cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Shita Dewi
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
jkki.fk@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 2089 2624     EISSN : 2620 4703     DOI : -
Core Subject : Health,
Public Health
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 3 (2018)" : 7 Documents clear
EVALUASI PEMANFAATAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN ROTE NDAOPROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MARIA ISABELA
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 3 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.606 KB) | DOI: 10.22146/jkki.6760

Abstract

Latar belakang: Jaminan pembiayaan persalinan disediakan bagi ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Di Kabupaten Rote Ndao masih ada 492(28%) ibu yang melahirkan ditolong oleh non Nakes dan 598(27%) ibu melahirkan di rumah, ini mengakibatkan Jaminan Persalinan yang disediakan oleh pemerintah tidak digunakan/dimanfaatkan. Aksesibilitas pelayanan kesehatan merupakan faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan jaminan persalinan tersebut, seperti yang terjadi di Ghana bahwa ibu yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan membutuhkan lebih banyak waktu dan upaya untuk mencapai fasilitas kesehatan.Tujuan Penelitian: Tujuan Umum dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pemanfaatan Jampersal di Kabupaten Rote Ndao. Sedangkan Tujuan khususnya adalah mengetahui hubungan antara aksesibilitas pelayanan kesehatan dengan pemanfaatan Jampersal dan faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi hubungan tersebut.Metode: Penelitian observasional analitik dengan rancangan cross sectional dan metode kuantitatif didukung dengan kualitatif. Sampel penelitian adalah ibu bersalin tahun 2013 di 6 wilayah Puskesmas di Kabupaten Rote Ndao. Penentuan sampel merupakan perpaduan dari rancangan proportional stratified random sampling dan simple random sampling. Analisis Data: Analisis kuantitatif yaitu univariat, bivariat dengan uji chi-square, serta multivariat dengan uji regresi logistik berganda dengan tingkat kemaknaan p<0,05 dan CI95%.  Analisis kualitatif untuk mendukung hasil kuantatif.Hasil : Analisis menunjukkan bahwa ada hubungan antara aksesibilitas pemanfaatan Jampersal dengan pemanfaatan Jampersal. Ibu yang memiliki aksesibilitas mudah berpeluang memanfaatkan Jampersal sebesar 8,45 kali dibandingkan dengan ibu yang memiliki aksesibilitas sulit setelah mengontrol tingkat pendidikan ibu dan status ANC.Kesimpulan    : Ibu yang memiliki aksesibilitas mudah berpeluang untuk memanfaatkan Jampersal dibandingkan ibu yang aksesibilitasnya sulit. Faktor lain yang turut berhubungan yaitu pendidikan ibu, status ANC, tingkat sosek dan pengetahuan ibu tetang Jampersal sedangkan kepemilikan askes/jamkes tidak berhubungan dengan pemanfaatan Jampersal. Kata Kunci: Evaluasi Jaminan Persalinan, Pemanfaatan Jampersal, AksesibilitasPelayanan Kesehatan. 
Dampak Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terhadap Kinerja Keuangan Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan Rina Wahyu Wijayani
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 3 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.12090

Abstract

Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan kemudahan masyarakat  dalam menikmati layanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah dan bertujuan mewujudkan Universal Health Coverage bagi seluruh rakyat Indonesia. JKN membawa perubahan sistem pembiayaan kesehatan dari Fee For Service Payment (FFS) menjadi Prospective Payment System (PPS) dengan sistem paket INA CBG’s. Ketakutan bahwa JKN merugikan Rumah Sakit tidak berlaku untuk  31 Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. setelah implementasi JKN terjadi kenaikan pada pendapatan khususnya pendapatan layanan secara rata-rata pada 31 Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan. Terjadi penurunan yang drastis juga pada masa penagihan piutang. Likuiditas Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan sangat tinggi terlebih setelah JKN diimplementasikan. Likuiditas tinggi belum tentu baik karena dapat diartikan lemahnya manajemen kas.
Efektivitas Puskesmas Duren Sawit Sebagai Gatekeeper Penanganan Pasien Hipertensi Peserta JKN 2016 Ngabila Salama Rahman
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 3 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.983 KB) | DOI: 10.22146/jkki.18051

