cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. kuningan,
Jawa barat
INDONESIA
UNIFIKASI
Published by Universitas Kuningan
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi adalah jurnal ilmiah yang berisi tentang karya ilmiah yang menggunakan penelaahan kepustakaan dan empiris bidang ilmu hukum yang terbit 6 bulanan
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2019)" : 10 Documents clear
The Application of Barcodes on Deed of Land Made by Land Deed Officials Aswari, Aan; Abbas, Ilham
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i2.1766

Abstract

Land officials’ services related to the preparation and manufacture of deed blanks for Land Deed Officials (PPAT) has been developed by no longer using special blanks for deed and replacing it with the application of barcodes on deed of land. It aims to replace the registration number issued by land officials and to apply various technologies to a deed of land to develop various aspects in order to realize an efficient legal certainty. Besides, it also aims to provide an overview that can be used as a reference in legal problem solving where the legislation shall provide stronger legal certainty to deed of land. This study applied a legal normative and conceptual research design. The results showed that there is a form of cultural lag as an ongoing issue when new regulation is applied, namely the application of barcodes as a substitution to registration numbers. Finally, it can be concluded that the application of barcodes in the making of deeds in Land Deed Officials still encounters problems, particularly in terms of proof consequences.Keywords: deed of land, barcode, land deed officials Penerapan Kode Baris pada Akta Tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah  Abstrak :Peningkatan pelayanan kantor pertanahan terkait penyiapan dan pembuatan blanko akta untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah dikembangkan dengan tidak lagi menggunakan blanko khusus untuk Akta  PPAT dengan mengganti sistem pembuatan blanko oleh PPAT itu sendiri dengan penerapan kode baris pada akta tanah, bertujuan untuk mengganti nomor registrasi yang dibuat oleh kantor pertanahan dan mengaplikasikan beragam teknologi kedalam sebuah akta tanah untuk mengembangkan beragam aspek demi mewujudkan sebuah kepastian hukum dengan efisien, diantaranya dapat ditemukannya bentuk-bentuk kekuatan dan legalitas PPAT melalui perbuatan-perbuatan hukumnya, serta bertujuan untuk memberikan gambaran yang dapat dijadikan rujukan legal problem solving dimana seharusnya ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang semakin kuat terhadap akta tanah. Metode penelitian menggunakan legal normative research dan conceptual research sehingga secara konsisten mengurai hasil penelitian menunjukkan adanya bentuk cultural lag sebagai masalah yang berkelanjutan ketika diberlakukannya aturan baru yaitu penerapan kode baris sebagai pengganti nomor registrasi akta, khususnya dibidang pembuktian dalam upaya menggapai sebuah kepastian hukum. Akhirnya tulisan ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi kode baris pada pembuatan akta dalam pelayanan kantor pertanahan yang diperankan oleh pejabat yang ditunjuk masih menyisakan problematika dalam penerapannya, khususnya konsekuensi dalam pembuktian.Kata kunci: akta tanah, kode baris, ppat
The Participation of Indonesia in Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs): The Legal and Globalization Perspectives Aryuni Yuliantiningsih
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i2.1943

Abstract

Abstract : The purpose of this research is to find out and analyse the participation of Indonesia in Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs) viewed from the legal and globalization perspectives. The method used in this research was a normative juridical by employing secondary data sources which were analysed qualitatively. The results showed that there are 4 (four) RFMOs bordering Indonesian waters, namely IOCT, CCSBT, WPPC, and Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC). Currently, Indonesia has participated as a member of RFMOs with the reasons, firstly, to participate in conserving fish resources and secondly, if Indonesia is not a member of RFMOs, the fishery products can be embargoed and categorized as IUU fishing. In relation to law and globalization, developed countries have implemented their hegemony to dominate the high seas through legal instruments, namely international treaties and organizations. On the other hand, the participation of Indonesia in RFMO is merely to facilitate the citizens to be able to access fish resources in the high seas.Keywords: Indonesia, RFMOs, law, globalization. Keikutsertaan Indonesia dalam Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs): Perspektif Hukum dan Globalisasi Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis keikutsertaan Indonesia dalam Regional Fisheries Management Organizatios (RFMOs) ditinjau dari perspektif hukum dan globalisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan sumber data sekunder dan analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu terdapat 4 (empat) RFMOs yang berbatasan dengan perairan Indonesia yaitu, IOCT, CCSBT, WPPC, Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC). Saat ini Indonesia telah ikut serta menjadi anggota RFMOs dengan alasan, pertama, ikut melakukan konservasi sumber daya ikan dan kedua,  jika tidak menjadi anggota RFMOs maka hasil tangkapan dapat  diembargo dan dikategorikan sebagai IUU fishing.  Dikaitkan dengan hukum dan globalisasi, negara maju telah menerapkan hegemoninya untuk menguasai laut lepas melalui instrumen hukum yaitu perjanjian internasional dan organisasi internasional. Di sisi lain keikutsertaan Indonesia dalam RFMO  untuk memfasilitasi warga negaranya agar dapat mengakses sumberdaya ikan di laut lepas.Kata Kunci: Indonesia, RFMOs, hukum, globalisasi.
Sustainable Development Goals (SDGs) Principle Towards Sharia Business Unit Pre-Spin Off 2023 Nikmah Mentari; Franciska Mifanyira Sutikno
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i2.1866

