cover
Contact Name
T Saifullah
Contact Email
tsaifullah@unimal.ac.id
Phone
+6283899908686
Journal Mail Official
penerbitdarulhuda@gmail.com
Editorial Address
Jln Pendidikan No. 1, Cot Seurani, Muara Batu, Aceh Utara, 24355
Location
Kab. aceh utara,
Aceh
INDONESIA
Socius: Social Sciences Research Journal
ISSN : -     EISSN : 30256704     DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.8407930
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial is a multi and interdisciplinary peer-reviewed academic research journal serving the broad social sciences community. The journal welcomes excellent contributions that advance our understanding on a broad range of topics including anthropology, sociology, history, politic, economy, education, culture, psychology, management, art, linguistics, and law.
Articles 203 Documents
Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanganan Tindakan Terorisme Berkedok Agama Nabila Zalfa; Irwan Triadi
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 4 (2023): November
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10201728

Abstract

Acts of terrorism are actions that require full involvement from various security defenses of a country. Handling acts of terrorism poses a serious challenge to the security and stability of a country. Indonesia, as a country committed to protecting its citizens from the threat of terrorism, relies on the role of the Indonesian National Army (TNI) in efforts to prevent, overcome and eradicate acts of terrorism. In recent years, the threat of terrorism has increased, requiring a response from various security agencies, one of which is the TNI. The TNI plays a crucial role in efforts to deal with terrorism through a number of strategies and tactics. Article 7 paragraph 1 of Law No. 34 of 2004 explains that one of the TNI's tasks is to overcome acts of terrorism. Therefore, the TNI has the responsibility to identify potential terrorist threats. Even though there is a legal basis that regulates the role of the TNI in handling terrorism, the TNI and Polri, as well as related agencies, must work together to deal with the threat of terrorism in order to deal with this threat effectively.
Pertanggungjawaban Notaris Atas Keterangan Palsu yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Sandra Amelia
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 6 (2024): Januari
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10573020

Abstract

Example of a problem involving a Notary in a legal dispute that arises in the case of establishing a limited liability company whose deed of establishment contains false information. The author of this research wants to study and analyze further the legal implications of a limited liability company deed made based on false information and the form of notary responsibility for a limited liability company deed based on false information. The research method used is normative legal research. The research results show that for the establishment of a limited liability company, a claim for revocation of the establishment can be filed in court if the founding agreement contains deed defects due to false statements. Cancel the contract establishing the limited liability company. In this case the Notary is not responsible for losses resulting from inaccurate information
Analisis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak oleh Pt. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Adhiya Faisal; Yashinta Nurul Imani; Muhammad Aria Torik Akbar; Dwi Desi Yayi Tarina
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 5 (2023): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10286367

Abstract

Pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam rangka pelaksanaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan,  Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 menjabarkan mengapa dilarang dan apa saja yang diperbolehkan. Namun dalam kasus pemecatan PT. Sumber Alfaria Trijaya, ternyata ada kesalahan dalam memutuskan hubungan dengan karyawan tersebut, oleh karena itu penulis ingin membahas tentang pemecatan karena sakit, kedisiplinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pemberi kerja dan menganalisa apakah sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan dokumen hukum primer, sekunder dan tersier. Dari permasalahan dan cara yang digunakan terlihat bahwa tergugat melakukan kesalahan dalam memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya karena sakit, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak sah, sedangkan tindakan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan  perusahaan, akan tetapi perusahaan tetap bertanggung jawab atas ganti rugi. Contoh kasus pemecatan yang digunakan penulis dalam jurnal ini  adalah putusan Nomor 155/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.BDG antara penggugat Usmiyati, Chici Setiorini dan Herman Purba untuk tergugat PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Saat melakukan PHK oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfa) menggunakan dalil bahwa penggugat atas nama Usmiyati telah melanggar ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dan Pedoman Perjanjian Kerja, dengan ketentuan berkaitan dengan pegawai yang tidak bekerja selama 5 hari berturut-turut tanpa adanya keterangan yang dapat dijelaskan, sehingga penggugat (Usmiyati) memutuskan hubungan dengan perusahaan, berhak mengundurkan diri sesuai dengan peraturan perusahaan.