Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi

taradhi
Website

Published by Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

ISSN : 19793804 EISSN : 25489941 DOI : -

Core Subject : Economy, Education,

Economics, Econometrics & Finance Education

At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi:This journal is published twice a year in June and December with a focus on economics and the like with the same science

Arjuna Subject : -

Articles 27 Documents

1 2 3

Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2016)" : 27 Documents clear

Ayat-Ayat Riba dalam Al-Qur’an: Pendekatan Historis Ruslan, Ruslan
At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari

Abstract: The verses on usury(riba) appeared in two periods; Makiyah and Madaniyah. Scholars disagree about the revelations of usury. Some people think that is the refection of the usury laws while others looked at the verses stand alone. When people understood them independently of all the words usury in the Qur'an connotes illegal except al-Rum (30): 39 there is a commentator who argue that the word usury in this verse is not prohibited usury because it means gifts so that there are two kinds of usury: illegal and legal usury. The writer tends to say in this verse that there is already nash signal (siyāqul kalam) that led to the prohibition of usury. Its law Illat of usury practice can be destructive to the economy of the people / society, market imbalances and injustices. Therefore, the author also suggests hindering usury with all its forms and be careful of conventional banks and modern fnancial that wants to help the economy of the people. Although now banks and fnancial are very modern.Abstrak: Ayat-ayat tentang riba turun di dua periode; Makiyah dan Madaniyah. Ulama berbeda pendapat tentang ayat-ayat riba. Ada yang beranggapan mencerminkan tahapan hukum riba dan sementara yang lain memandangnya ayat-ayatnya berdiri sendiri. Bila dipahami secara mandiri semua kata riba yang ditunjuk Alquran berkonotasi haram kecuali al-Rūm (30): 39 ada mufassir yang berpendapat riba dalam ayat ini bukan riba yang dilarang karena berarti hadiah (pemberian) sehingga ada dua riba: riba haram dan riba halal. Penulis cenderung mengatakan dalam ayat ini sudah ada isyarat nash (siyāqul kalam) yang mengarah kepada dilarangnya riba. Illat hukumnya praktik riba dapat merusak tatanan ekonomi umat/masyarakat, ketidak-seimbangan pasar, dan ketidakadilan. Oleh karena itu penulis juga menyarankan jauhilah riba dengan segala bentuknya dan berhati-hati terhadap bank-bank konvensional dan fnansial-fnansial modern yang berdalih membantu perekonomian umat. Walaupun bank-bank dan fnansial-fnansial yang ada sekarang sudah sangat modern.

ANALISIS FIQH KEUANGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (Studi Terhadap Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Syantoso, Arie
At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari

Abstract: MUI statement in “Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia V” concerning National Strategic Issue (Masail Asasiyah Wathaniyah) in 2015 at Pesantren at-Taihidiyah on 7-10 June 2015. The aims of this research is to know about at-takmin at-ta’awunity (insurance) concept in Islamic fnancial fqh and examine the result of MUI fatwa mentioned above on Law No 24 of 2011 about BPJS considered incompatible with the Islamic principles. Thus, the method used is qualitative research with descriptive approach. Social security in Islam consists of two kinds: First, Traditional Social Security, namely responsibility of the nation to guarantee the basic needs of its people through philanthropy instruments such as zakat, infaq, shadaqah, waqf and tax. The last one is social security in the form of social insurance (at-takmin al-ta’awuniy). In this concept, all people are required to pay premiums affordable. Abstrak: Pernyataan MUI dalam “Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia V Tentang Masalah Strategis Kebangsaan (Masail Asasiyah Wathaniyah)”tahun 2015 di Pesantren at-Tauhidiyah pada 7-10 Juni. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep at-takmin at-ta’awuniy (asuransi) dalam fqh keuangan syariah dan mengkaji lebih dalam hasil fatwa MUI tersebut di atas tentang Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip syari`ah. Dengan melihat permasalahan penelitian, maka metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Ada dua jenis jaminan sosial dalam studi Islam : Pertama. Jaminan sosial tradisional, yaitu tanggung jawab negara untuk menjamin kebutuhan dasar rakyatnya melalui Instrumen-instrumen flantropi seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan bahkan termasuk pajak. Kedua, Jaminan sosial yang berbentuk asuransi sosial (at-takmin al-ta’awuniy). Konsep jaminan sosial ini seluruh rakyat diwajibkan untuk membayar premi secara terjangkau.Kata Kunci : asuransi, JKN, BPJS, halal, haram.

