Binamulia Hukum
Jurnal Binamulia Hukum, merupakan jurnal peer-reviewed yang terbit dua kali dalam setahun (Juli dan Desember) diterbitkan cetak sejak tahun 2007 dan online pada tahun 2017 oleh Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Jurnal Binamulia Hukum memuat beberapa jenis penelitian dan ulasan disiplin ilmu yang dipilih dalam beberapa cabang ilmu hukum, antara lain Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Lingkungan, Hukum Acara, Hukum Kesehatan, Hukum Bisnis, Sosiologi Hukum, dan isu-isu kontemporer terkait lainnya dalam bidang hukum.
Articles
151 Documents
<![CDATA[Diskriminasi Terhadap Kelompok Waria di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Andika Dwi Amrianto]]>;
<![CDATA[Inggrit Prischa Maharany Kereh]]>;
<![CDATA[Risma Fauzia]]>;
<![CDATA[Rizka Masturah]]>;
<![CDATA[Nikmatul Fajrin]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v12i1.185
<![CDATA[Pondok Pesantren Waria Al-Fatah didirikan dengan tujuan sebagai wadah untuk para santri waria dapat memperbaiki diri dan memberikan pemahaman tentang agama. Meskipun pembangunan pesantren ini bertujuan baik, pada dasarnya kelompok waria adalah kelompok yang rentan diskriminasi. Sehingga beberapa oknum masyarakat menganggap pondok pesantren waria ini sebagai bentuk penyelewengan terhadap kegiatan beribadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui viktimisasi terhadap waria korban diskriminasi serta bagaimana memberikan perlindungan hukum terhadap waria di pondok pesantren tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif-empiris. Penelitian ini menggunakan teori viktimologi dan transgender serta konsep diskriminasi dan labeling sebagai kerangka konseptual. Hasil penelitian menunjukkan beberapa jenis viktimisasi yang terjadi kepada waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah seperti persekusi pembubaran pondok pesantren, diskriminasi persoalan ibadah, kekerasan seksual, kekerasan verbal, dan diskriminasi pekerjaan. Viktimisasi sekunder juga terjadi kepada waria dikarenakan adanya homophobia dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Upaya perlindungan hukum terhadap kaum minoritas dalam hal ini waria telah diupayakan oleh berbagai macam organisasi masyarakat pro-waria seperti IWAYA dan KEBAYA.]]>
<![CDATA[Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Wanita dan Anak Menurut UU No 21 Tahun 2007 ]]>
<![CDATA[Louisa Yesami Krisnalita]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 6 No. 2 (2017): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v6i2.286
<![CDATA[Kasus mengenai tindak pidana perdagangan orang khususnya bagi anak dan perempuan dewasa ini semakin meningkat, masalah perdagangan orang khususnya perempuan dan anak atau dikenal dengan istilah human trafficking akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik di tingkat regional maupun global dan dikatakan sebagai bentuk perbudakan masa kini serta melanggar Hak Asasi Manusia. Dalam kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang biasanya tidak hanya menyangkut satu bidang kehidupan saja namun lebih dari satu bidang kehidupan. Tindak pidana perdagangan orang juga seringkali terjadi tidak hanya dalam wilayah suatu negara saja tetapi juga di luar wilayah suatu negara. Namun ada perhatian yang lebih dikhususkan pada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang.]]>
<![CDATA[Konsepsi dan Sistem Pengujian Peraturan Perundang-Undangan oleh Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ]]>
<![CDATA[Riastri Haryani]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 6 No. 2 (2017): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v6i2.287
<![CDATA[Secara konsepsi persoalan hak uji materiil dan lembaga yang berwenang melakukan hak uji materiil telah diawali sejak proses pembentukan UUD 1945 oleh para founding fathers, saat merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar tanggal 11 Juli 1945 sampai tanggal 13 Juli 1945. Menurut UUD 1945, yang memiliki pengujian peraturan perundang-undangan hanya 2 lembaga yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kedua lembaga ini memuat konstruksi Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamendemen merupakan pilar-pilar pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Di dalam ilmu hukum ada asas bahwa setiap peraturan perundang-undangan apapun bentuknya harus sesuai, tidak bertentangan, dan melaksanakan konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Peraturan perundang-undangan yang derajatnya berada di bawah konstitusi tidak boleh mengatur materi muatan konstitusi, apalagi menyimpangnya. Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sebagai hukum yang tertinggi yang lebih bersifat mengikat daripada undang-undang biasa. Dengan dasar itu undang-undang tidak termasuk peraturan yang dapat diuji materiil oleh Mahkamah Agung. Meskipun disadari bahwa sangat mungkin suatu undang-undang dapat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (Konstitusi). Hak uji materiil Mahkamah Agung merupakan sarana pengendali semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang. Dalam penerapannya gugatan hak uji materiil dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui pemeriksaan tingkat kasasi atau langsung diajukan ke Mahkamah Agung.]]>
<![CDATA[Konstruksi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) ]]>
<![CDATA[Sugiman]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 6 No. 2 (2017): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v6i2.288
