cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
'ADALAH
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
ADALAH is “one of the ten most influential law journals in the world, based on research influence and impact factors,” in the Journal Citation Reports. ADALAH also publishes student-written work.Adalah publishes pieces on recent developments in law and reviews of new books in the field. Past student work has been awarded the International Law Students Association’s Francis Deak Prize for the top student-written article published in a student-edited international law journal.
Arjuna Subject : -
Articles 277 Documents
Menentang Gagasan Parlemen Anti-kritik latipah latipah
ADALAH Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (566.611 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i2.8224

Abstract

Gagasan  Founding Father kita, Soekarno mengenai Pancasila yang dikenal saat ini sejatinya memiliki tujuan khusus, yang sudah sepatutnya dipahami ketika negara Indonesia mengalami kehilangan arah seperti saat ini. Pintu demokrasi yang terbuka lebar secara langsung memberikan ruang tingkat partisipasi yang tinggi dalam penyelenggaraan negara ternyata tidak mencerminkan kemanusiaan yang beradab. Konflik horizontal yang semakin menunjukkan tidak adanya persatuan, dan demokrasi hanya dianggap sebagai tujuan negara telah menjatuhkan Pancasila dari realitas kebangsaan dan kenegaraan.  
Kecenderungan Berperilaku Koruptif Pejabat Negara Muhammad Toha
ADALAH Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (819.45 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i1.8175

Abstract

Partai politik (parpol) adalah suatu organisasi yang dijadikan ken-daraan politik agar dapat mengusung calonnya ke kursi pemerintahan. Jadi, seseorang yang ingin menjadi pejabat pemerintahan harus masuk terlebih dahulu ke partai politik (parpol), bukan dengan jalur independen. Independen terjadi apabila seseorang tidak memiliki kendaraan partai politik manapun. Seseorang yang ingin menjadi pejabat pemerintahan harus melewati pesta demokrasi yang biasa disebut pemilihan umum yaitu suatu proses memilih orang untuk mengisi jabatan tertentu.
Sikap Bijak Generasi Penerus Menghadapi Krisis Kepemimpinan Dalam Pemilu Mila Rosandi
ADALAH Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (889.954 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i1.8176

Abstract

Mewujudkan pelaksanaan kedaulatan rakyat salah satunya diberikan sarana yaitu Pemilihan Umum (Pemilu). Penyelenggaraan Pemilu diatur dalam UU No.15 Tahun 2011, bahwasanya Pasal 1 angka 1 berbunyi Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pengakuan Hak Minoritas Sebagai Perwujudan Demokrasi di Indonesia Galih Nata Permana
ADALAH Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1137.272 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i1.8177

Abstract

Berbicara hak minoritas tentu berbicara kewajiban yang harus dipenuhi oleh kaum mayoritas. Keberadaan kaum minoritas merupakan pengakuan akan harkat dan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya yang unik. Hak minoritas ini sebagai situasi dimana hak-hak kaum lebih kecil yang seharusnya menjadi perhatian serius untuk dilindungi oleh kaum mayoritas. Namun sering kali kaum minoritas ini diperlakukan secara diskriminatif dan diperlakukan tidak sederajat dalam kehidupan bermasyarakat. Karena mereka merasakan adanya tindakan diskriminatif seperti pembatasan pada bidang ekonomi, politik, dan kesempatan sosial lainnya.
Partisipasi Politik Perempuan Dalam Perkembangan Demokrasi Nanda Humairatuzzahrah
ADALAH Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (731.878 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i1.8178

Abstract

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Seperti yang diketahui, demokrasi seolah berteman baik dengan budaya politik. Demokrasi tidak akan berjalan apabila tidak ditunjang oleh terbangunnya budaya politik yang sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Ia berjalan berirama, dan tak dapat lepas satu sama lainnya.
Lesbian, Gay, Bisek dan Transgender (LGBT) Dalam Konsep Hak Asasi Manusia Sodikin Sodikin
ADALAH Vol 2, No 5 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.277 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i5.8179

