Al-Mudharabah
Mudharabah: Journal of Sharia Economics and Finance is professionally managed and published by the Sharia Economic Law Study Programme, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry in helping academics, researchers and practitioners to disseminate their research results. Al-Mudharabah: Journal of Islamic Economics and Finance is a blind peer-reviewed journal dedicated to the publication of quality research results related to the field of Islamic Economics and Finance. All publications in Al-Mudharabah journal are open access allowing articles to be freely available without any subscription. THE SCOPE OF AL-MUDHARABAH: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah includes all the areas of research activities in all fields of Economics as theoritical and practical, Islamic Business Economics, Business Law, Economic Management, Microeconomics, Macroeconomics, International economics, International Trade, Experimental economics, Fiscal policy, Health Economics, Economics of Innovation and Entrepreneurship, Industrial Economics, Labour Economics, Inflation and monetary policy, Information economics, Environmental economics, and Agricultural economics etc and Finance as Public Finance, Personal finance, Securities and Investment Analysis, Institutional Finance, International Finance, Financial Management, Managerial finance, Corporate finance, Financial planner, Behavioral finance, Financial mathematics, Financial economics, Monetory, etc.
Articles
86 Documents
<![CDATA[KEABSAHAN PENDAPATAN PADA TANAH MILIK NEGARA DALAM PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH ]]>
<![CDATA[Ridwan Nurdin]]>;
<![CDATA[Anggie Wulandari]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 1 No 1 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i1.813
<![CDATA[ANALISIS SISTEM PEMBAGIAN KEUNTUNGAN PADA PT. HALAL NETWORK INTERNASIONAL HERBA PENAWAR AL-WAHIDA INDONESIA (HNI-HPAI) DALAM PERSPEKTIF AKAD SAMSARAH ]]>
<![CDATA[Muhammad Iqbal]]>;
<![CDATA[Aulia Ulfah]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 1 No 1 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i1.814
<![CDATA[Sistem pemasaran berjenjang akhir-akhir ini banyak diminati oleh masyarakat karena selain memudahkan, multilevel marketing juga memberikan keuntungan kepada pembelinya, dimana keuntungan tersebut diperoleh dari bonus yang terdapat pada harga setiap produk. Setiap perusahaan multilevel marketing berbeda-beda akan pembagian keuntungannya. Dalam hal ini ada beberapa perusahaan multilevel marketing yang memberikan janji keuntungan yang besar namun tidak jelas darimana keuntungan tersebut diperoleh. Ketentuan dalam praktik akad samsarah mengenai pembagian keuntungan multilevel marketing adalah adanya kejelasan pada operasional perusahaan, baik dari segi kehalalan produk maupun dari segi pembagian keuntungannya. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana sistem pembagian keuntungan antara member, agen/reseller, dan perusahaan pada PT. Halal Network Internasional Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HNI-HPAI), bagaimana perhitungan biaya pengiriman barang yang dibebankan kepada agen /reseller pada PT. Halal Network Internasional Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HNI-HPAI), dan bagaimana sistem pembagian keuntungan yang dilakukan PT. Halal Network Internasional Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HNI-HPAI) terhadap member dan agen/reseller menurut perspektif akad Samsarah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian keuntungan kerjasama pada PT. Halal Network Internasional Herba Penawar Al-Wahida Indonesia (HNI-HPAI) telah sesuai dengan ketentuan dalam akad samsarah. Jika tidak maka perusahaan multilevel marketing tersebut haram akan operasionalnya.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PENDAPATAN PEMENTASAN SANGGAR TARI DI KOTA BANDA ACEH MENURUT AKAD SYIRKAH ABDAN ]]>
<![CDATA[Muhammad Maulana]]>;
<![CDATA[Desy Amalia]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 1 No 1 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i1.815
<![CDATA[Syirkah abdan sebagai salah satu bentuk perkongsian bisnis yang mengandalkan kemampuan tenaga, skill dan soft skill untuk menghasilkan pendapatan secara kolektif yang akan di-share profitnya sesuai kesepakatan di antara anggota perkongsian. Syirkah abdan ini dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk usaha salah satunya pada sanggar tari yang dilakukan di antara pihak manajemen sanggar dan pihak penari di Kota Banda Aceh yang harus bersinergi dalam berbagai dinamika untuk menampilkan gerak estetik yang diatur dalam ritme musik yang diformat dengan apik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana rasional pendapatan dari pementasan antara pihak manajemen sanggar dengan penari, sistem bagi hasil yang dilakukan dan perspektif syirkah abdan terhadap bagi hasil yang dilakukan. Jenis penilitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan data dokumentasi. Hasil riset membuktikan bahwa perjanjian dan pelaksanaan kegiatan pada sanggar tari Geunaseh, Cut Nyak Dhien dan Buana di Kota Banda Aceh telah memenuhi ketentuan yang dispekati, semua pihak berkontribusi dalam kerjasama pada sanggar sesuai dengan kapasitasnya, dan bagi hasil yang dilakukan dengan pola profit sharing dengan penetapan persentase dari jumlah yang diperoleh dari pendapatan pementasan dengan nisbah 30% untuk pihak sanggar dan 70% untuk pihak penari dan pemusik. Sistem pembagian keuntungan yang diterapkan sudah sesuai dengan konsep syirkah abdan karena keuntungan yang diperoleh dari skill penari dan pihak manajemen sanggar dibagi sesuai dengan dinamika dan kontribusi pada sanggar Cut Nyak Dhien, Buana dan Geunaseh di Banda Aceh.]]>
<![CDATA[PINJAMAN EMAS PADA UPK AMANAH SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Mahdalena Nasrun]]>;
<![CDATA[Bustamam Usman]]>;
<![CDATA[Yana Ilham Sari]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 1 No 1 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i1.817
<![CDATA[Lembaga-lembaga yang bergerak dibidang permodalan memiliki sistem atau cara tersendiri dalam menyalurkan modal, seperti pada UPK Amanah Syariah yang merupakan lembaga pengelola kegiatan untuk mengatasi dan membantu dalam bidang ekonomi, dilakukan secara swadaya dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Permodalan yang diberikan dalam bentuk pinjaman atau hutang-piutang dengan objeknya emas. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan UPK Amanah Syariah memberikan pinjaman dalam bentuk emas, penetapan bagi hasil dari tambahan jasa pinjaman dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pengelolaan bagi hasil dalam praktik pinjaman emas pada UPK Amanah Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, adapun metode analisis data adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan pertama pertimbangan pemberian pinjaman dalam bentuk emas karena berdasarkan hasil musyawarah beberapa pihak yang menghasilkan konvensi dari UPK konvensional ke UPK Amanah Syariah untuk menghindari adanya riba. Kedua Jasa yang ditetapkan adalah 10% pertahun lebih rendah dari sebelumnya yaitu 18%. Praktik yang dilakukan pada saat ijab qabul menggunakan akad murabahah. Peminjaman dan pengembalian sesuai dengan emas pada akad.]]>
<![CDATA[PERSYARATAN DALAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF MENURUT MAZHAB SYAFI’I ]]>
<![CDATA[Yuhasnibar]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 1 No 1 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i1.818
