cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Sosioinforma
Published by Kementerian Sosial Republik Indonesia
ISSN : 24428094     EISSN : 25027913     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Sosio Informa merupakan nama baru dari Majalah Informasi Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial. Majalah Sosio Informa menyajikan tulisan hasil kajian literatur dan kajian pemikiran kritis mengenai pembangunan kesejahteraan sosial. Sosio Informa merupakan media publikasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan pihak-pihak yang menekuni bidang pembangunan kesejahteraan sosial.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2 No 1 (2016): SOSIO INFORMA" : 7 Documents clear
DAMPAK KETIMPANGAN GENDER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA Agnes Vera Yanti Sitorus
Sosio Informa Vol 2 No 1 (2016): SOSIO INFORMA
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v2i1.190

Abstract

perbaikan dari naskah sebelumnya
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PELUANG TERHADAP PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Habibullah Habibullah; Syauqi Syauqi
Sosio Informa Vol 2 No 1 (2016): SOSIO INFORMA
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v2i1.181

Abstract

Fokus dari kajian ini adalah implikasi Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan software pengolah data N-Vivo versi 10.   Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tersebut urusan sosial merupakan urusan wajib dan pelayanan dasar yang diselenggarakan pemerintah daerah. Pada urusan konkuren yaitu yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk urusan sosial dibagi menjadi 7 sub bidang yaitu: pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, taman makam pahlawan, sertifikasi dan akreditasi. Pada sub bidang rehabilitasi sosial penyelenggaraan berbasis panti selain Rehabilitasi bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan  orang dengan HIV/Aids dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.  Dinas sosial diklasifikan menjadi tipe A, B dan C berdasarkan pemetaan urusan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dari 34 Provinsi sebanyak 26 Provinsi (76,47 persen) sudah dilakukan pemetaan urusan sosial. Hasilnya sebanyak 69,23 persen termasuk Tipe dinas A, 11,54 persen masuk tipe Dinas B dan 19,23 persen termasuk tipe dinas C.  Sedangkan untuk kabupaten/kota dari 511 kabupaten/kota, sebanyak 366 (71,62 persen) sudah dilakukan pemetaan urusan sosial dengan hasil sebanyak 42,08 persen termasuk dinas tipe A, sedangkan 34,43 persen termasuk dinas tipe B dan sebanyak 23,5 persen termasuk dinas tipe C. Kajian ini merekomendasikan Kementerian Sosial menyusun SPM dan NSPK sesuai dengan kewenangannya dan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota menyesuaikan dengan amanah Undang-Undang tersebut khususnya untuk peralihan panti sosial UPT Kementerian Sosial.
IDENTIFIKASI KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBERDAYAKAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL Nunung Unayah; Muslim Sabarisman
Sosio Informa Vol 2 No 1 (2016): SOSIO INFORMA
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v2i1.136

Abstract

Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan salah satu permasalahan sosial di Indonesia. Jumlah masyarakat KAT masih cukup besar, yang tersebar di seluruh pelosok yang lokasinya secara geografis relatif sulit dijangkau, dan pada umumnya jauh tertinggal secara ekonomi maupun sosial dan politik dibandingkan dengan warga negara lainnya di Indonesia. Sekaligus warga KAT merupakan bagian warga negara yang memiliki kewajiban  dan hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan tersebut melalui pemberdayaan masyarakatnya. Mencermati keadaan tersebut penulis ingin mengkaji bagaimana pentingnya inventarisir kearifan lokal dalam pemberdayaan KAT. Kajian ini merupakan studi literatur dari berbagai referensi yang ada, kemudian data tersebut dikemas dan digali sebagai bahan data dan informasi yang dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya kearifan lokal KAT di Indonesia. Adapun tujuan kajian ini adalah ingin mengetahui pentingnya inventarisir kearifan lokal masyarakat KAT setempat dalam mengembangkan potensi sebagai upaya meningkatkan keberdayaan masyarakatnya. Kearifan lokal merupakan pembagian keuntungan merata atas pengetahuan tradisional yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat setempat, sebagai sesuatu yang berharga yang bernilai ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu juga dengan adanya kearifan lokal dapat menentukan atau merupakan arah kebijakan dalam merencanakan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan akses untuk membagi keuntungan secara bersama-sama dan memberdayakan masyarakatnya dalam menjaga hak adat dan kearifan lokal yang dapat memberikan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat komunitas adatnya. Kata kunci: Komunitas adat terpencil,inventarisir kearifan lokal, pemberdayaan
TANTANGAN PROFESI PENELITI: SATU STUDI KASUS PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Achmadi Jayaputra
Sosio Informa Vol 2 No 1 (2016): SOSIO INFORMA
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v2i1.193

