Articles
17 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 2 (2017)"
:
17 Documents
clear
<![CDATA[IMPLEMENTATION OF ECONOMIC DEMOCRACY PRINCIPLE IN ISLAMIC BANKING POLICIES THROUGH FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA) IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hidayat, Yusup]]>;
<![CDATA[Fuad, Fokky]]>;
<![CDATA[Nurhidayati, Maslihati]]>
<![CDATA[ At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 8, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (276.888 KB)
|
DOI: 10.18592/at-taradhi.v8i2.1996
<![CDATA[Abstract: The enactment of Law No. 21 Year 2011 on the Financial Services Authority (FSA) made the regulation and supervision of financial institutions both banks and nonbank be integrated, including the regulation and supervision of sharia financial institutions in which there is sharia Islamic Banking. One of the principles of Islamic banking, as stated in Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking is the Principle of Economic Democracy. In the implementation of the principle of economic democracy that the FSA has a significant role in pushing the Islamic banking institution to utilize its resources to promote the local economy, especially groups of people whose economic access is still minimal. In 2014, the FSA issued Regulation No. 19 in relation to inclusive finance. In these regulations, the FSA encourages banking institutions to provide banking services to people who have been marginalized through the branchless bank program. This POJK applies to both conventional banking and Islamic banking. Some conventional banks have been undertaking this program with a wide range of dynamics. Some Islamic banks have been also undertaking it, while others are still at the preparation stage. This paper will analyze the regulations issued by the FSA in order to encourage Islamic banking institutions in actualizing the principle of economic democracy, especially in relation to inclusive finance program. The research method used in this article is normative juridical with the support of primary source through the FSA.Abstrak: Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadikan pengaturan dan pengawasan Lembaga Keuangan baik Bank maupun Nonbank menjadi terintegrasi, termasuk pengaturan dan pengawasan Lembaga keuangan syariah yang di dalamnya terdapat Perbankan Syariah. Salah satu asas Perbankan syariah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah Asas Demokrasi Ekonomi. Dalam implementasi asas demokrasi ekonomi tersebut OJK memiliki peran signifikan dalam mendorong lembaga perbankan syariah untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki untuk memajukan ekonomi masyarakat terutama kelompok masyarakat yang secara akses ekonomi masih minim. Pada tahun 2014 OJK mengeluarkan Peraturan OJK No 19 terkait dengan keuangan Inkusif. Dalam peraturan tersebut OJK mendorong lembaga perbankan untuk memberikan layanan jasa perbankan kepada masyarakat yang selama ini termarginalkan melalui program Laku Pandai. POJK ini berlaku baik untuk perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Beberapa bank konvensional sudah meakukan program ini dengan berbagai macam dinamikanya. Sementara itu bank syariah juga sebagian ada yang sudah menjalankan sementara yang lain masih pada tahap persiapan. Tulisan ini akan menganalisis peraturan-peraturan yang dikeluarkan OJK dalam mendorong lembaga perbankan syariah dalam mewujudkan asas demokrasi ekonomi terutama terkait dengan program keuangan inklusif. Metode penelitian pada penelitian adalah yuridis normatif dengan dukungan data-data primer melalui pihak OJK.Keywords: Banking service, economic, financial, democracy.]]>
<![CDATA[IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS TERHADAP PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR INDIVIDUAL (IDI) HISTORIS PADA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ]]>
<![CDATA[Mahdiya, Ilma]]>;
<![CDATA[Faridah, Rohana]]>
<![CDATA[ At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 8, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (535.69 KB)
|
DOI: 10.18592/at-taradhi.v8i2.2527
