cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sunardi
Contact Email
sunardi@iainpalu.ac.id
Phone
+6282296147812
Journal Mail Official
ppi_jurnal@iainpalu.ac.id
Editorial Address
Jl. Diponegoro No.23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
MADIKA: Jurnal Politik dan Governance
Published by Institut Agama Islam Negeri Palu
ISSN : 27758079     EISSN : 27756947     DOI : https://doi.org/10.24239/madika
Core Subject : Social,
Social Sciences
Madika: Jurnal Politik dan Governance dipublikasikan oleh Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Instutut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Terbit dua kali dalam setahun, Editor Madika mengundang para dosen, peneliti, dan pemerhati politik dan pemerintahan untuk berpartisipasi dengan mempublikasikan hasil riset pada jurnal ini.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2023): MADIKA: Jurnal Politik dan Governance" : 7 Documents clear
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NO. 8 TAHUN 2014 TERKAIT KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BUKITTINGGI Dea Ananda Dea; Irawati Irawati; Andri Rusta; Mhd. Fajri
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 3 No. 1 (2023): MADIKA: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v3i1.1508

Abstract

Pedagang kaki lima sendiri merupakan salah satu sektor informal yang masih banyak berkembang dalam suatu masyarakat perkotaan. Namun, keberadaan pedagang kaki lima seringkali menyebabkan suatu permasalahan publik. Adapun permasalahan yang muncul adalah seperti tejadinya kemacetan dan kesumrautan kota akibat pedagang kaki lima yang tidak menggunakan sebagian badan jalan untuk berjualan. fenomena pedagang kaki lima ini juga menjadi suatu sorotan di Kota Bukittinggi. Banyaknya pedagang kaki lima yang menganggu aktivitas pejalan menyebabkan pemerintah daerah Kota Bukittinggi mengekuarkan peraturan Daerah N0.8 Tahun 2014 Kota Bukittingi merupakan suatu kebijakan terkait dengan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, serta melakukan penertiban terhadap perdagang kaki lima yang berjualan bukan di tempat untuk diizinkan berjualan. dalam menganalisis dan menjawab persoalan ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka atau literature review. Adapun hasil dan pembahasan menunjukkan bahwasannya, implementasi Perda No.8 Tahun 2014 terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Bukittinggi sudah ada, namun belum maksimal dalam pelaksanannya. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya para pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang trotoar Jam Gadang, Tugu Pahlawan tak dikenal dan di sepanjang badan jalan di bawah fly over pasr Aur Bukittinggi.
BENTUK-BENTUK PELANGGARAN HAK POLITIK PESERTA PEMILU DI KOTA PALEMBANG PADA PILPRES TAHUN 2019 ( Studi Kasus Bawaslu Kota Palembang ) Lindu Anita Anita; Afif Musthofa Kawwami Afif
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 3 No. 1 (2023): MADIKA: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v3i1.1795

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Dinamika Pelanggaran Hak Politik Masyarakat Kota Palembang Pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2019 (Studi Kasus Bawaslu Kota Palembang). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa bentuk pelanggaran yang tercatat di Bawaslu Kota Palembang dan mengetahui mekanisme penangganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palembang pada pemilihan umum tahun 2019. Objek dalam penelitian ini yaitu bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu pada pilpres 2019 di Kota Palembang. Subjek penelitian adalah Bawaslu Kota Palembang. Teori yang yang digunakan adalah teori Thomas Tokan Pureklolon (Pureklolon, 2020, p. 54) mengenai Perilaku Politik dan Etika berkaitan dengan norma moral, yaitu norma untuk mengukur benar-salahnya tindakan manusia juga ilmu yang membahas tentang ajaran moral tertentu atau bagaimana kita harus bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran pemilihan umum tahun 2019 ada 4 macam yaitu pelanggaran Administratif, pelanggaran Kode Etik, pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya (termasuklah netralitas ASN, TNI dan Polri, KPU hingga sampai jajaran dibawahnya) dan pelanggaran tindak pidana. Pelaksanaan peran Bawaslu Kota Palembang pada penanganan pelanggaran pemilihan umum terhadap kasus pelanggaran pemilihan umum tahun 2019 melalui tahapan penerimaan laporan, pengkajian laporan dan melakukan sidang acara cepat serta persidangan pada umumnya. Sumber data dalam penelitian ini adalah Devisi dan Staf penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Palembang, data dikumpulkan dan dianalisa melalui dokumentasi dan wawancara.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENERIMA MANFAAT DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS MARSUDI PUTRA SURABAYA: Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penerima Manfaat Di Unit Pelaksanaan Teknis Marsudi Putra Surabaya Aprilia Rosa; Rachmawati Novaria; Eddy Wahyudi
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 3 No. 1 (2023): MADIKA: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v3i1.1838

Abstract

Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2018 merupakan perancangan yang dibuat untuk menyusun rangkaian tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis daerah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Unit Pelaksanaan Teknis Marsudi Putra Surabaya dipilih sebagai salah satu sampling Unit yang membina Anak Nakal selaku Penerima Manfaat dengan menganalisis dari sisi pembinaan perubahan perilaku. Untuk mengukur penerapan kebijakan ini maka digunakanlah model Merilee S. Grindle dengan melihat content dan context isi kebijakan melalui berbagai faktor sebagai dasar menganalisis dan lingkungan kebijakan. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif yang berbentuk deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa Unit Pelaksanaan Teknis Marsudi Putra Surabaya telah mengimplementasikan tugasnya untuk memberikan perlindungan dan pembinaan kepada penerima manfaat dalam hal kewirausahaan melalui kebijakan yang telah dijalankan.
PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN DI KOTA SURABAYA: Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan Di Kota Surabaya Rusnywaty Yalensy Ninef; Supri Harton; Achuluddin Ibnu Rochim
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 3 No. 1 (2023): MADIKA: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v3i1.1841

