Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum dan Sosial Politik baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial.
Articles
55 Documents
<![CDATA[PEMENUHAN HAK-HAK KONSUMEN SEBAGAI JASA PENGANGKUTAN DI KOTA KUPANG ]]>
<![CDATA[Gelaldi Fransisco Meang]]>;
<![CDATA[Stefanus Don Rade]]>
<![CDATA[ Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengangkutan didefinisikan sebagai perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak dibutuhkan dalam rangka mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Dalam proses kegiatan pengangkutan, hal-hal yang harus diperhatikan ialah mengenai perlindungan terhadap konsumen sebagai orang yang menggunakan atau mengonsumsi barang dan jasa yang di sedikan pihak pengangkutan. Perlindungan terhadap konsumen ini sudah diatur oleh negara dalam bentuk undang-undang yang lebih dikenal dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini berisikan mengenai seluruh upaya yang harus dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen, Undang- undang ini menjadi patokan dasar terhadap pemenuhan Hak- hak konsumen guna menciptakan rasa aman dan kenyamanan pada konsumen. Maxim sendiri merupakan salah satu penyedia jasa pengangkutan yang wajib memenuhi hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa pengangkuta. Namun berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa masih terdapat kekurangan dari pihak Maxim dalam memenuhi hak-hak konsumen. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Perlindungan hukum untuk konsumen pengguna transportasi online kendaraan roda dua berdasarkan ketentuan UUPK dalam pemenuhan hak asasi bagi konsumen selaku pengguna jasa transportasi online roda dua menjadi kewajiban penuh bagi pelaku usaha selaku penyedia jasa transportasi online untuk memberikan perlindungan dalam segi keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi konsumen dalam menggunakan layanan jasa tranportasi online yang disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Charen Toisuta]]>;
<![CDATA[Dhea Salsabila]]>;
<![CDATA[Jason Johanis Walean]]>;
<![CDATA[Asmak Ul Hosnah]]>
<![CDATA[ Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2023): Maret : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i1.680
<![CDATA[The crime of premeditated murder is a term for premeditated murder by a person or a group of people who basically want to kill or eliminate someone's life. The crime of premeditated murder is regulated in the Criminal Code Article 340. The purpose of this writing is to find out what elements are contained in the crime of premeditated murder, whether there are elements of premeditated murder, the purpose of premeditated murder as well as the law or sanctions given and the responsibility of the crime. premeditated murder under Article 340 of the Criminal Code. The method used is library research method. The crime of premeditated murder is listed in the Criminal Code Article 340 with elements of a criminal act who, intentionally, plans ahead and takes the lives of other people. One of the main elements is the planned element. The element of planning in advance means that there is a distance or time between the intention to kill and the execution of the murder and the aim is to make the killing run smoothly. Sanctions for a crime are death penalty, life imprisonment and 20 years temporary imprisonment. A criminal act of premeditated murder must be held responsible for the actions that have been committed.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerusakan Barang Yang Diangkut Dalam Transportasi Udara Berdasarkan Peraturan Menteri No. 77 Tahun 2011 ]]>
<![CDATA[Chinta. M. J. Ndolu]]>;
<![CDATA[Stefanus Don Rade]]>
<![CDATA[ Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i3.689
<![CDATA[Transportation according to Purwosutjipto is a reciprocal agreement between the carrier and the sender, in which the carrier binds himself to handle the safe transportation of goods and/or people from one place to a certain destination, while the sender binds himself to pay the freight. Meanwhile, the definition of carrier's responsibility is the obligation of the air transport company to compensate for losses suffered by passengers and/or freight forwarders as well as third parties. Responsibility can be known from the obligations that have been stipulated in the agreement or law. The obligation of transportation is to organize the transportationThis study aims to examine the legal relationship between airlines and passengers, as well as to determine the company's responsibility to passengers in the event of damage to goods. The method used in this research is normative method. The results of the study show that the legal relationship between the Air Transport Company and the passengers is a legal relationship which is a periodic agreement, namely an agreement with conditions that are carried out only for a certain time and for a certain action. Airline companies must be ready to be responsible to consumers who use air transportation services in accordance with applicable laws and regulations, namely Law Number 1 of 2009 concerning Aviation and regulated more specifically in Ministerial Regulation Number 77 of 2011 concerning Air Transport Responsibilities.]]>
