cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judex.laguens@gmail.com
Phone
+6281282827983
Journal Mail Official
mail@judexlaguens.ikahi.or.id
Editorial Address
Jl. Medan Merdeka Utara No.9, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia
Published by Mahkamah Agung Ri
ISSN : 30257182     EISSN : -     DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.13738647
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science
ISSN: 3025-7182 Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) 0009-0000-1749-8018 : ORCID Fokus dan Ruang Lingkup Judex Laguens bertujuan untuk menyediakan wadah bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian asli atau artikel review. Ruang lingkup artikel yang dimuat dalam jurnal ini membahas berbagai topik di bidang hukum dan peradilan. Frekuensi: 3 terbitan per tahun (April, Agustus, dan Desember) Judex Laguens merupakan jurnal akses terbuka dan peer-review yang bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian atau pemikiran asli yang fokus pada isu-isu di bidang hukum dan peradilan. Penulis diundang untuk mengirimkan naskah yang termasuk dalam lingkup Judex Set Lex Laguens. Artikel-artikel yang diterbitkan di Judex Set Lex Laguens melalui proses peer-review double-blind. Oleh karena itu, diterima atau tidaknya karya ilmiah tersebut merupakan hak Dewan Redaksi berdasarkan rekomendasi peer reviewer. Silakan baca informasi tentang proses peer-review. Mohon membaca dan memahami pedoman penulis dalam penyusunan naskah. Penulis yang menyerahkan naskah ke editor harus mematuhi pedoman dan template penulis. Jika naskah yang dikirimkan tidak sesuai dengan pedoman atau menggunakan format yang berbeda, maka naskah tersebut akan ditolak oleh tim editorial sebelum ditinjau. Tim redaksi hanya akan menerima naskah yang memenuhi persyaratan format yang ditentukan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2023)" : 7 Documents clear
Judicial Wellness Initiative: A Conceptual Framework for Supporting the Sustainable System of Modern Judiciary Ramadhan , Solihin Niar
Judex Laguens Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid-19 memberikan kita pelajaran berharga bahwa aset terpenting lembaga peradilan selain infrastrukturnya adalah kesehatan para hakim. Beberapa faktor seperti masalah keluarga yang berkepanjangan, tingginya tuntutan tugas yudisial dan non yudisial, ketatnya kegiatan pengawasan, dan ekspektasi publik yang tinggi terhadap kinerja pengadilan semakin mempengaruhi tingkat kesehatan hakim. Besarnya tekanan fisik dan psikis yang dialami oleh hakim dalam menjalankan tugasnya berdampak langsung terhadap kinerja pengadilan dan kualitas pelayanan peradilan yang diberikan. Guna mendukung terselenggaranya sistem peradilan modern, kesehatan fisik dan psikis hakim harus diperhatikan dengan seksama. Sayangnya, perlindungan kesehatan hakim di Indonesia sampai saat ini masih belum menjadi perhatian tersendiri. Melalui pendekatan Business Ecosystem, Judicial Wellness Initiative dirumuskan sebagai solusi alternatif yang dapat diimplementasikan sebagai sinergi antara IKAHI dengan pihak terkait lainnya untuk mendukung pemenuhan kesejahteraan hakim. Skema Judicial Wellness Initiative diharapkan dapat membantu para hakim yang mengalami masalah kesehatan fisik dan mental. Penanganan masalah kesehatan hakim secara langsung mempengaruhi kualitas kinerja pengadilan sehingga sistem peradilan modern yang berkelanjutan dapat terwujud.
Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia Sikti, Ahmad Syahrus
Judex Laguens Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persoalan integritas Hakim dan aparatur peradilan berpengaruh terhadap kualitas layanan, reputasi lembaga dan tingkat kepercayaan publik. Artinya semakin berintegritas Hakim dan aparatur peradilan dalam proses penegakan hukum maka semakin adil putusan yang dijatuhkan, layanan semakin bermutu dan tingkat kepercayaan publik semakin meningkat. Persoalan integritas dapat diselesaikan dengan pendekatan sistem yaitu penguatan sistem pengawasan internal yang sifatnya penindakan maupun pencegahan.
Menggagas Descente Secara Elektronik Anam , Ahmad Zainul
Judex Laguens Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahkamah Agung telah melakukan transformasi besar-besaran dalam penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi. Atas usaha tersebut Mahkamah Agung berhasil menciptakan wajah baru praktik peradilan Indonesia menjadi lebih modern. Salah satu bentuk inovasi strategis yang patut dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka melanjutkan tren transformasi berbasis teknologi adalah pelaksanaan pemeriksaan setempat (descente) secara elektronik. Namun demikian, perlu dikaji secara mendalam terkait dengan konsep dan pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini mencoba untuk mendiskusikan terkait konsep dan pelaksanaan descente secara elektronik. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif literer dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan melihat dan memahami dokumen-dokumen atau literatur lain yang berkaitan dengan pelaksanaan descente atau pemeriksaan setempat. Hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa hal, yaitu: Pertama, descente secara elektronik, secara teori, sangat memungkinkan untuk diselenggarakan, namun pelaksanaannya harus terlebih dahulu menunggu payung hukum yang melegalkan. Kedua, pelaksanaan descente secara elektronik harus memenuhi beberapa ketentuan. Ketiga, tidak semua perkara perdata dapat diperiksa melalui descente secara elektronik. Keempat, pelaksanaan descente secara elektronik memiliki keunggulan-keunggulan dan kelemahan-kelemahan.
