cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
rustan amarullah
Contact Email
rustanamarullah8@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
borneo.jurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara
Published by Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah-Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 18580300     EISSN : 24076767     DOI : https://doi.org/10.24258/jba
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Borneo Administrator is a journal that dedicated to publishing and disseminating the results of research and development in public administration area. The scope of this journal covers experimental and analytical research in public administration areas. The topics include public policy, public management, bureaucracy, public service, civil servant, public service innovation, local autonomy, and related fields.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020" : 9 Documents clear
Pengaruh Kemampuan Menyusun Perencanaan dan Memobilisasi Stakeholder terhadap Pencapaian Target Kinerja Pejabat Publik di Indonesia Putri Wulandari Atur Rejeki; Yuyu Yuningsih
Jurnal Borneo Administrator Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v16i2.651

Abstract

Public officials as leaders who take care of the interests of many people are bound to have managerial abilities such as planning ability and mobilizing stakeholder ability to achieve organizational goals. This research aims to discover the influence of the ability to formulate plans and mobilize stakeholder in achieving performance targets for public officials in Indonesia. This research used a quantitative approach. The population was all public officials in Indonesia. The sample used was all participants of the Leadership Training in Puslatbang PKASN LAN in 2019. Multiple linear analysis was used to analyze the data. The dependent variable was Performance Target Achievement of Public Officials (PTKPP). The independent variable was Ability to Plan (KMP) and Ability to Mobilize Stakeholder (KMS). The results showed that the R2 value was 0.878. It means that 87.8% of the public official performance targets could be explained by planning and mobilizing stakeholder ability. It also showed that both variables had a positive and significant influence on the achievement of public officials’ performance targets. Further research needs to be conducted to measure and modelize various aspects related to the achievement of public officials’ performance targets beside two variables used in this research, such as human resources, budget, and facilities. Keywords: Public Officials, Planning, Mobilizing, Stakeholder, Performance Abstrak Pejabat publik sebagai seorang pemimpin yang mengurusi kepentingan orang banyak dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial, seperti kemampuan menyusun perencanaan dan kemampuan memobilisasi stakeholder dalam rangka pencapaian target kinerjanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kemampuan menyusun perencanaan dan memobilisasi stakeholder terhadap pencapaian target kinerja pejabat publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat publik di Indonesia. Sampel yang digunakan adalah seluruh peserta Pelatihan Kepemimpinan di Puslatbang PKASN LAN pada tahun 2019. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pencapaian Target Kinerja Pejabat Publik (PTKPP). Variabel independen adalah Kemampuan Membuat Perencanaan (KMP) dan Kemampuan Memobilisasi Stakeholder (KMS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai determinasi (R2) sebesar 0,878 yang berarti bahwa sebesar 87,8% variasi pencapaian target kinerja pejabat publik di Indonesia dapat dijelaskan oleh kemampuan menyusun perencanaan dan kemampuan memobilisasi stakeholder. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh positif dan siginifikan terhadap pencapaian target kinerja pejabat publik. Penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan menambahkan beberapa variabel independen yang berkaitan dengan pencapaian target kinerja pejabat publik, seperti dukungan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana dan prasarana. Kata kunci: Pejabat Publik, Perencanaan, Mobilisasi, Stakeholder, Kinerja
Upaya Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Aceh Melalui Internal Audit Capability Model (IACM) Rati Sumanti
Jurnal Borneo Administrator Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v16i2.654