Abstract

AbstractThe existence of a Sharia Business Unit will be ended in 2023 due to the mandate of the Sharia Banking Act which requires a spin-off. Therefore, the Sharia Business Unit will become an independent Sharia Bank. As part of the parent bank, it is should for the conventional bank to prepare the readiness of  Sharia Business Unit before spin-off so that it can compete in the global era based on the SDGs principle and still maintain the sharia compliance. The method applied is normative juridical, which relates to the prevailing norms and legal principles. The outputs are produced by focusing the objectives on SDGs goals which are correlated with Sharia Banking and Good Corporate Governance principles of Sharia Business Unit with Conventional Bank.Keywords: Coventional Bank, SDGs, Sharia Business Unit, Spin Off Prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Menuju Pre-Spin Off Unit Bisnis Syariah 2023Abstrak Keberadaan Unit Usaha Syariah akan berakhir pada tahun 2023 berdasarkan amanah Undang-Undang Perbankan Syariah yang mensyaratkan adanya spin-off. Oleh karena itu, Unit Usaha Syariah akan menjadi Bank Umum Syariah yang mandiri. Sebagai bagian dari induk bank, Bank Konvensional seharusnya menyiapkan Unit Usaha Syariah sebelum terjadinya spin-off sehingga Unit Usaha Syariah dapat bersaing di era global berdasarkan prinsip SDGs dan tetap mempertahankan kepatuhan syariah. Metode penelitian ini yakni normatif-yuridis yang berhubungan dengan norma dan prinsip hukum. Hasil yang diperoleh berfokus pada sasaran tujuan SDGs yang berhubungan dengan Perbankan Syariah dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Unit Usaha Syariah dengan Bank Konvensianal.Kata Kunci : Bank Konvensional, SDGs, Unit Usaha Syariah, Spin-off
The Optimization of Sharia Mutual Fund as an Investment Means to Promote Financial Inclusion in Indonesia Teguh Tresna Puja Asmara; Lastuti Abubakar
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i2.1849

