Binamulia Hukum
Jurnal Binamulia Hukum, merupakan jurnal peer-reviewed yang terbit dua kali dalam setahun (Juli dan Desember) diterbitkan cetak sejak tahun 2007 dan online pada tahun 2017 oleh Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Jurnal Binamulia Hukum memuat beberapa jenis penelitian dan ulasan disiplin ilmu yang dipilih dalam beberapa cabang ilmu hukum, antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Kesehatan, Hukum Bisnis, Sosiologi Hukum, dan isu-isu kontemporer terkait lainnya dalam bidang hukum.
Articles
21 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum"
:
21 Documents
clear
<![CDATA[Akibat Sertifikasi Fidusia Atas Wanprestasi Debitur: Studi Kasus Putusan Nomor 54/Pdt.GS/2020/PN.Bdg. ]]>
<![CDATA[Tanti Herawati]]>;
<![CDATA[Elfrida Ratnawati Gultom]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.390
<![CDATA[Kredit dan pembiayaan menjadi solusi bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan mempermudah bagi masyarakat untuk mendapatkan suatu hal yang dirasa tidak mampu menjadi mampu serta mengatasi masalah ini dengan munculnya sewa menyewa usaha (leasing). Kredit sebagai salah satu aktivitas ekonomi yang berkembang cukup pesat di Indonesia telah memberi berbagai kemungkinan guna mempermudah lalu lintas ekonomi di berbagai sektor, sebagai contoh adalah kredit pembelian kendaraan bermotor. Penelitian ini mengkaji permasalahan bagaimana akibat sertifikasi fidusia atas wanprestasi debitur? dan perlindungan hukum terhadap kreditur atas wanprestasi yang dilakukan terhadap debitur? Metode analisis yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasilnya bahwa perjanjian perusahaan pembiayaan dengan debitur yaitu para penggugat dan tergugat telah membuat perjanjian pembiayaan serta tergugat sepakat untuk menerima fasilitas pembiayaan dari penggugat berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran, perlindungan hukum terhadap kreditur ini diatur dalam KUH Perdata Pasal 1131 dan 1132 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1131 KUHP segala kebendaan baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan, Pasal 1132 KUHP kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Pembeli Apartemen Pre Project Selling: Studi Kasus Keterlambatan Serah Terima Proyek Meikarta ]]>
<![CDATA[Danish Ferdie Therik]]>;
<![CDATA[Elfrida Ratnawati Gultom]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.392
<![CDATA[Penjualan apartemen secara pre project selling yang sedang berkembang saat ini dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang menyertainya, risiko terbesar bagi pembeli secara pre project selling adalah kegagalan pengembang untuk menyerahkan unit apartemen tepat waktu sesuai perjanjian, berbagai peraturan telah diterbitkan untuk melindungi hak-hak konsumen, akan tetapi keterlambatan penyelesaian proyek Meikarta merupakan bukti bahwa banyaknya peraturan belum dapat menjamin perlindungan menyeluruh terhadap pembeli. Pembeli menanggung risiko yang besar atas kegagalan penyerahan unit apartemen dan menempatkan pembeli berada dipihak yang sangat rentan. Peraturan perundang-undangan telah menyediakan landasan hukum bagi pembeli untuk memperjuangkan hak-haknya akan tetapi putusan Pengadilan Niaga No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat membatasi upaya pembeli tersebut. Penelitian ini mengangkat upaya yang masih mungkin dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada pembeli apartemen secara pre project selling dengan mengangkat studi kasus pada proyek Meikarta.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Kehilangan Barang Konsumen Hotel ]]>
<![CDATA[Natasya Angelina Cahyono]]>;
<![CDATA[Retno Dewi Pulung Sari]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.409
<![CDATA[Pelaku usaha dan konsumen merupakan komponen yang saling terkait dalam hubungan usaha. Pelaku usaha hotel dengan tamu hotel memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang saling dijaga dan dipenuhi. Penelitian ini merumuskan isu-isu masalah yakni bagaimana pertanggungjawaban hukum jika terjadi kehilangan barang tamu serta bagaimana pertanggungjawaban hukum jika tamu hotel melakukan pencemaran nama baik hotel tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menerapkan penelitian yang bersifat deskriptif. Data yang diambil berasal dari undang-undang maupun jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Beberapa hasil penelitian ini ialah kehilangan barang yang dialami tamu hotel menjadi tanggung jawab pelaku usaha untuk melakukan ganti rugi sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Barang hilang yang ada dalam lingkungan hotel sudah seharusnya menjadi tanggung jawab hotel. Tamu hotel juga harus berkewajiban membuktikan bahwa barang yang hilang benar-benar merupakan barangnya, sehingga tidak ada indikasi tamu hotel akan mengambil keuntungan. Hak-hak konsumen terpenuhi pada saat terjadi permasalahan kehilangan serta hak-hak pelaku usaha juga terpenuhi.]]>
