cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yuyun Purbokusumo
Contact Email
igpa@ugm.ac.id
Phone
+6281235579655
Journal Mail Official
igpa@ugm.ac.id
Editorial Address
Gedung MAP FISIPOL UGM, Kampus FISIPOL UGM Unit II Jl. Prof. Dr. Sardjito, Sekip, Yogyakarta, 55281, Telp. 0274-512700 ext 110, Fax. 0274-589655, Email: igpa@ugm.ac.id.
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 08529213     EISSN : 24774693     DOI : https://doi.org/10.22146/jkap.xxx
Core Subject : Social,
Social Sciences
The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research results that have been achieved in the area of public administrations and policies. JKAP, particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administration areas as follows: 1. Bureaucracy and Administration Development; 2. Decentralization and Regional Autonomy; 3. Economic and Public Policy; 4. Public Management and Governance; 5. Any specifics issues of public policy and management.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 318 Documents
 1   2   3   4   5 
Analisa Penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian Berbasis Web Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap Rina Mediaswati; Fajar Sidik
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 17, No 1 (2013): May
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.6845

Abstract

Tulisan ini mendiskusikan tentang penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian (APK) berbasis Web pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Kabupaten Cilacap. Penilaian sistem pelaporan kepegawaian melalui Web ini penting untuk dikaji karena dari sistem SIMPEG yang digunakan sebelumnya dinilai masih kurang optimal. Mixed method research digunakan sebagai studi pendekatan kualitatif dengan indepth interviewdan pendekatan kuantitatif dengan survei digunakan untuk mengambarkan secara rinci hasil penerapan aplikasi pelaporan kepegawaian berbasis Web tersebut dari sisi pengguna (SDM). Berdasarkan hasil penelitian, dalam penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian (APK) berbasis Web menunjukkan bahwa yang menjadi faktor pendukung keberhasilan SIMPEG adalah adanya pemikiran serta komitmen pemimpin dan anggaran yang cukup memadai. Belum adanya ketersediaan infrastruktur berupa sarana dan prasarana teknologi yang memadai menjadi faktor kendalanya. Sementara itu, pengukuran dari sisi pengguna (SDM) dengan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) menunjukkan bahwa penerimaan pengguna APK berbasis Web memiliki perilaku, minat, dan persepsi yang baik. Hal ini dapat ditunjukkan hasil pengukuran rerata variabel tertinggi yaitu Performance Expectancy sebesar 4,29 dan terendah yaitu variabel Image sebesar 3,32. Namun, masih banyaknya pengguna yang mempunyai tugas rangkap dengan beban kerja yang tinggi (work load) pada SKPD-SKPD menyebabkan kesulitan untuk mengupdate data secara tepat menjadi kendala dalam pemutakhiran data kepegawaian pada sistem Web tersebut.
Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan E-Procurement di Kota Pangkalpinang Aprizal Aprizal; Jon Roi Tua Purba
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 17, No 1 (2013): May
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.6846

Abstract

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas pelayanan publik dalam pelaksanaan program E-Procurement di kota Pangkalpinang. Untuk meningkatkan keterbukaan informasi tentang pengadaan barang dan jasa, maka pemerintah kota Pangkalpinang menerapkan sistem E-Procurement. Hal ini juga bertujuan untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siapa saja yang akan menawarkan pengadaan barang dan jasa yang ditawarkan oleh pemerintah kota Pangkalpinang. Sesuai dengan temuan-temuan di lapangan dalam penelitian yang dilakukan, sekalipun telah diterapkan E-Procurement dalam pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas pelayanan publik masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dari 6 indikator yang digunakan hanya satu indikator yang memenuhi akuntabilitas. Interaksi antar lembaga, kemampuan SDM yang terlibat dalam penguasaan terhadap IT, belum adanya aturan yang tegas, serta adanya keinginan untuk melakukan kecurangan akibat konflik kepentingan, menjadikan E-Procurement belum berjalan secara maksimal. Kerja sama antar lembaga seharusnya menjadi kekuatan dalam pengembangan program E-Procurement. Selain itu, pengetahuan yang memadai dari SDM tentang IT adalah kunci pokok yang lainnya.
Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Erwinton Putra Antonius Tarigan; Lastria Nurtanzila
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 17, No 1 (2013): May
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.6847

Abstract

Tulisan ini mendiskusikan implementasi dari akuntasi akrual pada pemerintah daerah di Indonesia, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penggunaan basis akrual adalah satu program reformasi karena birokrasi pemerintah tidak akuntabel dan transparan dalam hal pelaksanaan manajemen keuangan. Karenanya, basis akrual dibutuhkan untuk memberikan laporan keuangan yang komprehensif dan dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan. Pendekatan yang dipakai dalam riset ini adalah deskripsi kualitatif dengan wawancara, pembuatan dokumentasi, dan penggunanan kuesioner untuk dilakukan di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK). Dinas ini bertanggungjawab dalam membuat laporan keuangan yang disebut SKPKD. Kajian ini menemukan bahwa ada dua faktor penentu yang utama. Pertama, faktor internal: komitmen pemimpin daerah, integritas dan profesionalisme dalam birokrasi, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur, dan permasalahan aset tetap pemerintah. Kedua, faktor eksternal yaitu inkonsistensi regulasi, opini BPK-RI terhadap laporan keuangan yang ada, dan kurangnya pengetahuan dari pihak legislatif. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan mengapa basis akrual tidak bisa diaplikasikan meski diyakini dapat me-maintain aset daerah yang ada. Berdasarkan temuan-temuan ini, sangatlah direkomendasikan bahwa penggunaan basis akrual harus mempertimbangkan kesiapan pemerintah sebagai eksekutif dan parlemen sebagai perwakilan rakyat dalam mengawasi program pemerintah yang berjalan. Misalnya, melalui kursus, pelatihan, sosialisasi dan pendampingan, termasuk parlemen harus bisa mencermati laporan keuangan yang dibuat.
Jalan Terjal Desentralisasi: Dinamika Penyelenggaraan Urusan Kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Era Otonomi Daerah Sri Sugiharta; Tree Setiawan Pamungkas
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 17, No 1 (2013): May
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.6848

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang penyelenggaraan urusan kepurbakalaan pada era otonomi daerah (1999-2011) di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kajian ini menarik untuk diangkat, karena beberapa permasalahan berikut: (1) kompleksitas desentralisasi dalam bidang kepurbakalaan, (2) manajemen sumber daya budaya dalam konteks otonomi daerah, (3) kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar dan hubungannya dengan permasalahan penyelenggaraan urusannya di era otonomi daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap penyelenggaraan urusan kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar sangat dipengaruhi oleh faktor kebijakan desentralisasi dan juga faktor para implementor kebijakan. Keberhasilan penyelenggaraan urusan kepurbakalaan sebenarnya tidaklah selalu berbanding lurus dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan, apakah desentralisasi atau sentralisasi, tetapi lebih kepada komitmen, interest, dan political will dari pemerintah setempat.
Proses Perumusan Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Sumbawa Sri Nurhidayati
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 17, No 1 (2013): May
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.6849

Abstract

Artikel ini mendiskusikan proses perumusan keputusan Bupati dalam pemberian IUP dan IPR. Artikel ini dilatarbelakangi oleh konflik yang terjadi pada areal pertambangan. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi,wawancara, dan dokumentasi, artikel ini berusaha menggambarkan dengan detail proses perumusan kebijakan yang terjadi sehingga menghasilkan konflik. Berdasarkan hasil penelitian, pengambilan keputusan Bupati terkait pemberian IUP dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan pengajuan IUP secara normatif. Penguasa sebagai aktor pembuat kebijakan dan investor sebagai pemilik modal memiliki akses sumber daya yang jauh lebih besar. Belum adanya Perda rencana tata ruang wilayah atau penetapan zonasi menjadi salah satu penyebab banyaknya permasalahan dalam IUP. Sementara itu, Perumusan kebijakan IPR diwarnai keinginan Komisi I membangun image politik dan melihat dinamika pertambangan rakyat sebagai sebuah tren yang menjanjikan dimasa depan. Partisipasi masyarakat sebatas sosialisasi dan dengar pendapat saja. Kehadiran IPR tidak menjawab permasalahan yang sedang dihadapi oleh IUP saat ini. Kesalahan dalam proses pengambilan keputusan justru melahirkan berbagai konflik dalam implementasinya.
Gugurnya Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional: Investasi Pendidikan Vs Komersialisasi Pendidikan Edison Edison
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 17, No 1 (2013): May
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.6850

Abstract

Tulisan ini mendiskusikan tentang kebijakan pendidikan yang berfokus pada sekolah internasional (RSBI). Ini merupakan salah satu inovasi dalam kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat berkompetisi di tingkat internasional. Dalam Permendagri 78/2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, SBI/RSBI telah dikonstruksi dengan satu rangkaian standar untuk menyelenggarakan pendidikan internasional. Standar itu memiliki target kualitas pendidikan yang harus dicapai. Akan tetapi, sejak tahun 2003, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional telah menjadi polemik publik. Pada faktanya, pengejawantahan semangat “pendidikan berkualitas untuk semua” sangat ditentukan oleh luasnya masalah akses masyarakat terhadap pendidikan.
Modal Sosial Pedagang Dalam Meningkatkan Daya Saing Pasar Tradisional Mira Fatimah; Mohammad Afifuddin
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 17, No 2 (2013): November
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.6851

Abstract

Artikel ini membahas pemanfaatan modal sosial yang dimiliki pedagang pasar yang terhimpun dalam Forum Silaturahmi Paguyuban Pedagang Pasar Yogyakarta (FSP3Y) untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional di tengah gempuran sektor ritel modern. Tulisan ini mendeskripsikan mengenai siasat FSP3Y dalam mempertahankan esksistensi pasar tradisonal dengan menggunakan modal sosial yang mereka miliki. Latar belakang pilihan menggunakan modal sosial didasari oleh fakta tidak efektifnya peran pemerintah sebagai regulator untuk mengontrol laju perkembangan ritel modern yang berpotensi menggerus eksistensi pasar tradisional di Yogyakarta. Dalam proses mengumpulkan maupun menggali data dan informasi dipilih metode penelitian kualitatif berupa studi kasus, serta menggunakan perspektif fenomenologi. Selain itu juga dilakukan observasi dan wawancara mendalam terhadap para informan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kekuatan pedagang pasar ketika mereka berhasil mengkonsolidasikan diri dalam kelompok kolektif seperti FSP3Y. Terbukti FSP3Y memiliki kontribusi besar dalam mempertahankan daya saing pasar tradisional. Kehadiran FSP3Y justru lebih optimal dalam upaya meningkatkan daya saing pasar tradisonal dibandingkan pemerintah. Penyebabnya FSP3Y mampu mentransformasi modal sosial pedagang menjadi energi positif (modal sosial bersama) untuk secara kolektif membenahi dan meningkatkan daya saing pasar tradisional sehingga eksistensi mereka tetap terjaga meski dikepung oleh ekspansi dahsyat ritel modern ke setiap penjuru wilayah Yogyakarta. Dengan demikian, yang terjadi adalah inisiatif-inisiatif pengembangan pasar tradisional banyak tercetus dari pertemuan-pertemuan anggota FSP3Y. Hasil penelitian menunjukkan posisi pemerintah hanya sebagai fasilitator untuk memenuhi kebutuhan FSP3Y dalam mengembangkan daya saing pasar tradisional.
Peran Modal Sosial dalam Pelestarian Hutan M. Rijal; Syaifullah Noer
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 17, No 2 (2013): November
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.6852

Abstract

Artikel ini membahas peran modal sosial dalam konservasi hutan di Kabupaten Kampar. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, artikel ini akan mengungkap bagaimana aspek modal sosial yang dimiliki oleh Adat Kenegerian Rumbio akan bekerja secara efektif untuk menjaga kelestarian dari Hutan Larangan Adat yang dimiliki oleh generasi ke generasi, sejak ratusan tahun lalu. Berdasarkan hasil penelitian, kerusakan hutan di Indonesia sangatlah tinggi, demikain pula yang terjadi di Kabupaten Kampar. Salah satu penyebab kerusakan hutan saat ini adalah cara pandang manusia yang menganggap hutan sebagai sumber daya. Dengan kata lain, akan terjadi konversi hutan menjadi lahan perkebunan dan pertambangan. Di sisi lain, Kenegerian Adat Rumbio yang berlokasi di Kabupaten Kampar mampu menjaga kelestarian Hutan Larangan Adat yang memiliki luas 538 Ha, meskipun fungsi dasar Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) berada di luar properti hutan. Keberadaan modal sosial yang dimiliki Adat Kenegerian Rumbio mampu mengorganisir dan mengelola hutan secara efektif sebagaimana menjaga kelestarian larangan adat yang ada. Elemen modal sosial seperti nilai tradisional, norma, kepercayaan, dan partisipasi membentuk sebuah ikatan dalam komunitas ada t sehinga bersedia bekerja sama secara proaktif demi menjaga tradisi dan kearifan lokal Kenegerian Rumbio.
Modal Sosial dalam Kemandirian Masyarakat di Bidang Kesehatan Kurniawan Arianto; Eliza Nur Fitriana
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 17, No 2 (2013): November
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.6853