Abstract

Abstract : Sharia mutual fund can be used as an investment alternative for investors, especially for small investors or retailers. The excess of sharia mutual funds that can be reached by all groups shall be a means to promote financial inclusion in Indonesia. Based on data released by the Bank of Indonesia (BI), in 2018, financial inclusion or access to financial institutions of the Indonesian citizens is only 49% (forty-nine percent). Therefore, we need a concrete strategy to promote financial inclusion in Indonesia in which one of the strategies that can be applied is by optimizing sharia mutual funds as an investment means. This study aims to find out the regulation and legal protection of investors in implementing sharia mutual fund investments in the marketplace. The method used was a normative juridical emphasizing on legal research literatures or secondary data. The results showed that sharia mutual funds can be one of the means in promoting financial inclusion program as it can be reached by all groups, especially small investors or retailers. The optimization of sharia mutual funds can be done by utilizing advanced technology in which one of them is the implementation of sharia mutual fund investments through the marketplace. Sharia mutual fund investment in the marketplace has the potential to develop as it can be done easily, quickly, and cheaply. However, the implementation of sharia mutual fund investments in the marketplace still requires strengthening regulations to provide legal certainty and legal protection for its users.Keywords: Investment, Optimization, Sharia Mutual Funds. Optimalisasi Reksadana Syariah sebagai Sarana Investasi dalam Rangka Memajukan Keuangan Inklusif di IndonesiaAbstrak : Reksadana syariah dapat dijadikan salah satu alternatif investasi bagi investor, khususnya investor kecil atau ritel. Kelebihan reksadana syariah yang dapat dijangkau oleh semua kalangan dapat menjadi sarana dalam rangka memajukan keuangan inklusif di Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) pada tahun 2018 inklusi keuangan atau akses terhadap lembaga keuangan masyarakat Indonesia hanya sebesar 49% (empat puluh sembilan persen). Oleh karenanya diperlukan strategi dan langkah-langkah konkrit guna memajukan inklusif keuangan di Indonesia yang salah satunya dapat melalui pengoptimalan reksadana syariah sebagai sarana investasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum investor dalam pelaksanaan investasi reksadana syariah di marketplace. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menitik beratkan kepada penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa reksadana syariah dapat menjadi salah satu sarana dalam mendukung program keuangan inklusif dikarenakan dapat dijangkau oleh semua kalangan terutama investor kecil atau ritel. Optimalisasi reksadana syariah dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan penggunaan teknologi secara muktahir, salah satunya yaitu pelaksanaan investasi reksadana syariah melalui marketplace. Investasi reksadana syariah di marketplace sangat berpotensi berkembang dikarenakan investasi reksadananya dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan murah. Namun pelaksanaan investasi reksadana syariah di marketplace tersebut masih memerlukan penguatan regulasi guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang kuat bagi para penggunanya.Kata kunci: Investasi, Optimalisasi, Reksadana Syariah
Legal Protection of Women Victims of Sexual Harassment in Indonesia Tri Astuti Handayani; Teguh Prasetyo; Diding Rahmat
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i2.1939

Abstract

The rise of sexual and non-verbal sexual harassment against women by men makes women not have bargaining in criminal law as a victim, this has implications for the psychology of women feeling humiliated, lacking confidence, trauma and fear, due to the above women who are victims of sexual harassment who are unable to carry out their work or even have mental illness, stress or some who commit suicide. The purpose of this study was to determine the legal arrangements for the protection of women due to acts of sexual harassment by men today and how the legal efforts of victims of sexual harassment against women. The methodology used in this study is normative legal research with primary, secondary and tertiary materials such as laws, journals and books. The researcher concludes:  First; There is a need for regulations governing the protection of women, especially regarding acts of sexual harassment. Second; Preventive and repressive efforts are needed to prevent acts of sexual harassment against women in order to protect women so that women are able to rise up, advance, prosperous, happy, independent and contribute to the Family, Nation and State. Preventive efforts can be carried out through socialization, workshops and training on legal awareness of women's protection while repressive efforts include taking action by the police.Keywords: Women, Sexual Harassment, Legal Protection Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Indonesia Abstrak : Maraknya tindakan pelecehan seksual baik verbal maupun non verbal terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki laki menjadikan perempuan tidak memliki bergaining dalam hukum pidana sebagai korban, hal demikian berimplikasi pada pisikologi perempuan merasa direndahkan, kurang percaya diri, trauma dan takut, akibat hal di atas perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual yang tidak bisa menjalankan pekerjaanya atau pun ada juga sakit jiwa, stress atau ada juga yang bunuh diri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum perlindungan perempuan akibat tindakan pelecehan seksual oleh laki-laki saat ini serta bagaimana upaya hukum korban pelecehan seksual terhadap perempuan. Metodelogi yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan bahan primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang undangan, jurnal dan buku. Hasil penelitian  Pertama; Perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan khusunya mengenai tindakan pelecehan seksual. Kedua; Perlu adanya upaya preventif dan represif dalam mencegah tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan dalam rangka melindungi para perempuan agar perempuan mampu bangkit, maju, sejahtera, bahagia, mandiri dan berkontribusi bagi Keluarga, Bangsa dan Negara . Upaya preventif dapat dilakukan dengan sosialisasi, workshop dan pelatihan-pelatihan kesadaran hukum perlidungan perempuan sedangkan upaya refresif berupa penindakan oleh aparat kepolisian.Kata Kunci :  Perempuan, Pelecehan Sekual, Perlindungan Hukum
The Implementation of the Agreement of Water Pipeline Installation Between Regional Water Companies with CV. Tenjo Laut Intan Nur Indah; Haris Budiman; Bias Lintang Dialog
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i2.2139