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya pelayanan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada masyarakat khususnya nasabah debitur perbankan, yaitu Pelayanan Permintaan Informasi Debitur Individual (IDI) Historis. Sebagai lembaga negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya nasabah debitur, tentunya pegawai Bank Indonesia harus memberikan pelayanan yang terbaik atau prima kepada penerima pelayanan tersebut. Selama ini Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan belum memiliki standar pelayanan, untuk itu petugasnya harus mampu memperhatikan harapan yang dianggap penting bagi masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kualitas pelayanan permintaan Informasi Debitur Individual (IDI) Historis Pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan metode Importance Performance Analysis?. Penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini berlokasi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan yang beralamat di Jalan Lambung Mangkurat No.15, Kota Banjarmasin. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan kuesioner. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis diketahui kualitas pelayanan permintaan Informasi Debitur Individual (IDI) Historis Pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan belum memenuhi kriteria pelayanan prima atau terbaik karena secara keseluruhan terdapat kesenjangan antara nilai rata-rata tingkat kinerja/performance dengan nilai rata-rata tingkat kepentingan/importance. Dengan menggunakan diagram Cartesius terlihat faktor-faktor yang penting atau yang menjadi prioritas untuk menghilangkan kesenjangan sehingga meningkatkan kualitas pelayanan. Faktor-faktor pelayanan yang perlu diprioritaskan untuk diperbaiki adalah Item 21 (Pelayanan yang cepat) dan Item 51 (Peralatan penunjang kemudahan dan kenyamanan yang memadai).]]>
<![CDATA[ANALISIS TINGKAT PELAYANAN RUANG RAWAT INAP RSUD DR. ABDUL RIVAI TANJUNG REDEB ]]>
<![CDATA[Rahmatullah, Rahmatullah]]>
<![CDATA[ At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 8, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (734.443 KB)
|
DOI: 10.18592/at-taradhi.v8i2.2531
<![CDATA[Penelitian dengan judul Analisis Tingkat Pelayanan pada Ruang Rawat Inap RSUD dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui tingkat kepuasan dan harapan pasien rawat inap RSUD dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb terhadap kinerja pelayanan dilihat dari dimensi kualitas jasa yang terdiri dari dimensi reliability, responsiveness, assurance, emphaty, dan tangible.Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 87 kuesioner yang dirancang disesuaikan dengan SERVQUAL menggunakan skala Likert dari responden yang diambil menggunakan metode random sampling. Sedangkan sebagai alat uji hipotesis digunakan Uji Kesesuaian (Goodness of Fit), Uji t-Test, Uji Chi Square dan dianalisis dengan Importance – Performance AnalysisData yang diperoleh menghasilkan nilai validitas antara 0,435 samai 0,720 dengan cronbach alpha sebesar 0,86. Dari beberapa uji hipotesis, diperoleh hasil bahwa χ2hitung (48,25) > χ2tabel (36,74), thitung > ttabel sehingga Ho diterima dan dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan (gap) antara kinerja dengan kepuasan pelanggan.Berdasarkan pada analisa diagram kartesius, dari 10 atribut yang dinilai maka dengan mengambil rata-rata kinerja sebesar 3,583 sebagai sumbu-x dan rata-rata kepentingan sebesar 4,252 sebagai sumbu-y maka jumlah atribut yang berada pada kuadran A sebanyak 2 atribut, kuadran B sebanyak 2 atribut, kuadran C sebanyak 4 atribut dan kuadran D sebanyak 2 atribut]]>
<![CDATA[CONSTRUCT INDUSTRIALIZATION STRATEGIC MODEL IN ISLAMIC PERSPECTIVE ]]>
<![CDATA[Fauzan, Rahman]]>
<![CDATA[ At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 8, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1616.106 KB)
|
DOI: 10.18592/at-taradhi.v8i1.1975
