cover
Contact Name
lfina Wildatul Fitriyah
Contact Email
garuda@apji.org
Phone
+6285726173515
Journal Mail Official
stisnq.jember17@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Sukarto No.60, Krajan, Balet Baru, Kec. Sukowono, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68194
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
ISSN : 2962889X     EISSN : 29628903     DOI : 10.59246
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal ini adalah jurnal studi ilmu-ilmu Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora yang bersifat peer-review dan terbuka. Bidang penelitian dalam jurnal ini termasuk ilmu politik, sosial ,hukum, dan humaniora. Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Articles 20 Documents
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2023): April : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora" : 20 Documents clear
Optimalisasi Kewenangan Desa dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dongko Melalui Legislasi Desa Muhammad Daffa Arya Wardhana; Muhammad Rizqi Hilal Ilham Ramadhan; Yana Indawati
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): April : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.154

Abstract

Kewenangan di desa mencakup kekuasaan yang didelegasikan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (seperti tingkat federal, provinsi, atau kabupaten/kota) dan kekuasaan berdasarkan hak asal usul tradisional dan kewenangan lokal di tingkat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa merupakan badan hukum tersendiri yang memiliki wilayah hukum, tugas, dan perlindungan tersendiri. Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan unit wilayah terkecil, desa, otonomi penuh di bawah kerangka hukum dan peraturan yang mengatur negara. Oleh karena itu, desa memiliki pemerintahan sendiri dalam hal mengatur urusan pemerintahan, melaksanakan hak dan kewajiban desa melalui penyelarasan kelembagaan desa dan kelompok masyarakat dengan kepentingan dan masyarakat desa, serta menjalankan kewenangan desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
JARANAN TURUNGGO YAKSO SEBAGAI WISATA BUDAYA DESA DONGKO MERAIH PENGHARGAAN ANUGERAH SERATUS DESA WISATA KABUPATEN TRENGGALEK 2022 Nada Rahmahnia Handriyana; Griselda Vania Priyana; Adrian Felix Vincentius Manurung; Sri Maharini Mardiananingrum
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): April : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.156

Abstract

Desa di Indonesia memiliki pengaruh besar dalam pembangunan nasional melalui perkembangan pariwisata nasional. Desa yang memiliki daya tarik alam maupun budaya yang berpotensi untuk menjadi objek wisata dinamakan sebagai Desa Wisata. Salah satu desa yang termasuk sebagai desa wisata adalah Desa Dongko yang terletak di Kccamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Penelitian ini menggunakan metode empiris karena peneliti terjun langsung ke Desa Dongko yang rnerupakan lokasi penelitian sehingga yang didapat merupakan data sebenarnya. Desa Dongko memiliki aneka ragam wisata, terutama dalam sektor wisata budaya, Desa Dongko memiliki budaya yang sampai sekarang masih dilestarikan,salah satunya yaitu kesenian Jaranan Turonggo Yakso. Kesenian ini berbeda clarijaranan lai nnya karena kuda yang dipakai berupa Buto (raksasa). Hal inilah yang menjadikan Jaranan Turonggo Yakso sebagai ikon Kabupaten Trenggalek, Desa Dongko dalam mengembangkan potensi wisata unggulannya dengan mcngikuti lomba Anugerah Seratus Desa Wisata (Sadewa) yang merupakan program pemerintah Kabupatcn Trenggalek melalui Dinas Pariwisa2ta dan Kebudayaan, Dalam lomba tersebut Desa Dongko berhasil rneraih penghargaan dalam kategori Desa Wisata dengan Daya Tarik Wisata Terbaik (Alam, Budaya, Buatan).
Optimalisasi Kinerja Bumdes “Sumber Lancar” Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dongko Muhammad Frengki; Muhammad Zulfian Surya Pratama; Binsar Setiawan Manurung; Wiwin Yulianingsih
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): April : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.157

Abstract

Upaya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat diperlukan sinergi dari berbagai pihak, terutama pemerintah desa dalam menjamin kebutuhan warganya. Upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan tujuan tersebut yakni melalui BUMDes. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui upaya yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan kinerja BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa melalui Standar Operasional yang baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mana pemerolehan data dilakukan secara langsung melalui pengamatan, wawancara dengan narasumber dan dokumentasi kegiatan. Berdasarkan analisis identifikasi permasalahan, terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang menghambat efektivitas BUMDes sehingga upaya yang dapat diaplikasikan yakni dengan memaksimalkan Standar Operasional Prosedur dan diiringi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, menyiapkan strategi pemasaran yang baik, meningkatkan sistem manajemen yang efektif sehingga BUMDes dapat berjalan optimal dalam mensejahterakan masyarakat.
Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Usaha Di Desa Dongko Kecamatan Dongko Windy Juli Astuti Ningtyas; Shamara Qanita; Lusia Ervi Oktaviarika; Mukhammad Ilham Aprilian; Wiwin Yulianingsih
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): April : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.158

