cover
Contact Name
Gusti muhammad Hidayatullah
Contact Email
stiappm@gmail.com
Phone
+6282251444434
Journal Mail Official
stiapppm@gmail.com
Editorial Address
Jl. Bihman Villa No.123, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
Location
Kab. hulu sungai utara,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Al Iidara Balad : Jurnal Administrasi Negara
ISSN : -     EISSN : 26858541     DOI : https://doi.org/10.36658/aliidarabalad
Core Subject : Social,
Governance, Leadership, Public organizations, Public policy, Public service, Management, Law ethics, Bureaucratic administration and government. Human resources.
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2022): Al Iidara Balad" : 5 Documents clear
KUALITAS PELAYANAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BELAJAR (KEJAR) PAKET C SETARA SMA DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Barkatullah Barkatullah
Al Iidara Balad Vol. 4 No. 2 (2022): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.4.2.43

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas pelayanan Program Pendidikan Non Formal Kelompok Belajar (KEJAR) Paket C Setara SMA Di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor yang menghambat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriftif-kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik dilihat dari tangibles (bukti fisik) meliputi; kondisi fasilitas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) tergolong cukup baik, teknologi penunjang proses belajar mengajar tergolong kurang baik, reliability (kehandalan) meliputi; ketepatan waktu masih tergolong kurang baik, pelayanan sudah cukup baik dengan selalu memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat, Akurasi guru/tutor cukup baik, responsiveness (ketanggapan) meliputi; pelayanan yang cepat masih kurang baik, penyampaian informasi yang kurang baik, Assurance (jaminan dan kepastian) meliputi; komunikasi (communication) cukup baik, kredibilitas (credibility) petugas pelayanan cukup baik, keamanan (security) cukup baik, kompetensi guru/tutor kurang baik, sikap ramah dan sopan santun petugas cukup baik, empathy (perhatian) yang meliputi; sikap perhatian petugas cukup baik, rasa nyaman dan kemudahan bagi masyarakat cukup baik. Faktor penghambat kualitas pelayanan meliputi kurang memadainya sarana informasi pelayanan dan tidak sesuainya jadwal pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Upaya yang dilakukan mengatasi hambatan meliputi penyediaan sarana informasi pelayanan dan penambahan tenaga pendidik atau tutor.
KINERJA PEGAWAI PADA UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN LOKPAIKAT KABUPATEN TAPIN Agus Sya’bani Arlan
Al Iidara Balad Vol. 4 No. 2 (2022): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.4.2.44

Abstract

Definisi kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggungjawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran dari pegawai UPT Penyuluhan Pertanian Kecamatan Lokpaikat terhadap tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, fasilitas kerja seperti sarana dan prasarana masih kurang, pengetahuan pegawai mengenai penggunaan teknologi masih kurang. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pegawai pada UPT Balai Penyuluh Kecamatan, faktor yang menghambat kinerja pegawai dan upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai pada UPT Balai Penyuluh Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sehingga terdapat informan berjumlah 10 orang dan teknik analisa data yang digunakan adalah teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pegawai pada UPT Balai Penyuluhan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin dinilai belum baik. Berdasarkan Dimensi Produktivitas pada indikator Input sudah baik dan Output belum baik dilakukan oleh pegawai terhadap pencapaian suatu target. Dimensi Kualitas Layanan yang mempunyai indikator pemberian informasi dan kualitas sumber daya manusia belum baik. Dimensi Responsivitas pada indikator daya tanggap belum baik, mengenali kebutuhan masyarakat sudah baik. Dimensi Responsibilitas dengan indikator Standar Operasional Prosedur dan kesesuaian dengan aturan sudah baik. Dimensi Akuntabilitas dengan indikator tanggungjawab belum baik. Faktor-faktor Penghambat adalah kualitas sumber daya manusia, kurangnya pemberian informasi, Daya tanggap, dan tanggungjawab. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu kualitas sumber daya manusia berupa mengadakan pelatihan bimbingan teknis, memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, perlu adanya ketegasan dari Kepala UPT, dan penyusunan anggaran untuk melengkapi fasilitas yang dibutuhkan guna menunjang suatu kegiatan.
PELAYANAN REHABILITASI PADA KANTOR BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Irza Setiawan; Raudatul Zannah
Al Iidara Balad Vol. 4 No. 2 (2022): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.4.2.45