<![CDATA[Efektifitas Perlindungan Hukum Pemegang Saham Dibawah 1/10 Dalam Mekanisme Pelaksanaan Gugatan Derivative Action ]]>
<![CDATA[Imam Hakim Masyhuri]]>;
<![CDATA[Wasiatun Wasiatun]]>;
<![CDATA[Sumriyah Sumriyah]]>
<![CDATA[ Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i3.701
<![CDATA[PT as a legal entity in carrying out legal actions must go through its management. Without a legal entity it will not work. The relationship between the directors and the company apart from being based on a working relationship, the directors also have a fiduciary relationship with the company. The Board of Directors has a fiduciary position in the company. Regarding the losses suffered by the company, both violations suffered by the company, whether violations of fiduciary obligations, ultra vires, or other mistakes committed by members of the board of directors, the shareholders of the company concerned have the right to file a derivative action (derivative action or derivative suit) against the members of the board of directors. Responsibility for the decision of the lawsuit is borne by the company. In addition, the obstacle that is often encountered in this case is that lawsuits that have been submitted to the court are often passive in handling them. An error or omission that results in a loss within the company, as the basis for a derivative lawsuit, has no clear criteria. This ambiguity results in it being difficult to qualify that the actions of the Directors or Commissioners have occurred by mistake or negligence, so shareholders can also take part in dealing with these problems when the company they run suffers losses caused by the Directors or Commissioners. The method used in this study is normative juridical with a case approach and statutory approach. So the purpose of our research is to find out how the legal protection of shareholders against companies is through Derivative Action lawsuits.]]>
<![CDATA[PENGATURAN RANGKAP JABATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM BUMN YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[Lailatul Nur Sa’adah]]>;
<![CDATA[Ani Qur Anita]]>;
<![CDATA[Sumriyah Sumriyah]]>
<![CDATA[ Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i3.710
<![CDATA[Salah satu yang menjadi penggerak perekonomian di Indonesia adalah Perseroan Terbatas. Sebagai suatu badan hukum Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang mandiri, dimana Perseroan Terbatas dapat melakukan kegiatan bisnis atas Namanya sendiri, mempunyai kekayaan sendiri, dan dapat digugat ataupun menggugat di pengadilan. Meskipun demikian, PT membutuhkan organ yang dapat mewakili PT melakukan semua hal tersebut. Organ PT yang dimaksud adalah rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi dan dewan komisaris. Ketiga organ PT di atas dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak sesuai dengan kepentingan dan tujuan persero agar tindakan yang dilakukan oleh organ persero tidak merugikan persero. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Sehingga tujuan kami adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap tindakan rangkap jabatan dewan komisaris dan direksi dalam BUMN yang berbetuk PT. Sehingga hasil dari penelitian ini adalah bahwa peraturan mengenai rangkap jabatan masih belum jelas dan terkesan tumpang tindih. Seperti halnya dalam UU PT rangkap jabatan ini tidak diatur didalamnya, namun dalam UU lainnya seperti UU BUMN mengatur dan melarang mengenai tindakan tersebut.]]>
<![CDATA[Analisis Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Karya Prima Agro oleh PT Dharma Setya Nusantara Tbk (Studi Kasus Putusan Nomor : 34/KPPU-M/2020) ]]>
<![CDATA[Dewi Sugiarsih]]>;
<![CDATA[Putri Ayu Indah Sholihah]]>;
<![CDATA[Sumriyah Sumriyah]]>
<![CDATA[ Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i3.719
<![CDATA[Company takeover is a legal act carried out by a legal entity or individual organ to take over company shares. Provisions related to Acquisition are regulated in Law Number 40 of 2007 Concerning Limited Liability Companies, then related to procedures are regulated in Article 29 of Law Number 5 of 1999 in conjunction with Article 5 PP No. 57 of 2010 which requires business actors to notify the KPPU of acquisitions within 30 days after the effective date. This research aims to find out the procedure for acquiring shares of PT Karya Prima Agro Sejahtera by PT Dharma Satya Nusantara Tbk, followed by the obligation to notify the KPPU as well as an analysis of the imposition of sanctions on PT Dharma Satya Nusantara Tbk in Decision 34/KPPU-M/2020. The data in this study were obtained based on primary and secondary data sources. The data collection method in this study was carried out through library research. Based on this research, it can be concluded that the procedure for the acquisition of shares carried out by PT Dharma Satya Nusantara Tbk has not been fully carried out in accordance with the law due to delays in notification of post-acquisition to KPPU for 1,889 (one thousand eight hundred and eighty nine) day. In Decision No 34/KPPU-M/2020 PT PT Dharma Satya Nusantara Tbk was subject to sanctions in the form of fines. The sanctions given are in accordance with the law and the objectives of enforcing business competition law.]]>
<![CDATA[Tanggungjawab Perseroan atas Tindakan Direksi yang Melebihi Kewenangannya (Analisa Terhadap Doktrin Ultra Vires) ]]>
<![CDATA[Akbar Hidayatullah Vidi Hartono]]>;
<![CDATA[Muhammad Didin]]>
<![CDATA[ Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i3.720
<![CDATA[The Company is currently included in the qualification of a separate legal subject where to run the wheels of the company there must be an organ that runs it consisting of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors, and also the Board of Commissioners. The Board of Directors itself is an organ that carries out operations in a Company so that what is done by the Board of Directors is considered an act committed by the Company, but in this case there is no limit on when the directors are responsible for what they do when there is a violation and when the Company is responsible for what the directors do for the benefit of the Company When there is a violation. This research is a type of normative research which is not only descriptive It only explains what is true, and what is false of each problem and what factors influence. while the approach carried out in this study is the Law Approach Research (Statute approach) and case approach (case approach). And also The source of legal material in this study consists of primary legal material and secondary legal material. While the method of analysis of legal materials in this study is descriptive analytical which aims to describe precisely a problem.]]>
<![CDATA[Eksistensi Asuransi Bagi Masyarakat Indonesia ]]>
<![CDATA[Faqihisyam Irfandy]]>;
<![CDATA[Septiyan Dwi Anggara]]>
<![CDATA[ Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i3.724
<![CDATA[You may have heard a lot about the function and role of insurance. As you know, insurance is a contract represented by a policy, in which an individual (the insured) can receive benefits for various risks that occur. The benefits of this coverage will protect individuals against various risks that result in financial losses. For the functions and roles of insurance itself, of course only according to the product. So, what is the role of insurance in the country's economy, society, the investment world, to individual businesses or businesses?]]>
<![CDATA[Pertanggung Jawaban Direksi Terhadap Pemindahan Hak Atas Saham Aset Tanpa Melalui Rups ]]>
<![CDATA[Intan Nurul Arifin]]>;
<![CDATA[Mahrus Sholeh]]>;
<![CDATA[Sumriyah Sumriyah]]>
<![CDATA[ Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i3.733
<![CDATA[Ownership of company shares entitles shareholders to do a number of things, such as attending and voting at GMS, receiving dividend payments and liquidation results; as well as. other rights pathways according to law. So that the ownership of the rights to shares is important to be able to have these rights, of course there must be proof of ownership of the rights to these shares. And if at any time the shares owned want to be sold or or transferred to the hands, a deed of transfer of rights over shares is required to be carried out with a deed of transfer rights. The deed of transfer of rights can be made in the form of a notarized deed or private deed. The deed of transfer of rights or compensation is submitted in writing to the Company. Which then records the transfer by the director.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Jalur Mediasi (Studi Penelitian Di Gampong Bumi Sari, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya) ]]>
<![CDATA[Burhanuddin Burhanuddin]]>;
<![CDATA[Rachmatika Lestari]]>
<![CDATA[ Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2023): September : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Widya Karya Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59581/deposisi.v1i3.769
<![CDATA[Mediation has been regulated in Perma Number 1 of 2016 Article 1 point 1 explaining mediation as an alternative way of resolving disputes through a negotiation process to obtain an agreement between the parties assisted by a mediator. Mediation seeks (win-win solution) to reach a peace agreement. However, in fact there are still many mediations that do not work effectively, one of them in Gampong Bumi Sari in several cases of dispute, they did not make a letter of conciliation resulting in another dispute case, Article 27 paragraph (1) Perma Number 1 of 2016 explains to make a written peace agreement when the mediation reaches an agreement, an increase in cases of land disputes that mediation did not complete, one of the parties to the dispute during mediation carried a sharp weapon with the family so that the mediator felt intimidated. This study aims to find out how the process of resolving land disputes through mediation in Gampong Bumi Sari, find out what are the obstacles in the process of resolving land disputes through mediation in Gampong Bumi Sari, and see the level of effectiveness of resolving land disputes through mediation in Gampong Bumi Sari. The method used in this research is the empirical method, namely examining how the law works in the community environment.]]>