<![CDATA[Abstract: Nowaday, there are two strategic perspective in the industialization, that are import subtitution strategic with structural perpective (Sosialism) and eksport promotion strategic with liberal perspective (Capitalism). Eventhough both of them have long been used by many countries, including Indonesia, but they have not been able to make them as the developed countries which have independence of industry and strong economic growth. This research aimed to get industrialization strategy with different perspectives, that is industrialization strategy model in Islamic perspective to create independently and strong economic growth. There are two stages in this research; the first stage is literature study to formulate the main concepts of the industrialization strategy in Islamic perspective. The second stage is to create a model of industrialization strategy ini Islamic perspective based on the formulation from the first stage. From this research showed that there are three goal of Islamic industrialization strategy they are independence, fulfillment of basic needs and defense. This research also can modeled two systems of industrialization strategy in Islamic perspective there are; the model of Industrial Funding Systems, and the model of Interaction between Resources, Industrial Type and Basic Necessities. Both models can describe the Islamic perspective of industrialization strategy in relation to independence, fulfillment of basic needs, and defense of a nation. Keywords: Construct, Model, Industrialization Strategy, Islamic Perspective, Independence, fulfillment of basic needs, defense.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM KONTRAK SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI KEPEMILIKAN RUMAH DENGAN TANAH BERSERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN DI PT. SUCI GRIYA PERSADA ]]>
<![CDATA[Adhawiyah, Rabiatul]]>;
<![CDATA[Komarudin, Parman]]>;
<![CDATA[Hidayat, Muhammad Rifqi]]>
<![CDATA[ At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 8, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (642.836 KB)
|
DOI: 10.18592/at-taradhi.v8i2.2526
<![CDATA[Riset ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa praktik transaksi jual-beli rumah dengan tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di PT. Suci Griya Perdana melalui perspektif hukum kontrak syariah. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Data diolah dengan menggunakan teknik triangulasi berdasarkan wawancara kepada pihak perusahaan dan pembeli, observasi langsung ke kantor perusahaan dan tanah yang menjadi objek jual-beli, serta dokumen berupa akta jual beli tanah tersebut. Data yang telah diolah kemudian dianalisa menggunakan perspektif hukum kontrak syariah, khususnya melalui teori jual-beli dan teori kepemilikan dalam hukum Islam sebagai dasar qiyas terhadap praktek penjualan rumah dengan tanah berstatus HGB ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa transaksi seperti ini tidak diperkenankan jika mekanismenya dilakukan sepenuhnya dengan akad jual beli. Terkecuali developer menjualnya secara terpisah, yaitu rumah dengan akad jual beli dan tanah dengan akad sewa, maka transaksi tersebut dapat dibenarkan.]]>
<![CDATA[REVITALISASI GALERI INVESTASI DAN OPTIMALISASI KSPM SEBAGAI DAYA DUKUNG PENYEDIAAN SDM YANG HANDAL DI BIDANG PASAR MODAL SYARIAH ]]>
<![CDATA[Adhitya, Fajar]]>
<![CDATA[ At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 8, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (369.598 KB)
|
DOI: 10.18592/at-taradhi.v8i2.1528
<![CDATA[Indonesia dengan penduduk terpadat ke 5 di dunia yang mayoritas beragama Islam menjadikan pasar tersendiri untuk produk investasi saham syariah. Peningkatan perkembangan pasar modal syariah tidak sejalan dengan jumlah ahli syariah pasar modal. Untuk itu diperlukan solusi pengembangan sumber daya manusia disertai infrastruktur yang memadai.Untuk mengatasi keterbatasan tersebut diperlukan langkah-langkah strategis seperti: Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) Melaksanakan penyusunan kurikulum Pembelajaran Pasar Modal Syariah, Galeri Investasi memfasilitasi pelaksanaan Event dan Lomba Cerdas Cermat,Galeri Investasi dan KSPM Bersama-sama memfasilitasi Pembukaan Akun Saham secara kontinyu , KSMP Goes To Madrasah Aliyah, Diskusi rutin bedah buku/ Jurnal tentang pasar modal Syariah, Pelatihan melalui Sekolah Pasar Modal Syariah, Pelaksanaan latihan ujian sertifikasi bekerjasama dengan lembaga pelatihan sertifikasi Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). ]]>
<![CDATA[REVITALISASI GALERI INVESTASI DAN OPTIMALISASI KSPM SEBAGAI DAYA DUKUNG PENYEDIAAN SDM YANG HANDAL DI BIDANG PASAR MODAL SYARIAH ]]>
<![CDATA[Adhitya, Fajar]]>
<![CDATA[ At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 8, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18592/at-taradhi.v8i2.1528
