cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
'ADALAH
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
ADALAH is “one of the ten most influential law journals in the world, based on research influence and impact factors,” in the Journal Citation Reports. ADALAH also publishes student-written work.Adalah publishes pieces on recent developments in law and reviews of new books in the field. Past student work has been awarded the International Law Students Association’s Francis Deak Prize for the top student-written article published in a student-edited international law journal.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 3 (2017)" : 5 Documents clear
Model Diversifikasi Sistem Perwakilan Rakyat Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1031.683 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i3.8209

Abstract

Keberadaan partai politik di negara demokrasi sangat dibenarkan. Ia dijadikan sebagai pilar demokrasi dan pelaksana kedaulatan rakyat. Substansi pokok partai politik berupa kedaulatan (status) dan peranan (role) merupakan hal  penting dalam perjalanan sistem demokrasi. Hal tersebut disebabkan karena keduanya memainkan peran penghubung antara pemerintah negara dengan warga negaranya.
Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi latifah latifah
ADALAH Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (981.796 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i3.8211

Abstract

Korupsi merupakan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat, yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinarycrimes) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (extra- ordinanrycrimes). Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi dibutuhkan “cara-cara yang luar biasa” (extra-ordinarycrimes)
Partisipasi Publik Dalam Amandemen UUD Siti Nurhalimah
ADALAH Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (987.237 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i3.8213

Abstract

Pasca runtuhnya rezim orde baru hingga saat ini, semangat amandemen UUD 1945 masih marak disuarakan masyarakat. Semangat tersebut tumbuh karena terdapat berbagai kekurangan dalam UUD 1945 yang dianggap tidak sejalan dengan cita-cita bangsa. Namun dari keempat amandemen UUD 1945 yang telah berlangsung tersebut, tidak ada satu pun yang melibatkan partisipasi rakyat. Sehingga, mimpi bangsa Indonesia untuk memiliki konstitusi ideal berdasarkan Pancasila, belum juga menjadi nyata. Banyak dari kalangan ahli Hukum Tata Negara mengatakan, konstitusi di Indonesia yang telah berulang kali mengalami perubahan hasilnya masih belum maksimal. Hal tersebut disebabkan karena perubahannya hanya disesuaikan dengan selera pemerintahan yang berkuasa pada masanya, tanpa disesuaikan dengan prinsip-prinsip negara yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga, sudah menjadi hal yang mutlak bahwa dalam mengubah konstitusi harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.
Regulasi Perppu Ormas, Otoriterkah? Siti Romlah
ADALAH Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (874.697 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i3.8214

Abstract

Tanggal 10 Juli 2017, rakyat Indonesia sempat dikejutkan dengan adanya kebar tentang dikeluarkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 yang merupakan perubahan dari UU. No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam bab penjelasan Perppu No. 2 Tahun 2017 disebutkan tentang maksud dan tujuan dibentuknya Perppu tersebut, yang tidak lain adalah untuk membedakan dan melindungi antara Ormas yang konsisten dengan asas dan tujuan yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dengan Ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Selain memisahkan golongan Ormas, di dalam Perppu tersebut juga menambahkan banyak sanksi baik pidana maupun administrasi, berupa penghentian kegiatan Ormas serta pencabutan surat izin pendirian Ormas maupun statusnya sebagai badan hukum. 
Menuntut Anggota DPR Mampu Menjaga Marwah Lembaga Sam’ul Anam
ADALAH Vol 1, No 3 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1250.312 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i3.8215

Abstract

Badan Kehormatan merupakan badan pengawas etika, sebagaimana tertuang pada BAB II Peraturan DPR-RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Kode Etik. Dalam peraturan tersebut ditegaskan mengenai keharusan anggota DPR menjaga kewibawaannya sebagai anggota dewan yang menjadi perwakilan dari rakyatnya, mengedepankan kepentingan publik dari pada kepentingan partai politiknya, bahkan kepentingan pribadinya. DPR memiliki tugas untuk menjalankan amanat yang diberikan warga negara atau masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan menanam harapan untuk dilaksanakan sebaik mungkin. DPR pun tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang tidak pantas, melanggar norma, menyalahgunakan kekuasaan dan turus serta dalam proses-proses peradilan (Nur Habibi 2014: 50). Karenanya peran dan kedudukan Badan Kehormatan DPR-RI sangat diperlukan, karena dapat dijadikan sebagai alat kontrol anggota DPR dalam menjaga marwah dan kewibawaannya sebagai wakil rakyat. Selain dasar hukum BK-DPR ini sangatlah jelas dan dapat menjalankan peraturannya dengan baik dan perlunya apresiasi mengingat hal ini turut dapat menunjang hasil yang ingin dicapai oleh negara Republik Indonesia. 

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 6 (2022) Vol 6, No 5 (2022) Vol 6, No 4 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol 5, No 6 (2021) Vol 5, No 5 (2021) Vol 5, No 4 (2021) Vol 5, No 3 (2021) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 1 (2020): Coronavirus Covid-19 Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19 Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik Vol 3, No 6 (2019): Philosophy of State Vol 3, No 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol 3, No 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol 3, No 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 2, No 11 (2018) Vol 2, No 10 (2018) Vol 2, No 9 (2018) Vol 2, No 8 (2018) Vol 2, No 7 (2018) Vol 2, No 6 (2018) Vol 2, No 5 (2018) Vol 2, No 4 (2018) Vol 2, No 3 (2018) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 12 (2017) Vol 1, No 11 (2017) Vol 1, No 10 (2017) Vol 1, No 9 (2017) Vol 1, No 8 (2017) Vol 1, No 7 (2017) Vol 1, No 6 (2017) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue