cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Journal Hukum Khaira Ummah
Published by Universitas Islam Sultan Agung
ISSN : 19073119     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Khaira Ummah terbit setiap 3 bulan. Diterbitkan oleh Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, sebagai media publikasi karya ilmiah mahasiswa, dosen dan masyakat luas dalam pengembangan ilmu hukum yang progresif, responsif dan sarat nilai. Terbit perdana Maret 2006. Redaksi menerima tulisan ilmiah konseptual dan hasil penelitian, maksimal 20 halaman kuarto spasi satu. Redaksi berhak mengedit naskah sepanjang tidak mengubah substansi.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 17, No 1 (2022): March 2022" : 5 Documents clear
Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Bahan Tambahan Pangan Pada Jajanan Anak Sekolah Menurut Permenkes No. 033 Tahun 2012 (Studi di Kabupaten Jepara) Anandayu Noor Anggiarini; Lathifah Hanim
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 17, No 1 (2022): March 2022
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v17i1.2601

Abstract

ABSTRAKPenyediaan pangan harus memenuhi kebutuhan gizi, keamanan pangan dan terjangkau seluruh individu setiap saat. Jurnal ini mendiskusikan  kebijakan  Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara terkait Bahan Tambahan Pangan Jajanan Anak Sekolah menurut Permenkes No. 033 Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian hukum normatif. Hasil Penelitiannya adalah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) yaitu Pembinaan dan Pengawasan Makanan Di Lingkungan Sekolah. Dalam hal ini, kebijakan yang dibuat adalah Subtantive and Procedural Policies. Kebijakan pemerintah dalam Permenkes Nomor 33 Tahun 2012, telah mengatur penetapan persyaratan BTP secara terperinci dan menyeluruh. Perlindungan hukum yang diberikan hanya sebatas pengawasan dan pembinaan terhadap anak-anak sekolah, pihak sekolah, dan pedagang di sekolah yang bersangkutan.Kata Kunci : Kebijakan Daerah, Bahan Tambahan Pangan, Perlindungan Hukum.ABSTRACTSThe provision of food should meet the nutritional, food security and affordable needs of all individuals at all times. This research was discused the policy of Jepara’s Government related to Food Additives Snack of School Children according to the Regulation of the Minister of  Health No. 33 of 2012. This research was conducted using qualitative method. The result of the research are The policy of Jepara’s Government is contained in the Strategic Plan (Renstra)  was the Development and Supervision of Food in School Environment. In this case, the policy made is the Subtantive Policy and Procedural Policies. Government policy in the Regulation of the Minister of Health No. 33 of 2012, has set the determination of BTP requirements in detail and thorough. Legal protection provided is limited to supervision and coaching of school children, school staffs and traders.Key words: Policy, food additives, and Legal Protection.
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Polri Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Polda Jateng) Indriyanto Dian Purnomo; Jawade Hafidz
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 17, No 1 (2022): March 2022
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v17i1.2602

Abstract

ABSTRAK Setiap instansi pemerintah (termasuk Polda Jateng), wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. Oleh karena itu perlu disusun suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, anggaran, dan akuntansi pemerintah sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP meliputi perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja dikenal dengan nama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pada realitanya, Polda Jateng mengalami beberapa kendala saat mengimplementasikan SAKIP dalam bentuk LAKIP. Hal ini disebabkan karena Polda bukan merupakan entitas/satuan kerja yang mengelola anggaran, namun hanya melaksanakan kewenangan manajerial.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Polda Jateng dalam mengatasi kendala pembuatan LAKIP.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, bersifat deskriptif analitis. Lokasi penelitian di Polda Jateng. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer (LAKIP Polda Jateng) dan data sekunder (berupa bahan hukum primer dan sekunder). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatasi kendala pembuatan LAKIP, maka Polda Jateng melakukan evaluasi pencapaian target per indikator kinerja utama setiap tri wulan guna mengantisipasi adanya kegiatan yang bias atau kurang mendukung pencapaian indikator kinerja. Tim pokja juga memberikan masukan kepada wakapolda agar diadakan evaluasi secara terintegrasi dengan semua penanggung jawab fungsi per sasaran indikator kinerja utama.Kata Kunci : akuntabilitas kinerja, indikator kinerjaABSTRACT Every government agency (including the Central Java Regional Police), shall be held accountable for its performance. Therefore, it is necessary to develop a performance accountability system of government agencies integrated with strategic planning system, budget , and government accounting as stated in Presidential Regulation No. 29 of 2014 on Government Institution Accountability System (SAKIP). SAKIP includes planning, measuring, and reporting performance. Performance reporting is known as the Government Institution Performance Accountability Report (LAKIP). In reality, Central Java Police experienced several obstacles when implementing SAKIP in the form of LAKIP. This is because the Polda is not an entity / work unit that manages the budget, but only exercises managerial authority.The purpose of this research is to know the efforts made by Central Java Police in overcoming the obstacle of making accountability reporting performance according to Presidential Regulation Number 29 Year 2014.This research is an empirical juridical legal research, analytical descriptive. Research location in Central Java Police. The types and sources of data consist of primary data (in the form of performance accountability report of Polda Jateng) and secondary data (in the form of primary and secondary legal material). Data collection was done by using literature study method, observation, and interview. Data analysis using qualitative analysis.The results showed that to overcome the problem of making LAKIP, the Central Java Police made various steps. This step is evaluating the achievement of the target per key performance indicator every quarter to anticipate the existence of activities that are biased or less support the achievement of performance indicators. The working group also provided input to the police commander for an integrated evaluation with all personnel responsible for the key performance indicators.Keywords : performance accountability, performance indicators
Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur Danu Anindhito; Ira Alia Maerani
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 17, No 1 (2022): March 2022
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v17i1.2598

