Jurnal Jendela Hukum
JURNAL JENDELA HUKUM ini diterbitkan berkala Oleh Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu. Fakultas Hukum menerima naskah tulisan ilmiah berupa hasil penelitian, konseptual, dan telaah buku baru di bidang Hukum. Tulisan yang dimuat merupakan karya asli penulis, bukan mencerminkan pendapat dari pihak Fakultas Hukum. Penulis bertanggung jawab atas tulisannya yang dimuat pada jurnal ini. Fakultas Hukum berhak menerima, menolak, atau mengadakan koreksi tanpa mengubah maksud tulisan. Frekuensi Terbit Setahun 2 kali (April dan September)
Articles
72 Documents
<![CDATA[EFEKTIFITAS PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB TERKAIT SERAP ASPIRASI (RESES) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DI KABUPATEN SUMENEP ]]>
<![CDATA[Dian Novita]]>;
<![CDATA[Zainuri Zainuri]]>
<![CDATA[ Jurnal Jendela Hukum Vol 7 No 2 (2020): JENDELA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24929/fh.v7i2.1065
<![CDATA[Peralihan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi otonomi tentu saja akan berdampak terhadap semua line, termasuk juga terhadap kesiapan sumber daya manusia yang ada di daerah sebagai pemegang kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah, selain pihak aparatur pemerintahan yang terkena imbas dari otonomi daerah adalah masyarakat yang ada di daerah itu sendiri karena dengan otonomi daerah membutuhkan kreatifitas dari masyarakat juga untuk memberikan masukan kepada pihak pdemerintah daerah. Sebagai wujud keperdulian para anggota legslatif tersebut dibuatlah agenda kerja setiap tahunnya untuk bertemu secara langsung dengan konstituennya yang telah memilih para anggota legislatif, dimana dalam acara pertemuan tersebut biasa disebut dengan istilah serap aspirasi/reses yang mana dalam kegiatan tersebut para anggota legislatif akan terjun langsung ketengah-tengah konstituennya dan mendengarkan langsung aspirasi yang ingin di sampaikan oleh para konstituen tersebut dengan harapan setiap aspirasi yang telah disampaikan oleh para konstituen dapat di wujudkan secara nyata oleh para wakil rakyat yang telah mereka pilih. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui : Wawancara, wawancara direncanakan akan dilakukan secara terbuka dengan sumber-sumber data yang kompeten. Studi kepustakaan, teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang berasal dari berbagai buku literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, seperti buku-buku teks, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Studi dokumentasi, dalam hal ini peneliti akan menelusuri bukti-bukti berupa dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan serap aspirasi anggota dewan perwakilan rakyat daerah, seperti bukti laporan, arsip, adapun hasil pembahasan : Fungsi dan kewenangan dari badan legislasi merupakan bagian dari pelaksanaan dari sebuah negara demokrasi, dimana dalam pelaksanaan pemerintah tetap harus ada pantauan dan keterlibatan dari masyarakat. Reses dan partisipasi merupakan sesuatu yang menjadi syarat materiil dalam proses pembentukan perda]]>
<![CDATA[PERJANJIAN KREDIT DENGAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[Suryaningsih Suryaningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Jendela Hukum Vol 7 No 2 (2020): JENDELA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24929/fh.v7i2.1066
<![CDATA[Fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan kredit yang telah mendapatkan pengaturan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atau yang dikenal dengan UUJF pada tanggal 30 September 1999. Dalam proses pembebanan kredit dengan jaminan fidusia, akta jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di wilayah setempat untuk diterbitkan Sertipikat Jaminan Fidusianya. Namun dalam praktik di lapangan yang sering kali terjadi adalah tidak dilakukan pendaftaran akta jaminan fidusia tersebut. Pengikatan kredit dengan jaminan fidusia hanya terbatas pada pembuatan akta jaminan fidusia di hadapan Notaris. Berdasarkan uraian diatas, maka dibuatlah penelitian yang berjudul Perjanjian Kredit Dengan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang akibat hukum terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, sedangkan data diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Pada intinya setiap akta jaminan fidusia yang mengikat objek jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA JUDI DALAM PERLOMBAAN BURUNG LOVEBIRD MENURUT HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Imam Rofiqi]]>;
