cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Tomalebbi
Published by Universitas Negeri Makassar
ISSN : 23556439     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Memuat Tulisan yang Menyangkut Pemikiran atau Gagasan Hasil Penelitian Hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Volume II, Nomor 1, Maret 2015" : 12 Documents clear
ANALISIS PEMBERIAN CUTI BAGI PEKERJA PEREMPUAN PADA PT. JAPFA COMFEED KOTA MAKASSAR NORMIANA .; MUHAMMAD AKBAL
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 1, Maret 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.468 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Implementasi pemberian cuti kepada pekerja perempuan di PT. JAPFA. (2) Hambatan yang dihadapi dalam pelaksaan hak cuti pekerja perempuan di PT. JAPFA. (3) Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan hak cuti pekerja perempuan di PT. JAPFA. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, populasinya adalah semua pekerja perempuan di PT. Japfa  Comfeed Kota Makassar yang berjumlah 110 orang. Sedangkan sampelnya adalah 30% dari jumlah populasi yaitu 33 pekerja yang diambil dengan menggunakan teknik sampling acak sederhana (random sampling). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul diolah dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif persentatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Perlindungan hak cuti pekerja perempuan di PT Japfa Makassar sudah terlaksana namun belum optimal, kerena  pekerja perempuan malu setiap bulan harus ke poliknik untuk mengambil surat keterangan bahwa pekerja perempuan merasa sakit. (2) Hambatan yang dihadapi dalam memperoleh cuti adalah adanya sebagian karyawan atau pekerja yang belum memahami tentang tata cara atau prosedur permohonan cuti. (3) Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan hak cuti pekerja perempuan di PT. JAPFA Comfeed kota makassar dengan cara pihak perusahan melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum tentang hak pekerja perempuan setiap tahun dan pengetahuan tentang prosedurKATA KUNCI : Pekerja Perempuan,Hak Pekerja, Pemberian Waktu Cuti
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 2005 TENTANG KELURAHAN DI KELURAHAN LOMPO RIAJA KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU SAMSIDAR .; SURYANI MURSALIM
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 1, Maret 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, (2) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dan (3) upaya yang dilakukan aparatur Pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan di Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Penelitian ini adalah penelitian deskriftif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 16 orang, Masing-masing 6 orang dari aparatur pemerintahan Kelurahan, 4 orang dari Kepala Lingkungan, 4 orang dari Ketua RT/RW, 2 orang dari Tokoh Masyarakat. Dalam penelitian ini semua populasi dijadikan sampel karna jumlah sampel sedikit. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan belum terlaksana secara maksimal namun, berbagai kegiatan telah dilaksanakan meliputi Urusan Pemerintahan meliputi: a) Pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan seperti pembuatan surat-surat keterangan  (pembuatan KTP, keterangan kematian, keterangan pindah penduduk, pembuatan kartu keluarga, keterangan domisili, keterangan tidak mampu), serta pengadaan Profil Kelurahan dan RENSTRA (Rencana Stategis Kelurahan) b) Pengaturan kehidupan masyarakat antara lain  MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan) dan Pengkajian Data Lingkungan   2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan kelurahan adalah SDM (Sumber daya manusia) yang masih kurang, sarana dan prasarana kelurahan yang belum memadai, anggaran yang terbatas, serta partisipasi masyarakat yang masih kurang. 3) Upaya yang dilakukan aparatur pemerintah Kelurahan adalah mengikutkan aparatur pemerintah kelurahan dalam pelatihan-pelatihan baik ditingkat Kabupaten  sampai ditingkat Provinsi, melakukan gotong royong dan perbaikan secara bertahap dengan memakai dana dari masyarakat yang dikumpulkan oleh aparatur kelurahan, selalu mengkomunikasikan masalah anggaran dengan pemerintah daerah, dan melakukan sosialisasi di masyarakat dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat.KATA KUNCI: Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
ANALISIS KETENTUAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN PADA MALAM HARI DI ALFAMART KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR AYU ANDIRA; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 1, Maret 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.913 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Ketentuan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari, dan (2) pelaksanaan ketentuan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari di Alfa Mart Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana dalam penelitian ini yang diteliti sebanyak 8 (delapan) orang pekerja perempuan yang diambil 10% dari 79 orang dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yakni purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi; sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa: (1) Ketentuan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni: Pasal 76 ayat (1) pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun  dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00. Pasal 76 ayat (2) pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai pukul 07.00. Pasal 76 ayat (3) pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib: (a) Memberikan makanan dan minuman bergizi; (b) menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja serta pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. (2) pelaksanaan  ketentuan hukum terhadap pekerja perempuan pada malam hari di Alfa Mart  Kecamatan  Rappocini Kota Makassar tidak sepenuhnya terlaksana, masih ada beberapa  ketentuan yang belum dilaksanakan oleh perusahaan Alfa Mart.  