cover
Contact Name
Sugiarto Pramono
Contact Email
spektrumfisip@unwahas.ac.id
Phone
+628122884193
Journal Mail Official
spektrumfisip@unwahas.ac.id
Editorial Address
JL. Menoreh Tengah X / 22, Sampangan, Gajahmungkur, Sampangan, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
SPEKTRUM Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional
ISSN : 18296580     EISSN : 28095642     DOI : 10.31942/spektrum.v19i1
Core Subject : Social,
Spectrum aims to publish scientific articles that focus on the development of thought, theory, and research covering issues of international relations and politics at large.
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 19, No 1 (2022)" : 7 Documents clear
KEMENANGAN BIDEN DAN MASA DEPAN POLITIK RASISME AMERIKA SERIKAT Dairatul Ma’arif; Muhadjir Muhadjir; Hino Samuel Jose
SPEKTRUM Vol 19, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (858.315 KB) | DOI: 10.31942/spektrum.v19i1.5628

Abstract

The United States is a country with a high level of racial discrimination. Racism has taken root and has become a very serious issue for the US nation. Even in the Trump era, the problem of racism is at its worst level in the modern history of the US nation. The issue of racism itself has been a major factor in Biden's victory in the US presidential election. And Biden's victory is inseparable from the multi-ethnic support that rejects Trump's political practices and racist rhetoric. Biden is considered capable of achieving racial equality despite the legacy of extreme inequality and high racial upheaval by the previous administration. By using qualitative methods, this study aims to elaborate on the extent of Biden's victory and the future of racism politics in the US. And the finding in this study is that Biden has contributed significantly to realizing racial equality in the US. Through his racial equality policies, Biden has succeeded in reducing the level of systemic racism in the US. The racial equality policies that are embodied in the form of an executive order include; Fair Housing Policy, Incarceration Reform, Reaffirm the Federal Government’s Commitment to Tribal Sovereignty and Consultation, and Memorandum Condemning and Combating Racism, Xenophobia, and Intolerance Against Asian Americans and Pacific Islanders in the United State. Keywords: Racism, Biden, Racial Equality, Executive Order, TrumpAbstrakAmerika Serikat adalah negara dengan tingkat diskriminasi rasial yang tinggi. Rasisme telah mengakar dan menjadi isu yang sangat serius bagi bangsa AS. Bahkan di era Trump, masalah rasisme berada pada level terburuk dalam sejarah modern bangsa AS. Isu rasisme sendiri menjadi faktor utama kemenangan Biden dalam pemilihan presiden AS. Dan kemenangan Biden tidak terlepas dari dukungan multi etnis yang menolak praktik politik Trump dan retorika rasis. Biden dianggap mampu mencapai kesetaraan rasial meskipun warisan ketidaksetaraan ekstrem dan pergolakan rasial yang tinggi oleh pemerintahan sebelumnya. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi sejauh mana kemenangan Biden dan masa depan politik rasisme di AS. Dan temuan dalam penelitian ini adalah bahwa Biden telah berkontribusi secara signifikan untuk mewujudkan kesetaraan ras di AS. Melalui kebijakan kesetaraan rasnya, Biden berhasil menurunkan tingkat rasisme sistemik di AS. Kebijakan kesetaraan ras yang diwujudkan dalam bentuk perintah eksekutif meliputi; Kebijakan Perumahan yang Adil, Reformasi Pemenjaraan, Menegaskan Kembali Komitmen Pemerintah Federal untuk Kedaulatan dan Konsultasi Suku, dan Memorandum Mengutuk dan Memerangi Rasisme, Xenofobia, dan Intoleransi Terhadap Orang Asia-Amerika dan Penduduk Kepulauan Pasifik di Amerika Serikat.Kata kunci: Rasisme, Biden, Kesetaraan Rasial, Perintah Eksekutif, Trump
PERAN OHCHR DALAM MENANGANI KASUS ETNIK ROHINGYA Adi Joko Purwanto
SPEKTRUM Vol 19, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.06 KB) | DOI: 10.31942/spektrum.v19i1.5629