Abstract

Pasca krisis ekonomi di tahun 1997-1998 perekonomian di Indonesia mulai meningkat karena adanya kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang telah dipergunakan sebagai suatu kelompok untuk mengembangkan potensi diri hingga potensi alam. Salah satunya pengembangan pereknomian di Indonesia telah banyak dijalankan oleh masyarakat Desa Dongko melalui 3 (tiga) kelompok usaha, yaitu Koperasi Wanita (KOPWAN) “Kencana”, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan Kelompok Usaha Wanita (KUW) “Nurani Ibu” yang beranggotakan perempuan. Dalam berusaha tentunya dibutuhkan sebuah legalitas untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut benar-benar ada. Salah satunya yang saat ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mewajibkan pemilik usaha memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB. Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui website lembaga OSS setelah pengusaha tersebut terdaftar. NIB ini digunakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha dan/atau identitas usaha serta memenuhi persyaratan izin usaha untuk beroperasi. Metode pendampingan yang dilaksanakan oleh penulis (1) Survey, (2) Wawancara, dan (3) Diskusi Terfokus. Pendampingan pembuatan NIB dilaksanakan di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. Diharapkan dengan pendampingan NIB ini dapat membantu UMKM di Desa Dongko untuk mendapatkan legalitas usaha guna untuk mempermudah pengurusan surat surat usaha lainnya, serta menunjukkan bahwa usaha tersebut memang ada, beroperasi dan layak berdiri. Target dalam penulisan ini sekitar 20 UMKM yang ada di Desa Dongko.
Pembentukan Peraturan Desa Dongko dalam Efisiensi Penggunaan Tanah Warga Sebagai Tempat Wisata Muhammad Hasbi Ashshiddiqi; Farhan Caesariasyahid Yuwono Putra; Rosinda Tata Nurmaya; Yana Indawati
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): April : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.159

Abstract

Peraturan Desa adalah peraturan perundang· undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas clan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Dalam penulisan penelitian berikut, tim penyusun menggunakan metode yuridis empiris yakni penelitian yang berdasar fakta-fakta empiris yang diambil dari wawancara maupun observasi langsung lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembentukan Peraturan Desa Dongko tentang pengaturan penggunaan lahan pribadi sebagai tempat wisata desa sekaligus membantu penyusunan rancangan peraturan Dongko. Hasil dari serangkaian kegiatan KKN ini adalah meningkatnya pemahaman pihak pemerintah desa terkait pembentukan peraturan desa, sehingga mampu bersama-sarna dengan tim menghasilkan rancangan peraturan desa dongko tentang desa wisata yang juga mengatur tentang penggunaan lahan warga sebagai tempat wisata desa.
Pemetaan Potensi Destinasi Wisata Di Desa Dongko Kabupaten Trenggalek Verda Raseindriyasari Bidjaksono; Wahyu Buana Putra; Mohamad Febri Ashiddiqi; Sri Maharani Mardiananingrum TVM
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): April : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.164

Abstract

Dongko Village is one of the villages which is one of the tourist villages in Trenggalek Regency. The development of the potential of a tourism village in Dongko Village has the aim of identifying natural, cultural and man-made potential in the village and can be developed as a tourist attraction and is able to improve the quality of natural resources as well as human resources, explore problems and factors that become weaknesses in developing a tourism village, as well as designing a strategy to develop the tourism village potential of Dongko Village based on existing potentials and problems. We used empirical methods with qualitative descriptive analysis in compiling this research. Obtaining data using this method is because researchers go directly to the research location, namely Dongko Village. Sources of data collected by research methods in the form of observations, interviews, observations, and documentation.
Pengembangan dan Pengelolaan Adat Budaya Melalui Pembentukan Rancangan Peraturan Desa Dongko, Kabupaten Trenggalek Muhammad Marcellino Putra Putra Syadila; Nela Erdianti; Ravenzka Ash Shafa Chikita Jasmine; Yana Indawati
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): April : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.165