Abstract

Abstract : The present study aims to analyze the arrangement and implementation of the agreement of water pipeline installation between Tirta Kamuning Regional Water Company and CV. Tenjo Laut. This descriptive-analytical study applied an empirical juridical approach. The results showed that the agreement of water pipeline installation between Tirta Kamuning Regional Water Company and CV. Tenjo Laut was based on the legislations, especially Article 64 of Law No. 13 of 2003, Article 65 Paragraph 3 of Law No. 13 of 2003, Presidential Regulation No. 70 of 2012, Article 1320 of the Civil Code, and Article 1338 of the Civil Code. Thus, in general, the implementation of the agreement of water pipeline installation between Tirta Kamuning Regional Water Company and CV. Tenjo Laut is in accordance with the legislations.Keywords: Agreement, Water, Regional Companies. Implementasi Perjanjian Pemasangan Pipa Air Minum antara Perusahaan Daerah Air Minum dengan CV. Tenjo LautAbstrak : Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaturan dan implementasi perjanjian pemasangan pipa air minum antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kamuning dengan CV. Tenjo Laut. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan perjanjian pemasangan pipa air minum antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kamuning dengan CV. Tenjo Laut didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 65 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata, dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan implementasi perjanjian pemasangan pipa air minum antara Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kamuning dengan CV. Tenjo Laut pada umumnya sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Kata Kunci: Perjanjian, Air Minum, Perusahaan Daerah.
Environmental Quality Protection in the Period of Industrialization to Realize Environmental-Based Industry Adhi Putra Satria
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i2.1962

Abstract

This study aims to analyze the impact of industrialization in Indonesia on environmental quality. The method used in this study was an empirical juridical method. This study employed both primary data obtained from field research and secondary data taken from library research. The results found that industrialization has a significant impact on the deterioration in the quality of environment as current technological developments are focused on efforts to exploit nature by emphasizing human domination on environment. This can be proven by various kinds of environmental damage and degradation in Indonesia caused by industrial activities. In brief, environmental problems caused by industrialization include air pollution, water quality and availability, and land quantity and quality. Hence, it is necessary to create new breakthroughs that can overcome environmental problems in this industrial period. One of the ways that can be applied is by realizing environmental-based industrial activities. Yet, this effort is still facing various obstacles, especially in terms of the lack of knowledge and human resources owned by business actors in implementing an environmental-based industry.Keywords : Industrialization, Environmental-based Industry, Environmental Damage. Perlindungan Kualitas Lingkungan Hidup di Masa Industrialisasi untuk Mewujudkan Industrialisasi Berwawasan LingkunganAbstrak : Tujuan penelitian ini untuk menganalisis serta mengkaji bagaimana pengaruh dari adanya industrialisasi di Indonesia terhadap kualitas lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dimana data yang dipakai dalam penulisan artikel ini bersumber dari data primer yaitu data yang diambil langsung dari lapangan dan data sekunder yaitu data yang diambil dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menemukan bahwa industrialisasi pada masa sekarang memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, pengembangan teknologi saat ini telah difokuskan pada upaya untuk mengekspolritasi alam sekaligus mempertegas dominasi manusia terhadap lingkungan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai macam kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan hidup di Indonesia yang diakibatkan oleh aktifitas kegiatan industri. Simpulan, bahwa permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh karena faktor industrialisasi, yaitu berupa permasalahan lingkungan dibidang udara, ketersediaan air hingga kuantitas dan kualitas tanah. Sehingga perlu adanya terobosan-terobosan baru yang dapat mengatasi permasalahan lingkungan dimasa industri ini, langkah-langkah yang dapat dipakai yaitu dengan mewacanakan kegiatan industri yang ramah lingkungan, namun wacana tersebut masih mengalami berbagai kendala, terutama dalam segi minimnya pengetahuan dan sumber daya yang dimiliki oleh para pelaku usaha dalam melaksanakan sebuah industri yang berwawasan ramah lingkungan.Kata Kunci : Industrialisasi, Industri Ramah Lingkungan, Kerusakan Lingkungan.
Implementing the Code of Ethics for Police Officers as Corruption Actors Franciska Mifanyira Sutikno; Indah Dwi Miftachul Jannah
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i2.1864

Abstract

Police is a profession requiring law and code of ethics as a benchmark for any actions and legal consequences. The code of ethics in the State Police of the Republic of Indonesia is applied in corruption along with the applicable law. This study aims to analyze and compare the implementation of the code of ethics of the Police in corruption in Indonesia and Singapore. This study applied a normative juridical approach. The results showed that the code of ethics is internal, administratively binding and implemented in Indonesia and Singapore following the legislations in a coordinated manner. The conclusion of the study is that the implementation of the code of ethics in corruption is carried out without violating the provisions of criminal acts processing by the authorities.Keywords: Indonesia, Police, Code of Ethics, Singapore, Corruption. Pengimplementasian Kode Etik pada Polisi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi AbstrakPolisi merupakan suatu profesi yang membutuhkan hukum dan kode etik sebagai menjadi tolak ukur tindakan dan akibat hukumnya. Kode Etik dalam Polri diterapkan dalam tindak pidana korupsi beriringan dengan hukum yang berlaku. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis dan membandingkan pengimplementasian kode etik polri dalam tindak pidana korupsi di Indonesia maupun Singapura. Metode penelitian yang digunakan dengan metode pendekatan yuridis normative yaitu peraturan perundang-undangan dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik bersifat internal, mengikat secara administratif dan pengimplementasian di Indonesia dan Singapura mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan secara koordinatif. Simpulan penelitian adalah pengimplementasian kode etik dalam tindak pidana korupsi dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan pemprosesan tindak pidana oleh otoritas.Kata Kunci: Indonesia, Kepolisian, Kode Etik, Singapura, Tindak Pidana Korupsi.
The Urgency of Law Establishment Regarding Block-Chain Technology in Indonesia Based on the Perspective of Dignified Justice (Keadilan Bermartabat) Prasetyo, Teguh; Karo Karo, Rizky P.P.; Pricilia, Vena; Setiadinata, Natasha
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i2.1827

Abstract

AbstractBlock-chain technology has been utilized in various countries in the world, specifically in Indonesia. Block-chain brings positive impact on the development of businesses in Indonesia, but it also has negative impacts if the government of Indonesia doesn’t keep an eye on it. The Positive impacts are that block-chain can improve the efficiency of time and transactions fee. But on the other hand, block-chain gives opportunity to the beginning of cybercrime, for example data theft, client’s financial data. The formulation of problems are: 1. What is the urgency of the establishment of law concerning block-chain technology utilization in Indonesia based on the perspective of dignified justice; 2. What kind of legal protection should be established concerning consumer and business founder protection on the utilization block-chain technology. This research method is a normative empirical method conducted the way of analyzing norms, the laws and regulation on regarding the topic and with profound interviews with experts/officials who has decent knowledge in this specific area. The purpose of this research is to analyze the consumer and founder protection related on the usage of block-chain and to give an input to the ministry on the urgency of the formation of the law on blockchain in Indonesia. The results of this study are that the blockchain technology has been used in various businesses, such as financial / banking sector, agriculture, etc. Blockchain technology can change the paradigm in the financial sector from a centralized system to a decentralized system and to improve system security. Blockchain must be monitored because the blockchain system contained data privacy, financial privacy to prevent the criminal acts. The conclusion is that the supervision of the blockchain system is carried out by forming special regulations on the blockchain or adding new norms which are based on the dignified justice about blockchain in Bank Indonesia Regulations or Financial Services Authority Regulations related to financial technology.Keywords: Blockchain, Consumers Protection, Money Laundering, Renewal Law, Justice Dignity (Keadilan Bermartabat)Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Teknologi Blockchain di Indonesia berdasarkan Keadilan BermartabatAbstrakTeknologi blockchain telah banyak dimanfaatkan di berbagai negara di dunia, khususnya di Indonesia. Penggunaan blockchain membawa dampak positif bagi pengembangan dunia bisnis di Indonesia, namun juga memiliki dampak negatif jika tidak diawasi oleh baik oleh Pemerintah Indonesia. Dampak positif penggunaan blockchain dapat meningkatkan efisiensi waktu, biaya lalu lintas transaksi keuangan. Namun disatu sisi, blockchain menimbulkan dampak negatif yakni membuka peluang munculnya kejahatan dunia maya (cybercrime) misalnya pencurian data privasi, data keuangan nasabah. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah: 1. Apakah yang menjadi urgensi pembentukan peraturan perundang-undangan terkait manfaat teknologi blockchain di Indonesia berdasarkan perspektif keadilan yang bermartabat; 2. Apa jenis perlindungan hukum yang perlu dibangun tentang perlindungan konsumer dan pelaku usaha dalam penggunaan teknologi block chain. Metode yang digunakan ialah normatif empiris yang dilakukan dengan cara menganalisis norma, peraturan perundang-undangan terhadap topik yang diangkat dan dengan metode wawancara yang mendalam kepada narasumber/pejabat yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Tujuan penelitian untuk menganalisis perlindungan konsumen pelaku usaha terkait penggunaan blockchain dan untuk memberi masukan bagi Kementerian terkait tentang urgensi pembentukan peraturan penggunaan blockchain di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah teknologi blockchain telah dipergunakan di pelbagai usaha, baik di sektor keuangan/perbankan, pertanian dan lain sebagainya. Teknologi blockchain dapat merubah paradigma di sektor keuangan dari sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi dan untuk meningkatkan keamanan sistem. Blockchain wajib diawasi karena di dalam sistem blockchain terdapat privasi data, privasi keuangan dan agar tidak disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana. Kesimpulannya adalah pengawasan sistem blockchain dilaksanakan dengan membentuk peraturan khusus tentang blockchain atau menambahkan norma baru yang berprinsipkan keadilan bermartabat tentang blockchain dalam Peraturan Bank Indonesia ataupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait teknologi finansial. Kata Kunci: Blockchain, Perlindungan Konsumen, Pencucian Uang, Pembaharuan Hukum, Keadilan Bermartabat
The Urgency of Defining Indonesia’s National Critical Infrastructure Anang Setiyawan
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i2.1673

