cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
'ADALAH
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
ADALAH is “one of the ten most influential law journals in the world, based on research influence and impact factors,” in the Journal Citation Reports. ADALAH also publishes student-written work.Adalah publishes pieces on recent developments in law and reviews of new books in the field. Past student work has been awarded the International Law Students Association’s Francis Deak Prize for the top student-written article published in a student-edited international law journal.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 5 (2017)" : 5 Documents clear
Saat Wabah Korupsi Telah Mendunia Ikhsanul Huda
ADALAH Vol 1, No 5 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (743.066 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i5.8235

Abstract

Korupsi adalah sikap dari kelompok masyarakat yang menganggap bahwa uang- lah yang menentukan kebenaran sesuatu itu, dengan uang sesuatu yang benar bisa menjadi salah, begitu juga sebaliknya sesuatu yang salah bisa menjadi benar. Dengan uang itu pula mereka bisa memperoleh apa yang mereka inginkan termasuk kekuasaan. Korupsi merupakan produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi di mata masyarakat.  
Penghidupan Kembali Aturan Yang Telah Dibatalkan Sebelumnya Oleh Mahkamah Konstitusi Siti Romlah
ADALAH Vol 1, No 5 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (525.819 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i5.8247

Abstract

Beberapa saat yang lalu, kita sempat dikejutkan dengan adanya aksi ekstrem BEM UI Zaadit Taqwa yang mengangkat kartu kuning pada saat presiden Jokowi sedang menyampaikan pidatonya di acara Dies Natalis UI yang ke-68 (02/02/2018). Sontak peristiwa itu langsung mendapatkan berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagian masyarakat ada yang mendukung aksi tersebut dan adapula yang menentang aksi tersebut. Bagi kalangan yang pro beranggapan bahwa penyampaian aspirasi yang dilakukan dengan menggunakkan aksi tersebut benar, mengingat banyak tragedi yang terjadi di akhir masa jabatan presiden Jokowi, sehingga presiden perlu ‘diingatkan’ kembali dengan adanya aksi tersebut. Sedangkan bagi yang kontra, mengganggap bahwa tindakkan tersebut merupakan tindakkan yang tidak pantas dan dapat dikategorikan sebagai penghinaan etika terhadap presiden.  
Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada Siti Nurhalimah
ADALAH Vol 1, No 5 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (538.776 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i5.8248

Abstract

Semangat pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada semakin disuarakan oleh berbagai kalangan, sejak munculnya wacana penyelenggaraan pilkada akbar yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 di 415 kabupaten dan 93 kota. Penyelenggaraan pilkada akbar tersebut tentu memiliki konsekwensi logis yakni munculnya sengketa pilkada dengan jumlah yang tidak sedikit.  
Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor oleh LPSK Latipah Latipah
ADALAH Vol 1, No 5 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (692.252 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i5.8251

Abstract

Penindakan kasus korupsi di negara Indonesia belum mencapai titik maksimal, sehingga dibutuhkannya masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi untuk melaporkan tindak pindana korupsi yang terjadi di lingkungannya. Menjadi seorang pelapor atau justice collabolator tidaklah mudah karena memiliki banyak resiko, terlebih ancaman teror yang dialami oleh pelapor dan bahkan keluarga pelapor. Maka perlindungan saksi sebagai pelapor perlu dilindungi mengingat pentingnya peran saksi pelapor dalam mengungkap kejahatan korupsi yang terjadi.  
Reformasi Radikal Konstitusi Negara Rusia Nur Rohim Yunus
ADALAH Vol 1, No 5 (2017)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (930.426 KB) | DOI: 10.15408/adalah.v1i5.9004

Abstract

Rusia merupakan sebuah negara besar yang mengalami perubahan sistem ketatanegaraan yang unik. Sebelum tahun 1917 ia merupakan sebuah kekaisaran dipimpin seorang Tsar, namum akhirnya berubah dalam revolusi dipimpin Lenin menjadi sebuah Konfederasi Uni Soviet Sosialis Rusia yang berhaluan Komunisme. Namun akhirnya Konfederasi Uni Soviet mengalami kemunduran dan keruntuhan, khususnya pada saat pergulingan kekuasaan Mikhail Gorbachev oleh Gennady Yanayev. Sehingga pada masa Presiden Boris Yeltsin, Uni Soviet bubar dan berubah menjadi Federasi Rusia. Pada tahun 1993 dibentuklah Konstitusi baru sebagai perubahan bentuk negara Rusia menjadi negara Federasi. Tepatnya tanggal 12 Desember 1993 hasil suara perubahan dinyatakan bulat dan disahkan dalam Keputusan Presiden Rusia tertanggal 15 Oktober 1993 No. 1633. Suara perubahan itu merupakan suara dari pemegang suara populer dalam rancangan Konstitusi Federasi Rusia atau dikenal dengan istilah “The popular vote” dan bukan melalui referendum. Hal ini dilakukan guna menghindari kekacauan stabilitas negara. Padahal seharusnya dasar perubahannya harus mengacu pada peraturan undang-undang tentang Referendum dari RSFSR yang menyatakan bahwa Konstitusi hanya dapat diubah dengan suara mayoritas dari para pemilih negara, tetapi hal ini tidak dilakukan. Finalnya Konstitusi Federasi Rusia pada tahun 1993 mulai berlaku setelah melalui publikasi dalam “Rusia koran” pada tanggal 25 Desember 1993.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 6 (2022) Vol 6, No 5 (2022) Vol 6, No 4 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol 5, No 6 (2021) Vol 5, No 5 (2021) Vol 5, No 4 (2021) Vol 5, No 3 (2021) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 1 (2020): Coronavirus Covid-19 Vol 4, No 1 (2020): Spesial Issue Covid-19 Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik Vol 3, No 6 (2019): Philosophy of State Vol 3, No 5 (2019): Budaya Hukum Masyarakat Rusia Vol 3, No 4 (2019): Keadilan Sosial & Politik Vol 3, No 3 (2019): Keadilan Budaya & Masyarakat Vol 3, No 2 (2019): Keadilan Negara & Konstitusi Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan Vol 2, No 11 (2018) Vol 2, No 10 (2018) Vol 2, No 9 (2018) Vol 2, No 8 (2018) Vol 2, No 7 (2018) Vol 2, No 6 (2018) Vol 2, No 5 (2018) Vol 2, No 4 (2018) Vol 2, No 3 (2018) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 12 (2017) Vol 1, No 11 (2017) Vol 1, No 10 (2017) Vol 1, No 9 (2017) Vol 1, No 8 (2017) Vol 1, No 7 (2017) Vol 1, No 6 (2017) Vol 1, No 5 (2017) Vol 1, No 4 (2017) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue