cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Shadu Satwika Wijaya
Contact Email
shadu.satwika@unsoed.ac.id
Phone
+628568062622
Journal Mail Official
shadu.satwika@unsoed.ac.id
Editorial Address
Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP UNSOED Jl Kampus No. 1 Grendeng Purwokerto 53122 Jateng Telp 0281-641419
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Public Policy and Management Inquiry
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : 2716313X     EISSN : 2714626X     DOI : https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2022.6.1.6686
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Public Policy and Management Inquiry merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Ilmu Administrasi FISIP UNSOED. Jurnal ini diterbitkan dua kali secara online setiap tahun dan berisi hasil-hasil penelitian Skripsi, Tesis mahasiswa S2 Ilmu Administrasi, dan Disertasi serta pengkajian, telaah pustaka, maupun ulasan yang berkaitan dengan manajemen sektor publik, manajemen pembangunan, dan kebijakan publik. (The Public Policy and Management Inquiry is a scientific journal published by the Postgraduate Program of Public Administration of FISIP UNSOED. This journal is published twice online each year (April & November) and contains the results of Skripsi research, the Thesis of Masters in Administrative Sciences, and Dissertations as well as studies, literature reviews, and reviews relating to public sector management, development management, and public policy).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2020): Mei 2020" : 8 Documents clear
KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PURBALINGGA Zaula Rizqi Atika; Shadu Satwika Wijaya; Muhammad Husnul Maab; Chamid Sutikno; Diar Budi Utama
Public Policy and Management Inquiry Vol 4 No 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.1.3183

Abstract

Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 memiliki 32 unit kerja beragam. Upaya untuk melihat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Adapun metode penelitian yang dipilih adalah survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama. Lokasi penelitian berada pada tujuh instansi yakni DPMPTSP, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Dinas Tenaga Kerja, Kecamatan Mrebet, RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata, UPTD Puskesmas Mrebet, dan UPTD Puskeswan. Populasi penelitian adalah mereka yang pernah mendapatkan pelayanan pada lokasi penelitian. Penentuan untuk jumlah sampel dilakukan menggunakan Tabel Morgan dan Krejcie dan diperoleh total sampel sebesar 2.279 responden. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu dua minggu. Mengacu Kepmen PAN No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, nilai IKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang unsur pelayanan yang disurvei. Dalam penelitian ini ada 9 unsur pelayanan yang dinilai meliputi beberapa unsur diantaranya persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penangan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana. Ketujuh OPD yang disurvei ada enam OPD yang mendapatkan nilai SKM pada kategori baik dan ada satu OPD yang mendapatkan nilai SKM pada kategori kurang baik. Nilai SKM yang tinggi menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh OPD sudah melebihi harapan dari pengguna layanan. Nilai SKM tertinggi sebesar 80.62 dengan kategori kinerja layanan Baik (B) diperoleh Dinas Arsip dan Perpustakaan. Sedangkan nilai SKM terendah sebesar 75.64 dengan kategori layanan Kurang Baik (C) diperoleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa SKM pada OPD di Kabupaten Purbalingga masuk kategori Baik (B) yakni pada rentang 76.61 – 88.30. Hal ini berarti secara umum instansi tersebut telah mampu memberikan pelayanan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat. Perilaku pelaksana berpengaruh terhadap semua unsur.
PEREMPUAN DAN ALAM DALAM WACANA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI EKOFEMINISME PROYEK MIFEE) Rahmalia Rifandini; Krisnaldo Triguswinri
Public Policy and Management Inquiry Vol 4 No 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.1.3184

Abstract

Cita-cita pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menimbulkan persoalan dilematis. Keberpihakan terhadap perlindungan ekosistem hutan dipertanyakan kembali ketika dihadapkan pada kepentingan manusia massal. Sebab, pada kenyataannya, pembangunan berkelanjutan tidak benar-benar mengupayakan keseimbangan alam. Praktik pembangunan berkelanjutan yang diwujudkan oleh MIFEE mengakibatkan marjinalisasi komunitas adat Orang Marind di Papua. Perlakuan alam yang diskriminatif turut mempengaruhi relasi perempuan dan alam. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan ‘proyek kekhawatiran bersama’ menimbulkan kerentanan produksi di tingkat lokal. Argumen tulisan ini bertujuan menempatkan kepentingan gender dalam analisis untuk menjelaskan keberceraian manusia dan alam dengan bertolak dari relasi perempuan terhadap alam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi literatur.
DAMPAK KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN BPJS DI PUSKESMAS JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS Kusumaningtyas Kusumaningtyas
Public Policy and Management Inquiry Vol 4 No 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.1.3214