Abstract

Internal Government Supervisory Apparatus (APIP) is an actor who conducts internal audit. The top level of capability of APIP shows that APIP is getting better in carrying out its role as an internal supervisor. However, not all APIP in Aceh have a good level of capability. Therefore, the Aceh BPKP Representative as the APIP supervisor agency seeks to increase the level of APIP capabilities through the Internal Audit Capability Model (IACM). This study aims to describe how the implementation of IACM in the region is proven to increase the capability level of APIP. Using a qualitative approach with a case study method, interviews were conducted with officials in the Aceh BPKP who were considered being representative so they could provide accurate information on the problem under study. There are 6 elements capability of APIP comprising 24 key process areas to reach level 3. Representatives of BPKP Aceh have improved capabilities of the six elements capability of APIP. Coaching conducted comprehensively has fulfilled 24 key process areas required in IACM including coaching and consulting activities. The findings in this study showed that of the 24 APIP in Aceh, 16 APIP or 67% have increased capability levels. This means that implementing IACM conducted by the Aceh BPKP Representative shows a positive impact on improving the capabilities of APIP. So this research contributes to the practice where other local governments can adopt the efforts and improvements that need to be made according to the six elements of APIP capabilities. Keywords: Internal Audit, Internal Government Supervisory Apparatus (APIP), Capabilityof APIP, Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) Abstrak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah aktor yang melakukan pengawasan intern. Tingginya level kapabilitas APIP menunjukkan semakin baik pula APIP dalam menjalankan perannya sebagai pengawas intern. Namun demikian, belum semua APIP di Aceh memiliki level kapabilitas yang baik. Oleh karenanya, Perwakilan BPKP Aceh selaku instansi pembina APIP berupaya melakukan peningkatan level kapabilitas APIP melalui Internal Audit Capability Model (IACM). Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran bagaimana penerapan IACM di daerah apakah terbukti mampu meningkatkan level kapabilitas APIP. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dilakukan wawancara kepada Pejabat di Perwakilan BPKP Aceh yang dianggap representatif sehingga dapat memberikan informasi yang akurat terhadap masalah yang diteliti. Ada 6 elemen kapabilitas APIP yang terdiri atas 24 area proses kunci untuk mencapai level 3. Perwakilan BPKP Aceh telah meningkatkan kapabilitas pada enam elemen kapabilitas APIP tersebut. Pembinaan yang dilakukan secara komprehensif telah memenuhi 24 area proses kunci yang dipersyaratkan dalam IACM, yang meliputi kegiatan pembinaan dan konsultasi. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari 24 APIP di wilayah Aceh, 16 APIP Pemerintah Daerah atau 67% mengalami peningkatan level kapabilitas. Hal ini berarti penerapan IACM yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Aceh menunjukkan dampak positif bagi peningkatan kapabilitas APIP, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi praktik sehingga pemerintah daerah lainnya dapat mengadopsi upaya-upaya serta perbaikan yang perlu dilakukan sesuai enam elemen kapabilitas APIP. Kata kunci: Pengawasan Internal, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Kapabilitas APIP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Equal Employment Opportunity in Indonesia: Antecedent of Human Resources Management Practices and Service Performance of Government Employees in Tanjungpinang Wayu Eko Yudiatmaja
Jurnal Borneo Administrator Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v16i2.658

Abstract

Recently, government employees encountered issues of service performance because of the rising citizen’s demand to get a better service quality. The concern of the researchers to relate employee service performance with equal employment opportunities and the practices of human resource management still limited. Using social exchange theory, recemt study aims to examine the relationship between equal employment opportunity and employee service performance in the public sector. This research also investigates the mediating role of human resource management practices between the equal employment opportunity and employee service performance. This study was conducted among public servants in Tanjungpinang. A total of 258 public servants responded to the survey. The data were analyzed using structured equation modeling. The findings showed a positive relationship between equal employment opportunity and service performance. Besides, this study also claimed that human resource management practices mediate the connection between equal employment opportunity and service performance. The research implications and future research area need further elaboration. Keywords: Social Exchange Theory, Equal Employment Opportunity, Human Resource Management Practices, Service Performance. Abstrak Saat ini, aparatur pemerintah menghadapi permasalahan kinerja pelayanan karena meningkatnya permintaan warga terhadap pelayanan yang berkualitas. Namun, masih sedikit dari para peneliti yang memberikan perhatian terhadap kinerja pelayanan dan keterkaitannya dengan kesempatan kerja yang setara dan praktik manajemen sumber daya manusia. Studi ini menganalisis hubungan antara kesempatan kerja yang setara dan kinerja pelayanan para pegawai di sektor publik dengan menggunakan teori pertukaran sosial. Studi ini juga menguji peranan praktik manajemen sumber daya manusia dalam memediasi pengaruh kesempatan kerja yang setara terhadap kinerja pelayanan. Survei dilakukan terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Tanjungpinang. Sebanyak 258 pegawai memberikan respon terhadap penelitian ini. Data dianalisis dengan menggunakan model persamaan struktural. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan positif antara kesempatan kerja yang setara dan kinerja pelayanan. Selain itu, studi ini juga menemukan bahwa praktik manajemen sumber daya manusia memediasi hubungan antara kesempatan kerja yang setara dan kinerja pelayanan. Selanjutnya, bagaimana implikasi studi ini dan area riset di masa depan akan dielaborasi lebih lanjut. Kata Kunci: Teori Pertukaran Sosial, Kesempatan Kerja yang Setara, Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia, Kinerja Pelayanan
Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan EKonomi Khusus Tanjung Kelayang Alvin Rizalsan Chaniago; Vishnu Juwono
Jurnal Borneo Administrator Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v16i2.676