Abstract

Researcher is a functional position in the Ministry of Social Affairs. The existence of researchers has been recognized since 1985 and it was marked by the appointment of eight people to be functional researchers. Over the last thirty years, the number of researchers has been growing as the result of the increasing number of the government’s tasks. This study is to discuss the researchers who work in the governmental institution and whose duties and functions have been determined through the intitution’s policy based on the rules set out in 2015. The work unit formation of Research and Development Centre for Social Welfare (Puslitbangkesos) has ever been changed several times. Therefore, it contributes to the implementation of its activities. Its goal is to give the charge to face the mental revolution that has been declared nationally. The situation will be different from the previous one because next, each researcher will begin to improve his quality by looking at very rapid development of science and technology. Each researcher must pay attention to a professional work ethic, rules and norms as well as researcher’s ethics. It is time for the researchersto improve their quality in increasing their knowledge and their ability to uphold the values of honesty, responsibility and dignity.Keyword: challenges, profession, work ethic.
RENCANA PEMULANGAN DAN INTEGRASI EKS PENDERITA GANGGUAN MENTAL DENGAN MASYARAKAT: MASALAH DAN SOLUSI Husmiati Husmiati
Sosio Informa Vol 2 No 1 (2016): SOSIO INFORMA
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v2i1.187

Abstract

In general, ordinary people still consider that the people, who used to suffer from mental disorder and who was declared to have been recovered, have a negative label. Such labeling can affect the people’s treatment on them as well as on their families. The impact of this problem will be more serious for them, such as: neglect, discrimination, oppression, social isolation and the omission on them to be homeless. This paper tried to analyze the issue of how the efforts of government and their family to plan the integration of the former mental disorder clients into their family and community. In addition, to analyze the issue of how the public accept the former mental disorder clients. The solution offered is the need of the efforts of accurate discharge and integration planning of the former mental disorder clients and the involvement of their family members, peers, neighbors and the community in maintaining their mentalhealth status and the quality of their life. In addition, the government and the private sectors can play an important role to help the former mental disorder clients reintegrate into their families and communities.Keywords: the former mental disorder clients, discharge and integration planning.
PENDEKATAN SISTEMIK MENANGANI PENYIMPANGAN PERILAKU ANAK Hari Harjanto Setiawan
Sosio Informa Vol 2 No 1 (2016): SOSIO INFORMA
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v2i1.132

Abstract

Permasalahan yang dialami oleh anak merupakan hasil interaksinya dengan lingkungan. Peran lingkungan besar pengaruhnya terhadap munculnya permasalahan perilaku tindak kriminal. Disamping itu perilaku seseorang dengan semua aspeknya merupakan proses belajar. Permasalahan yang kompleks dari anak membutuhkan pendekatan sistemik dalam penangananya sehingga anak, keluarga, teman sebaya, masyarakat dan aksesibilitas yang dianggap sebagai kelompok yang mempengaruhi juga harus mendapat perhatian. Melalui studi pustaka, tulisan ini akan mengungkap tentang penyimpangan perilaku anak dan pendekatan sistemik dalam menanganinya. Pada pendekatan sistemik ini akan mengungkapkan sistem yang berpengaruh terhadap anak antara lain sistem keluarga, sistem pertemanan, sistem kemasyarakatan dan sistem aksesibilitas. Tujuan tulisan ini akan memuat tentang bentuk penyimpangan perilaku pada anak, teori yang mendasari pendekatan sistemik, sistem yang terkait dengan penyimpangan perilaku anak dan model sistemik dalam penanganan penyimpangan perilaku anak. Akhir dari pendekatan sistemik ini diharapkan anak akan dapat berfungsi kembali sesuai dengan tugas perkembangnnya yang sesuai dengan norma yang berlaku. Permasalahan anak berperilaku menyimpang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja tetapi menjadi tanggungjawab semua pihak.
ANALISIS EFEKTIFITAS KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) SEBAGAI INSTRUMEN PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN Anwar Sitepu
Sosio Informa Vol 2 No 1 (2016): SOSIO INFORMA
Publisher : Politeknik Kesejahteraan Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33007/inf.v2i1.212

