cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal Hukum Khaira Ummah
Published by Universitas Islam Sultan Agung
ISSN : 19073119     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Khaira Ummah terbit setiap 3 bulan. Diterbitkan oleh Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, sebagai media publikasi karya ilmiah mahasiswa, dosen dan masyakat luas dalam pengembangan ilmu hukum yang progresif, responsif dan sarat nilai. Terbit perdana Maret 2006. Redaksi menerima tulisan ilmiah konseptual dan hasil penelitian, maksimal 20 halaman kuarto spasi satu. Redaksi berhak mengedit naskah sepanjang tidak mengubah substansi.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 14, No 3 (2019): September 2019" : 5 Documents clear
Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Sebagai Perwujudan Otonomi Desa Muh Asroi
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 14, No 3 (2019): September 2019
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v14i3.2572

Abstract

AbstrakOtonomi desa dimana desa menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Adanya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan suatu perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah desa (Pemdes). Salah satunya dengan pemberian anggaran dari Pemerintah Pusat yang cukup besar, maka mewajibkan pemerintah desa untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan yuridis sosiologis ialah hukum sebagai  law in action, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Temuan penelitian (1) pelaksanaan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa akan menciptakan kepastian terhadap laporan pemerintah desa dalam perwujudan otonomi desa, sehingga terciptanya pemerintahan yang baik. (2) Hambatan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, hambatan yakni; kewenangan terpusat, minimnya pemahaman aparatur pemerintah desa, kebijakan desa masih dirumuskan oleh beberapa orang saja. Sedangkan solusi untuk mengatasi hambatan yaitu;penataan desa gondangrejo sesuai karakteristik desa, peningkatan SDM aparatur pemerintah desa, meningkatkan partisipasi masyarakat.Kata kunci ; Akuntabilitas, Transparansi, Otonomi Desa AbstractAutonomy of villages where villages are self governing. The existence of Law Number 6 Year 2014 About the Village provides a change in the administration of village government. One of them is by providing a considerable budget from the central government, requiring the village government to realize accountability and transparency in village fund management. The method used by sociological jurisdiction is law as law in action, described as an empirical social phenomenon. The research findings (1) Implementation of the principle of accountability and transparency of the village government will create certainty on the village government report in the realization of village autonomy, so that the creation of good governance. (2) Obstacles to the application of principles of accountability and transparency, ie obstacles; centralized authority, lack of understanding of village government apparatus, village policy still formulated by some people only. While the solution to overcome the obstacles are: the arrangement of gondangrejo village according to the characteristics of the village, increasing the human resources of the village government apparatus, increasing the community participation.Keywords ; Accountability, Transparency, Village Autonomy
Tinjauan Kriminologi Dan Hukum Pidana Mengenai Kejahatan Dalam Kegiatan Asuransi Ridha Ari Setyono
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 14, No 3 (2019): September 2019
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v14i3.2573

Abstract

ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perasuransian dalam Hukum Pidana dan Undang-Undang Asuransi, dan pertimbangan hukum oleh Hakim dalam tindak pidana perasuransian. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perasuransian diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Pasal 381-382 KUHP. Perbuatan yang termasuk dalam kategori kejahatan asuransi adalah menjalankan kegiatan usaha tanpa izin usaha; dengan sengaja memberikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan; penggelapan premi dan kekayaan perusahaan asuransi; melakukan pemalsuan atas dokumen; menandatangani polis baru dari perusahaan asuransi yang sedang dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha; menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain; kejahatan korporasi. Kemudian, sebab-sebab terjadinya kejahatan dalam kegiatan asuransi adalah karena adanya kebutuhan, kesempatan, dan keserakahan.Kata Kunci : Kejahatan Asuransi, Penggelapan, Pertimbangan Hukum. ABSTRACTThis research aims to find regulation of insurance crimes in the criminal law and Insurance act as well as legal consideration by Judges in insurance crimes. Based on the results of this research concluded that the crime of insurance regulated by Insurance Act No. 40 of 2014 and Article 381-382 of the Code of CriminalLaw. Actions of insurance crime are running business activities without a business license; deliberately providing false reports, information, data, and / or documents;embezzlement of premium and the insurance company's assets; forgery of documents; signed a new policy from an insurance company that is on the imposition of sanctions restrictions on business activities; using or revealing any confidential information to other parties; corporate crimes. Then, the causes of the insurance crime activitiesare due to the needs, opportunities, and greed.Keywords: Insurance Crime, Fraud, Legal Considerations.
Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah Anita Indah Setyaningrum; Umar Ma’ruf
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 14, No 3 (2019): September 2019
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v14i3.2574