<![CDATA[Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Praktek pelaksanaannya tidak terlepas dari tuntunan syara’. Tujuan zakat adalah menghilangkan kemiskinan yang terjadi dan menjamin hidup seluruh masyarakat khususnya muslim. Zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menyadarkan akan tanggung jawab sosial bagi orang yang memiliki harta berlebih terhadap orang dibawahnya. Mazhab Syafi'i dalam literaturnya tidak ada yang membahas secara eksplisit tentang pendistribusian zakat secara produktif. Namun demikian ada dua orang tokoh mazhab Syafi'i yaitu Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dan Imam an-Nawawi dalam pembahasan kitabnya mengindikasikan kebolehan zakat didayagunakan (produktif) dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Distribusi zakat di Indonesia ada dua jenis yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Selama ini dalam prakteknya pendistribusian zakat masih lebih didominasi oleh pendistribusian zakat secara konsumtif. Dengan adanya batasan persyaratan sebelum pendistribusian zakat produktif oleh kedua ulama ini, zakat yang diberikan dapat didayagunakan hingga zakat itu menjadi tumbuh dan berkembang terus-menerus, dan hal ini akan menjamin kelangsungan hidup perekonomian kedepannya. Pendapat yang dikemukakan oleh kedua murid Imam Syafi’i ini sangat relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa kini, karena dengan produktifitas zakat ini diharapkan dapat mengubah tatanan perekonomian masyarakat secara luas dan menghilangkan kemiskinan dan menjamin kehidupan masyarakat menjadi lebih makmur, sesuai dengan fitrah yang Allah berikan kepada setiap manusia. Dengan demikian tujuan disyariatkannya zakat akan tercapai yaitu: zakat akan terus tumbuh dan berkembang]]>
<![CDATA[INTERVENSI BULOG TERHADAP KELANGKAAN BERAS MENURUT PERSPEKTIF TAS’IR AL-JABARI ]]>
<![CDATA[Bismi Khalidin]]>;
<![CDATA[Rahmi Wahyuni]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 1 No 1 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i1.821
<![CDATA[Beras pada waktu tertentu dapat mengalami kelangkaan dikarenakan berbagai macam permasalahan, Perum Bulog memiliki wewenang untuk mengatasi kelangkaan beras dengan melakukan intervensi. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimanakah intervensi Perum Bulog Divisi Regional Aceh terhadap kelangkaan beras, bagaimanakah upaya Perum Bulog dalam menangani kelangkaan beras dan bagaimanakah perspektif tas’ir al-jabari terhadap intervensi Perum Bulog pada kelangkaan beras. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Jenis penelitian ini adalah suatu penelitian yang menunjukkan pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisa, dan menginterprestasi seluruh data yang berhubungan dengan penulisan. Hasil penelitian mengenai intervensi Perum Bulog terhadap kelangkaan beras dimana Bulog mengintervensi secara rutin setiap permasalahan yang terjadi berdasarkan surat perintah dari Bulog Pusat dan bekerjasama dengan Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan operasi pasar yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kelangkaan beras. Upaya Bulog dalam menangani kelangkaan beras Bulog akan melakukan operasi pasar dengan menyalurkan stok cadangan beras yang ada di gudang Bulog ke setiap toko yang ada di Aceh yang telah memiliki ikatan kerjasama, dan upaya terakhir yaitu melakukan impor beras. Intervensi yang dilakukan oleh Perum Bulog sesuai dengan konsep tas’ir al-jabari. Konsep tas’ir al-jabari ini dapat dilakukan oleh Bulog dalam menangani masalah kelangkaan beras. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, intervensi pemerintah terhadap kelangkaan beras dapat dilakukan oleh Perum Bulog sesuai dengan perintah dari Bulog Pusat dimana intervensi yang dilakukan sesuai dengan hukum islam karena dilihat dari kemaslahatan masyarakat.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN PENCATATAN HUTANG PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH ]]>
<![CDATA[Riadhus Sholihin]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 1 No 1 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i1.823
