cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judex.laguens@gmail.com
Phone
+6281282827983
Journal Mail Official
mail@judexlaguens.ikahi.or.id
Editorial Address
Jl. Medan Merdeka Utara No.9, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia
Published by Mahkamah Agung Ri
ISSN : 30257182     EISSN : -     DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.13738647
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science
ISSN: 3025-7182 Penerbit: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) 0009-0000-1749-8018 : ORCID Fokus dan Ruang Lingkup Judex Laguens bertujuan untuk menyediakan wadah bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan artikel penelitian asli atau artikel review. Ruang lingkup artikel yang dimuat dalam jurnal ini membahas berbagai topik di bidang hukum dan peradilan. Frekuensi: 3 terbitan per tahun (April, Agustus, dan Desember) Judex Laguens merupakan jurnal akses terbuka dan peer-review yang bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian atau pemikiran asli yang fokus pada isu-isu di bidang hukum dan peradilan. Penulis diundang untuk mengirimkan naskah yang termasuk dalam lingkup Judex Set Lex Laguens. Artikel-artikel yang diterbitkan di Judex Set Lex Laguens melalui proses peer-review double-blind. Oleh karena itu, diterima atau tidaknya karya ilmiah tersebut merupakan hak Dewan Redaksi berdasarkan rekomendasi peer reviewer. Silakan baca informasi tentang proses peer-review. Mohon membaca dan memahami pedoman penulis dalam penyusunan naskah. Penulis yang menyerahkan naskah ke editor harus mematuhi pedoman dan template penulis. Jika naskah yang dikirimkan tidak sesuai dengan pedoman atau menggunakan format yang berbeda, maka naskah tersebut akan ditolak oleh tim editorial sebelum ditinjau. Tim redaksi hanya akan menerima naskah yang memenuhi persyaratan format yang ditentukan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
REVITALISASI KEMANDIRIAN HAKIM MELALUI KONSEP PERADILAN RAMAH SEBAGAI WUJUD OPTIMALISASI AKUNTABILITAS LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA Ingrit Ingrit
Judex Laguens Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu yang menjadi tantangan besar dari dulu sampai sekarang bagi independensi peradilan di Indonesia, yaitu banyaknya intervensi yang datang dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa situasi peradilan saat ini sedang tidak sehat, sebab lembaga yang seharusnya berdiri dengan menjaga independensinya, justru kian melemah lantaran pengaruh-pengaruh dan konflik yang menyerang integritas lembaga peradilan. Situasi ini tentunya memunculkan pertanyaan dari publik terhadap matinya independensi peradilan Indonesia, yang pada akhirnya membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan sebagai tempat mencari keadilan. Hakim dalam hal ini sebagai badan fungsional pelaksanaan kehakiman, yang pada dasarnya kekuasaan kehakiman dibentuk dan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagai penegak hukum, integritas hakim dapat dilihat melalui putusannya, maka dari itu hakim harus memiliki kebebasan dan moral values sebagai kewenangannya memutuskan perkara, karena independensi hakim merupakan representasi negara hukum. Meskipun berbagai langkah kebijakan telah diupayakan dalam rangka mereformasi badan peradilan, tetapi tanpa adanya independensi maupun kemandirian dalam badan kekuasaan kehakiman tentunya akan lebih mudah memberikan akses peluang yang dapat mempengaruhi dan berdampak buruk termasuk membuka jalan munculnya penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan kekuasaan maupun juga diabaikannya hak asasi manusia oleh penguasa negara.
PENGUATAN INTEGRITAS PERADILAN MELALUI PENERAPAN SISTEM KAMAR DI PERADILAN UMUM Ilhamdi Putra
Judex Laguens Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinamika perkembangan masyarakat mengakibatkan peningkatan konflik hukum yang lahir sebagai ekspresi faktual antarsubjek hukum, serta mempengaruhi peningkatan perkara di pengadilan. Sementara Peradilan Umum yang tidak mengklasifikasikan kelompok Majelis Hakim berdasarkan bidang keahlian, di antara perkara pidana dan perdata, berpotensi menganggu integritas peradilan. Fenomena itu mengerucut pada dua permasalahan, yakni ihwal urgensi pengklasifikasian bidang keahlian Hakim di Peradilan Umum ditinjau dari karakter publik perkara pidana dan karakter privat perkara perdata, serta beban kerja Hakim dan desain sistem kamar di lingkungan Peradilan Umum. Kajian ini menyimpulkan bahwa ketiadaan pembidangan keahlian Hakim di Badan Peradilan Umum begitu mempengaruhi integritas peradilan. Hal itu terjadi akibat percampuran Hakim dengan ragam perkara yang sifatnya berbeda, antara publik dan privat. Fenomena ini meniscayakan penerapan sistem kamar di Peradilan Umum melalui Kamar Pidana dan Kamar Perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Desain yang memfokuskan hakim pada bidang keahliannya ini sejalan dengan model pengisian jabatan Calon Hakim Agung yang langsung pada Sistem Kamar melalui bidang keahlian. Kata Kunci: Integritas, Sistem Kamar, Peradilan Umum
TRANSFORMASI DIGITAL WAJAH PERADILAN: PERAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PENGUATAN INTEGRITAS Romi Hardhika
Judex Laguens Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the era of the fourth industrial revolution, human roles have started to be replaced by artificial intelligence (AI) technology. Artificial intelligence is a computational program created to simulate human thinking and decision-making abilities. In the field of justice, several countries have applied AI technology to determine judges handling cases, create transcripts of court proceedings, and even provide legal considerations and sentencing recommendations. Despite having various benefits, the use of AI in the judicial system is not without risks such as security and privacy concerns. Additionally, there are also issues related to the principle of fair trial proceedings. Therefore, there are several conditions that the Supreme Court needs to consider when implementing AI in the Indonesian judicial system. Firstly, the use of AI must be adjusted to the national legal context in Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Secondly, the Supreme Court needs to pay attention to the five principles outlined in the European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems and their environment. Thirdly, decision-making by AI still requires human intervention (hybrid decision-making) to mitigate errors in the system. It is hoped that the integration of AI into the Indonesian judicial system will be able to realize the vision of "Realizing an Honorable Indonesian Judiciary."
LEGITIMASI PUTUSAN PENGADILAN INDONESIA SEBAGAI SUMBER HUKUM MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM PEMBENTUKAN HUKUM INTERNASIONAL Eka An Aqimuddin
Judex Laguens Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Most research has focused on how Indonesian courts apply international law. In fact, Indonesian courts can also help shape international law through the International Court of Justice (ICJ) as a source of law used by the ICJ. This article addresses two main questions about whether or not ICJ could use Indonesian court decisions as a source of international law. The first issue is that the ICJ participated in making international law. The ICJ's decision may come from the domestic court decision. Second, Indonesian court decisions could be used by ICJ as a source of law when making international law. The way to do this is through informal channels, such as legitimacy, which is gained when other countries recognize the decisions of Indonesian courts. Legitimacy can be achieved by improving the system and structure of judicial institutions, creating references to Indonesian court decisions in international languages, assuring judges know both customary law and international law, and encouraging Indonesian judges to become judges in ICJ.
URGENSITAS PENGUATAN ETIKA PROFESI HAKIM Athari Farhani; Faiqah Nur Azizah; Nur Kholifah
Judex Laguens Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.1.4.2024.55-74

