cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Ilmu dan Budaya
ISSN : 01262602     EISSN : 27986160     DOI : 10.47313
Core Subject : Humanities, Art,
Fokusnya Ilmu dan Budaya.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 44, No 1 (2023): Vol. 44, No 1 (2023)" : 6 Documents clear
Representasi ‘Superman’ Sebagai ‘Manusia Soviet’ Dalam Film СУПЕРМЕН: КРАСНЫЙ СЫН (Superman : Red Son) Muhammad Rajiv Adhran Maulana; Mochamad Aviandy
Ilmu dan Budaya Vol 44, No 1 (2023): Vol. 44, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/jidb.v44i1.2077

Abstract

The focus of this research is how the superhero character Супермен (Superman) is described as the Советский Человек ‘Manusia Soviet’ in the film with the title Супермен: Красный Сын ‘Superman: Red Son’. The purpose of this research is to find the characteristics or ideal types of Советский Человек ‘Manusia Soviet’ represented by Супермен ‘Superman’ through scenes and dialogues in the film Супермен: Красный Сын ‘Superman: Red Son’. With Stuart Hall's Representation Theory and Krippendorff's Content analysis method, this research finds the characteristics or ideal type of Советский Человек ‘Manusia Soviet’ represented by Супермен ‘Superman’ in the film.Penelitian ini fokus pada bagaimana tokoh superhero Супермен ‘Superman’ digambarkan sebagai Советский Человек ‘Manusia Soviet’ dalam film berjudul Супермен: Красный Сын (Superman: Red Son). Tujuan penelitian ini adalah menemukan karakteristik atau tipe-tipe ideal Советский Человек ‘Manusia Soviet’ yang direpresentasikan oleh Супермен ‘Superman’ melalui cuplikan-cuplikan dan dialog dalam film. Konsep representasi berdasarkan Stuart Hall dipakai sebagai teori untuk menganalisis yang dipadukan dengan metode analisis konten Krippendorff, penelitian ini menemukan karakteristik atau tipe-tipe ideal Советский Человек ‘Manusia Soviet’ yang direpresentasikan Супермен ‘Superman’ dalam film tersebut.
Keberlangsungan Tradisi Menenun Sebagai Ciri Khas Kebudayaan Materi Kaum Perempuan Baduy Luar Kampung Gajeboh B Syarifuddin Latif; Jajang Gunawijaya; Nurbaeti Nurbaeti
Ilmu dan Budaya Vol 44, No 1 (2023): Vol. 44, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/jidb.v44i1.2047

Abstract

Weaving traditionally carried out by young women Baduy Luar. This paper explains about how to weave the traditional Baduy Luar tribe, including materials, making patterns, and their uses. The qualitative method used in this study shows that the Baduy Luar community still maintains the traditional weaving method that has been around for hundreds of years. The weaving techniques and motifs, and colors used are original local wisdom that are passed down from generation to generation.Menenun secara tradisional dilakukan oleh remaja putri Baduy Luar. Tulisan ini menjelaskan tentang cara menenun tradisional suku Baduy Luar, meliputi bahan, pembuatan pola, dan kegunaannya. Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Baduy Luar masih mempertahankan metode menenun tradisional yang telah ada selama ratusan tahun. Teknik menenun serta motif, dan warna yang digunakan merupakan kearifan lokal asli yang diturunkan dari generasi ke generasi
Pengaruh Independensi, Pengetahuan Auditor, dan Etika Profesi Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Arni Karina; Bani Saad; Shinta Anugrah Putri
Ilmu dan Budaya Vol 44, No 1 (2023): Vol. 44, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/jidb.v44i1.2055

Abstract

This study aims to find empirical evidence regarding the influence of independence, auditors knowledge and professional ethics on considerations of the level of materiality. This research was conducted on auditors working at a Public Accounting Firm (KAP) located in the South Jakarta area. The data collection method is carried out by submitting a research questionnaire contained in the google form link and hardcopy. The sample of this study was 130 auditors using the purposive sampling method. This research method uses descriptive statistical analysis and multiple linear regression. The results of this study with a significance level of 5% show that the independence of auditors does not affect the level of materiality consideration, auditor knowledge affects the level of materiality considerations and auditor professional ethics affects the consideration of materiality levels.Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh independensi, pengetahuan auditor dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian ini dilakukan pada auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengirimkan kuesioner penelitian yang termuat di dalam link google form dan hardcopy. Sampel penelitian ini sebanyak 130 auditor dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode penelitian ini mengunakan analisis statistik deskriptif dan regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa independensi auditor tidak berpengaruh terhadap tingkat pertimbangan materialitas, pengetahuan auditor berpengaruh terhadap tingkat pertimbangan materialitas dan etika profesi auditor mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas.
Analisis Kesadaran dan Komunikasi Kode Etik Terhadap Perilaku Karyawan Farida Etik Endriyati; Bernadeta Maria Anie Nurhandayani; Deden Kurniawan
Ilmu dan Budaya Vol 44, No 1 (2023): Vol. 44, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/jidb.v44i1.2111

Abstract

The research aims to determine the condition of the independent variables (awareness and communication) and the dependent variable (employee behavior) and to test the effect of awareness and communication of the code of ethics on employee behavior. This type of research is a quantitative research using a survey method by distributing questionnaires to 77 respondents in the Jabodetabek area and outside Jabodetabek, and respondents who are still in working condition by using the media google form. Data processing uses variant-based Structural Equation Modeling (SEM) variant based Smart-PLS. The results of the study show that awareness of the code of ethics has no positive or significant effect on employee behavior and communication of the code of ethics has a very positive and significant effect on employee behavior in a company.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi variabel independen (kesadaran dan komunikasi) dan variabel dependen (perilaku karyawan) serta melakukan pengujian akan pengaruh kesadaran dan komunikasi kode etik terhadap perilaku karyawan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuisioner terhadap 77 responden di area Jabodetabek dan luar Jabodetabek, dan responden yang masih dalam keadaan bekerja dengan menggunakan media google form. Pengolahan data menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) berbasis varian Smart-PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran kode etik tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku karyawan dan komunikasi kode etik sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku karyawan di suatu perusahaan.
Kebutuhan Peraturan Pelaksana UU No.15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Untuk Menerapkan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Alfian Lubis
Ilmu dan Budaya Vol 44, No 1 (2023): Vol. 44, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/jidb.v44i1.2131

Abstract

Law Number 15 of 2019 on Amendments to Law Number 12 of 2011 on the Forming of Laws and Regulation, provides a mandate through Articles 95A and Article 95B to implement monitoring and review of the Law after it is comes into effect. The results of research so far are both on the Law and the Laws and Regulation at the practical arise many problems. Results of the inventory shows that it can be categorized as problems that arise because the principles of forming good laws and regulations are not fulfilled, the principle of material content does not meet the criteria for philosophical, sociological and political considerations. In order to test the existing Laws and Regulations where the problems lie, it is necessary to carry out monitoring and review (analysis and evaluation) of statutory regulations. The executors are the House of Representatives (DPR), Regional Representative Council (DPD) and the Government, which in practice use different methods. In order to produce monitoring and review (analysis and evaluation) of Laws and Regulations that have the same benchmarks, it is necessary to have guidance. This guidance needs to be spelled out in the implementing regulations as ordered by Article 95B.Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, memberikan amanah melalui Pasal 95A dan Pasal 95B untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap UU setelah UU tersebut berlaku. Hasil penelitian selama ini baik terhadap UU maupun  peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata di tingkat praktik banyak muncul permasalahan. Dari hasil inventarisasi dapat dikategorikan permasalahan timbul karena antara lain tidak terpenuhinya asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan, kurang memenuhi kriteria pertimbangan filosofis, sosiologis dan politis. Untuk menguji peraturan perundang-undangan yang existing tersebut dimana letak permasalahan, perlu dilakukan pemantauan dan peninjauan (analisis dan evaluasi) peraturan perundang-undangan. Pelaksananya adalah DPR, DPD dan Pemerintah, yang dalam praktik pelaksanaannya menggunakan cara/metode yang berbeda. Untuk menghasilkan pemantauan dan peninjauan (analisis dan evaluasi) peraturan perundang-undangan yang mempunyai tolok ukur sama diperlukan suatu petunjuk. Petunjuk ini perlu dituangkan dalam peraturan pelaksana sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 95B.
Model Pembangunan Demokrasi di Tingkat Akar Rumput (Studi Peran JRMK Dalam Pembangunan Kampung Kota di Jakarta Tahun 2017-2022) Dekki Mahroza
Ilmu dan Budaya Vol 44, No 1 (2023): Vol. 44, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/jidb.v44i1.2289

Abstract

After the fall of the Orde Baru regime, Indonesia entered a transitional phase of democracy, one of which was marked by the holding national and regional elections. However, the ongoing development of democracy experienced setbacks. One form of setbacks is electoral democracy that dominated by oligarchs. The oligarchs are supported by a capitalistic economic system and a corrupt political culture such as the practice of money politics which spreads during the implementation of electoral democracy. Because of this, a model for development democracy must be built that can prevent the public from being tempted by money politics and open up wide participation of the public in elections. Urban village development by JRMK also reflected democracy development, starting from the involvement of citizens and JRMK in the 2017 DKI Jakarta governor election through a political contract with one of the governor candidates, namely Anies Baswedan, to the process of formulating village development policies involving the role of the peblic. This research examines the role of a community organization, namely the City Poor People's Network (JRMK) in the development of urban villages in Jakarta in 2017-2022 by looking at it from the perspective of democracy development. This aspect of democracy can be seen starting from JRMK's role in encouraging residents to be actively involved in the moment of the 2017 DKI Jakarta gubernatorial election to encouraging citizen participation in the village development process, be it physical village development such as settlements, village roads, sanitation, as well as human development both from a political perspective, economic, and socio-cultural.Setelah kejatuhan rezim Orde Baru, Indonesia memasuki tahap transisi demokrasi yang salah satunya ditandai dengan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah. Namun pembangunan demokrasi yang berjalan mengalami kemunduran. Bentuk kemundurannya antara lain adalah demokrasi elektoral yang dikuasai kelompok oligarki. Kaum oligarki didukung oleh sistem ekonomi kapitalistik dan budaya politik korup seperti praktek politik uang yang merebak pada saat pelaksanaan demokrasi elektoral. Karena itu harus dibangun model pembangunan demokrasi yang dapat menghindari masyarakat dari godaan politik uang dan membuka luas partisipasi masyarakat dalam pemilu. Pembangunan kampung oleh JRMK juga mencerminkan pembangunan demokrasi, yang dimulai dari keterlibatan warga dan JRMK dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017 melalui kontrak politik dengan salah satu calon gubernur yakni Anies Baswedan hingga proses perumusan kebijakan pembangunan kampung yang melibatkan peran warga. Penelitian ini mengkaji mengenai peran suatu organisasi komunitas yakni Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dalam pembangunan kampung kota di Jakarta tahun 2017-2022 dengan melihatnya dalam perspektif pembangunan demokrasi. Aspek demokrasi ini bisa dilihat dimulai dari peran JRMK dalam mendorong warga terlibat aktif dalam momen pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 hingga mendorong partisipasi warga dalam proses pembangunan kampung, baik itu pembangunan fisik kampung seperti pemukiman, jalan kampung, sanitasi, maupun pembangunan manusianya baik dari sisi politik, ekonomi, dan sosial-budaya. 

Page 1 of 1 | Total Record : 6


Filter by Year

2023 2023