cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mochamad Nuruz Zaman
Contact Email
scientium@scientium.co.id
Phone
+6281232891993
Journal Mail Official
editorial@scientium.co.id
Editorial Address
Jl Tebet Raya No.2 Blok C lt.3 Tebet Barat, Tebet. Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12810
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Constitutional and Administrative Law Review
Published by Scientia Integritas Utama
ISSN : -     EISSN : 29885515     DOI : Constitutional and Administrative Law Review
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
This Journal situates the study of public law within the political and socio-historical context that shapes how principles and rules of law develop. It retains its commitment to providing the reader with a comprehensive, accessible grounding in public law in terms of basic principles, institutional design and fundamental liberties, while providing materials that engage with the theoretical and conceptual aspects of constitutionalism, with comparative contrasts. The authors have provided questions to stimulate critical thinking through the materials and generous references for those wishing to dig deeper into a particular topic.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 6 Documents
 1 
MEMAHAMI PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT Intan Rahayu
Constitutional and Administrative Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Constitutional and Administrative Law Review
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pancasila diangkat dari pandangan hidup yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia yang kemudian dirumuskan oleh para pendiri bangsa sebagai dasar kehidupan bernegara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang memuat ajaran ajaran atau prinsip prinsip dasar saja, sedangkan ajaran–ajaran lain (sistem ekonomi ,politik dan sebagainya) dapat didefinisikan dari prisip dasar tesebut. Deviasi dari prinsip dasar tersebut tertuang dalam empat pokok pikiran yang terjabar dalam UUD 1945. Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan landasan dalam kehidupan bermasyarakat ,berbangsa, dan bernegara dengan berasarkan pada nilai Ketuhanan dan kemanusiaan dalam wadah negara persatuan Indonesia dengan sistem (cara kerakyatan / demokrasi ) untuk mewujudkan keadilan sosial. Pancasila pada hakikatnya adalah sistem nilai (volume system) yang merupakan kristalisasi nilai-nilai lihur kebudayaan bangsa Indonesia. Dapat dilihat dari proses terjadinya Pancasila yaitu melalui proses yang disebut kausa materialisme, karena nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman dulu yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.
PANCASILA DAN IDEOLOGI-IDEOLOGI DUNIA Muhammad Zullfikar
Constitutional and Administrative Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Constitutional and Administrative Law Review
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Macam-macam ideologi diajarkan oleh para tokoh-tokoh tertentu, yang didasari oleh keyakinan untuk menciptakan tata kehidupan yang lebih baik. Studi ini menyimpulkan bahwa ideologi Pancasila adalah nilai-nilai yang menjadi cita-cita yang hendak dicapai menjadi pedoman hidup dalam penyelenggaraan bernegara dan kesepakatan bersama dan digunakan sebagai prinsip yang dipegang teguh dan menjadi sarana pemersatu bangsa Indonesia. Hal ini menjadikan Pancasila yang digunakan sebagai ideologi negara memiliki peranan atau fungsi sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia, arah bangsa untuk mencapai tujuan, motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa, penunjuk jalan serta pengawas dalam mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila, pedoman hidup bangsa indonesia untuk menjaga keutuhan negara, dan penumbuh jiwa nasionalisme dan patriotisme.
IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN NEGARA DALAM BIDANG POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, DAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN Intan Rahayu
Constitutional and Administrative Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Constitutional and Administrative Law Review
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam melawan arus globalisasi yang dapat merusak sendi-sendi dasar berbangsa dan bernegara, implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat pada hakikatmya merupakan suatu realisasipraksis untuk mencapai tujuan bangsa. Adapun pengimplementasian tersebut di rinci dalam bidang POLEKSOSBUDHANKAM.
PENGAMALAN PANCASILA: SUATU ANALISIS HAKIKAT PANCASILA Shafyra Indah Afifa
Constitutional and Administrative Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Constitutional and Administrative Law Review
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengamalan Pancasila dapat bersifat subjektif dan objektif dalam pelaksanaannya. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan yag dapat dikategorikan pada pelanggaran pengamalan Pancasila. Disimpulkan bahwa pengamalan Pancasila secara subjektif tetap harus mengacu pada nilai-nilai berdasarkan etika yang bersumber dari Pancasila. Sedangkan pengamalan objektif Pancasila mengacu pada kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk menerapkan dengan baik dan benar dalam berbangsa dan bernegara.
PENGELOLAAN OBAT DI PUSKESMAS BERDASARKAN PERMENKES RI NO. 74 TAHUN 2016 Erna Yuliani Siti
Constitutional and Administrative Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Constitutional and Administrative Law Review
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wilayah Indonesia yang begitu luas dengan jumlah penduduk yang cukup besar memerlukan akses yang menjamin tercapainya ketepatan jumlah dan jenis perbekalan farmasi dan alat kesehatan, dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia seperti tenaga, dana, sarana, dan perangkat lunak (metode dan tata laksana) dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan di berbagai tingkat unit Puskesmas. Harapan terbesar dalam pengelolaan obat di Puskesmas yang terdapat di seluruh Indonesia agar kepala gudang, apoteker, dan tenaga teknis kefarmasian di Puskesmas lebih berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.74 Tahun 2016.
THE CHECKS AND BALANCES DOCTRINE IN PROSECUTION OF MIXED MILITARY CRIME IN INDONESIA Andhy H. Bolifaar
Constitutional and Administrative Law Review Vol. 1 No. 2 (2022): Constitutional and Administrative Law Review
Publisher : Scientia Integritas Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56282/calr.v1i2.461

Abstract

Members of the military as part of society have potential in terms of mixed military crimes, namely crimes committed by unscrupulous members of the active military whose offenses occur within the scope of civil society in Indonesia. Based on the doctrine of checks and balances which embodies civilian supremacy, the prosecution of active military personnel who commit mixed crimes is carried out by military administrators whose control remains with the Attorney General of the Republic of Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 2 (2022): Constitutional and Administrative Law Review Vol. 1 No. 1 (2022): Constitutional and Administrative Law Review