cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Hukum Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
ISSN : 14118041     EISSN : 24430609     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Islam dengan nomor (Print ISSN 1411-8041) (Online ISSN 2443-0609) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai media pengkajian dan penyajian karya ilmiah terutama bidang hukum Islam. Jurnal ini pertama kali terbit sejak tahun Desember 1998, Jurnal ini terbit 2 kali dalam satu tahun yakni pada bulan Juni dan Nopember
Arjuna Subject : -
Articles 187 Documents
 1   2   3   4   5 
KEPAILITAN MENURUT IBNU RUSYD DAN PERBANDINGANNYA DENGAN HUKUM KEPAILITAN INDONESIA DIAN ASRIANI LUBIS
Hukum Islam Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v13i2.18

Abstract

Pailit disebut juga iflas yang artinya kondisi dimana seseorang tidak memiliki harta. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran hutang-hutangnya dari para krediturnya. Disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang mengalami kemunduran. Penelitian ini bertujuan : (a) Untuk mengetahui secara jelas konsep Pailit menurut Ibnu Rusyd ; (b) Untuk mengetahui Kepailitan menurut Hukum Indonesia ; (c) Analisa perbandingan Kepailitan menurut Ibnu Rusyd dengan Hukum Kepailitan Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research) mengacu pada sumber primer yang berjudul “Bidayatul Mujtahid Jilid II” karangan Ibnu Rusyd di tambah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dari hasil penelitian, ditemukan persamaan dan perbedaan Kepailitan menurut Ibnu Rusyd dengan Hukum Kepailitan Indonesia. Persamaannya pada orang yang berhak menyatakan pailit terhadap debitur adalah Hakim. Perbedaannya, menurut Ibnu Rusyd apabila debitur dalam keadaan sakit, kreditur tidak boleh menuntutnya dan mengawasinya terus-menerus. Harus diberi kebebasan untuk mencari rezeki sampai berkelapangan untuk melunasi hutangnya. Sedangkan dalam Hukum Kepailitan Indonesia tidak memperhatikan kesehatan keuangan debitur. Meskipun keuangan debitur solven tetap bisa dipailitkan sepanjang sudah memenuhi syarat adanya hutang yang tidak dibayar lunas serta adanya dua kreditur atau lebih. Konsep tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam atau dengan kata lain hukumnya mubah (boleh)
PEMIKIRAN AFZALUR RAHMAN DALAM MEMBANGUN SEMANGAT ENTREPRENEURSHIP DESI NOVIA SAPUTRI
Hukum Islam Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v13i2.24

Abstract

Entrepreneurship merupakan suatu kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menjadi sukses. Suatu masalah yang sangat besar yang dirasakan bangsa kita yaitu masih banyak ditemukan orang-orang yang tidak melihat potensi apapun yang bisa dibuat jadi manfaat. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan syariah dalam membangun semangat Entrepreneurship, dan bagaimana konsep Afzalur Rahman dalam membangun semangat Entrepreneurship. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian kepustakaan (library research) dan pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu deskriptif analitik. Menurut Afzalur Rahman terdapat tiga faktor yang mendorong seseorang untuk semangat berwirausaha yaitu, personal atau kepribadian, motivasi diri dan lingkungan yang mendukung. Faktor-faktor diatas merupakan faktor yang ada pada diri Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul. Jika setiap bisnis yang dijalankan mengikuti ajaran-ajaran Al-Qur’an dan Sunnah, maka akan memberikan kemajuan yang lebih cepat, karena Entrepreneurship yang dijalankan sesuai dengan aturan-aturan Islam dapat meningkatkan perekonomian masyarakat
MANHAJ FATWA SYEIKH MAHMÛD SYALTÛT DALAM KITAB AL FATÂWA Erman Gani
Hukum Islam Vol 13, No 1 (2013): Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v13i1.966

Abstract

STATUS NASAB ANAK DARI BERBAGAI LATAR BELAKANG KELAHIRAN (DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM) Yuni Harlina
Hukum Islam Vol 14, No 1 (2014): Vol 14, No 1 (2014): Juni 2014
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v14i1.989

Abstract

Efektifitas Pembinaan Bagi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Hukum Islam Hendri sayuti; muhammad alawi
Hukum Islam Vol 13, No 1 (2013): Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v13i1.40

Abstract

Maraknya kasus Lembaga Pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu Undang-undang No. 12 Tahun 1995. Serta fasilitas dan sarana juga menjadi perhatian penulis dalam menelitinya karena jumlah narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru telah over crowding atau kelebihan kapasitas. Dalam prakteknya, Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru mengalami banyak kendala terutama masalah kelebihan kapasitas. Belum maksimalnya sistem manajemen pembinaan serta sistem pengawasan dan penjagaan yang masih lemah, dan tidak adanya jaminan pekerjaan setelah narapidana bebas membuat keefektifan pembinaan tidak terkontrol dengan baik lagi dan berdampak kepada tingginya angka residivis. Dari berbagai masalah tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru belum bisa dikatakan efektif, karena konsep dan prakteknya tidak berjalan dengan baik. Padahal, jika ditinjau dari hukum Islam konsepnya mempunyai tujuan yang sama antara Undang-undang No. 12 Tahun 1995 dengan Hukum Islam yaitu lebih mengutamakan pembinaan daripada penyiksaan
JAMAK DAN QADHA SHALAT BAGI PENGANTIN KAJIAN FIQH KONTEMPORER Arisman Arisman
Hukum Islam Vol 14, No 1 (2014): Vol 14, No 1 (2014): Juni 2014
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v14i1.984

