cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Royyan Hafizi
Contact Email
royyanhafizi18@gmail.com
Phone
+6285960430213
Journal Mail Official
royyanhafizi18@gmail.com
Editorial Address
Jl. Lingkok Buak No. 1, Desa Lingkok Berenga, Kec. Janapra, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Location
Kab. lombok tengah,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Mandalika Law Journal
Published by Yayasan Baru Haji Samsudin
ISSN : 29873401     EISSN : -     DOI : https://doi.org/10.59613/mlj
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mandalika Law Journal : Journal of Legal Studies (MLJ) is an international journal established by yayasan baru haji samsudin. It has 2 issues per year (May and November). MLJ is an open access, double peer-reviewed e-journal which aims to offer an international scientific platform for national as well as cross-border legal research in goverment regulation. The materials published include major academic papers dealing critically with various aspects and field of laws as well as shorter papers such as recently published book review and notes on recent issues of law. The goal of Mandalika Law Journal is to bring the highest quality research to the widest possible audience
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 11 Documents
 1   2 
PENTINGNYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM KENEGARAAN Riski, Naufal
Mandalika Law Journal Vol. 1 No. 1 (2023): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v1i1.1542

Abstract

HAM atau yang biasa disebut hak asasi manusia dalam hukum kenegaraan merujuk pada perlindungan hak-hak dasar setiap individu oleh negara. Dalam konstitusi atau undang-undang dasar sebuah negara, biasanya terdapat penjelasan mengenai hak-hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh negara tersebut. Indonesia juga telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang menyangkut HAM, seperti Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi HAM dan menjamin bahwa setiap individu memperoleh hak-hak tersebut tanpa diskriminasi dan intimidasi. Ketika HAM dilanggar, maka negara harus bertindak untuk menegakkan hukum dan memastikan adanya pemulihan dan kompensasi bagi korban.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN FORMIL TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR: 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Priscilla Wijaya, Gabrielle
Mandalika Law Journal Vol. 1 No. 1 (2023): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v1i1.1543

Abstract

Penulisan ini tertuju untuk mengetahui dan menjelaskan tafsir Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan MK No:91/PUU-XVIII/2020, terhadap UU Cipta Kerja, serta akibat hukum UU Cipta Kerja setelah keputusan MK No: 91/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analistis, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang,2 Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dan studi kepustakaan. Putusan inkonstitusional bersyarat adalah jenis keputusan yang secara hukum tak menangguhkan serta menerangkan tak sah sebuah undang-undang, namun jika syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi dipenuhi oleh pembentuk undang-undang jadi undang- undang itu dapat dipertahankan keberlakuannya (konstitusional).
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN LIMBAH INDUSTRI YANG TERJADI DI KARAWANG Octaviyanda , Shafarra
Mandalika Law Journal Vol. 1 No. 1 (2023): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v1i1.1544

Abstract

Lingkungan merupakan hal yang sangat penting dalam siklus kehidupan manusia. Dizaman moderen ini timbul permasalah mengenai lingkungan. Dalam tulisan ini permasalahan yang diangkat adalah dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah dan sampah serta upaya pemerintah dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup. Permasalahantersebut terjadi seiring dengan perkembangan teknologi yang tanpa memperhatikan lingkungan. Pencemaran lingkungan memiliki dampak terhadap kesehatan, estetika, kerugian ekonomi, dan terganggunya ekosistem alami. Metode yang digunakan dalam karya tulis ini adalah yuridis-empiris, dengan menggunakan teori pendekatan fakta dan peraturan perundang- undangan. Kesimpulan dari permasalahan tersebut adalah dengan tidak adanya kesadaran dari pihak pengusaha industri dan masyarakat untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran limbah dan sampah akan berdampaknya pada rusaknya ekosistem alami serta berkurangnya baku mutu lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pencemaran lingkungan yang dilakukan pabrik PT Pertamina Hulu Energi (PHE) berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau tidak dan Penerapan sanksi yang tepat terhadap PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Jenis peneltian deskriptif anlisis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa pembuangan limbah industri yang dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di Karawang yang mengakibatkan tercemarnya air yang berada di lingkungan sekitar pabrik dan penerapan sanksi berupa administratif dan keperdataan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYRAKAT ADAT IKN, DENGAN TINJAUAN TERHADAP UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 DAN SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH ULAYAT Fernando, Wilson
Mandalika Law Journal Vol. 1 No. 1 (2023): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v1i1.1545

Abstract

Indonesia telah memiliki Undang – Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Namun, kondisi dan kebutuhan akan regulasi yang mengatur tentang pertanahan harus terus berkembang mengacu pada konflik – konflik pertanahan yang acap kali terjadi pada kehidupan realitas sosial masyarakat. Hal ini sekilas dapat menerangkan bahwa ada dasar yang dapat menjadikan ketidak pastian hukum dalam hal terkait pertanahan. Dalam hal ini untuk menjamin kepastian hukum dalam proses pendaftaran pertanahan yang ada di IKN. Kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang IKN direncanakan melalui 5 tahap pembangunan mulai tahun 2022 hingga 2045. Tahapan pertama menjadi waktu penting bagi pembangunan IKN berlangsung pada 2022-2024. Pemindahan IKN dari Provinsi Jakarta ke Kabupaten Paser Penajam Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur memerlukan lahan kurang lebih 256.142 hektar. Masalahnya, pada area tersebut terdapat lahan milik masyarakat hukum adat dan mereka khawatir pembangunan IKN akan menggusur tanah masyarakat hukum adat. Kepastian kepemilikan hak atas tanah penting bagi masyarakat hukum adat karena terkait dengan mata pencaharian, pelestarian hayati, dan identitas kelompok serta budaya. Penelitian ini merupakan penilitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder, sebagai acuan utama dalam penelitian yang penulis kaji. Hasil analisis memberikan makna permasalahan agraria yang silih berganti, memberikan makna bahwa UUPA tidak bisa menyelesaikan permasalahan pertanahanan secara akurat. Dilihat dari segi umur UUPA memang sudah terlalu sepuh, perlu diregenerasi. Sebetulnya latar belakang adanya regenerasi UUPA bukan semata karena faktor usia UU, akan tetapi lebih di beratkan kepada muatan UU itu sendiri, yang tidak memuat segala jenis antisipatif penyelesaian permasalahan pertanahan.
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN BAKU MUTU AIR LIMBAH SEBAGAI INSTRUMEN PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Ananda Sahrul, Farhan
Mandalika Law Journal Vol. 1 No. 1 (2023): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v1i1.1546

Abstract

Dalam artikel ini penulis akan membahas mengenai Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah Sebagai Instrumen Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup. Sebagai negara yang berkomitmen yang mengakui hak atas lingkungan bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Artikel ini di buat dengan metode penulisan yang mengacu pada penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan jenis data sekunder, sebagai landasan dalam menulis artikel ini. Hasil analisis memberikan jawaban atas pengawasan dan pengelolaan baku mutu air limbah sebagai penanggulangan kerusakan lingkungan hidup.
MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KASUS MALPRAKTIK DI BIDANG MEDIS Djogo, Arnoldus Thomas L; Lawalata, Joey Nicolas
Mandalika Law Journal Vol. 1 No. 2 (2023): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v1i2.2570

Abstract

Mediasi penal merupakan salah satu sarana dalam penyelesaian perkara alternatif di dalam perkara pidana. Malpraktik medis dikatakan sebagai salah satu tindak pidana di bidang kedokteran. Pengaturan penyelesaian perkara malpraktik medis di dalam perkara pidana belum diatur. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami bentuk penyelesaian perkara malpraktik di bidang kedokteran dengan menggunakan mediasi penal, serta untuk mengetahui formulasi untuk masa yang akan datang melalui mediasi penal sebagai penyelesaian perkara alternatif malpraktik di bidang kedokteran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. (Yuridis normatif ) Penelitian ini terdapat norma kosong dalam penyelesaian perkara malpraktik di bidang kedokteran. Serta penelitian ini menggunakan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dan analisis menunjukan bahwa bentuk mediasi penal bisa dilakukan di tahap penyidikan, penuntutan, dan di tahap pemeriksaan sidang perkara di pengadilan. Pada tahap-tahap tersebut dilalui dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif. Formulasi untuk masa yang akan datang melalui mediasi penal yaitu dibutuhkan rumusan asas dan tujuan yang hendak digapai dalam prosedur pada mediasi penal.
PENGARUH UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PENDIRIAN AKTA (PT UMKM) DI INDONESIA (STUDI KASUS DI NUSA TENGGARA BARAT) Kahay, Aishalisfina Ayu Fatama Ginda Aulia El; Asikin, Zainal; Sili, Eduardus Bayo
Mandalika Law Journal Vol. 1 No. 2 (2023): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v1i2.2571

Abstract

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) Indonesia yang disahkan pada tahun 2020 memiliki tujuan mendasar untuk meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan menyederhanakan regulasi guna memperbaiki iklim bisnis. Dampaknya terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Barat (NTB) bersifat dinamis, tergantung pada sektor, geografi, dan kebijakan pemerintah daerah. Dalam konteks NTB, implementasi UU Cipta Kerja membawa tantangan dan peluang bagi UMKM, dengan aspek kunci termasuk regulasi tenaga kerja, investasi, ketahanan ekonomi daerah, dan peningkatan kompetitivitas. Perlindungan hukum menjadi faktor krusial bagi UMKM, mencakup kemudahan perizinan, insentif fiskal, hak kontraktual, dan perlindungan kepemilikan intelektual. UU Cipta Kerja memberikan fasilitas, insentif, dan pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan UMKM, termasuk pelayanan terpadu satu pintu, insentif pajak, dan fasilitas kepabeanan. Keterlibatan UMKM dalam rantai pasok ditekankan, dengan regulasi yang mengatur kemitraan antara UMKM, Usaha Menengah, dan Usaha Besar. Pentingnya perlindungan hukum bagi UMKM tercermin dalam perubahan definisi Perseroan Terbatas (PT) oleh UU Cipta Kerja. Perubahan ini memberikan fleksibilitas terhadap kepemilikan saham dan memungkinkan pendirian Perseroan Perorangan sesuai dengan kriteria UMKM. Penyesuaian regulasi ini mencerminkan respons terhadap perkembangan bisnis modern, memberikan landasan hukum inklusif dan adaptif. Kajian ini juga menyoroti pengecualian terhadap aturan pendirian Perseroan, memberikan fleksibilitas lebih lanjut terkait kepemilikan saham. Hal ini memperkuat adaptabilitas regulasi terhadap dinamika ekonomi dan bisnis di Indonesia, dengan fokus pada mendukung sektor UMKM. Perubahan ini mencerminkan upaya legislatif untuk menciptakan lingkungan bisnis yang responsif dan inklusif.
HAK KONSTITUSIONAL NARAPIDANA UNTUK MEMILIH PADA PILKADA SERENTAK Hartawan, Deni; Asmara, M. Galang; Zunnuraeni, Zunnuraeni
Mandalika Law Journal Vol. 1 No. 2 (2023): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v1i2.2572

Abstract

Indonesia merupakan Negara hukum dengan sistem demokrasi yang dalam peralihan kekuasaan menggunakan sistem pemilihan secara langsung, baik Pemilu maupun Pilkada. Pelaksanaan Pilkada secara langsung memunculkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah hak pilih narapidana yang ditahan di Rutan yang berada di luar daerah pemilihan. Ketersediaan lapas dan Bapas sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomer 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Lapas dan Bapas didirikan di setiap kabupaten/kota, namun hingga saat ini 26 tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini, pemerintah masih belum mampu mendirikan Lapas disetiap kabupaten/kota, sebagai contoh, di Kabupaten Seruyan, Murungraya, dan Pulang pisau, Kalimantan Tengah, hingga saat ini belum terdapat fasilitas Lapas. ketidak mampuan pemerintah mendirikan Lapas pada setiap kabupaten/kota berimplikasi juga pada urusan hak konstitusi warga binaan pada kabupaten/kota yang belum memiliki Lapas karena dititip pada Lapas kabupaten/kota terdekat. Karena hal tersebut maka dirasa perlu untuk mengkaji tentang bagaimana hak konstitusi narapidana yang ditahan di Rumah Pemasyarakatan (Rutan) yang berada diluar daerah pemilihan yang daerahnya belum memiliki Lapas untuk memilih pada pilkada serentak. Dimana kemudian tujuan dari penelitian yang telah dilakukan adalah Untuk mengetahui dan menganalisis jaminan hak konstitusional Narapidana yang daerahnya belum memiliki Lapas untuk memilih pada pilkada serentak. Penelitian yang digunakan adalah jenis Penelitian hukum normatif empiris, yang dilakukan dengan cara dengan cara mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum kepustakaan. Kemudian menghasilkan bahwa dalam prakteknya KPU kabupaten tidak pernah membuat TPS di Lapas di luar Kabupatennya, sehingga jaminan hak konstitusional Narapidana yang daerahnya belum memiliki Lapas untuk memilih pada pilkada serentak belum bisa terpenuhi.
PANCASILA TEGAKKAN HUKUM: KEPATUHAN TANPA BERKEPIHAKAN PADA YANG BERKUASA Arfandi, Aryn Mutifa
Mandalika Law Journal Vol. 1 No. 2 (2023): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v1i2.2573

Abstract

Pentingnya penegakan hukum berdasarkan Pancasila dan ideologi negara Indonesia. Hal ini menekankan perlunya ketaatan tanpa pandang bulu terhadap hukum terlepas dari siapa yang berkuasa. Menyoroti tiga nilai utama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dan Persatuan Indonesia. Hal ini mengakui bahwa meskipun nilai-nilai ini penting, keadilan sering kali berpihak pada orang kaya dan mengabaikan orang miskin. Untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan baik, disarankan penerapan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Upaya untuk memperkuat dan menerapkan Pancasila dapat dilakukan dengan menjadikannya sebagai rujukan hukum internasional dan memperbaiki kurikulum pendidikan tinggi hukum untuk mengatasi masalah ideologi terkait Pancasila dalam penegakan hukum.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN GAS LPG (LIQUIFIED PETROLEUM GAS) DITINJAU DARI PENDEKATAN NON PENAL DALAM KEBIJAKAN KRIMINAL YANG BERSIFAT INTEGRAL Angelina, Lydia
Mandalika Law Journal Vol. 1 No. 2 (2023): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v1i2.2575

Abstract

Kegiatan usaha yang dilakukan harus dilandasakan pada aturan hukum yang berlaku didalam berbangsa dan bernegara. Dengan adanya pemberlakuan hukum tersebut maka pihak yang melakukan pelanggaran atas aturan yang ditetapkan menjadikan terciptanya masalah hukum yang akhirnya berurusan dengan terhadap aparat penegakan hukum sehingga menimbulak prespektif ditengah masyarakat yaitu adanya kejahatan yang dilakukan orang atau badan hukum. Semakin marak terjadinya kecurangan dalam pengisian tabung gas LPG yang dilakukan oleh agen-agen LPG terhadap ketidaksesuaian berat isi gas LPG yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil penjualan Metode Penilitan yang digunakan Yuridis Normatif dikarenakan Suatu penelitan haruslah dibutuhkan segala sesuatu cara dan bentuk untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan terhadap atas yang diteliti untuk dikembangkan menjadi suatu karya ilmiah. Pada dasarnya pelaku usaha baik badan atau orang melakukan tindakan pengoplosan Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) dikarenakan faktor untuk mempertahankan dan memperbanyak profit atas kegiatan usaha yang dilakukan dan juga didasarkan karena faktor ekonomi Dengan pengawasan dan regulasi yang diperketat oleh pemerintah dan semua unsur aparat penegak hukum maka terhadap yang dilakukan oleh pelaku usaha atas pengisian, pengangkutan dan penyimpanan terhadap tabung dan pengendalian atas distribusi terhadap bisnis tabung gas yang aman dan legal Dengan pendekatan non penal maka terciptalah kondusifitas dan pelaksanaan hukum dengan baik karena telah dicegah dari dini kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha penyaluran dan pendistribusian tabung gas 3 kg.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2024): Mandalika Law Journal Vol. 1 No. 2 (2023): Mandalika Law Journal Vol. 1 No. 1 (2023): Mandalika Law Journal