Abstract

Tanjung Kelayang, as a tourism SEZ (Special Economic Zone), has some difficulties with land disputes and unfulfilled investment targets. This paper attempts to study the implementation with streams/critical juncture approach and rational implementation model. This study was conducted with a post-positivist approach and data collection by conducting in-depth interviews and literature studies as secondary data. The study showed that the SEZ was BUPP innovation to develop bussiness with incentives from the government. The government sees this as an opportunity to increase community development. The implementation of the policy was carried out with lots of actors from the government and BUPP. The problem with investment in SEZ is that the investors choose to wait and see. In terms of the important factor that influenced the implementation are unclear vision and mission, unfulfilled investment target, and monitoring without the ability to intervene.. Keywords: Special Economic Zone; Tourism; Implementation; Policy Abstrak KEK Tanjung Kelayang yang merupakan KEK pariwisata memiliki beberapa kendala, seperti konflik sengketa tanah dan tidak tercapainya target investasi. Tulisan ini mencoba menganalisis implementasi dari Kebijkan KEK Tanjung Kelayang tersebut dengan menggunakan multiple streams/critical juncture approach dan model implementasi rasional. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivist dan dilakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam serta data sekunder dari literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KEK merupakan inisiatif BUPP untuk mengembangkan kawasan dengan insentif dari pemerintah. Pemerintah ikut serta melihat potensi dari pengembangan kawasannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam implementasi kebijakan dilakukan oleh banyak aktor-aktor yang terdiri dari pemerintah dan BUPP. Masalah yang menjadi hambatan KEK adalah lambatnya realisasi investasi karena banyak investor yang wait and see. Karena faktor-faktor penting implementasi yang menghambat ada pada indikator visi, misi yang kurang jelas, perencanaan target investasi yang kurang dan pengawasan tanpa kemampuan intervensi. Kata Kunci: Kawasan Ekonomi Khusus; Pariwisata; Implementasi; Kebijakan
Kontekstualisasi Adopsi Kebijakan: Studi Kasus Kebijakan Pengendalian Covid-19 di Korea Selatan Fajar Iswahyudi; Muhadjir Darwin; Agus Heruanto Hadna; Pande Made Kutanegara
Jurnal Borneo Administrator Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v16i2.682

Abstract

South Korea is one of the countries that has successfully controlled Covid-19. The successes obtained by implementing policies, namely: tests, tracking, treatment, and social distancing. This success invited other countries to adopt policies. Policy adoption needs to be done by considering the policy context through three perspectives, namely rationality, organizational, and political. This research will reveal the context of South Korean policy from each perspective. The research method used to discuss the topic is document analysis. From a rationality perspective, the South Korean Government's policy has potent correlation both theoretically and empirically in controlling Covid-19. From an organizational perspective, the determination of South Korean government policy is limited by the rules apply in the organization. From a political perspective, the determination of the policy of the South Korean Government is limited by political pressure on policy makers. This condition is the reason the South Korean Government tends chooses policies for conducting tests, tracking, maintaining, and social distancing over other policies to control Covid-19. Although other policies have a better ability to control Covid-19, those who wish to adopt the policy of the South Korean Government can seek and take advantage of other policy alternatives. Especially, not experiencing organizational and political boundaries as happened in South Korea. Keywords: Covid-19, South Korea Government, Policy, Control Abstrak Korea Selatan menjadi salah satu negara yang berhasil mengendalikan Covid-19. Keberhasilan tersebut diperoleh dengan melaksanakan empat kebijakan, yaitu: pelaksanaan tes, penelusuran, perawatan, dan menjaga jarak fisik. Keberhasilan ini mengundang negara lain untuk melakukan adopsi kebijakan. Adopsi kebijakan perlu dilakukan dengan memperhatikan konteks kebijakan melalui tiga perspektif, yaitu rasionalitas, organisasional, dan politik. Penelitian ini akan mengungkap konteks kebijakan Korea Selatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan tersebut adalah analisis dokumen. Dari perspektif rasionalitas, kebijakan Pemerintah Korea Selatan tersebut memiliki korelasi yang kuat, baik secara teoritis maupun empiris dalam mengendalikan Covid-19. Dari perspektif organisasional, penentuan kebijakan pemerintah Korea Selatan dibatasi oleh aturan yang berlaku dalam organisasi. Dari perspektif politik, penentuan kebijakan Pemerintah Korea Selatan dibatasi oleh adanya tekanan politik kepada pembuat kebijakan. Kondisi tersebut menjadi alasan mengapa Pemerintah Korea Selatan cenderung memilih kebijakan untuk pelaksanaan tes, penelusuran, perawatan, dan menjaga jarak fisik dibandingkan kebijakan lain guna mengendalikan Covid-19. Walaupun kebijakan lain tersebut memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengendalikan Covid-19. Untuk itu bagi para pihak yang ingin mengadopsi kebijakan Pemerintah Korea Selatan dapat mencari dan memanfaatkan alternatif kebijakan lain. Khususnya ketika tidak mengalami batasan organisasional dan politik seperti yang terjadi di Korea Selatan. Kata Kunci: Covid-19, Korea Selatan, Kebijakan, Pengendalian
Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia Leo Agustino
Jurnal Borneo Administrator Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v16i2.685