Abstract

This article will explain the role of one of the United Nations organizations, namely: The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, commonly known as the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) or the United Nations Human Rights Office in the case of Rohingya ethnicity in Myanmar. UN involvement in international events is absolute. As stated in the UN Charter, one of the UN's goals is to maintain international world peace and security and peacekeeping has become an instrument for the UN in achieving this goal. In this article, the author attempts to provide an overview of the role of OHCHR in Myanmar by monitoring and identifying human rights conditions in Myanmar, as well as discussing various actions taken by OHCHR to resolve the issue of inter-ethnic conflict in Myanmar. .Keywords: OHCHR, Rohingya, Ethnic Conflict, Human Right, MyanmarAbstrakArtikel ini akan menjelaskan peran salah satu organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu: The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights atau biasa dikenal dengan Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) atau Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kasus etnis Rohingya di Myanmar. Keterlibatan PBB dalam acara internasional adalah mutlak. Sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB, salah satu tujuan PBB adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia internasional dan pemeliharaan perdamaian telah menjadi instrumen bagi PBB dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam artikel ini, penulis mencoba memberikan gambaran tentang peran OHCHR di Myanmar dengan memantau dan mengidentifikasi kondisi HAM di Myanmar, serta membahas berbagai tindakan yang dilakukan OHCHR untuk menyelesaikan masalah konflik antar etnis di Myanmar. Kata kunci: OHCHR, Rohingya, Konflik Etnis, Hak Asasi Manusia, Myanmar
‘VACCINE DIPLOMACY’ AND ‘VACCINE NATIONALISM’ IN THE POSTCOVID-9 ERA: AN APPRAISAL FROM THE BANGLADESHI PERSPECTIVE Datta, Sujit Kumar
SPEKTRUM Vol 19, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (30.653 KB)

Abstract

The impact of global political actors on vaccine diplomacy and vaccine nationalism will be discussed in depth in this research study. First, vaccine pulls in developed countries long before vaccines were discovered and manufactured. Second, vaccine diplomacy and nationalism have emerged as a new tool for safeguarding inter-state relations; it is a weapon for extending imperialism in contemporary international politics. As a result, many governments have competed to announce vaccine gifts or advance supplies to other countries to sway public opinion while failing to meet their needs. For example, the Seram Institute of India failed to produce the promised vaccine due to the severe corona infection and complete failure of the death-oxygen-health system in India. As a result, 1.3 million people out of 3.5 million who received the first dose could receive the second dose. Bangladesh's government has stepped up diplomatic efforts outside India to gather and manufacture vaccines with Russia and China. Furthermore, Bangladesh's government is stepping up diplomatic attempts to obtain vaccines from the USA, Japan, and the UK. Finally, this study will examine how vaccine diplomacy and vaccine nationalism work in Bangladesh regarding vaccine collection. Keywords: Diplomacy, Nationalism, Negotiation, Globalization, Pandemic, Covid-19AbstrakArtikel ini membahas tentang Dampak aktor politik global terhadap diplomasi vaksin dan nasionalisme vaksin. Pertama, penarikan vaksin di negara maju jauh sebelum vaksin ditemukan dan diproduksi. Kedua, diplomasi vaksin dan nasionalisme telah muncul sebagai alat baru untuk menjaga hubungan antar negara; itu adalah senjata untuk memperluas imperialisme dalam politik internasional kontemporer. Akibatnya, banyak pemerintah bersaing untuk mengumumkan hadiah vaksin atau memajukan pasokan ke negara lain untuk mempengaruhi opini publik sementara gagal memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya, Institut Seram India gagal memproduksi vaksin yang dijanjikan karena infeksi korona yang parah dan kegagalan total sistem kesehatan oksigen kematian di India. Akibatnya, 1,3 juta orang dari 3,5 juta yang menerima dosis pertama dapat menerima dosis kedua. Pemerintah Bangladesh telah meningkatkan upaya diplomatik di luar India untuk mengumpulkan dan memproduksi vaksin dengan Rusia dan China. Selain itu, pemerintah Bangladesh meningkatkan upaya diplomatik untuk mendapatkan vaksin dari Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris. Terakhir, penelitian ini akan mengkaji bagaimana diplomasi vaksin dan nasionalisme vaksin bekerja di Bangladesh terkait pengumpulan vaksin.Kata kunci: Diplomasi, Nasionalisme, Negosiasi, Globalisasi, Pandemi, Covid-19
COVID-19 DAN KRISIS ENERGI : STUDI KASUS KEBIJAKAN OPEC TERHADAP PENGURANGAN PRODUKSI MINYAK DI MASA PANDEMI COVID-19 Ali Martin
SPEKTRUM Vol 19, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (748.267 KB) | DOI: 10.31942/spektrum.v19i1.5630

