cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Royyan Hafizi
Contact Email
royyanhafizi18@gmail.com
Phone
+6285960430213
Journal Mail Official
royyanhafizi18@gmail.com
Editorial Address
Jl. Lingkok Buak No. 1, Desa Lingkok Berenga, Kec. Janapra, Kab. Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Location
Kab. lombok tengah,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Mandalika Law Journal
Published by Yayasan Baru Haji Samsudin
ISSN : 29873401     EISSN : -     DOI : https://doi.org/10.59613/mlj
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mandalika Law Journal : Journal of Legal Studies (MLJ) is an international journal established by yayasan baru haji samsudin. It has 2 issues per year (May and November). MLJ is an open access, double peer-reviewed e-journal which aims to offer an international scientific platform for national as well as cross-border legal research in goverment regulation. The materials published include major academic papers dealing critically with various aspects and field of laws as well as shorter papers such as recently published book review and notes on recent issues of law. The goal of Mandalika Law Journal is to bring the highest quality research to the widest possible audience
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 1 (2023): Mandalika Law Journal" : 5 Documents clear
PENTINGNYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM KENEGARAAN Riski, Naufal
Mandalika Law Journal Vol. 1 No. 1 (2023): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v1i1.1542

Abstract

HAM atau yang biasa disebut hak asasi manusia dalam hukum kenegaraan merujuk pada perlindungan hak-hak dasar setiap individu oleh negara. Dalam konstitusi atau undang-undang dasar sebuah negara, biasanya terdapat penjelasan mengenai hak-hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh negara tersebut. Indonesia juga telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang menyangkut HAM, seperti Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi HAM dan menjamin bahwa setiap individu memperoleh hak-hak tersebut tanpa diskriminasi dan intimidasi. Ketika HAM dilanggar, maka negara harus bertindak untuk menegakkan hukum dan memastikan adanya pemulihan dan kompensasi bagi korban.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUJIAN FORMIL TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR: 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Priscilla Wijaya, Gabrielle
Mandalika Law Journal Vol. 1 No. 1 (2023): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v1i1.1543

Abstract

Penulisan ini tertuju untuk mengetahui dan menjelaskan tafsir Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan MK No:91/PUU-XVIII/2020, terhadap UU Cipta Kerja, serta akibat hukum UU Cipta Kerja setelah keputusan MK No: 91/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analistis, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang,2 Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dan studi kepustakaan. Putusan inkonstitusional bersyarat adalah jenis keputusan yang secara hukum tak menangguhkan serta menerangkan tak sah sebuah undang-undang, namun jika syarat yang ditentukan Mahkamah Konstitusi dipenuhi oleh pembentuk undang-undang jadi undang- undang itu dapat dipertahankan keberlakuannya (konstitusional).
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN LIMBAH INDUSTRI YANG TERJADI DI KARAWANG Octaviyanda , Shafarra
Mandalika Law Journal Vol. 1 No. 1 (2023): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v1i1.1544

Abstract

Lingkungan merupakan hal yang sangat penting dalam siklus kehidupan manusia. Dizaman moderen ini timbul permasalah mengenai lingkungan. Dalam tulisan ini permasalahan yang diangkat adalah dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah dan sampah serta upaya pemerintah dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup. Permasalahantersebut terjadi seiring dengan perkembangan teknologi yang tanpa memperhatikan lingkungan. Pencemaran lingkungan memiliki dampak terhadap kesehatan, estetika, kerugian ekonomi, dan terganggunya ekosistem alami. Metode yang digunakan dalam karya tulis ini adalah yuridis-empiris, dengan menggunakan teori pendekatan fakta dan peraturan perundang- undangan. Kesimpulan dari permasalahan tersebut adalah dengan tidak adanya kesadaran dari pihak pengusaha industri dan masyarakat untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran limbah dan sampah akan berdampaknya pada rusaknya ekosistem alami serta berkurangnya baku mutu lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pencemaran lingkungan yang dilakukan pabrik PT Pertamina Hulu Energi (PHE) berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau tidak dan Penerapan sanksi yang tepat terhadap PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Jenis peneltian deskriptif anlisis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa pembuangan limbah industri yang dilakukan oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di Karawang yang mengakibatkan tercemarnya air yang berada di lingkungan sekitar pabrik dan penerapan sanksi berupa administratif dan keperdataan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYRAKAT ADAT IKN, DENGAN TINJAUAN TERHADAP UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 DAN SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH ULAYAT Fernando, Wilson
Mandalika Law Journal Vol. 1 No. 1 (2023): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v1i1.1545

Abstract

Indonesia telah memiliki Undang – Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Namun, kondisi dan kebutuhan akan regulasi yang mengatur tentang pertanahan harus terus berkembang mengacu pada konflik – konflik pertanahan yang acap kali terjadi pada kehidupan realitas sosial masyarakat. Hal ini sekilas dapat menerangkan bahwa ada dasar yang dapat menjadikan ketidak pastian hukum dalam hal terkait pertanahan. Dalam hal ini untuk menjamin kepastian hukum dalam proses pendaftaran pertanahan yang ada di IKN. Kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 tentang IKN direncanakan melalui 5 tahap pembangunan mulai tahun 2022 hingga 2045. Tahapan pertama menjadi waktu penting bagi pembangunan IKN berlangsung pada 2022-2024. Pemindahan IKN dari Provinsi Jakarta ke Kabupaten Paser Penajam Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur memerlukan lahan kurang lebih 256.142 hektar. Masalahnya, pada area tersebut terdapat lahan milik masyarakat hukum adat dan mereka khawatir pembangunan IKN akan menggusur tanah masyarakat hukum adat. Kepastian kepemilikan hak atas tanah penting bagi masyarakat hukum adat karena terkait dengan mata pencaharian, pelestarian hayati, dan identitas kelompok serta budaya. Penelitian ini merupakan penilitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder, sebagai acuan utama dalam penelitian yang penulis kaji. Hasil analisis memberikan makna permasalahan agraria yang silih berganti, memberikan makna bahwa UUPA tidak bisa menyelesaikan permasalahan pertanahanan secara akurat. Dilihat dari segi umur UUPA memang sudah terlalu sepuh, perlu diregenerasi. Sebetulnya latar belakang adanya regenerasi UUPA bukan semata karena faktor usia UU, akan tetapi lebih di beratkan kepada muatan UU itu sendiri, yang tidak memuat segala jenis antisipatif penyelesaian permasalahan pertanahan.
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN BAKU MUTU AIR LIMBAH SEBAGAI INSTRUMEN PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Ananda Sahrul, Farhan
Mandalika Law Journal Vol. 1 No. 1 (2023): Mandalika Law Journal
Publisher : Yayasan Baru Haji Samsudin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59613/mlj.v1i1.1546

Abstract

Dalam artikel ini penulis akan membahas mengenai Penerapan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah Sebagai Instrumen Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup. Sebagai negara yang berkomitmen yang mengakui hak atas lingkungan bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai hak asasi manusia Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Artikel ini di buat dengan metode penulisan yang mengacu pada penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan jenis data sekunder, sebagai landasan dalam menulis artikel ini. Hasil analisis memberikan jawaban atas pengawasan dan pengelolaan baku mutu air limbah sebagai penanggulangan kerusakan lingkungan hidup.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2024): Mandalika Law Journal Vol. 1 No. 2 (2023): Mandalika Law Journal Vol. 1 No. 1 (2023): Mandalika Law Journal