Abstract

This article discusses the efforts of the Indonesian Government in handling the outbreak of Corona Virus Disease-19 (COVID-19). The handling strategies assessed by understanding the efforts, steps, and policies formulated and implemented by the government while the analysis used a deliberative policy analysis approach was used. This approach analyzes the narratives and arguments of the authorities to understand the decision making and policy implementation. The research used a qualitative approach by utilizing descriptive analysis methods. Then the data collection technique used literature studies. The findings found that, first, negative narratives and the slow response of the government. Before COVID-19 approached Indonesia, narratives delivered by the elite government showed that there was no sense of crisis so that it slow-down decision making. Second, weak coordination, especially between the central government and regional governments. This asynchronous coordination created uncertain handling for the control of Coronavirus. Third, citizen ignorance or disobey government instruction. The impact is, the handling effort has stalled because it is not supported by the wider community. The combination of these three factors complicates the government's efforts to control the outbreak of COVID-19 in Indonesia. Keywords: Indonesia, COVID-19, Coronavirus, Handling, Policy Abstrak Artikel ini mendiskusikan mengenai upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus penyebaran virus korona (Corona Virus Disease-19 (COVID-19). Dengan memahami upaya, langkah, dan kebijakan yang diformulasi dan diimplementasikan oleh pemerintah maka dapat dinilai strategi penanganan tersebut. Untuk menganalisis kasus ini, pendekatan deliberative policy analysis digunakan. Pendekatan ini menganalisis narasi dan argumentasi pihak berwenang untuk memahami pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode deskriptif analisis. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang memanfaatkan buku, artikel jurnal, surat kabar, berita online, serta website lembaga-lembaga otoritatif. Temuan penting dari tulisan ini adalah, pertama, narasi negatif dan lambannya respons pemerintah atas penyebaran COVID-19. Narasi-narasi yang disampaikan oleh elite politik sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia menunjukkan nihilnya perasaan adanya krisis (sense of crisis) yang mengancam sehingga memperlambat pengambilan keputusan. Kedua, lemahnya koordinasi antar-stakeholder, khususnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketidaksinkronan koordinasi ini mengakibatkan pengendalian virus korona menjadi terkatung-katung. Ketiga, ketidakacuhan atau ketidakpatuhan warga atas himbauan pemerintah. Impaknya, upaya penanganan menjadi tersendat karena tidak didukung oleh masyarakat luas. Kombinasi dari ketiga faktor inilah yang memperumit upaya pemerintah untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kata Kunci: Indonesia, COVID-19, Virus Korona, Penanganan, Kebijakan
Pemetaan Riset Reformasi Birokrasi di Indonesia Fikri Habibi
Jurnal Borneo Administrator Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v16i2.695