Adapun  ketentuan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan yakni: ketentuan dalam hal pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, ketentuan dalam hal pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai pukul 07.00, ketentuan dalam hal menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Sedangkan ketentuan  hukum terhadap pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari yang belum dilaksanakan oleh perusahaan ialah: ketentuan hukum dalam hal pemberian makanan, minuman bergizi, dan penyediaan angkutan antar jemput pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.KATA KUNCI : Ketentuan Hukum, Pekerja Perempuan, Bekerja Malam
PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA MAKASSAR ., SULAEMAN; ILHAM, LUKMAN
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 1, Maret 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.956 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui peran panitia pengawas pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif di kota makassar, (2) untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berpengaruh  terhadap kinerja panitia pengawas pemilu dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif di kota makassar. Penelitian ini mengunakan metode survey yang desainnya dirancang dengan menggunakan Desain Deskriptif Kualitatif. Dan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Panwaslu kota makassar, anggota legislatif terpilih dalam masa bakti 2014- 2019, tokoh- tokoh masyarakat. Sementara penarikan sampelnya menggunakan Non Probability Sample untuk tujuan tertentu saja yang dianggap memiliki keterkaitan dengan objek yang diteliti karena tidak semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk dapat menjadi responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Peran panitian Pengawas Pemilu Kota Makassar dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif belum melaksanakan fungsinya secara maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksaan setiap tahapan- tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari pengawasan terhadap pemutahiran data pemilu (DPT), pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh calon legislatif, pengadaan Logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, pergerakan surat suara/ rekapitulasi surat suara serta pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu masih banyak pelanggaran. (2) Faktor yang berpengaruh terhadap kinerja panwaslu kota makassar adalah (a) Faktor struktur, meliputi panwaslu yang bersifat ad hoc, jumlah personil, sarana penunjang, serta dana dalam operasional. (b) Faktor Substansi, berupa regulasi/ aturan yang dibuat oleh pemerintah yang memiliki banyak celah sehingga dapat memungkinkan seseorang melakukan pelanggaran pemilu. (c) Faktor Culture/ budaya.(3) Solusi untuk menciptakan pemilu yang demokratis adalah (a) Regulasi Dan Penerapannya, (b) Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan (c) Perbaikan Anggaran, Infrastruktur/ Fasilitas.KATA KUNCI: Panitia Pengawas, Pemilu Legislatif
IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH KOTA MAKASSAR (STUDI DI DISPENDA KOTA MAKASSAR) ISMAIL .; MANAN SAILAN
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 1, Maret 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pajak Restoran di Kota Makassar, seberapa besar sumbangsih Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah serta Hambatan yang dihadapi dalam hal pemungutan Pajak Restoran.           Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian adalah dokumen penerimaan Pajak Restoran. Adapun sampel dalam penelitian adalah penerimaan pajak dalam tiga tahun terkahir, yaitu 2011, 2012 dan 2013. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemungutan Pajak Restoran dalam tiga tahun terakhir berjalan dengan baik, karena rata-rata realisasi penerimaan 103%. Sedangkan sumbangsih Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar dengan rata-rata sebesar 9.03%. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran di Kota Makassar yaitu, masih ada Wajib Pajak yang belum memahami cara pengisian Formulir SPTPD, masih ada Wajib Pajak yang tidak tepat waktu untuk melaporkan Formulir SPTPD nya ke DISPENDA, masih ada Wajib Pajak yang tidak melaporkan dengan benar penjualannya, adanya Wajib Pajak yang tidak membayar pajaknya. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut yaitu, dengan mengadakan sosialisasi tentang kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar Pajaknya dengan tepat waktu, dengan mengadakan pemanggilan melalui Surat kepada Wajib Pajak yang terlambat melakukan pembayaran, dengan melakukan pemeriksaan atau penungguan kepada Wajib Pajak yang membayar tidak sesuai yang sebenarnya, dikenakan sanksi berupa punishment dengan pemasangan tanda/stiker/spanduk pada alamat usaha dan pemuatan pada media massa baik cetak mapupun elektronik.Kata Kunci : Pajak Daerah