<![CDATA[Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif ]]>
<![CDATA[Gunawan Hadi Purwanto]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.425
<![CDATA[Perkawinan sesungguhnya suatu perbuatan konkret dan nyata yang diciptakan oleh manusia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga melahirkan hubungan dalam sebuah keluarga, melahirkan keturunan, menghasilkan harta benda kekayaan yang mampu menunjang kehidupan berumah tangga, dengan harapan mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika hasrat melaksanakan perkawinan dilakukan oleh calon mempelai yang berlainan keyakinan, dan sudah pasti cara dan proses pengesahan di setiap agama dan kepercayaan masing-masing juga berlainan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dan diakhiri dengan analisis deskriptif kualitatif. Disimpulkan bahwa pengajuan perkara permohonan Perkawinan Beda Agama pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, yaitu: legal standing para Pemohon, Ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974, keinginan para Pemohon melangsungkan perkawinan tanpa melepaskan keyakinan masing-masing. Serta perspektif hukum positif di Indonesia terhadap pertimbangan hukum dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby bahwa secara lex spesialis tidak mungkin mengesampingkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sebagai fondasi dasar yang mutlak harus dipenuhi dalam melangsungkan proses perkawinan.]]>
<![CDATA[Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan Dengan Pasal 1365 KUH Perdata ]]>
<![CDATA[Masnida Malau]]>;
<![CDATA[Yuniar Rahmatiar]]>;
<![CDATA[Muhamad Abas]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.427
<![CDATA[Angka pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat pesat menjadikan tanah sebagai komoditas penting untuk dikelola menjadi lahan produksi dengan tujuan menunjang keberlangsungan hidup manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum perbuatan melawan hukum terhadap kepemilikan/menguasai tanah milik orang lain yang terdapat dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN.Kwg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan penyerobotan/penguasaan tanah milik orang lain merupakan perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada pemilik tanah dan sesuai dengan aturan dan isi KUH Perdata Pasal 1365 menyatakan bahwa setiap kerugian yang diakibatkan pada orang lain harus mengganti kerugian sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan dan sesuai pertimbangan hakim pada kasus ini adalah penolakan gugatan karena penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dalam persidangan.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Reksa Dana ]]>
<![CDATA[Cecep Galih Pratama]]>;
<![CDATA[Elan Jaelani]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.429
<![CDATA[Reksa dana adalah sarana investasi yang populer bagi individu dan institusi. Jenis investasi ini menawarkan sejumlah keuntungan, termasuk diversifikasi, manajemen profesional, dan likuiditas. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan perkembangan reksa dana di Indonesia seiring dengan peran vital pengaturan dan pengawasan manajer investasi dan bank kustodian di reksa dana. Metode penelitian hukum normatif yang hanya didasarkan pada data sekunder dan studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan sejumlah undang-undang dan peraturan untuk melindungi investor reksa dana. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Manajer Investasi Tahun 2012, dan Peraturan Bank Kustodian Tahun 2013. Peraturan ini membantu melindungi investor reksa dana dari penipuan, salah urus, dan risiko lainnya. Namun, penting bagi investor untuk mengetahui hak dan tanggung jawab mereka berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dengan memahami risiko dan peraturan yang terkait dengan reksa dana, investor dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi tentang apakah akan berinvestasi pada produk ini atau tidak.]]>
<![CDATA[Analisis Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Orang Asli Papua ]]>
<![CDATA[Revana Giara Effendy]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.436
<![CDATA[Aspek gambaran otonomi daerah ini merupakan sebagai salah satu program kebijakan dari Presiden Soeharto sebagai salah satu kegiatan untuk dalam daerah ini bisa melakukan pertumbuhan dan perkembangan pemerataan daerah dengan baik dalam bentuk penyelenggaraan dan penerapan daerahnya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 sebagai salah satu bentuk dari otonomi daerah Papua merupakan sebagai keperluannya ini daerah Papua dapat mengatur dengan baik atas segala bentuk kegiatan dan penyelenggaraan pemerintah daerah semestinya dengan pada pedoman Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kajian penelitian yang dipakai merupakan yaitu sebagai bentuk konsep normatif pada studi kasus terhadap penelitian yang digunakan agar dari ini sesuai atas aspek data penelitian yang dipakai dapat pengkajian sesuai dari permasalahan kasus dengan melihat atas fenomena masalah yang terjadi. Pada daerah Papua sendiri bertujuan dalam pengembangan dan penyelenggaraan daerah sendiri sebagai salah satu perspektif dengan adanya bentuk otonomi daerah agar dari daerah Papua bisa tumbuh dan berkembang dalam ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan budaya pada daerah Papua.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Berupa Konten Parodi Pada Kasus Warkop DKI ]]>