Mendesain Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Opened Legal Policy: Suatu Upaya Mewujudkan Integritas Peradilan Alan, Muhammad Fikri; Saputri, Fenolia Intan
Judex Laguens Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Hakim PTUN menurut Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terdiri dari 4 jenis putusan yakni berupa: (a)Putusan Ditolak, (b)Putusan Dikabulkan, (c)Putusan Tidak Diterima, (d)Putusan Gugur. Suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat dipertahankan, jika KTUN tersebut secara nyata tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan baru, dapatkah suatu KTUN dipertahankan dengan alasan KTUN tersebut merupakan suatu Opened Legal Policy (kebijakan hukum terbuka) dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara? Dalam Tulisan ini penulis berusaha merumuskan bagaimana desain yang ideal mengenai putusan PTUN dengan dalih opened legal policy. Tujuannya agar dikemudian hari tidak timbul perdebatan-perdebatan mengenai segala putusan yang dikeluarkan oleh PTUN yang tidak lain yakni sebagai momentum untuk mewujudkan suatu integritas badan peradilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penulis dalam tulisanya menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, serta pendekatan kasus.
Perkembangan Kompetensi Absolut PTUN Beserta Problematikanya: Analisis Menurut UU PTUN dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Nasution, Agus Nardi
Judex Laguens Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kompetensi absolut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa Perkembangannya dari Undang-Undang ini dilihat perbedaan konsep-konsep hukum dan masih adanya obyek sengketa PTUN yang diatur dalam UUAP di mana hukum acara yang belum terakomodir dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN). Metode penelitian yang digunakan hukum normatif di mana norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan ideology hukum menjadi objek risetnya. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Peradilan Tata Usaha Negara dan pendekatan sejarah mengenai keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara.Di Indonesia dengan berlakukanya UUAP telah memuat perubahan yang mendasar dalam pengatuar sebelumnya, yang terdapat dalam muatan UUPTU. Problematika kompetensi absolut PTUN setelah diberlakukan UUAP dalam menangani sengketa PTUN tidak lagi mengenal unsur bersifat individual dalam keputusan adminsitrasi oleh hakim-hakim. Bahwa ketentuan yang termuat dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah memuat perubahan secara terselubung dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Implikasi Vacum Of Norm Nafkah Lampau Anak Di Indonesia Azmi, Miftahudin; Habibah, Idha Nur; Syafiuddin, M. Nur; ’El-Syafi, Lucky Eka Khalis Aulia
Judex Laguens Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tidak adanya peraturan hukum (vacum of norm) tentang pemenuhan hak anak atas nafkah lampau yang dilalaikan ayah kandungnya membawa implikasi terhadap pola perlindungan anak di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis akibat kekosongan hukum (vacum of norm) tentang hak nafkah lampau pada anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menjadikan Undang-Undang dan kaidah hukum sebagai sumber primer, serta dianalisa dengan metode preskiptif analitis. Setidaknya ada tiga poin penting hasil dari penelitian pemenuhan hak anak atas nafkah lampau terhadap pola perlindungan anak di Indonesia yaitu terjadinya disharmoni hubungan anak dengan ayah kandungnya dan degradasi pemenuhan hak anak dari ayah kandungnya.
Modernizing Court Through Communication Of Ikahi And Information Technology Generalization Pakpahan, Novritsar Hasintongan
Judex Laguens Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The establishment of modern judiciary begs the question whether modernity would serve just law properly or simply become another legal challenge for judges within the judiciary. The questions of the research formulated into how does IKAHI keeps the synergy between its member to communicate judges’ difficulties and how does IKAHI supports the idea of generalizing the perception of IT usage for judges in case trials. The role of the study would be beneficial in improving knowledge and application principle in IKAHI action. The result of the data shown positive aspect and proves the main theory and idea. The article is discussed in a deductive method. The main findings of the article is that modernization of court can only be achieved if the use of IT in court has been generalized so that there wouldn’t be contradiction or conflict through the use of electronic judgment templates and use of Google Meet for criminal court trials.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 2 (2024) Vol 2 No 1 (2024) Vol 1 No 3 (2023) Vol 1 No 2 (2023) Vol 1 No 1 (2023)