<![CDATA[Ach. Puniman]]>;
<![CDATA[Miftahol Fajar Sodiq]]>
<![CDATA[ Jurnal Jendela Hukum Vol 7 No 2 (2020): JENDELA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24929/fh.v7i2.1067
<![CDATA[Perlombaan yang marak atau sering dijumpai saat ini khususnya di sekitar kabupaten Sumenep adalah perlombaan burung lovebird dari panjangnya kicauan atau kontes paduan warna yang unik dari seekor burung lovebird yang dianggap langka oleh para masyarakat penggemar. Syarat mengikuti perlombaan burung lovebird bermacam-macam dari mulai umur seekor lovebird, kelas rendah atau tinggi sesuai dengan uang pendaftaran untuk mendaftar sebagai peserta. Para peserta akan mengantung lovebird dengan sangkarnya pada gantangan yang telah disediakan dengan dinilai oleh beberapa juri dalam beberapa menit. Saat waktu yang ditentukan oleh juri telah selesai maka para juri akan mengumpulkan dan menjumlah hasil penilaian oleh beberapa juri. Selanjutnya lovebird peserta yang memperoleh nilai tertinggi akan dijadikan sebagai pemenang dan mendapatkan hadiah berupa setifikat serta uang ataupun kendaraan bahkan hadiah umroh. Mekanisme perlombaan tersebut terdapat unsur judi menurut hukum positif dan hukum islam sendiri.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN ISBAT NIKAH OLEH ISTRI YANG SUAMINYA TELAH MENINGGAL DUNIA ]]>
<![CDATA[Imam Rofiqi]]>;
<![CDATA[Ikarini Dani Widiyanti]]>;
<![CDATA[Nuzulia Kumalasari]]>
<![CDATA[ Jurnal Jendela Hukum Vol 7 No 2 (2020): JENDELA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24929/fh.v7i2.1068
<![CDATA[Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut syariah agama perkawinan di katakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan dinyatakan sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing, bagi umat Islam harus memenuhi syarat dan rukunnya seperi adanya Ijab-Qobul, saksi, dll. Akan tetapi menurut hukum positif di samping menurut agama ternyata perkawinan tersebut juga harus dicatat. Pencatatan perkawinan merupakan hal penting dan wajib dilaksanakan bagi penduduk Indonesia, tujuannya adalah untuk menertibkan perkawinan yang ada di Indonesia. Selain hal tersebut dengan adanya perkawinan maka akan menimbulkan akibat hukum/hak dan kewajiban yang harus ditanggung oleh para pihak yang terkait dengan perkawinan tersebut. Bagi umat Islam yang belum dicatat perkawinannya dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Yang diantaranya adalah seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Jember Nomor 1197/Pdt.P/2013/PA.Jr terkait Permohonan Isbat Nikah, dalam perkara antara : HALIMAH Binti SAHRUN sebagai Pemohon Melawan SATURI sebagai Termohon. Inti dari surat permohonan tersebut adalah Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan Agama Jember tentang sahnya pernikahan pemohon dengan suaminya yang telah meninggal dunia tersebut sebagai tanda bukti dan kepastian status pernikahan pemohon karena sebelumnya perkawinan tersebut tidak dicatat di kantor urusan agama (KUA) serta untuk mengurus akta kelahiran anaknya.]]>
<![CDATA[PENGARUH UJARAN KEBENCIAN TERHADAP ELEKTABILITAS PASANGAN CALON PRESIDEN 2019 ]]>
<![CDATA[Abshoril Fithry]]>
<![CDATA[ Jurnal Jendela Hukum Vol 7 No 2 (2020): JENDELA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24929/fh.v7i2.1069
<![CDATA[Media sosial dijadikan media untuk saling menjatuhkan lawan, saling serang di twitter, saling sindir berujung pada saling lapor tanpa paham isi dari UU ITE itu sendiri. Hal inilah yang nantinya bisa merusak Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Status yang di tulis di media sosial yang semula digunakan untuk curhat (curahan hati) bahkan utk mengemukakan pendapat saring kali dijadikan oleh oknum-oknum tertentu agar dapat dilaporkan kepada penyidik, padahal hak setiap manusia untuk bebas berpendapat diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu pada pasal 28 dan 28E. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk-bentuk ujaran kebencian yang terjadi di media sosial? Bagaimana pengaruh ujaran kebencian terhadap elektabilitas pasangan calon Presiden 2019? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang hendak dibahas serta Penyusunan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, seperti untuk Bagaimana bentuk-bentuk ujaran kebencian yang terjadi di media sosial? Bagaimana pengaruh ujaran kebencian terhadap elektabilitas pasangan calon Presiden 2019? selain itu untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran agar nantinya dapat menghadirkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode pendekatan yang kami pakai adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang sekiranya berkaitan dengan judul yang kami angkat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian penelitian ini adalah satu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai ilmiah suatu penelitian tidak lepas dari metodologi yang digunakan yang meliputi 4 aspek antara lain Tipe Penelitian, Metodologi Pendekatan, Jenis dan Sumber bahan hukum, Teknik Pengumpulan Bahan-bahan hukum dan Teknik Analisis bahan hukum.]]>
<![CDATA[KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Suryaningsih Suryaningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Jendela Hukum Vol 7 No 2 (2020): JENDELA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24929/fh.v7i2.1070
<![CDATA[Ketertiban lalu lintas di jalan raya merupakan sesuatu hal yang sama – sama kita dambakan, karena akhir – akhir ini lalu lintas di jalan raya kenyataanya merupakan “the killing field”. Masalah lalu lintas semakin serius dan terus meningkat, hal ini dikarenakan kemajuan peradaban manusia serta kemajuan tehnologi yang demikian pesatnya. Kemajuan ini akan mendorong terbentuknya kota – kota besar, kota – kota metropolis dan mega polis yang tentu saja oleh suasana lalu lintas yang semakin rumit. Keadaan ini timbul bisa karena bermacam-macam alasan antara lain, bertambahnya jumlah kendaraan bermotor termasuk kondisi kendaraanya, kondisi jalan yang kurang memenuhi syarat misalnya jalan rusak atau kurang lebar, penerapan peraturan yang kurang menggigit kepada para pengguna jalan raya atau masyarakat, kurangnya kesadaran para pengemudi mematuhi peraturan lalu lintas dan rendahnya etika dalam berlalu lintas di jalan raya. Ada beberapa factor yang mempengaruhi kesadaran hukum berlalu lintas. Diantara factor itu factor manusialah yang paling menonjol sebagai penyebab terjadinya kecelakaan. Untuk mengurangi hal itu perlu peningkatan kesadaran hukum beralalu lintas, baik sebagai pengemudi maupun sebagai pejalan kaki. Disamping kesadaran hukum, penegakkan hukum juga sangat diperlukan untuk mewujudkan adanya tertib berlalu lintas di jalan raya.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBERIAN IMUNISASI RUBELLA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Sjaifurrachman Sjaifurrachman]]>
<![CDATA[ Jurnal Jendela Hukum Vol 7 No 2 (2020): JENDELA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24929/fh.v7i2.1071
<![CDATA[Pelaksanaan pemberian Imunisasi tersebut juga masih simpang siur artinya vaksin terutama vaksin Rubella yang diberikan juga masih diragukan, diragukan dalam artian apakah vaksin Rubella tersebut benar-benar aman ketika dimasukkan kedalam tubuh mengingat vaksin yang di suntikkan tersebut juga merupakan bakteri, bahkan MUI jelas-jelas menyatakan bahwa vaksin rubella Haram. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menderkripsikan dan menganalis serta memberi pengetahuan mengenai pemberian vaksin rubella menurut hukum positif dan menurut hukum Islam. Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang sekiranya berkaitan dengan judul yang kami angkat diantaranya adalah Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang UU kesehatan, surat edaran Nomor HK.02.01/MENKES/444/2018 tentang pelaksanaan kampaye imunisasi measles rubella fase 2 serta Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No.12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH PERUSAHAAN TAHU (STUDY KASUS DI KABUPATEN SUMENEP) ]]>
<![CDATA[Yayuk Sugiarti]]>
<![CDATA[ Jurnal Jendela Hukum Vol 7 No 2 (2020): JENDELA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24929/fh.v7i2.1072
