cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sunardi
Contact Email
sunardi@iainpalu.ac.id
Phone
+6282296147812
Journal Mail Official
ppi_jurnal@iainpalu.ac.id
Editorial Address
Jl. Diponegoro No.23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
MADIKA: Jurnal Politik dan Governance
Published by Institut Agama Islam Negeri Palu
ISSN : 27758079     EISSN : 27756947     DOI : https://doi.org/10.24239/madika
Core Subject : Social,
Social Sciences
Madika: Jurnal Politik dan Governance dipublikasikan oleh Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Instutut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Terbit dua kali dalam setahun, Editor Madika mengundang para dosen, peneliti, dan pemerhati politik dan pemerintahan untuk berpartisipasi dengan mempublikasikan hasil riset pada jurnal ini.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 36 Documents
 1   2   3   4 
Peran Pemerintah dan swasta dalam peningkatan daya saing Kakao (Analisis Global Value Chain) Reksa Burhan; Ade Irma Surani Haliq
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 1 No. 1 (2021): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v1i1.685

Abstract

Produksi Kakao di Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir telah menyita perhatian pasar Global. Pasar Kako tidak hanya menjadi komiditi dalam hal ekonomi, tetapi lebih dari itu telah bertransformasi menjadi komiditas politik. Melibatkan aktor government dan non government. Penelitian ini akan melihat bagaimana peran dan keterlibatan pemerintah serta swasta dalam meningkatkan daya saing Kakao di Indonesia. Menggunakan pendekatan studi literatur, artikel ini berusaha menjawab bagaimana peran dan keterlibatan pemerintah serta swasta dalam meningkatkan daya saing Kakao di Indonesia. Lokasi penelitian adalah Sulawesi Selatan, salah satu provinsi dengan produksi Kakao terbesar di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan Global Value Chain (GVC) sebagai pendekatan untuk menjelaskan keterlibatan peran pemerintan dan swasta pada pasar kakao secara di Indonesia.
The Dilemma of Corporate Social Responsibility (CSR); Case Study of PT. Inco Noorwahid Sofjan
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 1 No. 1 (2021): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v1i1.686

Abstract

Since the CSR discourse has been widely discussed, the debate about the concept of CSR as an expression of moral responsibility and sensitivity to the social and environmental world has received resistance from some circles. The reason is that some people are trying to avoid CSR obligations. This paper talks about how the discourse and thinking about CSR struggles. Is CSR a voluntary activity for the company or is it an obligation (mandatory)? Then the authors describe the Indonesian context of CSR. And before the conclusion, the author tries to describe a case example of a CSR program run by a company in Indonesia and tries to analyze it from a human security perspective. As a result, from a human security perspective, the concept of CSR in Indonesia is still a problem. The cause, scholars are still trapped in efforts to formulate a detailed definition of CSR. As a result, practically the CSR program has not been seen as a humanitarian program. And it is still limited to a technical matter of fulfilling the company's procedural obligations.
Keterlibatan Pemerintah dalam Penyelesaian Sertifikat Ganda di Kota Makassar Hardiyanti Hasan; A. M. Rusli
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 1 No. 1 (2021): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v1i1.687

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya Sertifikat ganda dan penyelesaian kasus Sertifikat ganda serta untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi pustaka, dokumentasi dan arsip, serta observasi dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan: Pertama, faktor penyebab terjadinya Sertifikat ganda antara lain faktor teknis dalam artian sistem pemetaan, persoalan dokumentasi data tanah, tidak adanya data-data mengenai hak diatas tanah yang sudah lama berupa warkah tanah serta masyarakat atau pemilik tanah itu sendiri yang tidak memperhatikan tanah yang dimilikinya dan tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak mengetahui akan lokasi tanah yang dimiliki, adanya itikad tidak baik dari masyarakat atau pemilik tanah itu sendiri, dan penyelesaian kasus Sertifikat ganda yang terdapat dua cara penyelesaian yaitu melalui proses mediasi dan melalui proses litigasi atau penyelesaian kasus di pengadilan.
Interaksi Aktor Institusi Formal dan Informal (Studi Kasus: Tim 11 dalam Pemerintahan Kutai Kartanegara) Fadli Afriandi; Rizky Octa Putri Charin; Fachriza Ariyadi
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 1 No. 1 (2021): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v1i1.688

Abstract

Tulisan ini menganalisis asal mula hadir dan bekerjanya kelompok informal (Tim 11) dalam lembaga pemerintahan formal di Kabupaten Kutai Kartanegara. Awal hadirnya Tim 11 ini berperan sebagai tim ahli dari Syaukani Hasan Rais. Namun setelah pemilihan kepala daerah yang dimenangkan oleh Rita Widyasari, Tim 11 justru berubah menjadi patron di tubuh pemerintahan Kutai Kartanegara. Tesis utama tulisan ini adalah hadirnya Tim 11 telah mencederai peran dan fungsi pemerintah Kutai Kartanegara selaku institusi formal. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumen. Teori yang digunakan adalah analisis sistem politik yang dikemukakan oleh David A. Easton dan diperkuat dengan teori patron-klien. Temuan dari tulisan ini adalah Tim 11 hadir karena bentukan dari bupati sebelumnya yaitu Syaukani HR karena adanya relasi patron dan klien di antara keduanya. Relasi yang ini justru berubah setelah Rita Widyasari menjadi bupati Kutai Kartanegara pada tahun 2010. Tim 11 yang pada awalnya berperan sebagai klien, setelah lengsernya Syaukani HR, bergeser sebagai patron yang memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan Rita Widyasari selaku bupati terpilih Kutai Kartanegara.
Politik Kekerabatan Limpo di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan Imam Sumatri Ms
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 1 No. 1 (2021): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v1i1.689

Abstract

Artikel ini akan melihat sejauhmana dampak politik kekerabatan dalam ruang elektoral. Dengan fokus utama penelitian pada relasi politik klan Yasin Limpo. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan data pendukung yang di peroleh dari hasil studi lietaratur yang di tunjang dengan laporan dan rilis dokumen dari pemerintah, seperti BPS dan KPU. Penelitian memotret politik kekerabatan yang berlangsung di Gowa, Sulawesi Selatan. Menggunakan pendekatan Oligarki Winters, untuk memeriksa dan menjelaskan politik kekerabatan. Pendekatan ini di pilih, pasalnya oligarki ala Winterz selama ini jarang melihat politik kekerabatan sebagai salah satu variabel yang ikut membesarkan oligarki di Indonesia. Kasus di Gowa, Sulawesi Selatan memberikan abstraksi untuk memahami politik kekerabatan punya andil yang besar dalam melestarikan politik oligarki.
Konstitusi Peralihan Kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martapura Syamsuri Syamsuri
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 1 No. 2 (2021): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v1i2.831

Abstract

ideology of state sovereignty, which was adhered to by the royal leaders and their people. The infrastructure of civilization is still sustainable, despite the turmoil of the succession of leadership, indicating the presence of very strong social capital, namely justice and peace. Starting from the archipelago ideology is Kutai Martapura Kingdom, switching to a Malay ideology is Kutai Kartanegara Kingdom, and a modern ideology is Kutai Kartanegara Ing Martapura Sultanate. The nationality theory ('ashabiyah), the urban theory ('urban), and the development theory ('umran) by Ibn Khaldun (1332 - 1406 AD), were able to reveal the dynamics of the historical continuity of the Republic of Indonesia, which wanted to move the State Capital in some areas Kutai Kartanegara Regency, East Kalimantan Province. Taking turns, coming and going, until the population settles in an area in the territory of the country, shows the presence of a very great human culture
Perlindungan Hukum oleh Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19 Wahyuni Wahyuni
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 1 No. 2 (2021): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v1i2.832

Abstract

The importance of legal protection by the government during the current Covid-19 pandemic is increasingly felt by the community as an element affected either directly or indirectly. Based on data released by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia regarding the soaring spread of Covid-19, the government is increasingly placed in the most responsible position for legal protection of the rights of its people. With unusual conditions like this, of course, the government needs to make extraordinary efforts in emergency transmission of Covid-19 by establishing forms of legislation and decisions. The government's authority in issuing policies is felt even more massive when the facts on the ground show a condition of rejection and indifference by the community. This condition has finally inspired the author to conduct a normative-empirical legal analysis using legal materials and field data and then conclude descriptively. Various efforts and legal steps have been taken by the government, both by the central government and local governments, to deal with the emergency of the Covid-19 outbreak, however, any legal protection efforts provided without the role and awareness of the community will not produce effective results. What we have to avoid is when the government takes firm steps by imposing sanctions for non-cooperatives, with efforts to increase legal awareness of the entire community on the dangers of this virus so that they actually take actions that are in line with efforts to contain Covid-19.
Penegakan Hukum Terpadu Dalam Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Kota Makassar Fadli Yasser Arafat Juanda; Akhdiari Harpa; Arbiansyah Haseng Malapua
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 1 No. 2 (2021): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v1i2.833