Abstract

The purpose is to map the research on the bureaucratic topics in Indonesia and get a development description of its changes from the bureaucratics reform and achievements of its changes in Indonesia. The study obtained from 105 articles published on journal accredited Sinta 1 and 2 from 2010 to 2020. Based on the amount, it showed that from 2010 to 2014 was relatively stable, from 2015 to 2019 were fluctuated with an increase in 2016 followed by continued decline. Research on bureaucratic reform has covered the institutions/organizations, governance, apparatus and public services including achievement of eight change areas. . However, there is still less research that discusses about political-bureaucratic relations, cultural and efforts to change mind set and culture set of apparatus. There are 17 researches about central government bureaucracy, 44 researches relate to regional bureaucracy, 43 researches of government organizations, and 1 research about village bureaucracy. This study showed that the agenda of bureaucratic reform has not yet reached the expected significant effectiveness. Future bureaucratic reform can discuss the topics that lack or earn non-optimal results and received less attention from previous research. In short, it needs synchronization between the research of bureaucratic reform with the Grand Design of Bureaucratic Reform 2010 to 2025 Keywords: Research Mapping, Bureaucratic Reform, Indonesia Abstrak Tujuan dari studi ini melakukan pemetaan terhadap riset reformasi birokrasi di Indonesia untuk mendapatkan gambaran perkembangannya, baik dari aspek-aspek reformasi birokrasi maupun capaian perubahannya. Studi dilakukan pada artikel-artikel yang dipublikasi pada jurnal yang terdata pada Sinta 1 dan 2 dari tahun 2010-2020 dan diperoleh 105 artikel. Dari jumlah penelitian, periode 2010-2014 relatif stabil, sementara tahun 2015-2019 terjadi fluktuasi dengan peningkatan jumlah riset tahun 2016 dan selanjutnya terjadi penurunan. Topik riset reformasi birokrasi sudah mencakup semua aspek, yaitu kelembagaan/organisasi, tata laksana, aparatur dan pelayanan publik termasuk capaian delapan area perubahan. Akan tetapi, sedikit sekali riset yang membahas tentang hubungan politik–birokrasi, aspek budaya dan upaya mengubah mind set dan culture set aparatur. Terdapat 17 riset tentang birokrasi pemerintah Pusat, 44 riset birokrasi daerah, 43 riset organisasi pemerintahan secara umum, dan 1 riset birokrasi desa. Studi ini menunjukan bahwa agenda reformasi birokrasi belum mencapai efektivitas yang signifikan. Riset reformasi birokrasi ke depan dapat diarahkan pada topik-topik yang kurang atau belum menunjukkan hasil yang optimal dan yang sedikit mendapatkan perhatian pada riset sebelumnya. Perlu ada sinkronisasi antara riset reformasi birokrasi dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Kata Kunci: Pemetaan Riset, Reformasi Birokrasi, Indonesia
Front Cover JBA Volume 16 No. 2 2020 Front Cover
Jurnal Borneo Administrator Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v16i2.756

Abstract

Preface JBA Vol. 16 No. 2 2020 Tim Redaksi
Jurnal Borneo Administrator Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v16i2.757

Abstract

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20 No 2 (2024): August 2024 Vol 20 No 1 (2024): April 2024 Vol 19 No 3 (2023): December 2023 Vol 19 No 2 (2023): August 2023 Vol 19 No 1 (2023): April 2023 Vol 18 No 3 (2022): December 2022 Vol 18 No 2 (2022): August, 2022 Vol 18 No 1 (2022): April 2022 Vol 17 No 3 (2021): December 2021 Vol 17 No 2 (2021): August, 2021 Vol 17 No 1 (2021): April 2021 Vol 16 No 3 (2020): Desember 2020 Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 16 No 1 (2020): April 2020 Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019 Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 15 No 1 (2019): April 2019 Vol 14 No 3 (2018): Desember 2018 Vol 14 No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 14 No 1 (2018): April 2018 Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017 Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 13 No 1 (2017): April 2017 Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016 Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016 Vol 12 No 1 (2016): April 2016 Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015 Vol 11 No 2 (2015): Agustus 2015 Vol 11 No 1 (2015): April 2015 Vol 10 No 3 (2014): Desember 2014 Vol 10 No 2 (2014): Agustus 2014 Vol 10 No 1 (2014): April 2014 Vol 9 No 3 (2013) Vol 9 No 2 (2013) Vol 9 No 1 (2013) Vol 8 No 3 (2012) Vol 8 No 2 (2012) Vol 8 No 1 (2012) Vol 7 No 3 (2011) Vol 7 No 2 (2011) Vol 7 No 1 (2011) Vol 6 No 3 (2010) Vol 6 No 2 (2010) Vol 6 No 1 (2010) Vol 5 No 3 (2009) Vol 5 No 2 (2009) Vol 5 No 1 (2009) Vol 4 No 3 (2008) Vol 4 No 2 (2008) Vol 4 No 1 (2008) Vol 3 No 3 (2007) Vol 3 No 2 (2007) Vol 3 No 1 (2007) Vol 2 No 3 (2006) Vol 2 No 2 (2006) Vol 2 No 1 (2006) Vol 1 No 3 (2005) Vol 1 No 2 (2005) Vol 1 No 1 (2005) More Issue