cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Ilham Tanzilulloh
Contact Email
m.ilham_tanzilulloh@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
m.ilham_tanzilulloh@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum dan Sosial
Published by Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo
ISSN : 16935926     EISSN : 25027646     DOI : -
Core Subject : Religion, Education, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
Justicia Islamica published by the Department of Sharia and Islamic Economic IAIN Ponorogo. The journal is intended as a venue for open-minded to all people. Editor accepts writings of the results of conceptual thinking and research in the fields of law, Islamic law and social problems that have never been published. The editor reserves the right to perform editing without changing the intent of writing.
Arjuna Subject : -
Articles 114 Documents
 1   2   3   4   5 
KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Purwana, Agung Eko
Justicia Islamica Vol 11, No 1 (2014): HUKUM DAN SOSIAL
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v11i1.91

Abstract

Abstrak: Ajaran Islam dengan gagasan ekonominya telah memberikan prinsip-prinsip kehidupan dalam menjalin hubungan dengan sesamanya. Didalamnya berisi arahan dan sekaligus tuntutan agar pengikut-pengikutnya berbuat sebaik-baiknya dan menjauhi tindakan yang dianggap dosa. Oleh karenanya ekonomi Islam yang menjadi bagian dari keseluruhan ajaran Islam tidak sekedar berisi tentang kumpulan peraturan tetapi memberikan jaminan untuk terwujudnya kesejahteraan. Pada artikel ini, penulis bermaksud mengungkap kejelasan konsep kesejahteraan dalam perpektif ekonomi Islam. Ekonomi Islam memandang bahwa kesejahteraan bukan semata-mata hanya permasalahan distribusi ekonomi secara materi semata-mata tetapi juga menyangkut unsur non materi dan bidang-bidang yang lainnya. Oleh karenanya kesejahteraan dalam bidang ekonomi akan dapat ditegakkan bersamaan pula dengan tegaknya kesejahteraan dalam bidang-bidang lainnya yang berfungsi menopang dan saling menguatkan. Ekonomi Islam menuntut para pengikutnya untuk menjalankan keseluruhan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupannya. Konsekuensi dari konsep ini adalah kesejahteraan harus dipandang sebagai perwujudan perintah Tuhan kepada hamba-hambanya. Sehingga kesejahteraan merupakan upaya terus menerus dari umat manusia untuk berbuat sebaik-baiknya, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia berdasarkan petunjuk ajaran Islam.      Kata Kunci : Kebersamaan, Ketaatan, Kemudahan, Kemuliaan
BUKTI TANDA KEPENDUDUKAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP) DI KABUPATEN PONOROGO Iriani, Dewi
Justicia Islamica Vol 11, No 1 (2014): HUKUM DAN SOSIAL
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v11i1.97

Abstract

Abstrak: Tempat tinggal juga diartikan sebagai domisili seseorang, untuk itu penulis akan memberikan penjelasan mengenai arti atau pengertian dari domisili. Domisili ialah tempat dimana seseorang dianggap selalu hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan kewajibanya meskipun sesungguhnya ia bertempat tinggal lain bahkan sebuah badan hukum dapat memiliki tempat kedudukan tertentu, dengan demikian domisili dapat berarti tempat tinggal seseorang atau kedudukan badan hukum. Untuk membuktikan domisili atau tempat tinggal seseorang, maka orang tersebut harus mempunyai KTP. Pengaturan mengenai kependudukan tertuang pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Penduduk, Peraturan Bupati No.32 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional  Kata Kunci :  Asas Kewarganegaraan, Domisili, Kartu Tanda Penduduk
WACANA TANDINGAN PURITANISME ISLAM TENTANG PERAN PEREMPUAN (Mengkaji Bangunan Epistemologi Hukum Taqi> al-Di>n al-Nabha>ni>) Ulfah, Isnatin
Justicia Islamica Vol 11, No 2 (2014): HUKUM DAN SOSIAL
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v11i2.104

Abstract

Abstrak: Puritanisme agama, dia lahir sebagai kontra diskursus, terutama terhadap modernitas. Faktor sosial, selalu menjadi pertimbangan untuk memahami kehadiran puritanisme. Betapapun begitu, tidak bisa dipungkiri dia juga sangat dipengaruhi oleh dorongan yang terdapat dalam ajaran agama itu sendiri (inward oriented).  Penolakannya terhadap Barat dan produk budayanya, misalkan kesetaraan gender, dapat dilihat dari  sisi ini, yaitu karakternya yang litaralis dan tekstualis. Dari sisi inilah paper ini ditulis, untuk mengetahui perspektif epistemologis kelompok puritan dalam memahami teks-teks keagamaan tentang peran perempuan.Kata Kunci: Epistemologi Hukum Islam, Peran Perempuan, Kesetaraan Gender, Puritanisme.
PEMAHAMAN DAN RESPON SANTRI PESANTREN TERHADAP PERBANKAN SYARI’AH DI PONOROGO Abidah, Atik
Justicia Islamica Vol 10, No 1 (2013): HUKUM DAN SOSIAL
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v10i1.144