Etos Kerja Alumni Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin Muharramah, Nauriatul
At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari

Etos kerja alumni Jurusan Ekonomi Islam dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut: yaitu evisien, rajin/ teratur, disiplin/ tepat waktu, hemat, jujur dan teliti, rasional dalam mengambil keputusan, bersedia menerima perubahan, gesit dalam memanfaatkan waktu, enerjik, ketulusan dan percaya diri, mampu bekerjasama, dan mempunyai visi jauh kedepan. Selain 13 sifat dan indikator ini penulis juga menemukan fakta dari penyajian data tersebut bahwa sifat dan indikator memiliki jiwa kepemimpinan sangat mempengaruhi terhadap etos kerja AB dan AG. Dari penyajian data dan analisis yaitu diantara enam orang respoden diketahui lima orang memiliki etos kerja tinggi, dan satu orang etos kerjanya sedang. Etos kerja seseorang dikatakan rendah apabila memiliki sifat <6, >6-8 etos kerjanya sedang, dan 9-13 etos kerjanya tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja adalah faktor mekanis, faktor kimiawi, faktor fisis, faktor biologis, faktor fisiologis, faktor mental psikologis, dan faktor ekonomi dan kultural. Selain itu, penulis menemukan faktor agama juga banyak mempengaruhi semangat bekerja alumni Jurusan Ekonomi Islam.

PENETAPAN METODE ANUITAS DALAM PENGAKUAN KEUNTUNGAN MURABAHAH (Analisis Prinsip Syariah dan Asas Keadilan dalam Berkontrak pada Bank Kalsel Syariah) Eflian, Ridho
At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari

Abstract: This study aims to identify and analyze the implementation of the recognition of profts / margins in annuities on Murabahah contract in Bank Kalsel Syariah including the analysis of Islamic principles and compliance aspects of the justice principles as well as the extent of Islamic principles and the justice principles can be implemented by Bank Kalsel Syariah. Based on the method used, the writer concludes that Bank Kalsel Syariah will apply the PAPSI 2013 guidelines so that they will apply annuity method in recognizing its murabahah income. The implementation of the annuity method in recognizing murabahah income in Bank Kalsel Syariah potentially alter the substance of the original murabahah which is a sale and purchase agreement to a lending and borrowing money deal, then the contract can be a transaction that contrary to Islamic principles because there is the element of usury in it.Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pengakuan keuntungan/marjin secara anuitas pada akad Murabahah di Bank Kalsel Syariah termasuk analisis terhadap prinsip syariah dan pemenuhan aspek asas keadilan serta sejauhmana prinsip syariah dan asas keadilan tersebut dapat diterapkan oleh Bank Kalsel Syariah. Berdasarkan metode yang digunakan dihasilkan kesimpulan, bahwa Bank Kalsel Syariah akan menerapkan pedoman PAPSI 2013 sehingga akan menerapkan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan murabahahnya. Penerapan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan murabahah di Bank Kalsel Syariah berpotensi mengubah substansi murabahah yang semula adalah akad jual beli menjadi transaksi pinjam meminjam uang, maka akad tersebut dapat menjadi transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah dikarenakan didalamnya ada unsur bunga yang identik dengan riba.

SUNGAI MARTAPURA PIERE TENDEAN TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT LOKAL DAN PEDAGANG TRADISIONAL DI SEKITARNYA Marliani, Gusti; Asyahri, Yusuf
At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari

Sektor pariwisata merupakan salah satu program yang dibangun oleh pemerintah daerah dengan mempromosikan daerahnya yang ditunjukkan dari salah satu pembangunan wisata pinggiran Sungai Martapura pembangunan siring Piere Tendean, pembangunan menara pandang, pengadaan pasar terapung, pengadaan transportasi sungai dan pembangunan patung bekantan sebagai maskot Kalimantan Selatan. Tujuan dari pembangunan tersebut adalah peningkatan perekonomian masyarakat berpendapatan rendah baik masyarakat lokal maupun pedagang tradisional di sekitar pembangunan wisata tersebut, sehingga penelitian ini bertujuan ingin mengetahui dampak sebelum dan sesudah adanya pembangunan wisata tersebut bagi pendapatan masyarakat local dan pedagang tradisional. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan di analisis secara deskriptif. Data yang digunakan merupakan data primer yang diambil dari observasi, dokumentasi, metode Angket (kuesioner). Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling. Teknik analisa data menggunakan Uji t Sampel Berpasangan (Paired Sampel t Test). Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapatan masyarakat local dan pedagang tradisional sebelum dan sesudah adanya pembangunan wisata Piere Tendean. Dari hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat lokal dan pedagang tradisional setelah pembangunan wisata pinggiran Sungai Martapura Piere Tendean.

Pembangunan Ekonomi di Masa Pemerintahan Dinasti Fatimiyyah Anshary, Ahmad Hafiz
At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari

Abstract: The Fatimid is one of the big dynasty that has successful in economic development. In its heyday, this dynasty was very rich and all people life in prosperous. The state's revenues derived from two sources: the community and government business. Revenues from the community, i.e: tax, al-iqtha’, al-jizya, zakat, excise, al-ahbas, al-mawarits al-hasyriyyah, al-amwal al-mashadirah, and the government's business include: hotel’s and shop’s rentals income, trades, industry, and other economy sectors owned by the government. This dynasty build many of economic sectors include: agriculture and plantations such as wheat, sugarcane, and fruits with a good irrigation system; crafts, such as the manufacture of ships, weapons, woven, and household appliances; and trade, both at domestic and abroad. The economic development success is one of the factor this dynasty was able to maintain its power more than 250 years (297-567 H / 909-1171 AD).Abstrak: Fatimiyah adalah salah satu dinasti besar yang sukses membangun perekonomiannya. Pada masa jayanya, dinasti ini sangat kaya dan rakyat hidup sejahtera. Pendapatan negara diperoleh dari dua sumber: Masyarakat dan usaha pemerintah. Pendapatan dari masyarakat antara lain: al-kharaj, al-iqtha’, al-jizyah, zakat, al-mukus, al-ahbas, al-mawarits al-hasyriyyah, al-amwal al-mashadirah, dan usaha pemerintah di antaranya: hasil persewaan hotel-hotel dan toko-toko, perdagangan, industri, dan sektor-sektor perekonomian milik pemerintah. Sektor-sektor ekonomi yang dibangun meliputi: Pertanian dan perkebunan seperti gandum, tebu, dan buah-buahan dengan sistem irigasi yang baik; kerajinan, seperti pembuatan kapal laut, senjata, tenunan, dan alat-alat rumah tangga; dan sektor perdagangan, baik perdagangan di dalam maupun di luar negeri. Keberhasilan di bidang ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab dinasti ini mampu berkuasa lebih dari 250 tahun (297-567 H/909-1171 M).

DIFFERENCE OF USING ‘URF ON GOLD JEWELLERY OF ZAKAH : A STUDY IN SELANGOR AND MALACCA Md Ariffin, Nor Mohd Faisal bin
At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari

Urf is an additional source for Masadir al-Tasyrik (Syarak main source) and a method used by fuqaha to determine law of matters that undisclosed by nas for qat’i or been confrmed yet. It involves variety of aspects especially in Islam. This purpose of writing is to elaborate on zakat that have connection on gold that used to be clothes or jewellery by woman. The discussion is based on many Ulama’s opinions on real law of using gold as jewellery from zakat’s view. Focus and emphasis will be given to conduct a research on urf’s fxed rate for Malacca and Selangor at current time being. What is the most attention is the zakat on jewellery is different from other type of gold because one have their own ‘illah.Analysis shows that majority Ulama’ including al-Syaf’i which followed by majority Malaysian had decided a law that it is not compulsory to pay zakat on jewellery that wear by woman to celebrate their rights as written in al-Hadith. But,permissibility given by Ulama’ is strict on particular rate that been decided by Urf followed he rate made by current Ulama. Research also proved that there are many difference in rate of Urf based on state practise especially in Selangor and Malacca that need to be pay attention by specifc person in order to avoid curiosity in community. This issue appears to be discussed further across the diversity of fqh created and triggered by Ulama as a reference of law by ummah, towards arising current problems and never ended. Method used by MAIS and PZM act as indicator to the rate of using current gold and will be given priority as outcomes for this research to answer the questions about difference between both state.Keywords : ‘urf, zakah, gold jewellery,

Hukum Mewakafkan Polis Asuransi Mubarok, Jaih; Hasanuddin, Hasanuddin
At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari

Abstract: The endowment policy conducted by three domains: 1)insurance knowledge domain; 2) endowment theory domain; and 3) will theory domain. These three domains of this is expected to helpfnd a solution for the ideas and endowment policy movement in Indonesia in terms of sharia. The study of three domains conducted in order to seek the clarity of legal insurance policy endowment in terms of sharia which showed at least two topics, frst, there is a special element in the insurance, namely welfare. Second, the object of endowment must already be affrmed of wakif during the donated / written endowment; and Musha bih (the object ofthe will) must already belong to Mushi (which intestate) at the time the will is affrmed/written orwhen the nafdaz will (effective), that is when Mushiis died.Abstrak: Kajian wakaf polis dilakukan dengan tiga domain: 1) domain ilmu perasuransian; 2) domain teori wakaf; dan 3) domain teori wasiat. Tiga domain kajian ini diharapkan dapat membantu mencari solusi atas ide dan gerakan wakaf polis di Indonesia dari segi syariah. Tiga domain kajian yang dilakukan dalam rangka mencari kejalasan hukum wakaf polis asuransi dari segi syariah memperlihatkan setidaknya dua topik, yaitu Pertama, dalam asuransi terdapat unsur khusus, yaitu kemashlahatan. Kedua, obyek wakaf harus sudah menjadi milik wakif pada saat akad wakaf diikrarkan/ditulis; dan musha bih (obyek wasiat) harus sudah menjadi milik Mushi (yang berwasiat) pada saat akad wasiat diikrarkan/ditulis atau pada saat wasiat nafdaz (efektif), yaitu Mushi meninggal dunia.Kata Kunci: Waqaf, asuransi, wasiat, polis, syariah.

ASURANSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM Purnamasari, Shofia
At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari

Abstract: Takaful and its development in the Islamic world become urgent as in Indonesia which is the majority of Muslim population. In Islamic teachings also contained the substance of the insurance regulation. Insurance which is appropriate to Islamic law was able to avoid the insurance operational principle of gharar, maysir, and usury. Due to that basis, then thought out and formulated appropriate insurance forms of Islamic law. In principle, Islamic economic studies has always put forward the principles of fairness, help each other, avoid injustice, the prohibition of usury (interest), the principle of proft and loss sharing as well as the removalof gharar element. Gharar element in conventional insurance lies in the uncertainty about the rights of policy holders, and the resources that they use to cover claims. Maysir element lies in the possibility of the benefciary at the expense of others. While usury elements lies in revenue from money.Abstrak: Asuransi syariah dan perkembangannya di dalam dunia islam menjadi hal urgen. Begitupun di Indonesia yang notabene penduduknya mayoritas beragama Islam. Di dalam ajaran Islam juga termuat substansi mengenai peraturan perasuransian. Asuransi yang sesuai hukum islam ternyata mampu menghindarkan prinsip operasional asuransi dari unsur gharar, maysir, dan riba. Atas landasan itulah, kemudian dipikirkan dan dirumuskan bentuk asuransi yang sesuai syariat Islam. Secara prinsipil kajian ekonomi islam selalu mengedepankan asas keadilan, tolong – menolong, menghindari kezaliman, pengharaman riba (bunga), berprinsip proft and loss sharring serta penghilangan unsur gharar. Unsur Gharar dalam asuransi konvensional terletak pada ketidakpastian tentang hak pemegang polis dan sumber dana yang di pakai untuk menutup klaim. Unsur maysir terletak pada kemungkinan adanya pihak yang diuntungkan di atas kerugian orang lain. Sedangkan unsur riba terdapa pada perolehan pendapatan dari membungakan uang.Keywords: deposit, gharar, riba, konvensional.

ASURANSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM Purnamasari, Shofia
At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 7, No 1 (2016)
Publisher : Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/at-taradhi.v7i1.1977

Abstract: Takaful and its development in the Islamic world become urgent as in Indonesia which is the majority of Muslim population. In Islamic teachings also contained the substance of the insurance regulation. Insurance which is appropriate to Islamic law was able to avoid the insurance operational principle of gharar, maysir, and usury. Due to that basis, then thought out and formulated appropriate insurance forms of Islamic law. In principle, Islamic economic studies has always put forward the principles of fairness, help each other, avoid injustice, the prohibition of usury (interest), the principle of proft and loss sharing as well as the removalof gharar element. Gharar element in conventional insurance lies in the uncertainty about the rights of policy holders, and the resources that they use to cover claims. Maysir element lies in the possibility of the benefciary at the expense of others. While usury elements lies in revenue from money.Abstrak: Asuransi syariah dan perkembangannya di dalam dunia islam menjadi hal urgen. Begitupun di Indonesia yang notabene penduduknya mayoritas beragama Islam. Di dalam ajaran Islam juga termuat substansi mengenai peraturan perasuransian. Asuransi yang sesuai hukum islam ternyata mampu menghindarkan prinsip operasional asuransi dari unsur gharar, maysir, dan riba. Atas landasan itulah, kemudian dipikirkan dan dirumuskan bentuk asuransi yang sesuai syariat Islam. Secara prinsipil kajian ekonomi islam selalu mengedepankan asas keadilan, tolong ? menolong, menghindari kezaliman, pengharaman riba (bunga), berprinsip proft and loss sharring serta penghilangan unsur gharar. Unsur Gharar dalam asuransi konvensional terletak pada ketidakpastian tentang hak pemegang polis dan sumber dana yang di pakai untuk menutup klaim. Unsur maysir terletak pada kemungkinan adanya pihak yang diuntungkan di atas kerugian orang lain. Sedangkan unsur riba terdapa pada perolehan pendapatan dari membungakan uang.Keywords: deposit, gharar, riba, konvensional.

Page 1 of 3 | Total Record : 27

1 2 3

Filter by Year

2016 2016

Filter By Issues

All Issue Vol 14 No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 16, No 2 (2015): JURNAL STUDI EKONOMI Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015): Ilmu Ekonomi Vol 6, No 1 (2015): Ilmu Ekonomi Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013): JURNAL STUDI EKONOMI Vol 4, No 2 (2013): JURNAL STUDI EKONOMI Vol 4, No 1 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012): JURNAL STUDI EKONOMI Vol 3, No 1 (2012): JURNAL STUDI EKONOMI More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhammad Rifqi Hidayat

Contact Email
rifqifebi@uin-antasari.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
yuliahafizah@uin-antasari.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhammad Rifqi Hidayat

Contact Email rifqifebi@uin-antasari.ac.id

Phone -

Journal Mail Official yuliahafizah@uin-antasari.ac.id

Editorial Address -

Location Kota banjarbaru, Kalimantan selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhammad Rifqi Hidayat

Contact Email
rifqifebi@uin-antasari.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
yuliahafizah@uin-antasari.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota banjarbaru,

Kalimantan selatan

INDONESIA