<![CDATA[Indonesia dengan penduduk terpadat ke 5 di dunia yang mayoritas beragama Islam menjadikan pasar tersendiri untuk produk investasi saham syariah. Peningkatan perkembangan pasar modal syariah tidak sejalan dengan jumlah ahli syariah pasar modal. Untuk itu diperlukan solusi pengembangan sumber daya manusia disertai infrastruktur yang memadai.Untuk mengatasi keterbatasan tersebut diperlukan langkah-langkah strategis seperti: Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) Melaksanakan penyusunan kurikulum Pembelajaran Pasar Modal Syariah, Galeri Investasi memfasilitasi pelaksanaan Event dan Lomba Cerdas Cermat,Galeri Investasi dan KSPM Bersama-sama memfasilitasi Pembukaan Akun Saham secara kontinyu , KSMP Goes To Madrasah Aliyah, Diskusi rutin bedah buku/ Jurnal tentang pasar modal Syariah, Pelatihan melalui Sekolah Pasar Modal Syariah, Pelaksanaan latihan ujian sertifikasi bekerjasama dengan lembaga pelatihan sertifikasi Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). ]]>
<![CDATA[IMPLEMENTATION OF ECONOMIC DEMOCRACY PRINCIPLE IN ISLAMIC BANKING POLICIES THROUGH FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (FSA) IN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hidayat, Yusup]]>;
<![CDATA[Fuad, Fokky]]>;
<![CDATA[Nurhidayati, Maslihati]]>
<![CDATA[ At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 8, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18592/at-taradhi.v8i2.1996
<![CDATA[Abstract: The enactment of Law No. 21 Year 2011 on the Financial Services Authority (FSA) made the regulation and supervision of financial institutions both banks and nonbank be integrated, including the regulation and supervision of sharia financial institutions in which there is sharia Islamic Banking. One of the principles of Islamic banking, as stated in Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking is the Principle of Economic Democracy. In the implementation of the principle of economic democracy that the FSA has a significant role in pushing the Islamic banking institution to utilize its resources to promote the local economy, especially groups of people whose economic access is still minimal. In 2014, the FSA issued Regulation No. 19 in relation to inclusive finance. In these regulations, the FSA encourages banking institutions to provide banking services to people who have been marginalized through the branchless bank program. This POJK applies to both conventional banking and Islamic banking. Some conventional banks have been undertaking this program with a wide range of dynamics. Some Islamic banks have been also undertaking it, while others are still at the preparation stage. This paper will analyze the regulations issued by the FSA in order to encourage Islamic banking institutions in actualizing the principle of economic democracy, especially in relation to inclusive finance program. The research method used in this article is normative juridical with the support of primary source through the FSA.Abstrak: Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadikan pengaturan dan pengawasan Lembaga Keuangan baik Bank maupun Nonbank menjadi terintegrasi, termasuk pengaturan dan pengawasan Lembaga keuangan syariah yang di dalamnya terdapat Perbankan Syariah. Salah satu asas Perbankan syariah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah Asas Demokrasi Ekonomi. Dalam implementasi asas demokrasi ekonomi tersebut OJK memiliki peran signifikan dalam mendorong lembaga perbankan syariah untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki untuk memajukan ekonomi masyarakat terutama kelompok masyarakat yang secara akses ekonomi masih minim. Pada tahun 2014 OJK mengeluarkan Peraturan OJK No 19 terkait dengan keuangan Inkusif. Dalam peraturan tersebut OJK mendorong lembaga perbankan untuk memberikan layanan jasa perbankan kepada masyarakat yang selama ini termarginalkan melalui program Laku Pandai. POJK ini berlaku baik untuk perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Beberapa bank konvensional sudah meakukan program ini dengan berbagai macam dinamikanya. Sementara itu bank syariah juga sebagian ada yang sudah menjalankan sementara yang lain masih pada tahap persiapan. Tulisan ini akan menganalisis peraturan-peraturan yang dikeluarkan OJK dalam mendorong lembaga perbankan syariah dalam mewujudkan asas demokrasi ekonomi terutama terkait dengan program keuangan inklusif. Metode penelitian pada penelitian adalah yuridis normatif dengan dukungan data-data primer melalui pihak OJK.Keywords: Banking service, economic, financial, democracy.]]>