Abstract

Hakim sebagai unsur utama dalam pengadilan yang menempatkan profesinya tersebut sebagai wakil tuhan, sebab tugas hakim adalah untuk menentukan hukum dan keadilan dalam masyarakat, sehingga tanggung jawab yang diembannya sangatlah berat namun mulia. Oleh karena itu kekuasaan yang begitu besar dimiliki oleh profesi hakim, maka hakim dituntut dengan keseimbangan sikap yang penuh rasa tanggungjawab pada hati nurani serta nilai-nilai etik terhadap profesinya. Namun jika melihat kenyataan saat ini, terjadi penurunan kualitas hakim tidak hanya dalam putusanya namun juga menyangkut penurunan aspek moral. Penguatan etika dalam profesi hakim menjadi keharusan dan kewajiban bagi penyelenggara negara sebab etika menjadi koridor utama bagi hakim dalam mengemban tugasnya agar tetap menjalankan profesinya secara profesional tanpa mengesampingkan nilai-nilai kejujuran serta moralitas. Hal tersebut sebagai upaya dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah hakim harus mampu mengejawantahkan nilai-nilai etika dan moral sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kode etik profesi hakim, yakni dengan menyelami rasa keadilan yang dianut masyarakat. Dengan landasan etika dan moral melalui kode etik profesi hakim, maka hakim akan mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.
INTEGRITAS CHAIN OF CUSTODY PADA PEMERIKSAAN BUKTI DIGITAL Mustafa, Cecep
Judex Laguens Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.1.4.2024.75-96