<![CDATA[Tahu merupakan makanan khas Indonesia yang merakyat dan sering dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat, tahu yang dibuat dari endapan biji kedelai yang mengalami koagulasi, dari pengolahan tahu terdapat air-air yang menjadi limbah dalam industri pembuatan tahu. Produktivitas tahu oleh pelaku para usaha yang tersebar banyak terdapat dampak positif terhadap perekonomian rakyat dan terdapat dampak negatif terhadap lingkungan limbah tahu yang mencemari air yang menyerap kedalam tanah sehingga kualitas air sumur disekitar tempat pembuangan limbah tahu berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat sekitar pembuangan limbah. Perusahaan atau pabrik tahu yang melakukan produksi dan menghasilkan limbah sehingga mencemari lingkungan harus bertanggungjawab terhadap lingkungan dan masyarakat yang telah dirugikan oleh perusahaan atau pabrik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi pencemaran terhadap lingkungan dan bagaiamana bentuk pertanggungjawaban atau peranan pemerintah dalam mengatasi kasus tersebut.]]>
<![CDATA[PRAKTEK MONOPOLI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI LINGKUNGAN SEKOLAH ]]>
<![CDATA[Abshoril Fithry]]>;
<![CDATA[Sjaifurrachman Sjaifurrachman]]>
<![CDATA[ Jurnal Jendela Hukum Vol 8 No 1 (2021): JENDELA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24929/fh.v8i1.1327
<![CDATA[Monopoli perdagangan mulai dipraktekkan untuk mendapatkan penghasilan dengan cara yang tidak di perbolehkan. Bahkan merambah pada dunia sekolah. Anak peserta didik baru di wajibkan untuk membeli baju seragam/sekolah yang biasanya di kelola oleh koperasi atau bahkan pihak sekolah bekerja sama dengan penjahit-penjahit lain agar nantinya ketika masuk ke sekolah tersebut, pihak sekolah mengkoordinir pembelian baju seragam tersebut. Praktek tersebut hampir setiap tahun dilakukan oleh pihak-pihak sekolah sehingga ketika nantinya barang yang dipakai sudah mulai rusak maka para wali murid akan kesulitan dalam mencari penggantinya dan harus memesan kembali pada pihak sekolah atau pada penjahit yang sudah bekerjasama dengan pihak sekolah tersebut. Permasalahan yang kami angkat adalah bagaimana bentuk monopoli yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam penjualan seragam sekolah? serta Bagaimana tanggung jawab pihak sekolah yang sekolahnya terdapat praktek monopoli tersebut. Tujuan penelitian yang kami buat adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang hendak dibahas yaitu untuk mengkaji dan menganalisis bentuk praktek monopoli yang dilakukan oleh pihak sekolah serta tanggung jawab pihak sekolah yang melakukan praktek monopoli tersebut.Metode pendekatan yang kami pakai adalah pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah berbagai macam aturan yang sekiranya relevan terhadap penelitian yang kami angkat. Metode yang kami pakai adalah metode yang terarah dan sistematis sehingga dapat mengembangkan serta menguji kebenaran suatu karya ilmiah yang menggunakan empat aspek antara lain Tipe Penelitian, Metodologi Pendekatan, Jenis dan Sumber bahan hukum, Tehnik pengumpulan bahan hukum serta Tehnil analisis bahan hukum]]>
<![CDATA[ANALISIS POLITIK HUKUM TENTANG OMNIBUS LAW DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Moh. Zainol Arief]]>;
<![CDATA[Sutrisni Sutrisni]]>
<![CDATA[ Jurnal Jendela Hukum Vol 8 No 1 (2021): JENDELA HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24929/fh.v8i1.1331
<![CDATA[Omnibus Law merupakan penggabungan beberapa undang-undang menjadi satu dalam peraturan, tujuan dari pemerintah membuat omnibus law adalah untuk menggabungkan 1.244 pasal dan 79 undang-undang dalam satu peraturan. Salah satu undang-undang yang turut digabungkan dalam omnibus law adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan, dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan menciptakan 11 perubahan antara lain Penyederhanaan Perizinan, Persyaratan Investasi, Tenaga Kerja Asing, Jam Kerja, Hak dan Perlindungan Pekerja, menambah jenis PHK, serta Penguatan Jaminan Sosial, sehingga dibutuhkan pembahasan mendasar tentang Uregensi hukum ketenagakerjaan sebagai aturan hukum yang dimasukkan dalam agenda omnibus law. Tujuan dalam penelitian ini, yaitu menganalisa Uregensi hukum ketenagakerjaan sebagai aturan hukum yang dimasukkan dalam agenda omnibus law dengan Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual approach dengan mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai politik hukum dibentuknya omnibus law di Indonesia.]]>