<![CDATA[Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah hukum tertulis tertinggi di Republik Indonesia, yang sudah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali sejak Tahun 1999-2002. Hasil perubahan yang ke 3 (tiga) pada tanggal 9 November 2001 lahirnya lembaga baru Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebagai lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilu mempunyai fungsi antara lain fungsi legislasi, anggaran, dan pertimbangan. Fungsi tersebut tertulis pada UUD 1945 Pasal 22D ayat (1), (2) dan (3). Dalam melaksanakan fungsi legislasi DPD di atur Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang secara nyata tugas dan kewenangan dibatasi oleh kedua undang-undang ini. Sebagai lembaga negara yang menjalankan konstitusi untuk mengajukan rancangan undang-undang tertentu, ikut membahas dan penyusunan program legislasi nasional tidak diberikan ruang penuh kepada DPD sehingga tidak terciptanya sistem checks and balances dalam ketatanegaraan Indonesia.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia ]]>
<![CDATA[Citra Rosa Budiman]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 6 No. 2 (2017): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v6i2.289
<![CDATA[Adopsi telah dikenal sejak zaman alkitab dan dalam banyak kebudayaan. Di Eropa, akar dari hukum modern bermula dengan bangsa Yunani dan Romawi. Demikian juga di Timur, adopsi merupakan tradisi tua. Dalam susastra Hindu, diskusi tentang adopsi dilakukan lebih dari 5.500 tahun berselang. Tema yang sama mendominasi tujuan-tujuan dari adopsi di zaman silam. Sebagian dari tema itu masih relevan sekarang ini. Adopsi adalah suatu proses sosial dan hukum, yang menetapkan saling hubungan dari orang tua dan anak di antara orang yang tidak memiliki saling hubungan itu karena kelahiran. Ia menyediakan hak dan kewajiban yang sama yang eksis antara anak-anak dengan orang tua biologis mereka. Tujuan utama dari jasa adopsi adalah untuk menyediakan anak-anak secara permanen kepada keluarga permanen bila keluarga yang melahirkan tidak dapat membesarkan mereka. Kebutuhan dari anak ditetapkan terlebih dahulu dari layanan total dengan pengaturan penuh kebutuhan interdependen dan kepentingan dari orang tua yang melahirkan dan yang mengadopsi. Selama waktu agak belakangan telah ada pergantian secara menyeluruh di dalam mengakui peran yang perlu dimainkan adopsi dalam memajukan kepentingan dari anak yang diadopsi, bukannya tujuan dari masyarakat secara lebih luas atau kepentingan dari mereka yang hendak mengadopsi.]]>
<![CDATA[Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional ]]>
<![CDATA[Helnawaty]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 6 No. 2 (2017): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v6i2.290
<![CDATA[Hukum pidana adat adalah disiplin ilmu hukum yang direkomendasikan untuk dipelajari dan digali oleh berbagai para ahli hukum, seminar hukum nasional, dan Kongres PBB Mengenai Penanggulangan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku Kejahatan. Rekomendasi tersebut didasarkan pada kepentingan hukum nasional dalam upaya pembaharuan hukum nasional agar hukum tidak semakin menjauh dari nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat dalam rangka membangun hukum nasional. Sebenarnya hukum adat tidak mengenal pemisahan secara tegas antara hukum pidana dengan hukum perdata pada umumnya. Pemisahan ini dilakukan sekadar untuk memudahkan dalam mengenal dan mempelajari dengan mengambil perbandingan dari struktur hukum barat. Apa yang kita sebut dengan hukum pidana adat ini juga tidak mengenal pembedaan secara tegas antara kejahatan dengan pelanggaran. Berat ringannya hukuman yang dijatuhkan lebih dipengaruhi oleh intensitas perbuatan kejahatan atau pelanggarannya yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkannya. Hukuman adalah sebagai suatu reaksi adat dalam rangka upaya untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan kosmos yang telah terganggu, baik yang berkenaan dengan alam semesta, penguasa atau orang/badan/lembaga yang dihormati masyarakat, kelompok atau orang perorangan.]]>
<![CDATA[Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2694 K/Pdt/2012) ]]>
<![CDATA[Tangguh Prima Ndaru]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 6 No. 2 (2017): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v6i2.291
<![CDATA[Tulisan ini terpusat pada prinsip kehati-hatian bank yang diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Masalah yang penulis angkat dalam naskah ini adalah bagaimana prinsip kehati-hatian diterapkan dalam pemberian kredit bank dan bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit bank (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2694 K/Pdt/2012). Untuk memperoleh data tersebut digunakan metode pengumpulan data sekunder. Kredit yang disalurkan bank kepada nasabah debitur sangat penuh risiko. Maka dari itu prinsip kehati-hatian harus diterapkan sepenuhnya oleh bank. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit diterapkan sesuai dengan aturan pemberian kredit yang diatur baik dalam undang-undang perbankan maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dalam memberi kredit kepada debitur antara lain harus memperhatikan pedoman perkreditan bank, sistem informasi debitur, penilaian kualitas aktiva, batas maksimum pemberian kredit, dan prinsip mengenal nasabah. Walaupun sudah ada aturan yang mengatur mengenai pemberian kredit, pada praktiknya pemberian kredit bank kepada nasabah seringkali tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Kenyataan bahwa prinsip kehati-hatian sering tidak terapkan dalam pemberian kredit membuat penulis melakukan penelitian dalam naskah ini dengan menganalisis perjanjian kredit yang dilakukan antara Bank Panin cabang Radio Dalam dengan Jacky Halim.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis BPSK Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Obral ]]>