Abstract

Dalam makalah ini, penulis membahas urgensi penerapan kerangka kerja kesiapan forensik digital, yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pemangku kepentingan dalam rangka mengidentifikasi, mengumpulkan, dan memelihara bukti digital dan merespons lebih cepat selama fase pasca-insiden tempat kejadian perkara (TKP) dari biasanya, dengan memulai pemeriksaan forensik digital sesegera mungkin, setelah deteksi insiden TKP, memperoleh bukti digital yang tersedia terlebih dahulu. Buku pedoman disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip persyaratan kesiapan forensik digital sejalan dengan standar internasional ISO/IEC 27043.
RETHINKING: HAKIKAT INTEGRITAS DALAM DUNIA PERADILAN GUNA MEWUJUDKAN PERADABAN PUBLIK DI ERA SOCIETY 5.0 Ardhiwinda Kusumaputra
Judex Laguens Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.1.4.2024.1-24

Abstract

Hukum dibentuk adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Keberadaan lembaga peradilan yang berintegritas, sejatinya menjadi jembatan dalam mengaktualisasikan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, pada kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan atas penyelenggaraan sistem peradilan di Indonesia. Menunjukkan adanya inkonsistensi dalam integritasnya. Hal ini juga tidak dapat dilepaskan pada ketidakjelasan makna integritas dari segi pengaturannya. Mengarahkan pada dua permasalahan utama. Pertama, Apa hakikat integritasi dalam dunia peradilan sebagai dasar perwujudan keadaban publik? Kedua, bagaimana upaya dalam memperkuat integritas guna mewujudkan peradaban publik di era society 5.0? Kejelasan makna integritas sangat diperlukan, khususnya dari perspektif hermeneutika hukum. Memberikan pemahaman integritas sebagai manifestasi nilai Ke-Tuhanan, integritas sebagai kontrak publik, dan integritas sebagai konsekuensi hukum. Upaya dalam mengukuhkan integritas dapat dilakukan dengan pendekatan sistem hukum. Pertama, melakukan penataan regulasi, yaitu dengan memberikan kejelasan rumusan pada tingkat undang-undang tentang integritas. Kedua, penataan kelembagaan, yang dalam hal ini dibangun pola integrasi secara konvensional dan digital. Ketiga, mengarahkan pada kebiasaan baru yang didasarkan pada paham dasar tentang integritas. Mengarahkan pada satu perspektif yang sama tentang integritas yang didukung dengan integrasi secara konvensional dan digital.
PERNIKAHAN DINI : LATAR SOSIAL, IMPLIKASI DAN ALTERNATIF SOLUSI HIDAYATULLAH, MUH SAFRANI
Judex Laguens Vol 2 No 2 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.2.8.2024.265-283