Abstract

Integrated Law Enforcement in criminal Action of Legislative General Election in Makassar City. The research aimed to investigate the law enforcement in following up the criminal action of the legislative general election, the factors influencing the effectiveness of the law enforcement of the criminal action of the legislative general election carried out by the law enforcement apparatus in Makassar City. The research was conducted in the General Election Supervising Board of South Sulawesi Province, Makassar City Resort Police, Office of the Counsel for the Prosecution of Makassar, District Court of Makassar City. Data were collected by an interview and documents related to the problems examined. The research result indicates that the law enforcement authority in handling the legal matters in the legislative general election, has been carried out in line with he mandate of the acts. However, the factors such as: the substance, structure, human resources, facilities, infrastructures and culture mostly influence the course of the law enforcement. Besides, there is also the dominant factor namely the evidence determination which is imposed on the general election supervisors, very short handling time, lack of community’s participation in supervising the legislative general election, so that the law enforcement in the legislative general election carried out by the law enforcement apparatus is less maximal.
Kebijakan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19 Nur Afni
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 1 No. 2 (2021): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v1i2.834

Abstract

COVID-19 discovered a global pandemic that gave rise to the emergence of various groups, especially the public. Inaugurated by the World Health Organization as a global pandemic, the management of COVID-19 is a challenge for countries with limited energy sources and health care systems. Citizens' understanding continues to grow along with the number of positive problems and deaths due to COVID-19 which continues to grow in a relatively short time. The ability of each country to adapt to the existing conditions during efficient and anticipatory implementation varies greatly. The policy finds an early ground that must be tested in order to be able to tackle these cases successfully. Anticipatory policy decisions related to efforts to prevent the spread of COVID-19, take action against infected patients, protect health workers, and control public awareness are carefully considered. For this reason, the Government is trying to schedule a New Normal policy so that the economic impact of the pandemic does not create a sustainable crisis. This policy is linked to planning where the Government has established programs, as well as major projects in the 2020-2024 National Medium-Term Development Plan (RPJMN). The government needs to review the medium-term plan considering that in 2020 all programs that are trying to focus on taking action against Covid-19. The government has 3 alternatives in the medium term, whether it is always quality, making moderate improvements, or changing it with a new plan with assumptions made from the Covid-19 pandemic and the consequences that accompany it.
Analisis Kebijakan Pengembangan Pendidikan (Studi Pembelajaran Daring (Online) di Masa Pandemi Covid-19 Hairuddin Cikka; M. Iksan Kahar
Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 1 No. 2 (2021): Madika: Jurnal Politik dan Governance
Publisher : Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/madika.v1i2.835

Abstract

Covid-19 has had a tremendous impact, especially in the field of education, both higher education and basic education. One of the impacts of the covid-19 pandemic is the implementation of a learning system that is carried out online (on a network) from their respective homes which tends to use technology as a learning medium, sometimes there are obstacles in its application. In addition, several obstacles that arise in the implementation of online learning include the first, the difficulties of teachers in managing online learning and are still focused on completing the curriculum. Second, not all parents are able to optimally accompany their children to study at home because they have to work or have the ability to be a child's learning companion. Third, the students also have difficulty concentrating on studying from home as well as increasing saturation which has the potential to cause health problems. Distance learning during the Covid-19 pandemic is a challenge in education in Indonesia. Some of these challenges or obstacles are in the form of unequal mastery of science and technology among teachers or educators, problems with internet access which causes not all students to participate, and the high cost of learning quotas. Therefore, synergy, serious, systematic, and sustainable efforts are needed from all relevant parties including families, communities, and the government to resolve existing educational problems. All of these improvement efforts can of course only take place properly if there are government policies that are a shared view of life and policies that can provide solutions to existing problems related to the COVID-19 pandemic, in this case the government is of course the front line in making and determining policies. solution education.

Page 1 of 4 | Total Record : 36

 1   2   3   4 

Filter by Year

2021 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2023): Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 3 No. 1 (2023): MADIKA: Jurnal Politik dan Governance Vol. 2 No. 2 (2022): Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 2 No. 1 (2022): Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 1 No. 2 (2021): Madika: Jurnal Politik dan Governance Vol. 1 No. 1 (2021): Madika: Jurnal Politik dan Governance