Abstract

Peraturan standart operasional yang telah ditetapkan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, dengan menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan. Dan untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud, maka perlu ditetapkan standar pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Untuk mengukur peran dari Dinas Lingkungan Hidup digunakanlah teori peran dari Iyas Yusuf sebagai dasar untuk menganalisis penerapan yang di jalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berbentuk deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan TUPOKSI sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan namun dalam penelitian ditemukan bahwa kebijakan yang jalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, pemerintah juga menggunakan beberapa cara yang dinilai efektif yaitu denga melakukan sosialisasi, kerja bakti serta menerapkan pengelolaan sampah dengan metode (Reduce, Reuse, Recycle) merupakan maksud penanganan sampah yang terdiri dari tiga unsur yaitu, “Mengurangi”, “Menggunakan ulang” dan “Mendaur ulang” sampah (dikenal sebagai 3R).
INOVASI PROGRAM KLAMPID NEW GENERATION SEBAGAI PERWUJUDAN PELAYANAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK DI KELURAHAN BARATAJAYA KOTA SURABAYA) Yusta Arisendy Sea; Rachmawati Novaria; Eddy Wahyudi
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 3 No. 1 (2023): MADIKA: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v3i1.1845

Abstract

Inovasi pelayanan publik menjadi suatu keharusan bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan sesuai perkembangan teknologi informasi. Salah satu instansi pemerintah penyedia pelayanan publik yaitu Kelurahan Baratajaya kota Surabaya yang menjalankan inovasi Klampid new generation dalam menunjang peningkatan pelayanan administrasi kependudukan. Tujuan penelitian ini untuk mengukur keberhasilan inovasi Klampid new generation pada program kartu. identitas. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian Kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan peneliti adalah Harvard school of government dengan indikator support/dukungan, capacity/kemampuan dan value/nilai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan inovasi klampid new generation sudah berjalan dengan baik dalam pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan Baratajaya, namun pada program Kartu Identitas Anak masih di temukan kendala yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah baik dari Dispenduk, maupun dari pihak Kelurahan kepada masyarakat sehingga pengajuan menggunakan klampid new generation juga masih minim. Oleh karena itu inovasi klampid new generation pada program kartu identitas anak belum mencapai pelayanan prima.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM E-RETRIBUSI PASAR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN DI KABUPATEN SIDOARJO Elvira Intan Pramesti
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 3 No. 1 (2023): MADIKA: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v3i1.1850

Abstract

Regional autonomy is the ability for each autonomous region to develop its area according to the condition and situation of its society. The same applies to Sidoarjo Regency, where in efforts to improve services, innovations related to daily market fee payments were established through the Sidoarjo Regent Regulation No. 44 of 2017 regarding the procedure for using E-Retribution, explaining how traditional market fee policies were changed from being conventional to digital to make it easier to advance services in the form of market fees. This research uses Mazmanian and Sebaztier's theory (1983) with a qualitative-descriptive method, The informants for this research were authorized officials, fee collectors, and E-Retribution traders. Since the implementation of E-Retribution, there have been different receptions among the market implementers. Therefore, the most effective method was discovered using a barcode system, which was then implemented in the Larangan market and Porong market under various reception conditions. Various efforts were made to achieve the most effective method so that the impact of the policy can be felt, especially for implementers
PERANAN MASYARAKAT SIPIL DALAM DEMOKRASI : Studi Kasus: LSM Kelompok Kerja 30 dan Jaringan Advokasi Tambang dalam Permasalahan Korupsi di Kota Samarinda – Kalimantan Timur Tahun 2014 Fadli Afriandi; Fachriza Ariyadi
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 3 No. 1 (2023): MADIKA: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v3i1.1902

Abstract

Tulisan ini menjelaskan peran masyarakat sipil dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Masyarakat sipil ini tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkontribusi dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintahan, terutama korupsi. LSM yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Kelompok Kerja 30 (Pokja 30) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang berfokus kepada masalah pencegahan, penanganan dan pengendalian kasus korupsi. Diambilnya lokus penelitian di Samarinda ini karena merupakan ibukota provinsi Kalimantan Timur dimana merupakan daerah yang berbasis kepada industri, minyak bumi dan pertambangan. Dengan demikian dapat diindikasikan bahwa Kota Samarinda memiliki pendapatan asli daerah yang besar. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan Library Research. Temuan dari tulisan ini adalah peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi sangatlah diperlukan sebagai kontrol sosial dalam sebuah negara yang dapat mendorong proses demokrasi menjadi semakin baik. Hadirnya LSM Pokja 30 dan JATAM di wilayah Samarinda telah berhasil membentuk kontribusi nyata yang berperan sebagai perantara dalam menjalankan fungsi kontrol di rezim demokrasi saat ini. LSM ini membantu dan menjaga demokrasi untuk melakukan pencegahan, penanganan dan pengendalian korupsi dengan mengupayakan adanya aksi yang bersifat memediasi hubungan antara masyarakat dengan pemerintah atau negara, antara masyarakat dengan LSM dan antar LSM sendiri dengan masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2023): Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 3 No. 1 (2023): MADIKA: Jurnal Politik dan Governance Vol. 2 No. 2 (2022): Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 2 No. 1 (2022): Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 1 No. 2 (2021): Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 1 No. 1 (2021): Madika: Jurnal Politik dan Governance