Abstract

Pada tahun 1991, masyarakat dikenalkan dengan berdirinya perbankansyari’ah dalam melakukan transaksi keuangan. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga dengan berdirinya bank syari’ah ini berdampak pada pilihan masyarakat muslim yang tampaknya sebagian besar masih bermuamalah di bank konvensional. Hal ini juga tampak terlihat di civitas santripondok pesantren di Ponorogo yang masih banyak menggunakan layanan bank konvensional.Karena itu, menarik untuk melihat bagaimana para santri merespon fenomena ini.Tulisan ini pada intinya hendak mengetahui respon santri pesantren Ponorogo terhadap perbankan syari’ah.Adapun metode yang digunakan adalah metode quesioner terhadap para santri untuk mengetahui respon santri Ponorogoterhadap perbankan syari’ah.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responmereka terhadap bank syari’ah mayoritas adalah positif. Mereka berpendapat bahwa menabung di bank syari’ah aman dan sesuai dengan syari’ah.tetapi di antara mereka masih menggunakan layanan bank konvensional karena kurangnya informasi dan fasilitas yang disediakan bank syari’ah.Kata Kunci:Bank Muamalat Indonesia, Islamic Economic System, murābahah, Santri Pesantren.
URGENSI REGULASI DAN EDUKASI PRODUK HALAL BAGI KONSUMEN Maulida, Rahmah
Justicia Islamica Vol 10, No 2 (2013): HUKUM DAN SOSIAL
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v10i2.153

Abstract

The regulation of Halal Food is the important thing in context of Muslim of Indonesia. But the lack of education and socialization of halal products in Ponorogo give a significant impact to ignorance of society to consume the halalness. Actually, the consumers really realize that goverment must take a guarantee of safety products, like food, meat, drink, and medicine. But, they give difference opinions about the best strategies of certification of halalness in Indonesia. This article aim to explore the urgencies of educating the halalness, to protect the consumers’ rights in their intake daily life.Kata kunci:Halal Product, Halal Campaign, LPPOM MUI.
EPISTEMOLOGI HUKUM ISLAM MUSLIMAH HIZBUT ™ TAHRIR INDONESIA (MHTI) DI BALIK GAGASAN ANTI KESETARAAN GENDER Ulfah, Isnatin
Justicia Islamica Vol 10, No 2 (2013): HUKUM DAN SOSIAL
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v10i2.148

Abstract

Perjuangan kaum feminis membebaskan perempuan dari dominasi patriarkhi dan menempatkan mereka setara dengan laki-laki ternyata tidak gayung bersambut oleh seluruh perempuan. Adalah Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI), organisasi perempuan subordinat HTI yang melakukan penolakan terhadap upaya tersebut. Menurutnya, kodrat perempuan yang secara biologis berbeda dengan laki-laki, membawa implikasi secara kodrati pula terhadap perbedaan peran masing-masing; perempuan di rumah mengasuh anak-anak, laki-laki mencari nafkah. Bagi mereka Islam sudah sangat jelas mengatur perbedaan tersebut. Persepsi MHTI tersebut tidak terlepas dari cara pandang dan pemahaman mereka terhadap doktrin dan teks-teks keagamaan. Dengan kata lain, fundamentalisme agama ternyata sangat dipengaruhi oleh dorongan yang terdapat dalam ajaran agama itu sendiri. Dari sisi inilah paper ini ditulis, untuk mengetahui perspektif epistemologis mereka dalam memahami teks-teks keagamaan. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa dari perspektif epistemologis, penolakan mereka terhadap gender equality ternyata berkelindan dengan pemahaman mereka yang sangat tekstual terhadap al-Qur’a> n dan h} adi> th, serta mengabaikan kesejarahan teks maupun penafsir.Kata kunci: Epistemologi Hukum Islam, Menolak Kesetaraan, Fundamentalisme, Muslimah Hizbut tahrir.
EFEKTIFITAS PROGRAM PPA-PKH DI KABUPATEN PONOROGO: Tinjauan Yuridis Sosiologis Rokamah, Ridho
Justicia Islamica Vol 12, No 1 (2015): HUKUM DAN SOSIAL
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v12i1.259