Abstract

Tulisan ini mendiskusikan mengenai peran sektor swasta (private sector) dan masyarakat sipil (civil society) untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan dengan memanfaatkan sumber daya dan modal sosial yang mereka miliki sebagaiperwujudan dari segitiga good governance. Dewasa ini, yang berperan dalam pembangunan tidak hanya pemerintah sebagai aktor utama saja, tapi harus didukung oleh sektor swasta dan masyarakat sipil. Berangkat dari latar belakang tersebut, tulisan ini mengarah pada pemanfaatan modal sosial untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan. Studi dilakukan dengan menggunakan desain kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberagaman penduduk tidak menghalangi tercapainya derajat kesehatan yang lebih baik, karena masyarakat mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan bersama yang dihadapi oleh masyarakat dengan memanfaatkan modal sosial. Dengan kemampuan masyarakat membangun jaringan (networks), kerja sama yang dilandasi rasa saling percaya (trust), saling peduli, saling menolong, kepatuhan terhadap nilai (values), norma (norms) yang berlaku dan disepakati bersama, serta tindakan pro aktif (pro active act) yang diwujudkan dalam aksi bersama (collective action) untuk pemenuhan kebutuhan bersama dalam memecahkan berbagai macam persoalan kesehatan yang terjadi. Peran tokoh masyarakat, perangkat desa dan aktor pelaksana di lapangan seperti anggota masyarakat juga berkontribusi terhadap keberadaan modal sosial masyarakat. Berbagai kelompok sosial yag terbentuk untuk mengatasi permasalahan kesehatan merupakan perwujudan nyata dari modal sosial dan bentuk partisipasi masyarakat sebagai salah satu pilar utama dalam perwujudan good governance.
Peran Trust dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di Kabupaten Kebumen Sri Sugianingsih; Abdiana Ilosa
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 17, No 2 (2013): November
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.6854

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan bentuk-bentuk trust di Gapoktan, dan mekanisme bekerjanya trust dalam pengelolaan dana BLM-PUAP oleh Gapoktan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Validasi data dilakukan dengan triangulasi yaitu triangulasi teknik maupun triangulasi sumber. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, display data dan conclusion drawing atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa trust memegang peran kunci dalam sukses tidaknya pengelolaan BLM-PUAP. Trust dalam pengelolaaan BLM-PUAP ditemukan bahwa trust di Gapoktan meliputi dua jenis yaitu bentuk dan proses. Bentuk trust meliputi jumlah simpanan anggota, pinjaman yang berkualitas, dan laporan keuangan yang valid. Proses trust meliputi kesesuaian alokasi dana BLM-PUAP dengan ketentuan pemerintah, kepatuhan pengurus terhadap peraturan yang disepakati bersama, sikap pengurus yang transparan, pengawasan yang rutin dan berkelanjutan serta pemberlakuan reward and punishment. Gapoktan Luhur Mulyo menunjukkan trust yang lebih rendah yang menjadikan pengelolaan dana BLM-PUAP berjalan kurang optimal dan memberikan hasil perkembangan yang lebih lambat. Sementara pada pengelolaan dana BLM-PUAP di Gapoktan Mandiri menunjukkan trust yang lebih tinggi,sehingga menjadikan pengelolaan dana BLM-PUAP berjalan lebih optimal dan memiliki perkembangan yang lebih cepat.

Page 1 of 32 | Total Record : 318

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

1996 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 27, No 2 (2023): November Vol 27, No 1 (2023): May Vol 26, No 2 (2022): November Vol 26, No 1 (2022): May Vol 25, No 2 (2021): November Vol 25, No 1 (2021): May Vol 24, No 2 (2020): November Vol 24, No 1 (2020): May Vol 23, No 2 (2019): November Vol 23, No 1 (2019): May Vol 22, No 2 (2018): November Vol 22, No 1 (2018): May Vol 21, No 2 (2017): November Vol 21, No 1 (2017): May Vol 20, No 2 (2016): November Vol 20, No 1 (2016): May Vol 19, No 2 (2015): November Vol 19, No 1 (2015): May Vol 18, No 2 (2014): November Vol 18, No 1 (2014): May Vol 17, No 2 (2013): November Vol 17, No 1 (2013): May Vol 16, No 2 (2012): November Vol 16, No 1 (2012): May Vol 15, No 1 (2011): May Vol 14, No 2 (2010): November Vol 14, No 1 (2010): May Vol 13, No 2 (2009): November Vol 13, No 1 (2009): May Vol 12, No 2 (2008): November Vol 12, No 1 (2008): May Vol 11, No 2, (2007): November Vol 11, No 1 (2007): May Vol 10, No 2 (2006): November Vol 10, No 1 (2006): May Vol 9, No 2 (2005): November Vol 9, No 1 (2005): May Vol 8, No 2 (2004): November Vol 8, No 1 (2004): May Vol 7, No 2 (2003): November Vol 7, No 1 (2003): May Vol 6, No 2 (2002): November Vol 6, No 1 (2002): May Vol 5, No 2 (2001): November Vol 5, No 1 (2001): May Vol 4, No 2 (2000): November Vol 4, No 1 (2000): May Vol 3, No 2 (1999): November Vol 3, No 1 (1999): May Vol 2, No 2 (1998): November Vol 2, No 1 (1998): May Vol 1, No 2 (1997): November Vol 1, No 1 (1996): May More Issue