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) eksistensi dan efektifitas KUBE sebagai instrument penanganan fakir miskin dan 2) faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan KUBE. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data skunder yaitu karya tulis yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, buku, dan tugas mahasiswa untuk memperoleh gelar S1, S2 atau S3.  Data dicari di internet dengan menggunakan mesin pencari goggle. Hasil pencarian ditemukan sebanyak 15 karya tulis ilmiah, yang terdiri dari KTI dalam jurnal sebanyak  7 buah, KTI dalam bentuk buku (7 buah) dan dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi (4 buah). Selain itu data berasal dari laporan hasil evaluasi KUBE yang dilakukan penulis di Kabupaten Katingan pada bulan Mei 2015. Berdasarkan data-data tersebut diketahui bahwa eksistensi KUBE di lapangan tidak bertahan lama, usaha yang dibangun tidak berkembang. KUBE kurang atau tidak cukup efektif sebagai instrument penanganan fakir miskin. Faktor yang membuat KUBE kurang efektif adalah: (a) pembentukan KUBE bersifat dadakan; (b) minim sosialisasi sebelum pelaksanaan kegiatan; (c) cenderung top down;  (d) salah sasaran; (e) jenis usaha kurang sesuai dengan sumberdaya lokal; (f) jenis usaha kurang sesuai dengan kebiasaan (budaya) masyarakat; (g) manajemen usaha (dagang) kurang tepat; (h) pembagian kerja tidak dirasa tidak adil; (i) bibit (ternak) terlalu kecil; (j) pendamping kurang handal; (k) pengawasan belum optimal. Kesepuluh faktor tersebut saling terkait satu dengan yang lain. Secara keseluruhan intinya adalah manajemen pelaksanaan program mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian masih lemah. Kata Kunci: KUBE dan Fakir Miskin.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 3 (2021): Sosio Informa Vol 7 No 1 (2021): Sosio Informa Vol 6, No 1 (2020): Sosio Informa Vol 5, No 3 (2019): Sosio Informa Vol 5, No 2 (2019): Sosio Informa Vol 5, No 1 (2019): Sosio Informa Vol 4, No 3 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 3 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 2 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 2 (2018): Sosio Informa Vol 4, No 1 (2018): Sosio Informa Vol 4 No 1 (2018): Sosio Informa Vol 3 No 3 (2017): Sosio Informa Vol 3 No 2 (2017): Sosio Informa Vol 3 No 1 (2017): Sosio Informa Vol 2 No 3 (2016): Sosio Informa Vol 2 No 2 (2016): Sosio Informa Vol 2 No 1 (2016): SOSIO INFORMA Vol 1 No 3 (2015): Sosio Informa Vol.1.edisi 3 tahun 2015 Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015): Sosio Informa Vol 1 No 2 (2015): Sosio Informa Vol 1, No 1 (2015): Sosio Informa Vol 1 No 1 (2015): Sosio Informa Vol 19, No 3 (2014) Vol 19 No 3 (2014): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19, No 2 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 2 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19, No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 19 No 1 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 3 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 3 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 2 (2013): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18, No 2 (2013) Vol 18, No 1 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 18 No 1 (2013): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17, No 3 (2012) Vol 17 No 3 (2012): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 2 (2012): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17, No 2 (2012) Vol 17, No 1 (2012): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 17 No 1 (2012): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 3 (2011): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 3 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 3 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 2 (2011): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 16, No 1 (2011): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 14 No 3 (2009): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 3 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 2 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 12 No 1 (2007): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 11 No 1 (2006): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 11, No 1 (2006): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 3 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 2 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 10 No 1 (2005): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 9 No 1 (2004): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 4 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 3 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 8 No 2 (2003): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 7 No 2 (2002): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial Vol 7 No 1 (2002): INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial More Issue