Abstract

AbstrakPolri sebagai penyidik dalam penanganan tindak pidana anak diwajibkan untuk melakukan diversi melalui pendekatan restorative justice. Permasalahan penelitian ini menggunakan pisau analisis teori restorative justice (keadilan restorative) dan teori diskresi. Penerapan diversi oleh penyidik sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan restorative justice di Polda Jateng secara umum telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan cara cara musyawarah dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Hambatan-hambatan yang ditemui penyidik dalam penerapan diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak di Polda Jateng berasal dari pihak keluarga korban yang menginginkan kasus diproses melalui jalur peradilan, sulitnya diundang untuk dilakukan pertemuan diversi maupun adanya modus pemerasan terhadap pelaku. Hambatan lainnya adalah keterbatasan petugas Bapas dan pekerja sosial serta tidak tercapainya kesepakatan diversi. Untuk mengatasi hambatan tersebut penydik melakukan pendekatan terhadap keluarga korban, melakukan koordinasi dengan Bapas dan apabila tidak terjadi kesepakatan diversi maka kasus dilimpahkan ke kejaksaan.Kata kunci : diversi, penyidikan, anakAbstractPolri as an investigator in the handling of child crime is required to conduct diversion through restorative justice approach. The problems of this study used a knife analysis of restorative justice theory and discretion theory. The application of diversion by the investigator as a form of settlement of child crime through restorative justice approach in Central Java Regional Police in general has been in accordance with the provisions of Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System by means of deliberation by involving victims, children, community in finding solutions for reconciliation, and reassurance that is not based on retaliation. Obstacles encountered by investigators in the application of diversion as a form of settlement of child crime cases in the Central Java Regional Police came from the families of victims who wanted cases processed through the judicial system, the difficulty of being invited for diversion meetings and the extortion mode against the perpetrators. Other obstacles are the limitations of Breath officers and social workers and the non-diversion agreement. To overcome these obstacles, the penydik approaches the victim's family, coordinates with Breathing and if there is no diversion agreement then the case is transferred to the prosecutor's office.Keywords: diversion, investigation, child
Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Koko Arianto Wardani; Sri Endah Wahyuningsih
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 14, No 3 (2019): September 2019
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v14i3.2571

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi tingginya kasus korupsi di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia, kasus korupsi telah mendapatkan ancaman hukuman mati sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi problematika yang ada dalam kondisi saat ini, sebagian masyarakat Indonesia ada yang menolak hukuman mati dan memperjuangkan untuk menghapuskan pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia, dengan alasan mempertanyakan keefektifan dari penerapan Undang-Undang tersebut, untuk pemberian efek jera dan upaya pemberantasan para pelaku tindak pidana korupsi. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori sistem penegakan hukum dan teori pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih meninggalkan kesulitan dimana masih banyak penolakan terhadap kebijakan tersebut namun dalam menentukan standar pemidanaan bagi terpidana korupsi yang baik “baik” masih dipandang belum mempu memberikan efek jera bagi pelakunya. Penerapan kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini juga sesuai dengan bberapa kebijakan penegakan hukum di beberapa negara seperti di negara China, Iran, Pakistan, Arab Saudi, Amerika Serikat Irak, Somalia, Mesir, Chad, Yaman, Taiwan, Sudan Selatan, Bangladesh, Singapura, Jepang, Sudan, Yordania, Oman, Afganistan, India UEA, Malaysia, Koresa Utara dan Vietnam. Melihat beberapa kebijakan yang diterapkan tersebut telah umum dilaksanakan dibeberapa negara dan meskipun kini kebijakan tersebut masih menimbulkan perdebatan menegenai hukuman yang tidak menghilangkan martabat terpidana yang dilakukan melalui hukuman mati, maka untuk mengatasi problematika tersebut dapat dirumuskan kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia di masa yang akan datang dengan cara membuat beberapa pengecualian.Kata kunci: kebijakan, hukum pidana, korupsi, hukuman mati. ABSTRACTThis research is motivated by high corruption cases in Indonesia. In fact, in Indonesia, corruption cases have been threatened with death penalty as stipulated in Law no. 20 of 2001 on Amendment to Law Number 31 Year 1999 concerning the Eradication of Corruption. But the problems that exist in the current conditions, some Indonesian people who reject the death penalty and fight for the abolition of capital punishment in the punishment system in Indonesia, on the grounds of questioning the effectiveness of the implementation of the Act, to provide a deterrent effect and efforts to eradicate the perpetrators of action criminal corruption.  The blade analysis in this research is the theory of law enforcement system and the theory of punishment. This research uses normative juridical method with data collection method of literature study.The results of this study indicate that the formulation policy of capital punishment law against perpetrators of corruption in Indonesia currently still leaves difficulties where there is still a lot of rejection of the policy but in determining the standard of punishment for convicted corruption good "good" is still considered to have no deterrent effect for the culprit. The implementation of the formulation policy of capital punishment law against corruption perpetrators in Indonesia is also in accordance with several law enforcement policies in several countries such as China, Iran, Pakistan, Saudi Arabia, United States Iraq, Somalia, Egypt, Chad, Yemen, Taiwan , South Sudan, Bangladesh, Singapore, Japan, Sudan, Jordan, Oman, Afghanistan, India UAE, Malaysia, North Korea and Vietnam. Seeing some of the implemented policies has been commonly implemented in some countries and although now the policy still raises debate over the punishment that does not eliminate the prison of convicted perpetrators through the death penalty, then to overcome the problems can be formulated policy formulation of capital punishment law against perpetrators of corruption in Indonesia in the future by making some exceptions.Keywords: policy, criminal law, corruption, death penalty.
KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Andi Irawan Haqiqi; Jawade Hafidz
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 14, No 3 (2019): September 2019
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v14i3.1872