<![CDATA[IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS TERHADAP PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR INDIVIDUAL (IDI) HISTORIS PADA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ]]>
<![CDATA[Mahdiya, Ilma]]>;
<![CDATA[Faridah, Rohana]]>
<![CDATA[ At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 8, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18592/at-taradhi.v8i2.2527
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya pelayanan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada masyarakat khususnya nasabah debitur perbankan, yaitu Pelayanan Permintaan Informasi Debitur Individual (IDI) Historis. Sebagai lembaga negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya nasabah debitur, tentunya pegawai Bank Indonesia harus memberikan pelayanan yang terbaik atau prima kepada penerima pelayanan tersebut. Selama ini Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan belum memiliki standar pelayanan, untuk itu petugasnya harus mampu memperhatikan harapan yang dianggap penting bagi masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kualitas pelayanan permintaan Informasi Debitur Individual (IDI) Historis Pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan metode Importance Performance Analysis?. Penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini berlokasi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan yang beralamat di Jalan Lambung Mangkurat No.15, Kota Banjarmasin. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan kuesioner. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis diketahui kualitas pelayanan permintaan Informasi Debitur Individual (IDI) Historis Pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan belum memenuhi kriteria pelayanan prima atau terbaik karena secara keseluruhan terdapat kesenjangan antara nilai rata-rata tingkat kinerja/performance dengan nilai rata-rata tingkat kepentingan/importance. Dengan menggunakan diagram Cartesius terlihat faktor-faktor yang penting atau yang menjadi prioritas untuk menghilangkan kesenjangan sehingga meningkatkan kualitas pelayanan. Faktor-faktor pelayanan yang perlu diprioritaskan untuk diperbaiki adalah Item 21 (Pelayanan yang cepat) dan Item 51 (Peralatan penunjang kemudahan dan kenyamanan yang memadai).]]>
<![CDATA[ANALISIS TINGKAT PELAYANAN RUANG RAWAT INAP RSUD DR. ABDUL RIVAI TANJUNG REDEB ]]>
<![CDATA[Rahmatullah, Rahmatullah]]>
<![CDATA[ At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 8, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18592/at-taradhi.v8i2.2531
<![CDATA[Penelitian dengan judul Analisis Tingkat Pelayanan pada Ruang Rawat Inap RSUD dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui tingkat kepuasan dan harapan pasien rawat inap RSUD dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb terhadap kinerja pelayanan dilihat dari dimensi kualitas jasa yang terdiri dari dimensi reliability, responsiveness, assurance, emphaty, dan tangible.Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 87 kuesioner yang dirancang disesuaikan dengan SERVQUAL menggunakan skala Likert dari responden yang diambil menggunakan metode random sampling. Sedangkan sebagai alat uji hipotesis digunakan Uji Kesesuaian (Goodness of Fit), Uji t-Test, Uji Chi Square dan dianalisis dengan Importance ? Performance AnalysisData yang diperoleh menghasilkan nilai validitas antara 0,435 samai 0,720 dengan cronbach alpha sebesar 0,86. Dari beberapa uji hipotesis, diperoleh hasil bahwa ?2hitung (48,25) > ?2tabel (36,74), thitung > ttabel sehingga Ho diterima dan dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan (gap) antara kinerja dengan kepuasan pelanggan.Berdasarkan pada analisa diagram kartesius, dari 10 atribut yang dinilai maka dengan mengambil rata-rata kinerja sebesar 3,583 sebagai sumbu-x dan rata-rata kepentingan sebesar 4,252 sebagai sumbu-y maka jumlah atribut yang berada pada kuadran A sebanyak 2 atribut, kuadran B sebanyak 2 atribut, kuadran C sebanyak 4 atribut dan kuadran D sebanyak 2 atribut]]>
