Al-Mudharabah
Mudharabah: Journal of Sharia Economics and Finance is professionally managed and published by the Sharia Economic Law Study Programme, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry in helping academics, researchers and practitioners to disseminate their research results. Al-Mudharabah: Journal of Islamic Economics and Finance is a blind peer-reviewed journal dedicated to the publication of quality research results related to the field of Islamic Economics and Finance. All publications in Al-Mudharabah journal are open access allowing articles to be freely available without any subscription. THE SCOPE OF AL-MUDHARABAH: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah includes all the areas of research activities in all fields of Economics as theoritical and practical, Islamic Business Economics, Business Law, Economic Management, Microeconomics, Macroeconomics, International economics, International Trade, Experimental economics, Fiscal policy, Health Economics, Economics of Innovation and Entrepreneurship, Industrial Economics, Labour Economics, Inflation and monetary policy, Information economics, Environmental economics, and Agricultural economics etc and Finance as Public Finance, Personal finance, Securities and Investment Analysis, Institutional Finance, International Finance, Financial Management, Managerial finance, Corporate finance, Financial planner, Behavioral finance, Financial mathematics, Financial economics, Monetory, etc.
Articles
7 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3 No 2 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah"
:
7 Documents
clear
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI MAKANAN KEMASAN STYROFOAM ]]>
<![CDATA[Dara Ainal M]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 3 No 2 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jual beli yang ideal adalah jual beli yang memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli. Dalam jual beli makanan menggunakan kemasan styrofoam diketahui bahwa styrofoam yang digunakan untuk membungkus makanan mengandung za-zat yang berbahaya bagi kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penjual makanan di Kecamatan Syiah Kuala menggunakan bahan styrofoam sebagai kemasan makanan, dampak positif dan negatif penggunaan styrofoam pada kemasan makanan dalam aspek ekonomi dan kesehatan, serta tinjauan hukum Islam dan UUPK terhadap jual beli makanan kemasan styrofoam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang nantinya peneliti akan melakukan penelitian melalui lapangan ataupun kepustakaan, adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab pedagang makanan di Kecamatan Syiah Kuala menggunakan bahan styrofoam sebagai kemasan makanan ialah dari segi harga, kebersihan, kelaziman, dan kenyamanan. Dampak positif penggunaan styrofoam pada kemasan makanan dalam aspek ekonomi karena harganya yang murah sedangkan dampak negatif dari aspek kesehatan yaitu dapat membahayakan kesehatan konsumen dan menimbulkan berbagai penyakit. Ditinjau dari hukum Islam bahwa akad jual beli makanan kemasan styrofoam menjadi fasid karena tidak terpenuhinya salah satu syarat objek jual beli, yaitu harus dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan ketentuan syari’at Islam yaitu tidak menimbulkan mudharat atau sesuatu yang membahayakan dan merugikan manusia. Makanan dapat terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya yang terkandung dalam styrofoam dan mengakibatkan kerugian pada pembeli berupa dapat membahayakan kesehatan pembeli dan menimbulkan penyakit, sehingga tidak terciptanya kemaslahatan dalam transaksi jual beli. Transaksi jual beli tersebut melanggar UUPK pasal 4 huruf a dan pasal 8 ayat (1).]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SAWERIA DI YOUTUBE ]]>
<![CDATA[Muhammad Hafid Siddiq]]>;
<![CDATA[Muslem Abdullah]]>;
<![CDATA[Aulil Amri]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 3 No 2 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Platform Website dapat memudahkan masyarakat untuk bersedekah melalui gedget masing-masing, salah satunya seperti Youtube, menjadi salah situs yang paling banyak diakses baik sebagai penonton maupun sebagai content creator. Youtube juga telah banyak melahirkan orang-orang kaya lewat mengupload video, untuk menutupi pendapatan yang turun banyak para content creator menggunakan crowdfunding agar bisa mendapatkan pendapatan donasi online dengan mencatumkan link donasi di deskripsi video yang mereka buat. Saweria hadir sebagai website crowdfunding untuk penggalangan dana dan berdonasi secara online yang sedang banyak digunakan para YouTuber di live streaming mereka di YouTube. Mudahnya menggunakan akses Saweria bisa menimbulkan masalah juga kedepannya apabila salah digunakan. Tujuan dari kegiatan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui aspek Fiqh Muamalah terhadap praktik Saweria di YouTube, serta untuk mengetahui pengaturan ideal mengenai praktik Saweria di YouTube. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan melakukan penelitian menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dalam transaksi crowdfunding sulit diketahui apakah penerima dana adalah orang dalam keadaan seperti yang digambarkan. Begitupula profil perusahaan apakah fiktif atau benar. Peluang adanya transaksi yang menggunakan identitas bukan identitas sebenarnya sangat dimungkinkan, Peluang adanya transaksi yang menggunakan identitas bukan identitas sebenarnya sangat dimungkinkan. Jika demikian terbuki maka akad menjadi tidak sah.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN MOTOR PADA PT FIF SYARIAH CABANG BANDA ACEH PASCA PEMBERLAKUAN QANUN LKS NOMOR 11 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF AKAD BA’I MURABAHAH ]]>
<![CDATA[Muhammad Kalkausar]]>;
<![CDATA[Husni Mubarrak]]>;
<![CDATA[Azka Amalia Jihad]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 3 No 2 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Akad ba’i murabahah merupakan salah satu akad transaksi dalam jual beli yang dilakukan dalam bentuk hutang piutang seperti contoh pada pembiayaan. PT FIF Syariah cabang Banda Aceh ialah salah satu lembaga keuangan non bank yang memberi pelayanan pembiayaan kepada masyarakat khusus pada produk AHM. Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah menjadi salah satu peraturan yang menetapkan bagaimana praktik dalam transaksi muamalah yang sesuai dengan prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana Penerapan Diktum-diktum perjanjian pembiyaan pembelian motor secara non tunai pada PT FIF Syariah cabang Banda Aceh pasca pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018? Dan Bagaimana tinjauan akad ba’i murabahah terhadap klausula dan diktum perjanjian pembiayaan pembelian motor pada PT FIF Syariah cabang Banda Aceh pasca pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data berupa dokumentasi kontrak. Hasil penelitian dari analisa kontrak perjanjian pembiayaan pada PT FIF Syariah cabang Banda Aceh yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan diktum perjanjian yang telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Qanun LKS, pada penerapannya pihak manajemen PT FIF Syariah mengutamakan kesepakatan dari pada pihak konsumen sebelum melanjutkan kontrak. Klausula dan diktum perjanjian yang telah dimuat dalam kontrak perjanjian pada PT FIF Syariah cabang Banda Aceh ini juga telah memenuhi syarat sah jual beli dalam bentuk akad ba’i murabahah, didalamnya meliputi subyek hukum, keterangan objek yang jelas, transparansi harga dan perolehan margin keuntungan, biaya-biaya, penetapan denda dan pemberi kuasa atas jaminan fidusia.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEBERADAAN UNSUR GHARAR DAN TADLIS PADA OPERASIONAL MEMBER CARD DALAM JUAL BELI ]]>
<![CDATA[Putroe Salsabila Mauza]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 3 No 2 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Rabbani cabang Banda Aceh merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang fashion yang menerapkan sistem belanja keanggotaan atau member card. Dalam pelaksanaanya konsumen yang ingin menjadi member wajib membayar uang pendaftaran awal dan juga harus membayar perpanjangan member card saat masanya telah habis. Transaksi semacam ini akan sangat rentan dengan unsur yang di larang dalam muamalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah operasional dan cara kerja member card Rabbani Banda Aceh dan juga keabsahan operasional member card Rabbani ditinjau dari keberadaan unsur gharar dan tadlīs. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, data diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa praktik operasional member card, peserta harus membayar uang pendaftaran sebesar Rp.50.000,- bagi member global dan Rp.10.000,- bagi member pelajar dan akan mendapatkan diskon 10% setiap pembelanjaan berlaku selama satu tahun. Member harus membayar Rp.25.000 untuk memperpanjang kartunya. Ditinjau dari unsur gharar dan tadlīs, praktik penggunaan member card di Rabbani tidak terdapat unsur tadlīs, akan tetapi ada unsur gharar dalam tambahan biaya saat memperpanjang member card. Unsur gharar dalam pelaksanaan member card di Rabbani Banda Aceh terjadi pada pembatasan diskon member pelajar yang hanya di diskon pada kerudung saja dan juga ketidakjelasan informasi diskon di luar member yang tidak diketahui oleh konsumen member card sehingga member tidak dapat memanfaatkan membernya]]>
<![CDATA[UNDERSTANDING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE INDONESIAN TRADING BUSINESS ]]>
<![CDATA[Nurul Maghfirah]]>;
<![CDATA[Siti Zaviera]]>;
<![CDATA[Daffa Alghazy]]>;
<![CDATA[Chairul Fahmi]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 3 No 2 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v4i2.3384
<![CDATA[This article aims to find out the concept of Intellectual Property Rights (IPR) in Indonesia and its application in business ventures. In general, Indonesia has recognised IPR and has passed a number of laws related to IPR protection. This research uses a literature approach method, where data is obtained from secondary sources, both from books, articles and various references related to this research. The results show that the application of IPR in Indonesia is still experiencing various problems, where many IPR results are violated. Conversely, law enforcement against IPR violations is still very weak. This is inseparable from the scope of IPR which is categorised as part of civil law. This means that if no one reports and feels harmed by the IPR violation, then the violation is not followed up or handled by the authorities.]]>
<![CDATA[THE LEGALITY OF BUYING AND SELLING WITHOUT KHIYAR RIGHTS UNDER ISLAMIC COMMERCIAL LAW ]]>
<![CDATA[khairunnisak]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 3 No 2 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i2.3418
<![CDATA[Buying and selling is an activity that often occurs such as in markets, supermarkets and other places to fulfil everyone's needs. One of the elements in buying and selling transactions is the right of khiyär. Khiyar is a permissibility in Islamic Shari'ah to find a good between two, namely to continue or to cancel the sale with the aim of avoiding disputes between the seller and the buyer in the future. However, not all buying and selling places impose khiyar rights for buyers, therefore this research aims to find out how Islamic law reviews buying and selling without khiyar rights. Buying and selling without khiyar rights is still considered valid because khiyar is not a valid condition in buying and selling. Khiyar is an option or choice that can be an alternative to achieving benefits for both parties, namely the seller and the buyer so that no party feels disadvantaged in the future. Suggestions from the author that business actors are expected to apply business ethics in accordance with Islamic law and applicable legislation in Indonesia and for buyers to be more careful before buying goods so as not to be harmed.]]>
<![CDATA[THE CONCEPT OF COPYRIGHT IN CIVIL LAW AND ISLAM ]]>
<![CDATA[Cut Vera Shilvia]]>;
<![CDATA[Azkiya S Sabrina]]>;
<![CDATA[shabarullah shabarullah]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 3 No 2 (2022): Al-Mudharabah : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v3i2.3424
<![CDATA[Copyright is one of the rights that has been given legal protection in Indonesia as a result of extraordinary creativity, works that are used by both the individual concerned and the general public. The purpose of this study is to gain an understanding of copyright infringement in both Islamic and civil law. This desk research aims to answer questions about Islamic and civil law perspectives on copyright. In addition, this research discusses how civil law and Islamic principles protect copyright. The study shows that copyright in Islamic law is called haq al-ibtikar - the right to the first creation. Only that which is in accordance with the values and norms of the Islamic religion is accepted and protected. If the work contradicts Islamic principles, it is not recognised as a copyrightable work and no protection is given to the work.]]>