Abstract

The Trenggalek Regency is home to Dongko Village, which is found in the Dongko District. Dongko Village is one of the potential Tourism Villages because of the rich variety of its traditions and histories. Dongko's cultural customs are an integral part of the village's identity and must be safeguarded in both their physical and legal manifestations if the village is to continue to grow and be managed effectively. Empirical study was conducted, which depicts an investigative process present in all areas of social life, including volunteer work. The term "empirical research" refers to a kind of study in which hard data and proof are gathered by direct observation and experimentation. The author conducted the study by making personal observations in the wild. Due to a lack of specificity in Law 12 of 2011, the provisions of Law 6 of 2014 pertaining to villages are consulted in order to determine how to construct Village Regulations. The Village Regulation is a cornerstone of village life, as it governs the day-to-day operations of the village government and the community at large. In line with article 24 of Law No. 6 of 2014, the Perdes product stands as a symbol of the spread of democracy to the grassroots level. As a result, the PKM (Community Service) Team in Dongko Village, Dongko District, Trenggalek Regency uses the Legislation work program with one of its legal products, namely the drafting of Village Regulations, to restore the Village Regulations in accordance with the needs of the village communities.
Peranan Masyarakat Desa Dongko Dalam Mewujudkan Desa Wisata Budaya Bersama Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur Fritta Omea Mellenia; Siska Elina Rahmaningsih; Rafli Yovianto; Muhammad Ilham Muladi Wilopo; Eka Nanda Ravizki
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): April : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.166

Abstract

Dongko Village in Trenggalek Regency has made great strides in developing culture-based village tourism. The expansion of cultural tourism in Dongko's tourist village is the focus of this paper. Dongko Village's turonggo yakso jaranan dance is a highlight of this cultural excursion. Since Pokdarwis's inception, this cultural tourist hamlet has grown immensely, especially in terms of the sophistication of its cultural offerings and the harmony with their natural surroundings. The community of Pokdarwis organizes tourism hotspots that are then managed by the locals. Planning, executing, and overseeing cultural tourist activities in Dongko Village with the help of the Thematic Community Service Program at the MBKM, Faculty of Law, UPN "Veteran" East Java, provides insight into Pokdarwis's true purpose. Dongko Village's identity has been bolstered thanks to the efforts of its residents working together to promote cultural village tourism.
Upaya Pemanfaatan Digitalisasi Pemasaran Dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM Di Desa Dongko Dian Ayu Lestari; Jihan Amira Nurcahyo; Pahala Raja Pangindoan Simanullang; Wiwin Yulianingsih
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): April : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.167

Abstract

Digitalization of marketing emerged in the Industrial Revolution 4.0 Era, which in the era of digital technology and the internet must be interconnected. This is a challenge for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to have creative, innovative businesses and minimize operational costs. Through student service activities for the community by providing assistance to MSME actors in Dongko Village in optimizing digital marketing by holding socialization related to marketing digitalization. The method used in this activity is to use a quality approach through outreach, implementation and mentoring. the result of this activity is to help digitize the marketing of MSME products in Dongko Village. So that these activities affect MSME actors in Dongko Village to take advantage of digital marketing gradually.
MAQOSHID AL SYARI’AH DALAM HUKUM MAHAR PERKAWINAN AKHMAD MAIMUN
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): April : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i2.197

Abstract

Abstrak: Mahar in the Koran is referred to by various terms. This varied term of dowry contains specific aims and objectives (maqashid syari'ah). To find out the maqasid syari'ah dowry, it is necessary to carry out a comprehensive study of the verses of the Koran that explain dowry. Among the verses of the Koran that explain dowries include QS. Annisa 4 and 20 and QS. Al Baqarah 237. Maqasid al Sharia as a conception in understanding the aims and objectives of Islamic shari'ah needs to be used as a basis for analysis in conducting a comprehensive study. In Ibn Asyur's maqashid al syari'ah, there are three steps that can be taken in conducting maqashid analysis, first, istiqra' (observation) of the syar'I arguments. Second, a comprehensive assessment of the arguments that have the same topic. Third, the use of mutawatir hadiths as support in conducting analysis. The results of applying Ibn Asyur's maqashid al syari'ah to the arguments regarding dowry show that the law on giving dowry aims to provide protection so that a marriage can be carried out and to provide protection for the life of a wife in the household. In addition, giving dowry needs to pay attention to the position of women in social construction.

Page 1 of 2 | Total Record : 20