Abstract

ABSTRACT The issues that will be examined are: 1) How is the effort and role of the police in handling the Law Policy Against Violation of Traffic by Children In East Java Police Region? 2) What are the weaknesses of Legal Policy Against Child Traffic Violation In East Java Police Region? 3) How is the solution of the weakness of the Legal Policy to Child Traffic Violation In East Java Regional Police Region?The results concluded that: 1). The result of further investigation The results concluded that: 1). Factors affecting traffic violations committed by minors are as follows: a. Family Factor: The child's traffic violation can not be separated from the support of parents / family. b. Educational and school factors: schools have a very important role. c. Factors of association or the environment of the child: the association and the environment have a great influence on the child. 2) The weaknesses faced by the relevant police in law enforcement efforts against traffic violations is the lack of awareness of the community about the importance of law abiding traffic, lack of police capability and inadequate support unit. 3) Solutions and roles undertaken by the police in dealing with traffic violations committed by minors, namely: a. Initial efforts taken by the police to cope with traffic violations committed by school children, by way of socialization counseling orderly traffic in schools. b.Upaya repressive, this effort is taken by police officers to take immediate action of underage child who commits a traffic violation and useful to give the effect of jerah to child under age which do violation.Keywords: Legal Policy, Violation, TrafficABSTRAKPermasalahan yang akan diteliti adalah: 1) Bagaimana upaya dan peran aparat kepolisian dalam menanggulangi Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur? 2)Apa kelemahan-kelemahan Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur? 3)Bagaimanakah solusi kelemahan dari Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur?Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1). Faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut: a. Faktor keluarga: anak melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga. b.Faktor pendidikan dan sekolah: sekolah memiliki peran yang sangat penting. c. Faktor pergaulan atau Lingkungan Anak: pergaulan dan lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anak. 2) Kelemahan-kelemahan yang di hadapi oleh kepolisian terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yaitu lemahnya kesadaran masyarakatan akan pentingnya taat hukum berlalu lintas, kurangnya kemampuan kepolisian serta unit bidang pendukung yang tidak memadai. 3)Solusi dan peranan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu : a. Upaya awal yang diambil oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah, dengan cara sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah. b.Upaya represif, upaya ini diambil oleh aparat kepolisian untuk menindak langsung anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan berguna untuk memberi efek jerah terhadap anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran.Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Pelanggaran, Lalu Lintas
Partisipasi Masyarakat Sebagai Solusi Bagi Problematik Implementasi Peraturan Daerah Sema Ardianto
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 17, No 1 (2022): March 2022
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v17i1.2599

Abstract

AbstrakPembentukan Peraturan Daerah di era otonomi sekarang ini masih mengalami berbagai masalah, fenomena negatif mulai dari tidak efektifnya pemberlakuan perda sampai dengan ditentangnya perda tersebut yang dirasa kurang relevan dengan kebutuhan dan bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai banyak hal salah satunya adalah karena kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah mulai dari proses penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, sampai dengan tahap evaluasi terhadap peraturan daedah tersebut. penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi penyebab kurang efektifnya pemberlakuan peraturan daerah dan pemberian rekomendasi terhadap masalah dalam penetapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang di peroleh dengan cara penelitian lapangan (field research), kemudian data tersebut di analisis dengan analisis normatif-filosofis. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam pembentukan peraturan daerah agar tidak terjadi pertentangan di waktu penetapan peraturan daerah tersebut.Kata Kunci : Partisipasi masyarakat, Problematik, Implementasi, Peraturan Daerah AbstractThe formation of Regional Regulations in the current era of autonomy is still experiencing various problems, negative phenomena ranging from ineffective enforcement of local regulations to the opposition of the perda is considered less relevant to the needs and contrary to the interests of society. This is caused by many things, one of which is the lack of active participation of the community in the making of regional regulations starting from the process of determining the policy, planning, implementation, supervision, controlling, up to the evaluation stage of the regulation of daedah. this study aims to describe the factors that cause the lack of effective implementation of local regulations and recommendation of the problem in its determination. This research uses qualitative approach. Data obtained by field research (field research), then the data is analyzed by normative-philosophical analysis. The results of the study indicate that the active participation of the community is necessary in the formation of local regulations in order to avoid conflicts at the time of determination of the regional regulations.Keywords: Society participation, Problematic, Implementation, Local Regulation
Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim) Muhari Supa’at
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 17, No 1 (2022): March 2022
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/khaum.v17i1.2600