Abstract

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara memberikan pelayanan rehabilitasi berupa rawat jalan merupakam kegiatan rehabilitasi yang didalamnya terdapat metode konseling antara pasien dengan perawat rehabilitasi, dilakukan selama delapan kali pertemuan. Dijadwalkan satu minggu untuk satu kali pertemuan. Biasanya, pasien mendapatkan cobaan ditengah jalan. Diminggu ketiga biasanya pasien rehab rentan kembali lagi untuk mengonsumsi narkoba. Tidak sampai 8 (delapan) kali pertemuan pasien sudah berhenti ditengah jalan. Menggunakan metode kualitatif dengan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan, selain itu standar pelayanan ditopang dengan data-data dukung. Pelayanan Rehabilitasi BNN Hulu Sungai Utara masih belum terdapat ruang tunggu khusus untuk pasien, meski begitu pelayanan tentang rehabilitasi tetap dimaksimalkan, hanya saja untuk pegawai yang menangani reabilitasi sebenarnya masih kurang dikarenakan belum adanya tenaga konselor dan psikolog yang menangani pasien rehab, disarankan Kepada BNNK HSU agar menyampaikan informasi kepada masyarakat yang kurang tahu tentang rehabilitasi rawat jalan yang ada pada Kantor BNNK HSU supaya melakukan kegiatan sosialisasi lebih giat lagi, tidak hanya di Kecamatan ataupun sekolah tetapi juga pada Desa, baik secara langsung berupa tatap muka atau secara tidak langsung melalui pembagian brosur atau pamflet, maupun melalui media sosial.
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Munawarah Munawarah
Al Iidara Balad Vol. 4 No. 2 (2022): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.4.2.46

Abstract

Kebersihan dan Keindahan Lingkungan mengatur tentang penertiban pedagang kaki lima, namun fenomena dilapangan masih diketahui adanya PKL berjualan di bahu jalan yang sudah jelas ada tulisan larangan untuk berjualan di kawasan tersebut.. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penertiban PKL dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Perda tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumen. Uji kredibilitas data yakni perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan mengadakan member check. Penertiban PKL di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum optimal meskipun sudah ada info larangan berjualan di lokasi yang diatur, permasalahannya adalah kondisi ekonomi masyarakat yang belum mencukupi, lingkungan sosial yang belum terkontrol, dan kurangnya jumlah Anggota Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara.Saran yang dapat diberikan kepada Bupati HSU agar membuatkan Perda khusus mengatur PKL, kepada Kasatpol PP HSU untuk selalu melakukan pengawasan ketat kepada PKL pada kedua lokasi tersebut dan rutin melakukan sosialisai kepada PKL, serta kepada PKL pada kedua lokasi agar meningkatkan kesadaran dalam diri masing-masing mengenai penertiban yang telah dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU LANGSUNG DI INDONESIA Herry Febriadi
Al Iidara Balad Vol. 4 No. 2 (2022): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.4.2.47

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan pelayanan publik oleh penyelenggara pemilu sejak dilaksanakannya pemilu pertama di negeri ini, dengan mempelajari berbagai dokumen terkait sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi dokumen. Dinamika dan perkembangan paradigma dalam ilmu administrasi publik memberikan perhatian khusus terhadap kajian pelayanan publik, terutama, yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara. Pada tahun 1990-an, muncul konsep paradigma New Publik Service (NPS), dimana masyarakat diposisikan sebagai pemilik pemerintahan (owners of government). Masyarakat sebagai warga negara, bukan sekedar “pelanggan”, dalam istilah paradigma New Publik Management (NPM) yang muncul ditahun 1980-an. Jauh sebelumnya, ada paradigma Old Publik Administration (OPA) sejak tahun 1850an, dimana pelayanan publik berjalan sangat birokratis, hierarkis, tertutup dan partisipasi masyarakat sangat terbatas. Diluar perkembangan paradigma tersebut, pelayanan publik dalam pelaksanaan pemilu oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu, justru sudah mengadopsi konsep NPS sejak awal pemilu dilaksanakan di negeri ini, pemilu tahun 1955. Partisipasi rakyat dalam pemilu adalah bagian penting untuk melegitimasi hasil pemilu. Penyelenggara pemilu memandang, rakyat tidak hanya sebagai pemilik pemerintahan, tetapi sebagai pemegang kedaulatan. Dalam dinamika dan perkembangan konsep paradigma ilmu administrasi di atas, tentu hal ini merupakan lompatan yang luar biasa, jauh melampaui kajian keilmuan dari zamannya. Pelayanan publik dalam pelaksanaan pemilu merupakan pelayanan yang sangat mendasar bagi keberlangsungan sistem demokrasi di negeri ini. Setidaknya ada dua pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pemilu. Pertama, pelayanan kepada masyarakat secara umum yang terbagi dua, yaitu menjamin hak memilih dan dipilih (hak konstitusional). Penyelenggara pemilu wajib melayani setiap masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk dapat menggunakan hak pilih-nya, dan hak dipilih-nya (sebagai anggota legislatif, kepala daerah dan Presiden/wakil presiden) dalam pemilu. Kedua, pelayanan kepada partai politik, pelayanan ini diberikan sejak awal tahapan pelaksanan pemilu, mulai dari pendaftaran partai politik, verifikasi partai, masa kampanye, pemungutan suara hingga rekapitulasi suara dari masing-masing partai yang hasilnya dikonversi menjadi kursi di DPRD, DPD RI, DPR RI dan terpilihnya Presiden/wakil presiden. Penelitian ini akan fokus membahas pelayanan hak pilih rakyat dalam pemilihan umum oleh penyelenggara pemilu.

Page 1 of 1 | Total Record : 5