Abstract

Satisfaction is a feeling that shows a person's happiness or disappointment that comes after comparing the performance (outcome) of the thinking product to the expected performance (or outcome). Quality of service and satisfaction (patient) is a unity that is difficult to separate. To realize the patients’ satisfaction of BPJS at The Primary Health Service (Puskesmas) of Jatilawang Banyumas Regency as public health service owned by the government, in its development is demanded to give good service quality by increasing employee competence and also pay attention to service quality dimension itself. That are reliability, responsiveness, assurance, tangibles, and empathy. This research is a descriptive quantitative research with the cross-sectional approach which aims to know in general about how the level of patient satisfaction. Meanwhile, the specific purpose of this study to determine how much impact the quality of health services to BPJS patient satisfaction. The results showed that in general from the results of the t-test, the variable reliability (X1), responsiveness (X2), assurance (X3), tangibles (X4) and empathy (X5) partially positive and have a significant effect on patients’ satisfaction of BPJS service (Y). Furthermore, the variable reliability (X1), responsiveness (X2), assurance (X3), tangibles (X4) and empathy (X5) simultaneously have a positive and significant effect on BPJS patient satisfaction (Y). Specifically, the amount of BPJS patient satisfaction at The Community Health Center of Jatilawang, Banyumas is equal to 0.992 or 99.2%.
FAKTOR-FAKTOR PENGARUH KEBERHASILAN IMPLEMENTASI PROGRAM UPAYA KHUSUS PENINGKATAN PRODUKSI PADI DI KABUPATEN BANYUMAS Aspri Budi Oktavianto
Public Policy and Management Inquiry Vol 4 No 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.1.3215

Abstract

Kebijakan publik sektor pertanian telah lama dibuat di Indonesia mengingat sebagian besar mata pencaharian masyarakat didasarkan pada sektor pertanian. Pertanian memiliki peran penting dalam menyediakan makanan dan bahan baku industri, berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), menghasilkan devisa, menyerap tenaga kerja, sumber pendapatan pertama bagi masyarakat pedesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, dan mengurangi emisi gas rumah kaca . Program Upaya Khusus (Upsus) untuk Produksi Beras di Kabupaten Banyumas diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan beras dan stabilitas harga. Faktor-faktor yang dianggap berpengaruh adalah respons kelompok sasaran, kemampuan organisasi pelaksana, dan daya dukung lingkungan. Untuk menganalisis dan menggambarkan besarnya pengaruh respon kelompok sasaran, kemampuan organisasi pelaksana, dan daya dukung lingkungan terhadap keberhasilan pelaksanaan program upaya khusus untuk meningkatkan produksi beras di kabupaten Banyumas, baik secara parsial maupun sebagai senyawa, pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian survei dengan 83 responden digunakan. Dari hasil penelitian dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan terhadap respon kelompok sasaran, kemampuan organisasi pelaksana, dan daya dukung lingkungan terhadap keberhasilan pelaksanaan program upaya khusus untuk meningkatkan produksi beras dengan arah positif untuk pengukuran secara individu dan bersama-sama.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) DI KABUPATEN KEBUMEN Endah Wahjoe Widajati; Slamet Rosyadi; Wahyuningrat Wahyuningrat
Public Policy and Management Inquiry Vol 4 No 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.1.3216

Abstract

Penelitian ini tentang permasalahan implementasi UMK di Kabupaten Kebumen yang sangat komplek apabila dilihat dari formulasi kebijakan, proses kebijakan dan dampak kebijakan memunculkan beberapa masalah yang menyebabkan implementasi UMK sulit dilaksanakan. Dalam tulisan ini akan mengkaji implementasi Upah Minimum Kabupaten yang dipengaruhi perilaku hubungan antar organisasi pelaksana yaitu komitmen dan koordinasi dalam organisasi SPSI/PUK, perilaku implementor yaitu peran kontrol dan profesional dari pemerintah serta pengusaha dan perilaku kelompok sasaran Respon terhadap norma dan peraturan perburuhan, dan kepuasan kerja dari buruh. Penelitian ini menggunakan desain survei dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan kuesioner, wawancaradan dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik sampling digunakan adalah Proposional Cluster Random Sampling. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikant perilaku hubungan antara organisasi pelaksana terhadap Implementasi Upah Minimum Kabupaten dengan koefisien korelasi sebesar 0,690; kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan perilaku implementor terhadap implementasi Upah Minimum Kabupaten dengan koefisien korelasi sebesar 0,864; ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan pengaruh antara variabel perilaku kelompok sasaran terhadap implementasi Upah Minimum Kabupaten dengankoefisien korelasi sebesar 0,846; keempat, terdapat pengaruh positif dan signifikan perilaku kelompok sasaran dengan implementasi upah minimum kabupaten dengan kofisien korelasi sebesar 0,846; kelima, pengaruh bersama-sama perilaku hubungan antar organisasi pelaksana PUK/SPSI sebagai organisasi pekerja agar meningkatkan komitmen dan koordinasinya bersama variabel perilaku implementor dan perilaku kelompok sasaran terhadap Implementasi Upah Minimum kabupaten dengan koefisien korelasi sebesar 16.131.
KOMPETENSI PERANGKAT DESA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS Devit Bagus Indranika; Dyah Retna Puspita; Muslih Faozanudin
Public Policy and Management Inquiry Vol 4 No 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.1.3217