SIKAP NASIONALISME PESERTA DIDIK PADA SMA NEGERI 1 BANGKALA KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO SUHARNI .; . MUSTARI
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 1, Maret 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.335 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana gambaran umum sikap nasionalisme peserta didik pada SMA Negeri 1 Bangkala Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. (2) Faktor apa yang mempengaruhi sikap nasionalisme peserta didik pada SMA Negeri 1 Bangkala Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. (3) Bagaimana strategi guru PKn untuk meningkatkan sikap nasionalisme di kalangan peserta didik pada SMA Negeri 1 Bangkala Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan sampel sebanyak 40 peserta didik, dilakukan dengan tehnik sampel acak secara proporsional dan stratifikasi. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara, dan dokumen. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Gambaran umum sikap nasionalisme peserta didik melalui indikator cinta tanah air, patriotisme dan loyalitas berada dalam kategori tinggi. (2) Faktor yang mempengaruhi sikap nasionalisme peserta didik melalui faktor internal dan faktor eksternal masing-masing berada dalam kategori sangat tinggi. (3) Strategi guru PKn untuk meningkatkan sikap nasionalisme peserta didik. (a) Guru PKn menyampaikan materi dengan memperluas konsep, mengaitkan masalah aktual, serta dipadukan dengan motivasi, menggunakan metode ceramah yang dikolaborasi dengan metode lain, media dibuat menarik/bervariasi, sumber materi berupa buku paket, artikel, koran dan internet, evaluasi berupa tes tertulis atau tes lisan, dan evaluasi non tes untuk menilai sikap dan perilaku. (b) Strategi guru meningkatkan sikap nasionalisme peserta didik luar kelas yakni melalui pembiasaan dan keteladanan. (c) Hambatan yang dihadapi seperti dampak negatif kemajuan teknologi informasi (internet), serta faktor lingkungan keluarga dan  masyarakat. (d) Upaya guru PKn untuk peningkatan sikap nasionalisme peserta didik adalah menjadi orang tua bagi peserta didik, memberikan kasih sayang, membimbing dan mengarahkan anak didiknya.KATA KUNCI : Sikap, Nasionalisme, Peserta Didik
PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI DI DESA TOLAJUK KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN LUWU) MISKAWATI .; HERI TAHIR
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 1, Maret 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.083 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh: (1) Untuk mengetahui peranan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. (2) Untuk mengetahui pelaksanaan peranan Badan Perwakilan Desa Dalam Pembangunan Desa  di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. (3) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam mewujudkan perannya dalam pembangunan desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian adalah seluruh anggota Badan Perwakilan Desa, aparat pemerintah desa dan masyarakat yang semuanya berjumlah 11 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah  wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan teknik pengolahan data yaitu menggunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh bahwa pelaksanaan peranan Badan Perwakilan Desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu sudah terlaksana namun masih sangat perlu ditingkatkan karena masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang keberadaan Badan perwakilan Desa adapun Peranan Badan perwakilan desa dalam pembangunan desa yaitu (1) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (2) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. (3) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. (4) membahas rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa. (5) melakukan pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan Kepala Desa. Dalam melaksanakan peranan tersebut terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peranan Badan Perwakilan Desa di Desa Tolajuk Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu Tolajuk di pengaruhi oleh beberapa factor yaitu tingkat pendidikan, ekonomi/gaji, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat, dan stabilitas lingkungan.Kata Kunci : Peran BPD, Pembangunan Desa
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR (STUDI DI PASAR SENTRAL SUNGGUMINASA) TRY SUHARTO; FIRMAN MUIN
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 1, Maret 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat pengetahuan hukum mengenai Peraturan Daearah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. (3) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.     Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang mana populasinya adalah 540 orang pedagang sebagai wajib retribusi. Sedangkan sampelnya adalah 10 % dari jumlah populasi pedagang yaitu 54 pedagang yang diambil dengan menggunakan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik angket, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis persentase, yang dimana data diolah dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Tingkat pengetahuan hukum pedagang mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar masih sangat rendah hal ini disebabkan karena kurangnya kesadarn hukum para pedagang dan sosialisasi tentang retribusi pelayanan pasar. 2) Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar juga sangat rendah hal ini disebabkan oleh komitmen dari aparat pemerintah yang masih kurang dalam menjalankan kebijakan tersebut. 3) Hambatan- hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan pasar, yaitu selain kurangnya pengetahuan hukum para pedagang juga kurang tegasnya aparat Pemerintah didalam memberikan sanksi kepada pedagang yang terlambat membayar retribusi.KATA KUNCI: Implementasi, Perda, Retribusi