Abstract

Puskesmas Duren Sawit mengalami peningkatan kunjungan pasien hipertensi peserta JKN yang kemudian dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi efektivitas Puskesmas Duren Sawit sebagai gatekeeper dalam penanganan pasien hipertensi peserta JKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada petugas terkait dan FGD kepada pasien hipertensi. Kerangka pikir dasar penelitian dengan menganalisis unsur fasilitas kesehatan dan unsur pasien. Hasil penelitian menunjukkan puskesmas belum melakukan penanganan pasien JKN penderita hipertensi secara komprehensif. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya poliklinik khusus PTM, SOP khusus penanganan hipertensi, kurangnya promosi kesehatan terkait hipertensi di luar dan di dalam gedung, serta belum memanfaatkan sistem informasi manajemen dalam penanganannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan merujuk pasien didasari adanya komplikasi pasien, kurangnya ketersediaan obat, sarana pendukung yang kurang optimal, dan kurangnya promosi kesehatan. Diharapkan puskesmas dapat mengembangkan skema penanganan pasien hipertensi lebih komprehensif, BPJS kesehatan dapat memberikan reward kepada puskesmas bila melakukan penanganan penderita hipertensi secara kontinu, dan dinas kesehatan mampu berkomitmen untuk mengembangkan program KPLDH.
Kebijakan Kesehatan Berbasis Gugus Pulau (Studi kasus Kebijakan Rumah Tunggu di Kecamatan Selaru Tahun 2008/2009) Willy Jambor
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 3 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.663 KB) | DOI: 10.22146/jkki.38079

Abstract

Salah satu persoalan kesehatan masyarakat di wilayah kepulauan Maluku Tenggara Barat adalah tingginya angka kematian ibu dan bayi. Beberapa faktor penyebabnya antara lain letak geografis pulau-pulau, keterbatasan sarana transportasi, keterbatasan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Sejak dimekarkan tahun 1999 angka kematian tertinggi tercatat di tahun 2007 yakni 670 dari 100.000 kelahiran hidup sehingga belum dapat memenuhi target Indonesia Sehat tahun 2010 yaitu 150 dari 100.000 kelahiran hidup. Sementara angka kematian bayi adalah 74 kematian bayi per 2837 kelahiran hidup dimana belum dapat memenuhi target Indonesia Sehat yaitu 40 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Kebijakan kesehatan berbasis gugus pulau merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan kematian ibu hamil dan bayi yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konsep kebijakan kesehatan berbasis gugus pulau dan penerapan kebijakan rumah tunggu bersalin sebagai pilot project konsep gugus pulau tahun 2008/2009 di Selaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Selaru kabupaten Maluku Tenggara Barat yang merupakan pilot project kebijakan kesehatan berbasis gugus pulau tahun 2008/2009. Kebijakan kesehatan berbasis gugus pulau adalah pola pengelompokan pulau-pulau yang berdekatan menjadi satu wilayah/gugus yang saling terhubung dalam pelayanan kesehatan yang memadai menurut kemudahan transportasi maupun kecenderungan ekonomi. Kebijakan kesehatan berbasis gugus pulau berorientasi kepada kedekatan geografis, kedekatan sosial budaya serta kemandirian. Rumah tunggu bersalin adalah pilot project kebijakan kesehatan berbasis gugus pulau yang telah dilaksanakan tahun 2008/2009 di kecamatan Selaru dan dianggap berhasil.     
Analisis Impak Kebijakan Dokter Layanan Primer Mimi Sumiarsih; Wiku Adisamito
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 3 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.03 KB) | DOI: 10.22146/jkki.38210

Abstract

Belum optimalnya pengelolaan masalah kesehatan di pelayanan kesehatan tingkat primer menyebabkan tingginya angka rujukan ke rumah sakit. Hal ini berimplikasi terhadap pembengkakan biaya kesehatan yang harus ditanggung pemerintah melalui program JKN. Kehadiran kebijakan Dokter Layanan Primer yang ditetapkan pemerintah sebagai solusi  justru menyimpan  persoalan. Sejumlah pihak menolak dengan alasan tidak mengurai akar permasalahan, memboroskan anggaran, dan mengacaukan peran interprofesi kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  penyusunan kebijakan DLP dan potensi impak yang ditimbulkan dari sisi politik, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mengembangkan strategi kebijakan atau tindakan koreksi yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan proses penyusunan kebijakan yang  prematur dan penuh dinamika politik. Titik risiko kebijakan meliputi perbedaan dalam  identifikasi masalah, komunikasi tujuan kebijakan yang tidak baik,  persaingan  dalam pengembangan opsi kebijakan, alur penetapan kebijakan yang terbalik,  serta penyusunan strategi kebijakan dan konsultasi publik  yang tidak efektif  menghimpun dukungan penuh kebijakan. Penilaian analisis impak kebijakan memperlihatkan implikasi positif dan negatif yang berimbang diikaji dari sejumlah aspek.  Potensi manfaat kebijakan antara lain dari sisi perbaikan pendekatan pelayanan kesehatan, pencegahan keparahan penyakit, penghematan biaya kesehatan, kesejajaran kedudukan FKTP dalam sistem kesehatan, kepuasan masyarakat, dan efisiensi waktu kunjungan. Di sisi lain, DLP dapat memunculkan sejumlah kerugian seperti pertentangan legal, kecemburuan sosial, konflik horizontal antar tenaga, peningkatan biaya pemerintah maupun publik,  opportunity loss akibat  tambahan masa studi, dan peningkatan beban kerja dokter.  Oleh karena itu dinilai perlu untuk segera dilakukan evaluasi kebijakan DLP dengan mempertimbangkan opsi reformulasi, reorganisasi, dan terminasi kebijakan. Selain itu disarankan penguatan peran analis kebijakan dan peneliti  dalam mengkaji proses pengembangan kebijakan kesehatan di masa mendatang.  
Dampak Program Jaminan Kesehatan Nasional Terhadap Utilisasi Layanan Kesehatan Pasien Kanker Serviks Hilmi Sulaiman Rathomi; Fajar Awalia Yulianto; Nurul Romadhona
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 3 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.441 KB) | DOI: 10.22146/jkki.38260

Abstract

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk masyarakat dengan penyakit katastropik seperti kanker serviks. Pasien kanker serviks seringkali gagal mendapatkan layanan yang optimal dan terdiagnosis pada stadium yang lebih lanjut sehingga menimbulkan beban ekonomi dan kesehatan yang amat berat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak keberadaan JKN terhadap utilisasi layanan kesehatan pasien kanker serviks. Penelitian ini adalah studi cross sectional yang dilakukan di 2 Rumah Sakit di Kota dan Kabupaten Bandung pada periode 2013 – 2017. Pengambilan data dilakukan pada bulan Mei – Agustus 2018 dengan mengambil seluruh data rekam medis yang tercatat secara lengkap (total sampling). Data dianalisis dengan software STATA versi 13 dengan uji fisher exact. Dari 85 rekam medis yang tercatat secara lengkap didapatkan nilai tengah usia pasien adalah 49 (28 – 80), mengalami paritas 3 kali (0-9), 85% berstatus menikah, 88% merupakan ibu rumah tangga, 68% menggunakan jaminan kesehatan, dan 51% terdiagnosis pada stadium lanjut. Setelah penerapan JKN, terlihat adanya peningkatan utilisasi layanan kesehatan untuk kasus kanker serviks, terutama setelah tahun ketiga. Usia pasien yang terdiagnosis cenderung semakin muda, hampir seluruh pasien menggunakan BPJS untuk pembiayaan, dan stadium saat awal terdiagnosis cenderung semakin dini. Dari uji statistik didapatkan perbedaan bermakna antara periode sebelum dan setelah JKN dari aspek cara pembiayaan (p= 0.00), namun tidak didapatkan perbedaan bermakna pada stadium saat awal terdiagnosis (p> 0.05). Dapat disimpulkan bahwa JKN memiliki dampak terhadap utilisasi dan pola berobat pasien kanker serviks.
pelayanan fisioterapi pada era JKN di RSJD DR.RM Soedjarwadi Klaten yunitasari, rima
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 7, No 3 (2018)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.36428

Abstract

INTISARIRima Yunitasari¹,Ismail Setyopranoto2, Retna Siwi Padmawati ³ Latar Belakang : JKN merupakan program pemerintah yang dilakukan mulai 1 januari 2014 yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan dengan target cakupan semesta seluruh masyarakat mempunyai jaminan kesehatan pada tahun 2019. Rumah sakit merupakan salah satu pelaksana pelayanan kesehatan era JKN. RSJD DR.RM Soedjarwadi Klaten adalah salah satu RS khusus tipe A yang melayani pelayanan umum. Dalam implementasinya masih terdapat kendala seperti pada implementasi pelaksanaan yang tidak sesuai. Pelayanan fisioterapi menjadi pelayanan penunjang di RSJD DR.RM Soedjarwadi yang menjadi indicator kualitas pelayanan di RSJD. Komitmen antar pelaksana penyedia pelayanan kesehatan dalam hal ini tenaga fisioterapi perlu diidentifikasi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui manajemen pelayanan yang tidak sesuai dengan semestinya. maka dapat diperoleh upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut.Tujuan: Mendiskripsikan pelayanan fisioterapi pada era JKN di RSJD. DR. Soejarwadi Klaten.Metode: Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif cara pengambilan data menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam. Subjek penelitian ini sebesar 13 orang, dan Cara pengambilan data informan menggunakan tehnik purposive sampling.Hasil: Pelayanan fisioterapi belum sepenuhnya bisa dilakukan sesuai dengan SOP. Ketidakpatuhan pasien dalam melakukan prosedur pelayanan masih kurang. Penerimaan dari tenaga fisioterapi  terkait beberapa aturan seperti alur pelayanan yang harus dengan pemeriksaan dokter rehabilitas medic terlebih dahulu  dan adanya beban tambahan belum diterima sepenuhnya. Performa keuangan pada pelayanan fisioterapi mengalami kerugian walaupun pelayanan sudah dilakukan secara optimal.Kesimpulan: permasalahan pelayanan kesehatan pada program JKN masih banyak terjadi kendala. Adanya perbedaan pelayanan sebelum dan sesudah JKN mempengaruhi keuangan RSJD khususnya pelayanan Fisioterapi. Terjadinya perbedaan persepsi antara pembuat aturan dengan pemberi pelayanan masih menonjol. Namun RSJD masih berusaha untuk meningkatkan implementasi pelayanan fisioterap di era JKN dengan sebaik-baiknya.Kata kunci: JKN, Pelayanan Fisioterapi, Implementasi. ABSTRACTRima Yunitasari¹,Ismail Setyopranoto2, Retna Siwi Padmawati ³ Background: UHC is a government program conducted from 1 January 2014 organized by BPJS health with the target of universal coverage of all people have health insurance in 2019. The hospital is one of the implementers of health care UHC era. RSJD DR.RM Soedjarwadi Klaten is one of type A special hospitals that serve public services. In the implementation there are still obstacles such as in implementation implementation that is not appropriate. Physiotherapy services become support services in RSJD DR.RM Soedjarwadi which become indicator of service quality in RSJD. Commitment and communication between health care providers in this case physiotherapists need to be identified. Therefore, this research is important to know the management of service which is not accordingly appropriate. then can be obtained efforts to overcome these problems. Purpose: Describe the physiotherapy services in UHC era in RSJD DR.RM Soedjarwadi Klaten. Method: This research is a descriptive research by using quaitative approach of data retrieval method using observation method and depth interview. The subject of this research 13 people, and the way of taking informant data using purposive sampling technique. Results: Physiotherapy services have not been fully done in accordance with SOP. Non-compliance of patients in performing service procedures is still lacking. The acceptance of physiotherapy personnel is related to several rules such as the service flow that must be examined by the medical doctor rehabilitation first and the additional burden has not been fully accepted. Financial performance in physiotherapy services suffered losses even though the service has been done optimally. Conclusion: health service problems in the UHC program are still many obstacles. The existence of differences in service before and after UHC affects the financial RSJD especially Physiotherapy services. Differences in perceptions between regulators and service providers still stand out. However RSJD is still trying to improve the implementation of physiotherapy services in UHC era as well as possible. Keywords: Physiotherapy service, Implementation, UHC

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 3 (2023) Vol 12, No 2 (2023) Vol 12, No 1 (2023) Vol 11, No 4 (2022) Vol 11, No 3 (2022) Vol 11, No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol 10, No 4 (2021) Vol 10, No 3 (2021): Special Issues Vol 10, No 3 (2021) Vol 10, No 2 (2021) Vol 10, No 1 (2021) Vol 9, No 4 (2020) Vol 9, No 3 (2020) Vol 9, No 2 (2020) Vol 9, No 1 (2020) Vol 8, No 4 (2019) Vol 8, No 3 (2019) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 4 (2018) Vol 7, No 3 (2018) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 4 (2017) Vol 6, No 3 (2017) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 4 (2016) Vol 5, No 3 (2016) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2016) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 4 (2015) Vol 4, No 3 (2015) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 4 (2014) Vol 3, No 3 (2014) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 04 (2013) Vol 2, No 03 (2013) Vol 2, No 02 (2013) Vol 2, No 01 (2013) Vol 2, No 4 (2013) Vol 2, No 3 (2013) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 01 (2012) Vol 1, No 4 (2012) Vol 1, No 3 (2012) Vol 1, No 2 (2012) Vol 1, No 1 (2012) More Issue