesulitan, entah itu dari segi kondisi, situasi, maupun wabah, hal-hal yang tidak diinginkan tersebut memerlukan beberapa metode opsi untuk mengatasinya, karena itulah diperlukan adanya peraturan yang dibuat untuk dispensasi dalam kasus tersebut sehingga proses pemeriksaan tetap bisa dilakukan meskipun saksi terkait tidak bisa menghadiri persidangan langsung secara tatap muka. Dalam hal ini, penulis melakukan analisa bagaimanakan sistem persaksian yang dilakukan secara online berdasarkan perspektif kaidah fikih al-Masyaqqah Tajlibut Tafsir (kesulitan mendatangkan kemudahan). Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode study case, yakni mengamati serta mengkaji kasus yang telah terjadi sebelumnya, kemudian dianalisa lebih rinci dengan menggunakan teori tentang kaidah fikih yang terkait, sehingga ditemukan hasil penelitian yang menyatakan bahwasannya kaidah fikih, yang secara umumnya disebut dengan hukum Islam, telah mengatur hal yang sama terkait kesulitan dan kemudahan. Namun jika saksi online ini hendak diterapkan secara sering (saat masa endemi), belum ada peraturan spesifik yang membahas terkait hal tersebu, sehingga ditakutkan, akan timbul hal yang tidak diharapkan karena belum sempurnanya peraturan yang menaungi.
ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN TAKSI ONLINE TERHADAP ANGKUTAN KONVESIONAL (ANGKUTAN UMUM) Randa Irawan Saputra; Dian Pertiwi
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 1, No 2 (2022): JISYAKU
Publisher : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v1i2.4765

Abstract

 Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis dampak kebijakan Peraturan Menteri Pehubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Angkutan Sewa Khusus terhadap Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Perspektif Fiqh Siyasah”. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama: peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Angkutan Sewa Khusus yang mengatur tentang taksi online sudah beberapakali dilakukan  perubahan tapi masih saja merugikan angkutan konvesional (angkutan umum), adanya kelonggaran untuk  transportasi online dari segi Izin operasi, warna plat kendaraan, tempat mengambil penumpang, dan tarif adalah aspek-aspek yang menjadi poin utama konflik yang terjadi di antara transportasi konvensional dan transportasi online, sehingga membuat transportasi online ini dianggap memonopoli tarif transportasi. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dimana perkembangan teknologi tidak dapat di batasi karena seiiring pekembangan zaman teknologi juga terus berkembang terutama di bidang transportasi, keberadaan transportasi online juga menimbulkan dampak positif  dan dampak negagatif bagi masyarakat.Kedua: menurut fiqh siyasah bahwa kebijakan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 belum memenuhi kriteria dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam siyasah dusturiyah, karena adanya ketidak kesetaraan yang di timbulkan oleh peraturan terhadap angkutan konvesional (angkutan umum) sehingga memicu persaingan tidak sehat di bidang transportasi.Kata Kunci: Analisis Dampak, Kebijakan Menteri Perhubungan, Fiqh Siyasah
DINAMIKA HUKUM PIDANA ISLAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Al-Khalifi Nazila Magfirah; Muhammad Wahyuda; Rina Rina; Sabarudin Ahmad
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 1, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v1i1.4096

Abstract

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sejak tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan angin segar bagi masyarakat aceh untuk menerapkan hukum Islam secara lebih luas. Salah satu bidang hukum yang kemudian diterapkan yaitu hukum pidana Islam, yang mana tidak dapat dilaksanakan oleh provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Permasalahan yang menarik untuk dikaji secara mendalam yaitu bagaimana latar belakang pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh dan bagaimana dinamika hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh dilatar belakangi oleh masyarakat Aceh yang mana dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat bahkan fanatik terhadap ajaran Islam, sehingga Islam menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri. Dinamika hukum pidana Aceh baru terelisasi pada tahun 2014 dengan disahkannya Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, dan hukum acaranya dalam Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Jinayat, dan Nanggroe Aceh Darussalam.
KORELASI ANTARA PARTISIPASI MASYARAKAT DAN EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN DESA DI DESA JAYA KELAPA KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Muawiyah Muawiyah; Khairil Anwar; M. Luthfi S.P
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 1, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)
Publisher : Sharia Faculty of State Islamic Institute (IAIN) Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/jisyaku.v1i1.4025

Abstract

Partisipasi masyarakat Desa Jaya Kelapa dalam pembangunan desa diindikasikan relatif tinggi dan diduga berhubungan dengan efektivitas pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahui partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa di Desa Jaya Kelapa Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur? 2. Mengetahui efektivitas pembangunan desa di Desa Jaya Kelapa Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur? 3. Mengetahui korelasi antara partisipasi masyarakat dan efektifitas pembangunan desa Di Desa Jaya Kelapa Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur? Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner terhadap 91 sampel yang diambil dengan teknik Non-Probability Sampling. Pengolahan dan analisis data menggunakan Microsoft Excel 2016 dan IBM SPSS Statistic 26. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan menggunakan Microsoft Excel 2016 dan IBM SPSS Statistic 26, diperoleh 1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Jaya Kelapa dilihat dari indikator pengukuran yaitu pembuatan keputusan, pelaksanaan, menikmati hasil dan evaluasi didapatkan rata-rata partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dengan capaian 62% atau klasifikasi tinggi. 2. Efektivitas pembangunan desa di Desa Jaya Kelapa dilihat dari indikator pengukuran yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapai tujuan, dan perubahan nyata didapatkan rata-rata efektivitas pembangunan desa dengan capaian 76% atau klasifikasi tinggi. 3. Terdapat korelasi yang signifikan antara partisipasi masyarakat dan efektivitas pembangunan desa dan mengindikasikan bahwa korelasi antara partisipasi masyarakat dan efektivitas pembangunan desa terbukti nyata/ signifikan secara statistik menunjukan angka p-value sebesar 0,000 dan Koefisien Korelasi sebesar 0,848 dengan kategori tinggi.

Page 3 of 5 | Total Record : 47

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 1 (2024): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 2, No 2 (2023): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 2, No 1 (2023): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 1, No 2 (2022): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU) Vol 1, No 2 (2022): JISYAKU Vol 1, No 1 (2022): Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)