<![CDATA[Selvi Septiyanti]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 6 No. 2 (2017): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v6i2.292
<![CDATA[Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Untuk melindungi konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum, adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi standar baku bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dan menjadi aturan untuk mengatur kepentingan konsumen. Produk obral adalah produk yang dipasarkan secara obral dengan tujuan untuk menarik konsumen dalam membeli produk/barang yang ditawarkan. Pada kenyataannya, ada syarat-syarat tersembunyi yang diberlakukan oleh pihak pelaku usaha dalam memasarkan produk/barang obral tersebut sehingga konsumen dirugikan. Dalam upaya untuk menuntut keadilan konsumen memiliki sejumlah alternatif penyelesaian masalah, salah satunya seperti yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dalam penulisan skripsi ini, penelitian dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yakni pertama penelitian kepustakaan (library research) melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan internet. Kedua, penelitian lapangan (field research) melalui wawancara langsung kepada Majelis BPSK.]]>
<![CDATA[Peran dan Tanggung Jawab Kurator Atas Harta Debitor Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 54/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst) ]]>
<![CDATA[Defa Caesaria Yolanda]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 6 No. 2 (2017): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v6i2.293
<![CDATA[Penelitian ini tentang peran dan tanggung jawab kurator atas harta debitor pailit. Permasalahan yang diangkat meliputi mengapa dapat terjadinya permohonan pailit dan bagaimana peran dan tanggung jawab kurator di dalam pengurusan harta debitor yang dinyatakan pailit oleh pengadilan, serta bagaimana kendala-kendala dan solusinya yang dihadapi oleh kurator di dalam menangani pengurusan harta debitor pailit. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian deskriptif analisis dengan menggambarkan suatu kenyataan yang terjadi di lapangan dengan menganalisis data untuk kemudian dipaparkan secara sistematis. Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Tahapan penelitian meliputi melihat langsung data dokumen berkas kepailitan si debitor pailit, serta hasil wawancara dengan pihak kurator pemerintah yaitu Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM), yang ditunjuk selaku kurator dalam pemberesan harta debitor pailit pada penelitian ini oleh pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapatlah diketahui bahwa Kurator Balai Harta Peninggalan (BHP) telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan undang-undang kepailitan, namun masih terdapat banyak kendala yang terjadi sehubungan dengan mekanisme yang ada. Adapun kendala kinerja kurator yang menjadi terhambat oleh permasalahan seperti debitur pailit tidak mengacuhkan putusan pengadilan atau bahkan menolak untuk dieksekusi. Hampir sebagian besar kurator memiliki permasalahan dengan debitor (tidak kooperatif), dalam hal debitor tersebut menolak memberikan informasi dan dokumen, menolak menemui, bahkan menghalangi kurator untuk memeriksa tempat usaha debitor. Solusi dari kendala yang dihadapi oleh kurator bahwa seharusnya si debitor pailit bisa terbuka (open) kepada kurator agar dalam proses pemberesan dapat berjalan dengan baik dan cepat selesai. Semua itu hanya bisa diselesaikan dengan evaluasi matang dan terencana atas proses pelaksanaan kepailitan yang dilakukan selama ini oleh pengadilan niaga selaku yang berwenang dalam perkara kepailitan.]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Keadaan Memaksa Terhadap Suatu Perjanjian Bisnis Dalam Keadaan Pandemi Covid-19 di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hoirullah]]>;
<![CDATA[Rumainur]]>
<![CDATA[ Binamulia Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Binamulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37893/jbh.v11i2.294
<![CDATA[Artikel ini membahas mengenai sebuah asas yang berkembang dalam hukum perjanjian internasional ialah asas rebus sic stantibus sebuah asas hukum yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak lagi berlaku akibat keadaan yang mendasar, asas ini sebagai alat fundamental dalam mengantisipasi keadaan memaksa atau force majeure khususnya dalam keadaan pandemi covid-19 saat ini. dengan metode penelitian kepustakaan berdasarkan pendekatan penelitian normatif. tujuan penelitian ini sebagai sarana menemukan prinsip-prinsip pembaharuan hukum dengan mencari kedudukan hukum dan serta penerapannya dalam kerangka teori hukum keperdataan di Indonesia. berdasarkan hasil pembahasan dari tulisan ini bahwa asas rebus sic stantibus mempunyai peran dalam melakukan restrukturisasi suatu perjanjian dengan perjanjian baru dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam suatu perjanjian dan para pihak bisa melanjutkan kerja samanya.]]>