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis modus terjadinya tindak pidana penggelapan mobil pada perkara Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim di Polres Pati, untuk mengetahui dan menganalisis penyidikan pada perkara penggelapan mobil Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim di Polres Pati, serta untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan menemukan solusi dalam proses penegakan hukum pada pelaku tindak pidana penggelapan mobil pada perkara Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim di Polres Pati. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi studi kasus penggelapan mobil di Kabupaten Pati.Data dikumpulkan dari dokumen berkas perkara Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, untuk kemudian disimpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus tindak pidana penggelapan mobil dilakukan dengan cara rental. Tindak pidana penggelapan dilakukan oleh oknum karyawan swasta yang merental mobil dengan alasan untuk besuk keluarganya yang sakit di Semarang bersama rombongan kantor, selama satu hari.Penyidikan perkara dilakukan berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/B/16/VII/Jateng/Res Pt/Sek.Pati Kota tanggal 23 Juli 2017. Dalam perkara ini tidak dilakukan penggeledahan, namun sudah dilakukan penyitaan satu unit kbm Daihatsu, yang disewa oleh tersangka. Dalam melakukan penyidikan tidak didapatkan kendala-kendala yang berarti sehingga penyidikan berjalan lancar, sesuai dengan target yang direncanakan.Kata kunci : penegakan hukum pidana, penggelapan mobilABSTRACTThe aim of this research is to know and analyze the mode of the crime of embezzlement of car in the case of BP / 05 / VIII / 2017 / Reskrim in Polres Pati to know and analyze the investigation on car fraud case BP / 05 / VIII / 2017 / Reskrim in Polres Pati, as well as to know and analyze obstacles and find solution in law enforcement process to perpetrator of crime of embezzlement of car in case of No. BP / 05 / VIII / 2017 / Reskrim at Polres Pati. This research uses normative juridical approach with case study of car embezzlement in Pati Regency.Data were collected from case document No. BP / 05 / VIII / 2017 / Reskrim to be analyzed by using qualitative analysis, to be concluded. The results showed that the mode of crime of embezzlement of cars done by way of rental. The criminal act of embezzlement was done by private employees who razed the car on the grounds of their ill family's family in Semarang with an office entourage, for one day.The investigation of the case was based on the police report No. LP / B / 16 / VII / Jateng / Res Pt / Sek.Pati Kota dated July 23, 2017. In this case no search was made, but the seizure of one unit of Daihatsu kbm, hired by the suspect . In conducting the investigation there were no significant constraints so the investigation went smoothly, in accordance with the planned target.Keywords: criminal law enforcement, car embezzlement

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 1 (2023): March 2023 Vol 17, No 4 (2022): December 2022 Vol 17, No 3 (2022): September 2022 Vol 17, No 2 (2022): June 2022 Vol 17, No 1 (2022): March 2022 Vol 16, No 4 (2021): December 2021 Vol 16, No 3 (2021): September 2021 Vol 16, No 2 (2021): June 2021 Vol 16, No 1 (2021): March 2021 Vol 15, No 4 (2020): December 2020 Vol 15, No 3 (2020): September 2020 Vol 15, No 2 (2020): June 2020 Vol 15, No 1 (2020): March 2020 Vol 14, No 4 (2019): December 2019 Vol 14, No 3 (2019): September 2019 Vol 14, No 2 (2019): June 2019 Vol 14, No 1 (2019): March 2019 Vol 13, No 4 (2018): December 2018 Vol 13, No 3 (2018): September 2018 Vol 13, No 2 (2018): June 2018 Vol 13, No 1 (2018): March 2018 Vol 13, No 1 (2018) Vol 12, No 4 (2017): December 2017 Vol 12, No 3 (2017): September 2017 Vol 12, No 2 (2017): June 2017 Vol 12, No 1 (2017): March 2017 Vol 12, No 2 (2017) Vol 12, No 1 (2017) More Issue