Abstract

This study examines energy problems and the world oil crisis caused by the Covid-19 pandemic virus, especially in 2020. The Covid-19 pandemic has spread throughout the world which has disrupted the industrial sector. In particular, the mobility of the world's oil export-import process has been disrupted, and the largest oil exporter OPEC has decided to reduce production for an emergency. With the situation that occurred at that time, reducing production processes was an option during the Covid-19 pandemic, especially for oil producers from OPEC countries in 2020. This study uses descriptive analysis taken from supporting data related to the impact of the Covid-19 pandemic on world oil production in 2020. The results of the study found several causes of the decline and cuts in world oil production by OPEC countries, namely the abundance of goods, the conflict between OPEC member countries, the occurrence of rivalry from non-OPEC organizations, as well as the lockdown or mobility policy, and the decline in the number of industrial production activities. by countries with high Covid-19 cases. There are also internal factors and external factors that were strongly driven by the decline and finally the OPEC oil production cut. Keywords : COVID-19, Reduction of Oil Production, OPECAbstrakArtikel ini mengkaji permasalahan energi dan krisis minyak dunia yang diakibatkan oleh virus pandemi Covid-19, khususnya pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 yang telah menyebar ke seluruh dunia telah mengganggu sektor industri. Secara khusus, mobilitas proses ekspor-impor minyak dunia telah terganggu, dan pengekspor minyak terbesar OPEC telah memutuskan untuk mengurangi produksi untuk keadaan darurat. Dengan situasi yang terjadi saat itu, pengurangan proses produksi menjadi pilihan di masa pandemi Covid-19, terutama bagi produsen minyak dari negara-negara OPEC pada 2020. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang diambil dari data pendukung terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap produksi minyak dunia tahun 2020. Hasil penelitian menemukan beberapa penyebab penurunan dan pengurangan produksi minyak dunia oleh negara-negara OPEC yaitu melimpahnya barang, konflik antar negara anggota OPEC, terjadinya rivalitas dari organisasi non-OPEC, serta kebijakan lockdown atau mobilitas, dan penurunan jumlah kegiatan produksi industri. oleh negaranegara dengan kasus Covid-19 yang tinggi. Ada juga faktor internal dan faktor eksternal yang sangat didorong oleh penurunan dan akhirnya pengurangan produksi minyak OPEC.Kata kunci: COVID-19, Penurunan Produksi Minyak, OPEC
CHINA AND THE LONG CYCLE THEORY: Correction of Modelski’s Long Cycle Theory Through the Experience of China's Rise Sugiarto Pramono; Liu Changming
SPEKTRUM Vol 19, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (931.243 KB) | DOI: 10.31942/spektrum.v19i1.5626

Abstract

Modelski's Long Cycle Theory influences the way scholars understand the process of world political history, including the continuation of the dynamics of world politics in the future. Modelski and his scholars suggest that the facts of the 500-year history of global politics reflect the Long Cycle pattern in which a new great power emerges every 100 years after a global war. This theory is corrected by the historical facts of China's rise in the last 40 years which proves the truth of the Long Cycle Theory on the one hand but at the same time also corrects the theory. New facts tell us that the rise of China as a new great power was not accompanied by a global war as Modelski and his supporting scholars explain. The results of this study tell us that the Long Cycle of global politics needs to be corrected.Keywords: Rise of China, great power, global war, long cycle theory.AbstrakTeori Siklus Panjang Modelski berpengaruh pada cara para sarjana memahami proses sejarah politik dunia, termasuk keberlangsungan dinamika politik dunia selanjutnya. Modelski dan para cendekiawan pendukungnya menginduksikan bahwa fakta sejarah 500 tahun politik global mencerminkan pola Siklus Panjang di mana sebuah kekuatan besar baru muncul setiap 100 tahun setelah sebuah perang global. Teori ini dikoreksi oleh fakta sejarah kebangkitan China dalam 40 tahun terakhir yang membuktikan kebenaran Teori Siklus Panjang di satu sisi tetapi pada saat yang sama juga mengoreksi teori tersebut. Fakta baru memberitahu kita bahwa kebangkitan Cina sebagai kekuatan besar baru tidak disertai dengan perang global sebagaimana penjelasan Modelski dan para sarjaba pendukungnya. Hasil penelitian ini memberi tahu kita bahwa Siklus Panjang politik global perlu dikoreksi.Kata kunci: Kebangkitan Tiongkok, kekuatan besar, perang global, teori siklus panjang.
PENGEMBANGAN KERJASAMA ASEAN MELALUI ASEAN SMART CITIES NETWORK (ASCN) Ismawati Ismawati; Anna Yulia Hartati
SPEKTRUM Vol 19, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (941.052 KB) | DOI: 10.31942/spektrum.v19i1.5627