Abstract

Abstract: Indonesia has experienced millions of cyber attacks but it has never been able to be handled properly and completely, partly because of weak policies and conventional perspectives in understanding cyber threats. A country's vital infrastructure is related to a country's national interests, so threats to vital infrastructure are tantamount to threatening Indonesia's national interests. The level of use and dependence of a country on information and communication technology is directly proportional to the level of security and defense vulnerability in a country. Communication network connectivity and information technology cause security in this domain to become a separate issue in itself. This study aims to outline the importance of Indonesia to establish a national vital infrastructure in Indonesia in order to prepare Indonesia to face threats in the fifth domain. Determination of national vital infrastructure is urgent because it is closely related to the determination of jurisdiction, national defense and security policies in the cyber domain. This research is a normative study using a comparative approach. The results showed that Indonesia still uses a conventional perspective in seeing the form of threats and determining national vital objects as stipulated in Presidential Regulation No. 63 year 2014. Therefore, in order to face the threats of defense, security as well as national interests of Indonesia in the cyber domain, government needs to evaluate existing policies in accordance with the modern threats, as well as to establish and define Indonesia's vital national infrastructure.Keywords: national interest, security, defense, critical infrastructure, cyber threat.Urgensi Penetapan Infrastruktur Vital Nasional Indonesia Abstrak: Indonesia mengalami jutaan serangan cyber namun tidak pernah dapat ditangani dengan baik dan tuntas, hal ini diantaranya disebabkan karena lemahnya kebijakan dan perspektif konvensional dalam memahami ancaman cyber. Infrastruktur vital suatu Negara sangat terkait dengan kepentingan nasional suatu Negara, sehingga ancaman terhadap infrastruktur ini sama artinya dengan mengancam kepentingan nasional Indonesia. Tingginya penggunaan dan ketergantungan suatu Negara terhadap teknologi informasi dan komunikasi berbanding lurus dengan tingkat kerentanan keamanan dan pertahanan disuatu Negara. Konektifitas jaringan komunikasi dan teknologi informasi menyebabkan keamanan di domain ini menjadi masalah tersendiri yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pentingnya Indonesia untuk menetapkan dan mendefinisikan infratruktur vital nasional di Indonesia dalam rangka mempersiapkan Indonesia menghadapi ancaman pertahanan dan keamanan di domain kelima. Upaya penentuan infrastruktur vital nasional ini penting segera dilakukan karena berkaitan erat dengan upaya penentuan yurisdiksi, kebijakan pertahanan dan keamanan nasional Indonesia di domain. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih menggunakan perspektif konvensional dalam melihat bentuk Ancaman dan menentukan objek vital nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 63 tahun 2014. Oleh karena itu, dalam rangka menghadapi ancaman pertahanan dan keamanan serta kepentingan nasional indonesia di domain cyber maka pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakan yang ada sesuai bentuk ancaman modern dan menetapkan infrastruktur vital nasional milik Indonesia.Kata kunci: national interest, security, defense, critical infrastructure, cyber threat.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 1 (2014) More Issue