Abstract

The formulation of the problem in this research is the formulation policy of the punishment system concerning the special minimum prison crime in the current legal renewal, the obstacles faced in the implementation of the formulation policy of the minimum special prison criminal punishment system in the current legal reform and overcome the obstacles in the implementation of the formulation policy a system of criminal punishment of special imprisonment of special prisons in the upcoming legal renewal. Approach method by writer in this research is normative juridical approach method. Normative juridical legal research is done by analyzing library materials which are secondary data and also called library research law.The result of this research is a special minimum prison formulation policy in the legislation in Indonesia currently spread in various laws and regulations outside the Criminal Code. The formulation of this special minimum prison criminal penalty has a pattern of non-uniform size or weight of punishment between one legislature and another. In relation to the rules and guidelines for the criminal punishment of special minimum prisons are not regulated by the Criminal Code, therefore each law should formulate specific minimum criminal penalty rules and guidelines. In this case it is not only the whole that contains the rules on special minimum criminal, otherwise there is no criminal guidance related to the existence of special minimum prison. The formulation policy of the criminal punishment system on future special imprisonment may be referred to in the Criminal Code concept which contains rules and guidelines on special minimum prison criminal penalties. Concerning with this formulation of the Concept formulates explicitly the existence of special minimum imprisonment in Article 69 paragraph (2). Furthermore, in the comparative study may be used as a reference to strengthen specific minimim prison rules and guidelines, such as the regulation on the Bulgarian Criminal Code which enables the imposition of imprisonment under such special minimum provisions, or to determine a substitute for a criminal offense not specifically threatened, both for imprisonment and fines. Keywords: Formulation Policy, Crime

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 1 (2023): March 2023 Vol 17, No 4 (2022): December 2022 Vol 17, No 3 (2022): September 2022 Vol 17, No 2 (2022): June 2022 Vol 17, No 1 (2022): March 2022 Vol 16, No 4 (2021): December 2021 Vol 16, No 3 (2021): September 2021 Vol 16, No 2 (2021): June 2021 Vol 16, No 1 (2021): March 2021 Vol 15, No 4 (2020): December 2020 Vol 15, No 3 (2020): September 2020 Vol 15, No 2 (2020): June 2020 Vol 15, No 1 (2020): March 2020 Vol 14, No 4 (2019): December 2019 Vol 14, No 3 (2019): September 2019 Vol 14, No 2 (2019): June 2019 Vol 14, No 1 (2019): March 2019 Vol 13, No 4 (2018): December 2018 Vol 13, No 3 (2018): September 2018 Vol 13, No 2 (2018): June 2018 Vol 13, No 1 (2018): March 2018 Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 4 (2017): December 2017 Vol 12, No 3 (2017): September 2017 Vol 12, No 2 (2017): June 2017 Vol 12, No 1 (2017): March 2017 Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) More Issue