Abstract

This article aims to find out why ASEAN has developed the ASEAN Smart City Network (ASCN). ASEAN Smart Cities Network (ASCN). Smart City is the development and management of cities by utilizing information technology (IT) to connect, monitor and control various resources in the city more effectively and efficiently to maximize services to its citizens and support sustainable development. Smart cities are expected to help solve urban constraints and provide benefits for the government and society, namely improving the quality of life such as efficiency and effectiveness of regional resource allocation, reducing gaps in society, reducing congestion for road users, transparency and public participation, public transportation, non-cash transactions, waste management, reducing pollution and exhaust gas emissions, energy, security, data and information. The findings in this study are the response to economic globalization which has the aim of improving the lives of ASEAN people and promoting new business opportunities and innovation in the development of smart cities. Keywords: ASEAN Smart City Network, Sustainable Development, Smart CityAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui mengapa ASEAN mengembangkan ASEAN Smart City Network (ASCN). Jaringan Kota Cerdas ASEAN (ASCN). Smart City adalah pengembangan dan pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI) untuk menghubungkan, memantau, dan mengontrol berbagai sumber daya di kota secara lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan layanan kepada warganya dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kota pintar diharapkan dapat membantu mengatasi kendala perkotaan dan memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat yaitu meningkatkan kualitas hidup seperti efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya daerah, mengurangi kesenjangan dalam masyarakat, mengurangi kemacetan bagi pengguna jalan, transparansi dan partisipasi masyarakat, transportasi umum, transaksi non tunai, pengelolaan sampah, pengurangan polusi dan emisi gas buang, energi, keamanan, data dan informasi. Temuan dalam penelitian ini adalah respon terhadap globalisasi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ASEAN dan mempromosikan peluang bisnis baru dan inovasi dalam pengembangan kota pintar. Kata kunci: Jaringan Kota Cerdas ASEAN, Pembangunan Berkelanjutan, Kota Cerdas
‘VACCINE DIPLOMACY’ AND ‘VACCINE NATIONALISM’ IN THE POSTCOVID-19 ERA: AN APPRAISAL FROM THE BANGLADESHI PERSPECTIVE Sujit Kumar Datta
SPEKTRUM Vol 19, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (606.93 KB) | DOI: 10.31942/spektrum.v19i1.5970

Abstract

The impact of global political actors on vaccine diplomacy and vaccine nationalism will be discussed in depth in this research study. First, vaccine pulls in developed countries long before vaccines were discovered and manufactured. Second, vaccine diplomacy and nationalism have emerged as a new tool for safeguarding inter-state relations; it is a weapon for extending imperialism in contemporary international politics. As a result, many governments have competed to announce vaccine gifts or advance supplies to other countries to sway public opinion while failing to meet their needs. For example, the Seram Institute of India failed to produce the promised vaccine due to the severe corona infection and complete failure of the death-oxygen-health system in India. As a result, 1.3 million people out of 3.5 million who received the first dose could receive the second dose. Bangladesh's government has stepped up diplomatic efforts outside India to gather and manufacture vaccines with Russia and China. Furthermore, Bangladesh's government is stepping up diplomatic attempts to obtain vaccines from the USA, Japan, and the UK. Finally, this study will examine how vaccine diplomacy and vaccine nationalism work in Bangladesh regarding vaccine collection.Keywords: Diplomacy, Nationalism, Negotiation, Globalization, Pandemic, Covid-19AbstrakArtikel ini membahas tentang Dampak aktor politik global terhadap diplomasi vaksin dan nasionalisme vaksin. Pertama, penarikan vaksin di negara maju jauh sebelum vaksin ditemukan dan diproduksi. Kedua, diplomasi vaksin dan nasionalisme telah muncul sebagai alat baru untuk menjaga hubungan antar negara; itu adalah senjata untuk memperluas imperialisme dalam politik internasional kontemporer. Akibatnya, banyak pemerintah bersaing untuk mengumumkan hadiah vaksin atau memajukan pasokan ke negara lain untuk mempengaruhi opini publik sementara gagal memenuhi kebutuhan mereka. Misalnya, Institut Seram India gagal memproduksi vaksin yang dijanjikan karena infeksi korona yang parah dan kegagalan total sistem kesehatan oksigen kematian di India. Akibatnya, 1,3 juta orang dari 3,5 juta yang menerima dosis pertama dapat menerima dosis kedua. Pemerintah Bangladesh telah meningkatkan upaya diplomatik di luar India untuk mengumpulkan dan memproduksi vaksin dengan Rusia dan China. Selain itu, pemerintah Bangladesh meningkatkan upaya diplomatik untuk mendapatkan vaksin dari Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris. Terakhir, penelitian ini akan mengkaji bagaimana diplomasi vaksin dan nasionalisme vaksin bekerja di Bangladesh terkait pengumpulan vaksin.Kata kunci: Diplomasi, Nasionalisme, Negosiasi, Globalisasi, Pandemi, Covid-19

Page 1 of 1 | Total Record : 7