Abstract

PENERAPAN KONSEP MORAL DAN ETIKA DALAM DISTRIBUSI PENDAPATAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Zuraidah, Zuraidah
Hukum Islam Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Distribusi pendapatan menjadi masalah rumit yang diperdebatkan kalangan ekonom. Sistem ekonomi kapitalisme memandangan bahwa seorang individu bebas dapat mengumpulkan dan mendapatkan penghasilan dengan menggunakan kemampuannya sendiri tanpa dibatasi. Sementara itu, sistem ekonomi sosialisme menganggap bahwa kebebasan mengancam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, hak individu memiliki kekayaan harus dihapuskan dan diambil alih oleh pemerintah sehingga keadilan dapat diwujudkan dalam masyarakat. Sedangkan Islam memberikan prinsip dasar distribusi kekayaan dan pendapatan sehingga kekayaan tidak beredar di antara orang kaya, Islam mengatur kekayaan dan distribusi pendapatan untuk semua warga negara, tidak menjadi komoditas untuk orang kaya saja. Selain itu, dalam rangka mewujudkan cara keadilan, Islam menekankan tentang pentingnya kekayaan beredar di masyarakat melalui pembayaran "zakat", "infak", aturan warisan, wasiat dan hibah.
SISTEM PINJAMAN MODAL USAHA PERKEBUNAN KELAPA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PETANI KELAPA KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR) Sabariah, Sabariah
Hukum Islam Vol 14, No 2 (2014): Vol 14, No 2 (2014) Nopember 2014
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem pinjaman modal usaha perkebunan kelapa yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir adalah dimana dalam sistem kerjasama antara pemilik modal dengan petani kelapa dilakukan perjanjian secara tidak tertulis berdasarkan unsur kepercayaan antara keduabelah pihak yaitu petani kelapa dengan pemilik modal. Perjanjian dan sistem yang dibuat tidak memberikan keuntungan kepada para petani kelapa melainkan para petani hanya bisa bertahan hidup, ini disebabkan karena adanya unsur penetapan harga dan keterikatan penjualan hasil panen para petani kelapa. Banyak hal-hal yang ditemukan ketidaksesuaian dengan Ekonomi Isalam yaitu adanya unsur keterikatan penjualan dan penetapan harga oleh pemilik modal yang memberikan pinjaman terhadap petani kelapa.
MENUNDA PERNIKAHAN BAGI WANITA KARIR MENURUT HUKUM ISLAM Cip Bayali
Hukum Islam Vol 13, No 1 (2013): Juni 2013
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v13i1.967

Abstract

ANALISA PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG MAWALI Muhammad Darwis
Hukum Islam Vol 14, No 1 (2014): Vol 14, No 1 (2014): Juni 2014
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v14i1.991

Abstract

Pemikiran Hazairin dalam hukum kewarisan Islam dalam perkembangannya, mengenai ahli waris pengganti yang bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris. Pada dasarnya ahli waris pengganti menjadi ahli waris karena orangtuanya yang berhak mewaris meninggal lebih dahulu dari pewaris. Adapun dalam hukum Islam istilah mawali dalam Al-Qur‟an menurut tinjauan hukum Islam istilah mawali sebagai ahli waris pengganti tidak dikenal namun kedudukan mereka sebagai ahli waris dapat diketahui melalui perluasan pengertian ahli waris langsung yang dijelaskan dalam Al-Quran.

Page 1 of 19 | Total Record : 187

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 23, No 1 (2023): HUKUM ISLAM Vol 22, No 2 (2022): HUKUM KELUARGA SOSIOLOGIS-ANTROPOLOGIS Vol 22, No 1 (2022): HUKUM KELUARGA DAN MUAMALAH Vol 21, No 2 (2021): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 21, No 1 (2021): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 20, No 2 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 20, No 1 (2020): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARI'AH Vol 19, No 2 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH Vol 19, No 1 (2019): HUKUM TATA NEGARA, KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah Vol 18, No 2 (2018): Hukum Ekonomi dan Hukum Keluarga Syariah Vol 18, No 1 (2018): HUKUM KELUARGA DAN EKONOMI SYARIAH Vol 17, No 2 (2017): Hukum Keluarga dan Ekonomi Syariah Vol 17, No 1 (2017): PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA Vol 16, No 2 (2016): VOL 16 NO. 2 (2006) NOPEMBER 2016 Vol 16, No 1 (2016): VOL 16 NO. 1 (2006) JUNI 2016 Vol 15, No 1 (2015): VOL 15, NO 1 (2015): JUNI 2015 Vol 15, No 2 (2015): Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Nopember 2015 Vol 14, No 2 (2014): Vol 14, No 2 (2014) Nopember 2014 Vol 14, No 2 (2014): Vol 14, No 2 (2014) Nopember 2014 Vol 14, No 1 (2014): Vol 14, No 1 (2014): Juni 2014 Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013 Vol 13, No 2 (2013): Nopember 2013 Vol 13, No 1 (2013): Juni 2013 More Issue