Abstract

Penelitian lapangan (filed research) yang mengambil setting lokasi di kabupaten Lombok Tengah dengan judul “Pernikahan Dini, Latar Sosial, Implikasi dan Alternatif Solusi” ini fokus permasalahannya menyorot latar sosial fenomena praktek pernikahan usia dini sebagai imbas dominasi dikabulkannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Praya sebagai salah satu penyumbang porsi besar di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram, selain untuk melihat implikasi dan mencari solusi alternatif pencegahannya. Melalui pendekatan sosio-empiris, data-data observasi, dokumentasi, interview dan kuisioner (Pemohon dan Anak Dispensasi Kawin, Pimpinan dan Hakim sebagai responden) dilakukan analisa dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil analisis menunjukkan PA. Praya pada 3 tahun terakhir mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin lebih dari 90%, aspek menghindari zina (90%) adalah alasan utama pengajuan, keinginan pribadi (40%) sebagai faktor dominan orangtua menikahkan anak di bawah umur dan terjadinya kondisi ketidakharmonisan rumah tangga (34%) adalah dampak dominannya. Tawaran alternatif strategi penelitian adalah Optimalisasi Kapasitas Anak, Penciptaan Lingkungan Kondusi Pencegahan Perkawinan Anak, Aksesabilitas dan Penguatan Layanan, Penguatan Regulasi dan Kelembagaan serta Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan. Peran dan dukungan, keluarga, masyarakat, lembaga Pendidikan dan pemerintah melalui penguatan dan kepastian regulasi adalah strategi yang paling tepat guna melakukan pencegahan terhadap pernikahan di bawah umur ini sebagai simpulan dan saran terbaik dalam penelitian ini
EKSISTENSI DAN PERAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA: ALAT BUKTI ELEKTRONIK lahati, teddy
Judex Laguens Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.1.4.2024.97-107

Abstract

Alat bukti elektronik dalam system hukum peradilan di Indonesia adalah hal yang baru sehingga menjadi objek kajian dalam menggali eksistensi dan perannya. Legalitas alat bukti elektronik menjadi polemic tentang bagaimanakah pengaturan pemeriksaan alat bukti elektronik dalam peraturan perundang-undangan, bagaimanakah keabsahan alat bukti elektronik, bagaimana prosedur autentifikasi alat bukti elektronik pada pemeriksaan persidangan, dan bagaimanakah Praktek pemeriksaan alat bukti elektronik dalam persidangan sehingga harus dicarikan Solusi yang tepat untuk menjawab fenomena hukum dimaksud. Penelitian ini merupakan penelitian normative bersifat deskriptif-analitik, yaitu dengan menelaah regulasi-regulasi yang ada. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan regulasi yang ada dalam UU ITE, KUHAP, Perma, dan semisalnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pertama, dokumen elektronik telah mendapat pengakuan sebagai alat bukti yang sah di persidangan perdata, sesuai dengan Undang Undang Dokumen Perusahaan dan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, namun sebagai bagian dari hukum acara, dokumen elektronik belum memiliki pengaturan tata cara penyerahannya di persidangan, tata cara memperlihatkannya kepada pihak lawan. Kedua, Teknis penyerahan dan teknis untuk memperlihatkan dokumen elektronik dipersidangan dapat dijawab melalui adanya regulasi yang jelas atau petunjuk teknis Elitigasi dalam praktek di persidangan namun untuk memberikan kepastian hukum maka perlu diatur dalam Hukum Acara Perdata atau disusun dalam Peraturan Mahkamah Agung
PRINSIP TUNTAS SEBAGAI MANIFESTASI KEADILAN DALAM UPAYA REKONSTRUKSI PUTUSAN ATAS GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA Samsiati, Samsiati
Judex Laguens Vol 2 No 1 (2024)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.2.1.4.2024.25-54

Abstract

To this date, the applicable rules and regulations in Indonesia have not specified the reasons on which a court may declare a lawsuit inadmissible (Niet-Ontvankelijk verklaard). Although there is still a substantial amount of jurisprudence that fills in legal gaps, uniformity has not been attained. This legal void may lead to Niet-Ontvankelijk verklaard contradicting the principle of prompt, simple, low cost, and complete judgment. This study employs legal research with statute approach, conceptual approach, case approach, and comparative approach to examine this issue. This study reaches conclusions: First, the ratio legis of Niet-Ontvankelijk verklaard is intended to permit civil lawsuits that do not meet the legal conditions for a lawsuit to be settled at the outset of the case settlement procedure, without first analyzing the subject matter of the case. Second, it is paramount essential to introduce new provisions in Indonesia's Civil Procedure that regulates: the types and forms of exceptions; rules on the limitation of legal remedies against Niet-Ontvankelijk verklaard; and an active and ex officio affirmation of the judge's authority stating that the lawsuit cannot be accepted, without objection or exception from the defendant, so long as the decision is based on the reasons for the exception.

Page 2 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 2 (2024) Vol 2 No 1 (2024) Vol 1 No 3 (2023) Vol 1 No 2 (2023) Vol 1 No 1 (2023)