Articles
45 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 2 (2013)"
:
45 Documents
clear
<![CDATA[PERDAGANGAN ANAK(Trafficking) DAN PERLINDUNGAN ANAK ]]>
<![CDATA[la madi]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Semakin berkembangnya zaman maka semakin banyak pula tindak pidana yang terjadi. Salah satu contoh tindak pidana yang akhir-akhir ini terjadi yaitu perdagangan anak. Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan anak, diantaranya yaitu Faktor Ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor Pendidikan. Kata Kunci : Perdagangan Anak, Perlindungan Anak]]>
<![CDATA[SUATU TINJAUAN PELAKSANAAN PERKAWINAN DIBAWAH USIA MINIMUM DI KECAMATAN SAMARINDA ULU ]]>
<![CDATA[Helviana Helviana]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (75.264 KB)
<![CDATA[ abstract Seeing the development of today's society, it turns out many experienced marital problems, this can be understandable, given the marriage here is an act committed by a man, while the man himself is a creature that is dynamic, with the condition that always changes according to the level of development. As one of the problems that often arise in the conduct of a marriage is about determining the age limit for marriage could hold, Determination of the age limit to hold the marriage is important, because marriage as a covenant between a man's engagement with a woman as husband and wife.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UNDANG – UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ]]>
<![CDATA[novy septia dewi]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (35.403 KB)
<![CDATA[ABSTRACT With the issuance of Law No.23 of 2002 on Child Protection Child Protection is mentioned understanding of all activities to ensure and protect children and their rights in order to live , grow, develop and participate optimally in accordance with the dignity of humanity , and got protection from violence and discrimination . The use of the term sexual harassment in the title has a broad meaning that sexual harassment has a broad meaning , namely of activities that are assumed to lead to sexual harassment , such as touching or groping body parts that are sensitive or vital . And the authors provide restrictions on the problem of sexual intercourse that occurred against minors committed by an adult . Fit the real conditions that exist that the implementation of the legal protection of children has been conducted by law enforcement authorities to request the testimony of the victim who was accompanied by parents and agencies engaged in the field of women and children Based on the results of the study authors in Samarinda Police and Child Protection Agency ( LPA ) Samarinda child protection is based on the data and information it can be concluded that the authors expected that law enforcement authorities , lembag - related institutions , families and communities can continue to work together to provide care and legal protection to victims of sexual abuse as a support to avoid the trauma of harassment in the future so that this nation has a better generation Keywords: child protection, sexual harassment]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DENGAN PT PARWITA KARYA TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TERMINAL ANTAR PROVINSI SUNGAI KLEDANG DI SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Endra Ari Wijayanto]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACTIONEndra Aris Wijayanto, Fakultas hukum, University 17 August 1945, Samarinda Kalimantan East. Execution Of Cooperation Agreement Between Government Of Town of Samarinda With PT. Prawita Masterpiece About Development And Management Of Terminal Passenger Of River of Kunjang In Samarinda Defect. [In] guiding by DrawanHasyim, SH, M.Si and of Dr. H. Abdul Rokhim, SH, M.Hum.Target of this research [is] academic study to execution of agreement of development and management of bus terminal of type A [in] Samarinda defect with PT Perwita masterpiece with and oprete build system of[is transfer of ( BOT) require to be [done/conducted] as discourse effort and socialization to wide of society.Result of this research study and solve problem like : A. Form is same work agreement between government of town of Samarinda with [party/ side] of parwita masterpiece about development and management of terminal passenger of A type [in] river of kledangsamarinda defect B. Execution of is same work agreement between pemerintah with PT Parwita masterpiece about development and management of terminal of type A [in] river of kledang Samarinda defect.Pursuant to result of research that side which is one principal, assigning to developer ( kontraktor) to work contract with payment of fee or price. Contract agreement arranged in Section 1604 to 1616 KUHPERDATA and special regulations which made by government like Keppres No.16 year 1994, A.V.1941 and others]]>
<![CDATA[PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN ANTARA UNIVERSITAS MULAWARMAN DENGAN PT. BANK MANDIRI, Tbk ]]>
<![CDATA[Rusliani Rusliani]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (121.344 KB)
<![CDATA[ABSTRAKBerdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tertanggal 18 Juli 2009 tentang Pelayanan Publik. Universitas Mulawarman adalah suatu badan layanan umum yang berada dibawah koordinasi Kementrian Pendidikan Nasional, sedangkan PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk adalah Korporasi yang berada di bawah Bank Central yakni Bank Indonesia. Kedua lembaga ini melakukan kerjasama yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yaitu “Perjanjian kerjasama pelayanan pembayaran biaya pendidikan antara Universitas Mulawarman dengan PT. Bank Mandiri, Tbk . Dalam penyelesaiannya upaya hukum yang ditempuh terkait wanprestasi yang dilakukan pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk ini, berdasarkan informasi dan fakta di lapangan kedua belah pihak menyelesaikan persengketaan ini dengan upaya damai musyawarah untuk mufakat sebagai proses awal perbaikan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama berikutnya. Upaya Damai ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (2),ayat (3) dalam perjanjian kerjasama tersebut.Saran penulis berdasarkan hasil penelitian dan kondisi riil di lapangan maka penulis memberikan masukan bahwa seyogyanya para pihak yang mengikat diri dalam perjanjian kerjasama ini sudah memikirkan hal-hal yang akan terjadi karena isi dari perjanjian kerjasama ini merupakan UU bagi kedua belah pihak.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DI PERUSAHAAN PT. PELAYARAN NIAGA BARU DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TENTANG KETENAGAKERJAAN ]]>