<![CDATA[Kadek Januarsa Adi Sudharma]]>;
<![CDATA[Ni Putu Sukma Dewi]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.604
<![CDATA[Pelanggaran hak cipta berupa karya sinematografi yang dijadikan konten parodi banyak ditemukan pada layanan YouTube. Plagiarisme sebagai bentuk pelanggaran hak cipta dengan mengikuti sebagian atau seluruh hasil karya orang lain tanpa melakukan pencantuman terhadap sumbernya. Salah satu kasus pelanggaran hak cipta yaitu polemik antara Warkop DKI dengan Warkopi. Warkopi berpotensi melanggar hak cipta karena membuat cerita dengan mengambil skenario dari film komedi sebelumnya. Dalam penelitian ini memiliki tujuan dalam mengetahui perihal pelanggaran dan perlindungan hukum hak cipta berupa konten parodi pada kasus Warkop DKI. Penelitian menggunakan jenis hukum normatif beserta dengan pendekatan perundangan. Dengan memanfaatkan teknik berdasarkan bahan-bahan kajian hukum yaitu studi kepustakaan dengan teknik analisis yuridis argumentatif. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta berupa konten parodi pada kasus Warkop DKI dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dengan adanya pencatatan atau pendaftaran yang memudahkan pembuktian apabila terjadinya sengketa. Perlindungan hukum yang kedua yaitu perlindungan hukum represif dengan upaya penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta pada kasus Warkop DKI melalui jalur non-litigasi yaitu negosiasi yang tentunya menguntungkan pihak-pihak bersengketa.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya ]]>
<![CDATA[Rafi Septia Budianto Pansariadi]]>;
<![CDATA[Noenik Soekorini]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.605
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengkaji perkembangan globalisasi yang berkaitan dengan perkembangan tindak pidana siber. Penelitian ini berupaya menjawab dua isu hukum secara khusus, kami akan membahas hukum positif yang mengatur kejahatan dunia maya di Indonesia, serta kebijakan hukum ke depan yang akan diterapkan untuk memerangi dan menegakkan kejahatan dunia maya. Penelitian ini merupakan salah satu contoh penelitian hukum normatif karena memberikan bobot yang sama antara metode konseptual dan perundang-undangan. Temuan studi ini menguatkan adanya pembatasan kejahatan dunia maya di bawah hukum pidana positif Indonesia. Beberapa undang-undang lain, seperti UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan KUHP sendiri mencerminkan pengaturan ini. Beberapa bentuk kejahatan dunia maya dapat dituntut berdasarkan hukum Indonesia, sementara yang lainnya tidak. Hal ini disebabkan fakta bahwa kejahatan dunia maya masih merupakan fenomena yang relatif muda. Sehubungan dengan itu, rancangan konsep KUHP yang baru telah dilaksanakan untuk melihat kebijakan hukum ke depan dalam memberantas dan menegakkan hukum yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya. Selain itu, revisi UU ITE diperlukan untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap cyber crime di Indonesia.]]>
<![CDATA[Kebijakan Penal dan Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana: (Studi Kasus Perguruan Pencak Silat di Madiun) ]]>
<![CDATA[Andhika Vishnu]]>;
<![CDATA[Fokky Fuad]]>;
<![CDATA[Aris Machmud]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i2.606
<![CDATA[Semakin maraknya kekerasan yang bertendensi kriminal di antara perguruan silat di Madiun semakin mengkhawatirkan dan telah menjadi keresahan bagi masyarakat umum, sehingga diperlukan tindakan yang efektif baik secara preventif maupun represif dalam menangani kekerasan yang terus berulang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas penerapan kebijakan pidana dalam kekerasan yang berulang antar perguruan silat di Madiun. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris yang menggabungkan penelitian normatif dengan empirisme hukum melalui pendekatan deskriptif analitis. Konflik sosial dalam perguruan pencak silat di Madiun dapat dilakukan melalui pemanfaatan kearifan budaya lokal, di mana sebagai ageman (pedoman) dalam kehidupan bermasyarakat yang mengedepankan aspek norma sosial yang sudah disepakati oleh masyarakat setempat. Melalui pendekatan kebijakan penal jauh lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan kebijakan non penal terhadap tindakan kekerasan yang berulang yang terjadi dalam perguruan silat di Madiun.]]>