Abstract

Memperhatikan fenomena ke-hidupan sekarang ini yang ada di tengah-tengah kita yaitu perilaku yang menyimpang dari perilaku umum yang ada pada kehidupan masyarakat yang sangat dinamis ini. Perilaku Lesbian, Guy, Bisek dan Transgender (LGBT) muncul kem-bali sesuai dengan arus globalisasi dengan mengatasnamakan hak asasi manusia. Perilaku semacam ini tid-ak hanya menimbulkan masalah sosial juga masalah-masalah lain, yaitu agama, kesehatan, dan hukum. Masalah itu menjadi perde-batan yang panjang antara yang mendukung keberadaan kaum LGBT dan yang melarang adanya kaum LGBT. Perdebatan atau disku-si juga belum menemukan titik temu yang maksimal untuk me-nyelesaikan perilaku yang berbeda dari masyarakat Indonesia umumnya. Kaum LGBT mengklaim bahwa diri dan eksistensinya tidak lain adanya sebagai upaya adanya hak yang melekat pada orang seorang, sehingga keberadaan kaum LGBT tidak boleh dipermasalahkan apalagi dilarang karena merupakan hak asasi yang mereka miliki. Sekali lagi mereka melakukannya hanya-lah atas nama hak asasi manusia yang mereka miliki dan secara sosial masyarakat harus menerima mereka sebagai bagian dari masyarakat pa-da umum, begitu juga agama dan hukum tidak boleh seenaknya melarang keberadaan kaum LGBT.
Pola Pikir Birokrat Pengabdi Husniah Husniah
ADALAH Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (814.183 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i2.8182

Abstract

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesionalitas, komitmen yang tinggi serta mampu menyelenggara-kan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.
Dilema Perppu di Indonesia Lazuardi Nuriman
ADALAH Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (763.156 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i2.8183

Abstract

PERPPU merupakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dibuat oleh Presiden dalam keadaan genting yang dianggap dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Perppu bersifat sementara, berbatas waktu hingga sidang Dewan Perwakilan Rakyat yang terdekat. Sehingga keberadaan Perppu tidaklah lama, DPR harus segera memberikan sikap menyetujui atau tidak menyetujui Perppu yang dikeluarkan Presiden. Apabila menyetujui, maka Perppu terkait berubah menjadi undang-undang.
Mahar Politik Calon Kepala Daerah Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (557.331 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i1.8184

Abstract

Menjadi kepala daerah di era dem-okrasi transaksional saat ini tidaklah mudah. Bila tidak menyiapkan ma-har politik kepada partai politik, sudahlah pasti seseorang yang ber-hasrat menjadi kepala daerah tidak akan dapat mencapai impiannya. Mahar politik seakan menjadi hal yang lumrah, karena dianggap se-bagai ongkos perahu yang dalihnya nanti dijadikan sebagai dana pem-biayaan untuk menjalankan roda kendaraan partai. Layar perahu ka-pal parpol dipastikan tidak akan terkembang, dan kapal parpol tidak akan berlayar untuk membawa diri sang calon kepala daerah bila mahar politik tidak dibayarkan.
Penerapan Filosofi Sila Kelima Guna Mewujudkan Cita-Cita Bangsa Nila Aulia Khairunnisa
ADALAH Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (698.188 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v2i2.8185

Abstract

Hukum yang berlaku di suatu bangsa, idealnya adalah hukum yang mampu menyejahterakan segenap elemen bangsa dan memiliki nilai filosofis yang dijunjung tinggi oleh bangsa tersebut. Nilai filosofis yang dijunjung tinggi ini akan selalu berjalan dan ditaati oleh masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang berlaku di Indonesia diharapkan mampu menyejahterakan segenap elemen bangsa dan mengutamakan kepentingan bersama, bukan hanya menyejahterakan suatu golongan atau kelompok tertentu saja. Hal ini, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea terakhir yang menyinggung tentang kesejahteraan umum. Semua ini tak lain dari berpedoman kepada Pancasila sebagai dasar falsafah bernegara.

Page 1 of 28 | Total Record : 277