<![CDATA[Helen Sonya]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACTDalam praktek ketenagakerjaan belakangan ini banyak perusahaan yang menggunakan sistem pekerja kontrak melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) karena dianggap lebih efisien dan menguntungkan bagi perusahaan. dan pada dasarnya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) diatur untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut banyak terjadi pelanggaran terhadap penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan lainnya, sehingga merugikan dan menghilangkan hak-hak pekerja/buruh.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja di Perusahaan PT. Pelayaran Niaga Baru terhadap karyawan yang terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), serta sejauhmana proses penyelesaian masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara Perusahaan PT. Pelayaran Niaga Baru terhadap karyawan yang terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).Kata Kunci : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu]]>
<![CDATA[PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN MELALUI INSTRUMEN HUKUM ADMINISTRASI ]]>
<![CDATA[Erwin Indra Putra]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (128 KB)
<![CDATA[ABSTRACTAdvances in science and tehknologi rapidly growing in the West since the 17th century has brought a variety of changes in value (value migration) in manusia.Kondisi civilization thus forcing other countries, especially third world countries to pursue world in the development of science and tehknologi Meanwhile the third world people's lives, is still experiencing a transition from an agrarian society to a life pattern pattern patterned industry masyarakaat life "economical" and very capitalist, in this context that most of the third world countries compete to build the nation with regard nature as a resource or capital construction very profitable so the exploitation of natural resources is done to excess and sometimes forget about the environmental harmony]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG PENERTIBAN ANAK-ANAK JALANAN DAN PENGEMIS DI KOTA SAMARINDA ]]>
<![CDATA[Herlina Dwi Arini]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (93.184 KB)
<![CDATA[ABSTRACT Background contained in this thesis is a rampant problem of street children and beggars in the city of Samarinda, the attention to this issue has a lot of good ideas poured out in the form of discussions and seminars which have been tried to be implemented by local government agencies and organizations or volunteers who are closely related to this issue. Basically the welfare of the child is not the same, depending on the level of welfare of their Parents. We can see in our country are still many children who live in slums, and one must struggle to make a living to support the family needs. Poverty, poor education, dysfunctional families and social environment also affects the life and growth of a child.The problems raised in this paper try is to shape how local government responsibility for street children and beggars in the city of Samarinda in terms of Bylaw No. 16 of 2002 and what are the efforts made by the local government in dealing with street children and beggars in Samarinda city.These problems, the Government began running Regulation 16/2002, but from the implementation of the law faced so many obstacles there are several explanations why the Government can not solve this problem optimally, this is due to the lack of attention to the children so that state they are utilized by the individuals to be empowered as street children and beggars.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN HAK ISTERI DAN ANAK ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL AKIBAT PERCERAIAN ]]>
<![CDATA[Remon Egle]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (127.488 KB)
<![CDATA[ABSTRACTTechnical implementation rather than the rights of the ex- wife of her husband's former salary , salary division when the divorce was due to the will of the male civil servants salary divided as follows Legal consequences of divorce are as follows : At the level ba'in talaq , divorce is talaq which has entered level three where the couple is forbidden to reconcile his ex-wife before marrying another person prior to that person later divorced ; Divorce for li ' s, then the marriage can no longer be done for ever ; Treasure joint wealth is shared between husband and wife while the cost of maintenance and education is the responsibility of the father . More entitled to maintain his children are his mother , for the mother was married to someone else .]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PERJANJIAN FIDUSIA DI KOPERASI TANI NELAYAN ANDALAN KUTAI KARTANEGARA ]]>
<![CDATA[sulaiman .]]>
<![CDATA[ Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (348.223 KB)
<![CDATA[This study aims to determine the Legal Consequences of Fiduciary guarantee is not registered on Cooperative Farmers and Fishermen Mainstay. The formulation of the problem posed is: what if the Legal Consequences fiduciary assurance is not registered with the Registrar of Fiduciary? And how execution Assurances Fiduciary. If the collateral is not registered to the Fiduciary Registration Office? This study included Typology Normative legal research. Research Data collected by focusing the Things contained in the formulation of the problem. Resource persons who are parties to provide opinions, information or information on legal issues source used a Primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study show that the Farmers and Fishermen Mainstay Cooperative lending money to customers with a range of nominal loan Rp.10.000.000,-million to Rp.25.000.000, - Fiduciary million bail. The loan with a nominal value above is not registered to the Fiduciary Registration Office because the lenders can charge. If the registered office to the cash redemption, Fiduciary registration will also be longer. The study recommends the need for warranty registration at the registration office Fiduciary to protect the interests of customers by the Bank as a debtor and its creditors.]]>