ANALISIS PELAKSANAAN TATA TERTIB SEKOLAH PADA SISWA DI SMK NEGERI 1 MAKASSAR A. IRWANSA; MUH. ARSYAD MAF’UL
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 1, Maret 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.632 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang: Pelaksanaan tata tertib sekolah , Faktor penyebab pelanggaran dalam pelaksanaan tata tertib  dan Upaya sekolah dalam mengurangi angka pelanggaran terhadap pelaksanaan tata tertib di SMK Negeri 1 Makassar. Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif yang mendeskripsikan pelaksanaan tata tertib selama di sekolah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMK Negeri 1 Makassar dengan sampel 15 dengan menggunkan pengambilan sampel secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yang akan dijadikan pendekatan untuk menggambarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan, 1) Pelaksanaan tata tertib di SMK Negeri 1 Makassar berjalan kurang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan  pelanggran yang sering dilakukan siswa-siswi terutama jenis pelanggaran pakaian sekolah, keterlambatan ke sekolah dan jenis pelanggaran lainnya. 2) Faktor penyebab pelanggaran tata tertib sekolah karena kinerja guru BK kurang maksimal, fungsi pengawasan tidak berjalan dan kurangnya kesadaran siswa-siswi dalam pelaksanaan tata tertib sekola. 3) Upaya sekolah dalam mengurangi angka pelanggaran dilakukan dengan pemeriksaan secara tiba-tiba, pemberian sanksi yang tegas, pembinaan baik secara konseling maupun spiritual, pemeriksaan kelas secara insidenti serta penyelesaian kasus melalui konfrensi kasus. Harapan pada pelaksanaan tata tertib kedepan supaya sekolah  menegakkan tata tertib secara konsisten dan melakukan evaluasi terhadap peran dan tanggung jawab guru mata pelajaran dan wali kelas serta memberikan kesadaran kepada siswa betapa pentingnya kedisiplinan dalam sekolah.Kata Kunci : Analisis, Tata Tertib Sekolah dan Siswa 
STUDI TENTANG PENANGANAN PERKARA CERAI GUGAT PADA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BANTAENG MURNIATI. M; MUHAMMAD AKBAL
Jurnal Tomalebbi Volume II, Nomor 1, Maret 2015
Publisher : Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.194 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Proses tata cara penyelesaian cerai gugat perselingkuhan dari salah satu pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng. (2) Akibat hukum dari perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang Jumlah populasinya sebanyak 279 kasus cerai gugat dari tahun 2013-2014. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling sehingga sampel dalam penelitian ini  adalah 1 (satu) kasus yang terdapat dalam register perkara cerai gugat perselingkuhan  yang ditangani oleh hakim dalam lingkup Pengadilan Agama kabupaten Bantaeng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif yakni menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan suatu objek dalam bentuk uraian berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian  menunjukkan bahwa proses tata cara penyelesaian cerai gugat  perselingkuhan yang mengajukan gugatan dari pihak istri pada Pengadilan Agama Bantaeng, sangat memperhatikan peraturan yang berlaku, khususnya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang: (1) Tata cara proses penyelesaian cerai gugat: (a) mengajukan permohonan. (b) pendaftaran perkara di Pengadilan. (c) tahap pemanggilan oleh pihak penggugat dan tergugat. (d) Persidangan. (e) upaya hakim mendamaikan kedua belah pihak. (f) mendengarkan keterangan saksi. (g) sampai pada putusan Pengadilan Agama.  (2) Akibat hukum dari perceraian tersebut meliputi dari: (a) pembagian hak asuh anak, (b)  pembagian harta warisan. (c) serta biaya hidup mantan istri tidak dapat ditanggung oleh suaminya bahwasanya yang menggugat adalah istri, maka mantan istri tidak berhak menuntut biaya hidup terhadap mantan suaminya.KATA KUNCI:  Penanganan Perkara, Cerai Gugat, Pengadilan Agama

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 10, Nomor 1 (Maret 2023) Volume 9, Nomor 4 (Desember 2022) Volume 9 Nomor 3 September 2022 Volume 9 Nomor 2, Juni 2022 Volume 9 Nomor 1 Maret 2022 Vol 6, No 3 (2019): Volume 6 Nomor 3 September 2019 Vol 6, No 2 (2019): Volume 6 Nomor 2 Juni 2019 Vol 6, No 1 (2019): Volume 6 Nomor 1 Maret 2019 Vol 5, No 2 (2018): Volume V, Nomor 2, Juni 2018 Volume V, Nomor 1, Maret 2018 Volume IV, Nomor 4, Desember 2017 Volume IV, Nomor 3, September 2017 Volume IV, Nomor 2, Juni 2017 Volume IV, Nomor 1, Maret 2017 Volume III, Nomor 4, Desember 2016 Volume III, Nomor 3, September 2016 Volume III, Nomor 2, Juni 2016 Volume III, Nomor 1, Maret 2016 Volume II, Nomor 3, Desember 2015 Volume II, Nomor 2, September 2015 Volume II, Nomor 1, Maret 2015 Volume 1, Nomor 3, Desember 2014 Volume 1, Nomor 2, September 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 Volume 1, Nomor 1, Maret 2014 More Issue