<![CDATA[Perspektif Islam tentang akad utang-piutang masuk dalam akad sosial.Akad utang dibolehkan berdasarkan Alquran, hadis, dan ijmak para ulama.Hanya saja, para ulama tidak pada dalam menetapkan kedudukan hokum pencatatan utang. Jumhur ulama menyatakan pencatatan utang tidak wajib, sementara pendapat sebagian lainnya menyatakan wajib. Mutawallī Al-Sya’rāwī merupakan salah satu tokoh yang berpendapat wajibnya mencatat utang. Hal ini cenderung berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Pendapat al-Sya’rāwī menarik diteliti karena ada relevansinya dengan konteks akutansi modern. Fokus yang menjadi perhatian penelitian ini adalah untuk mengetahui Mutawallī al-Sya’rāwī mewajibkan pencatatan hutang, danmengetahui dalil dan metode istinbāṭ yang digunakan Mutawallī al-Sya’rāwī. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan study dipustaka (library research). Data-data yang dikumpulkan dianalisis melalui cara deskriptifanalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Muḥammad Mutawallī al-Sya’rāwī, kedudukan hukum pencatatan utang adalah wajib. Hal ini didasari oleh perintah dalam Alquran QS. al-Baqarah ayat 282 yang mewajibkan menulis utang, serta beberapa manfaat dan kegunaan catatan utang.Dalil yang digunakan Muḥammad Mutawallī al-Sya’rāwī mengacu pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 282 dan QS. Yūsuf ayat 55. Ketentuan QS. al-Baqarah ayat 282 digunakan dalam soal perintah wajib mencatat utang. Sementara ketentuan QS. Yūsuf ayat 55 menurut Muḥammad Mutawallī al-Sya’rāwī berkaitan dengan syarat pencatat utang. Adapun metode istinbāṭ yang ia gunakan cenderung pada dua penalaran sekaligus, yaitu bayanī dan istiṣlāḥī. Metode bayanī tempat pada telaah atas lafaz “فَٱكۡتُبُوهُۚ”, yaitu sebagai lafaz amar “أمر” yang menunjukkan makna perintah wajib. Sementara penalaran istiṣlāḥī yang ia gunakan terlihat saat ia menerangkan kegunaan dan manfaat dari pencatatan utang. Menurutnya, pencatatan utang digunakan untuk melindungi hak dari pemilik harta, atau demi manfaat dan kemaslahatan kedua pihak yang melakukan akad.]]>
<![CDATA[TRANSAKSI PENJUALAN BAJU KONSUMEN SECARA SEPIHAK OLEH MANAJEMEN TAYLOR DI TUNGKOB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Riza Afrian Mustaqim]]>;
<![CDATA[Zumara]]>
<![CDATA[ Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 1 No 1 (2020): Al-Mudharabah : Jurnal ekonomi dan Keuangan Syariah ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22373/al-mudharabah.v2i1.824
<![CDATA[Dalam hukum Islam, jual beli harus terpenuhi rukun dan syarat, di antaranya yaitu barang yang diperjualbelikan harus milik penjual dan dimiliki secara sempurna (milk al-tam). Namun penjualan yang dilakukan salah satu toko taylor di gampong Tungkop Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, melakukan transaksi jual beli tanpa seizin pemiliknya jual beli tersebut dilakukan atas dasar klausula yang dibuat oleh pihak toko yang ditempelkan pada sebuah etalase kaca di toko tersebut. pihak manajemen toko melakukan penjualan atas dasar kerugian yang dialami dan untuk menutupi setiap pengeluaran yang telah dikeluarkan pada proses pembuatan baju tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Lely taylor melakukan penjualan baju milik konsumen tanpa seizin pemiliknya, bagaimana penetapan harga yang dilakukan oleh pihak taylor pada penjualan baju konsumennya, dan perspektif hukum Islam terhadap keabsahan jual beli yang dilakukan oleh pihak Lely taylor terhadap baju konsumennya. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisi, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Setelah melakukan analisis data, penulis menyimpulkan bahwa penjualan baju kosumen secara sepihak yang dilakukan oleh pihak manajemen toko Lely taylor dilakukan untuk menutupi kerugian yang dikeluarkan selama proses penjahitan baju tersebut dan juga untuk menutupi upah pekerja yang telah bekerja menjahit baju tersebut. Meskipun demikian, dalam hukum Islam tetap harus diupayakan menghubungi pemiliknya agar mendapatkan persetujuan dari pemilik untuk menghindari tindakan gharar, dan tindakan fasid pada barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli disebabkan tidak sempurnanya terpenuhi syarat dari transaksi jual beli. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh pihak Lely Taylor tidak sah menurut ketentuan hukum Islam.]]>