Abstract

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi dasar otonomi desa. Otonomi desa dapat menjadi sebuah harapan baru sekaligus tantangan bagi pemerintah desa terutama di Kabupaten Banyumas dalam tata kelola pemerintahannya. Pada kenyataannya semakin kompleksnya kewenangan dan urusan yang harus dikelola desa tidak diimbangi kompetensi aparatur pemerintah desa Kabupaten Banyumas terutama kompetensi para perangkat desa yang ada. Kompetensi Perangkat Desa dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas diukur dari tiga dimensi diantaranya adalah kompetensi manajerial, kompetensi sosio kultural dan kompetensi teknis. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis kompetensi Perangkat Desa dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pengumpulan data kuisioner, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi Perangkat Desa dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banyumas dapat dikatakan baik dengan indeks 82,9.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN DASAR (Kajian Total Quality Management Sekolah Dasar di Kabupaten Banjarnegara) Yuniati Yuniati; Bambang Tri Harsanto; Slamet Rosyadi
Public Policy and Management Inquiry Vol 4 No 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.1.3218

Abstract

Penelitian ini berjudul “Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (Kajian Tentang Total Quality Management Sekolah Dasar di Kabupaten Banjarnegara)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil ketercapaian SPM Pendidikan Dasar untuk SD di Kabupaten Banjarnegara yang masih tergolong rendah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya penelitian mengenai upaya pemerintah terhadap ketercapaian SPM DIKDAS yang dikaji menggunakan teori Total Quality Management Hensler dan Brunell. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Total Quality Management pada SPM Sekolah Dasar di Kabupaten Banjarnegara. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat indikator SPM DIKDAS yang memenuhi kepuasan pelanggan dan terdapat indikator SPM DIKDAS yang belum memenuhi kepuasan pelanggan. Respek terhadap setiap orang ditunjukkan dengan memberikan kesempatan kepada internal dan eksternal untuk memberikan ide dan ikutserta mengambil keputusan. Manajemen berdasarkan fakta dilaksanakan dengan prioritasi kebutuhan pelanggan berdasarkan data-data yang jelas. Perbaikan berkesinambungan dilaksanakan dengan melakukan perencanaan pemenuhan SPM DIKDAS dan upaya penyempurnaan pelayanan pendidikan dasar.
DESENTRALISASI PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN WONOSOBO Shadu Satwika Wijaya; Zaula Rizqi Atika; Chamid Sutikno; Muhammad Husnul Maab; Diar Budi Utama
Public Policy and Management Inquiry Vol 4 No 1 (2020): Mei 2020
Publisher : Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ppmi.2020.4.1.3219

Abstract

Salah satu bentuk desentralisasi dalam pelayanan publik dapat dilihat dari pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Maksud penyelenggaraan PATEN telah tercantum dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 3 yang diantaranya mengamanatkan bahwa kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota. Penyelenggaraan PATEN sekaligus menambah peran kecamatan, bukan hanya mengkoordinasikan pelaksanaan pemerintahan desa, melainkan juga unit pelayanan publik. Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN dianggap belum maksimal menyelenggarakan pelayanan publik sebagaimana yang diharapkan pemerintah kabupaten karena berbagai keterbatasan sehingga kurang mampu memberikan pelayanan yang optimal, serta keterbatasan sarana dan prasarana sehingga tidak mampu menyediakan kenyamanan dalam proses pelayanan publik. Kondisi demikian membuat masyarakat mengharapkan pemerintah agar keberadaan kecamatan mampu memenuhi seluruh kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka kajian Blue Print Pengembangan Kecamatan dalam Desentralisasi Pelayanan Publik di Kabupaten Wonosobo penting untuk dilaksanakan.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2023): November 2023 Vol 7 No 1 (2023): Mei 2023 Vol 6 No 2 (2022): November 2022 Vol 6 No 1 (2022): Mei 2022 Vol 5 No 2 (2021): November 2021 Vol 5 No 1 (2021): Mei 2021 Vol 4 No 2 (2020): November 2020 Vol 4 No 1 (2020): Mei 2020 Vol 1 No 1 (2016)