Abstract

Abstrak: Program PPA-PKH telah dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo, khusus PPA-PKH yang dilaksanakan dalam tahun 2011 - 2013, banyak dampak positif yang didapatkan bagi pengurangan pekerja anak. Target dari program PPA-PKH ini adalah mengembalikan anak yang bekerja dan putus sekolah ke sekolah lagi. Akan tetapi dari survey awal ditemukan bahwa sebagian peserta program PPA-PKH masih enggan untuk kembali ke sekolah dan memilih untuk tetap bekerja. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana efektifitas pelaksanaan program PPA-PKH ini dengan rumusan; 1) bagaimana efektifitas pelaksanaan verifikasi dan validasi data program PPA-PKH Kab. Ponorogo, 2) bagaimana efektifitas pelaksanaan program selama 1 bulan dalam shelter Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Ponorogo, dan 3) bagaimanakah efektifitas pembinaan pasca shelter di dalam pemenuhan hak-hak dasar pekerja anak yang mengikuti program PPA-PKH Kabupaten Ponorogo?. Hasil penelitian ini adalah: pertama, verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh pelaksana program PPA-PKH Kabupaten Ponorogo sudah efektif setelah mengikuti prosedur dari pelaksana PPA-PKH Pusat. Kedua, Pelaksanaan program PPA-PKH selama satu bulan di shelter sudah efektif dan sesuai dengan ketentuan program PPA-PKH dari pusat, Ketiga, Pembinaan pasca shelter yang dilakukan panitia pelaksana program PPA-PKH Kabupaten Ponorogo belum bisa efektif karena 1) waktu pelaksanaan yang terlalu singkat, 2) jarak sekolah yang terlalu lama dari waktu pelaksanaan, 3) anggaran pembinaan pasca shelter yang belum memadai, serta 4) paradigma peserta dan orang yang sulit untuk dirubah dalam waktu yang singkat.Kata kunci: Efektifitas, verifikasi, validasi, pekerja anak, pembinaan, dan shelter.
PERAN STAIN PONOROGO DALAM MEMOTIVASI SARJANA MENJADI WIRAUSAHA MUDA MANDIRI Susilowati, Ika
Justicia Islamica Vol 12, No 2 (2015): HUKUM DAN SOSIAL
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v12i2.326

Abstract

PERAN STAIN PONOROGO DALAM MEMOTIVASI SARJANA MENJADI WIRAUSAHA MUDA MANDIRI Ika susilowati Abstrak: Peranan sebuah perguruan tinggi dalam memotivasi sarjananya menjadi wirausahawan muda sangat penting dalam menumbuhkan jumlah wirausahawan. Dengan meningkatnya wirausahawan dari kalangan sarjana akan mengurangi pertambahan jumlah pengangguran bahkan menambah jumlah lapangan pekerjaan. Pertanyaannya adalah bagaimana pihak perguruan tinggi tersebut dapat mencetak wirausahawan muda. Peranan pendidikan tinggi dalam menumbuhkan kewirausahaan dapat dijelaskan oleh beberapa pendapat para ahli bidang kewirausahaan. Salah satunya dijelaskan oleh Thomas Zimmerer bahwa salah satu faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan adalah pendidikan kewirausahaan. Selain itu Douglas A. Gray menyarankan untuk memulai usaha sejak dini misalnya pada waktu masih kuliah. Sedangkan penelitian ini berusaha untuk mengumpulkan data secara empirical faktor motivasi yang mendorong sarjana untuk berwirausaha. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa faktor kepuasan, faktor kebebasan menjalani hidup, dan faktor kesempatan, merupakan faktor  yang mendorong alumni STAIN Ponorogo untuk memutuskan menjadi wirausahawan. Jadi peran perguruan tinggi terutama STAIN Ponorogo adalah menjadi pemberi informasi tentang kesempatan, kepuasan dan kebebasan menjalani hidup apa yang akan didapat jika menjadi wirausahawan, serta memberikan pendidikan kewirausahaan, dan memberikan wadah bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmunya dengan mendirikan bisnis kecil di lokasi sekitar perguruan tinggi. Peranan sebuah perguruan tinggi sangat menentukan tercetaknya wirausahawan muda yang handal. Kata kunci: kewirausahaan, motivasi, analisis faktor
KEJAHATAN NARKOBA: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati Iriani, Dewi
Justicia Islamica Vol 12, No 2 (2015): HUKUM DAN SOSIAL
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v12i2.331

Abstract

KEJAHATAN NARKOBA: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati Dewi Iriani, M.H. Abstrak: Pada dasarnya, kejahatan narkoba menjadi salah satu bentuk kejahatan extra ordinary crime. Tentu perlu langkah bersama dalam memeranginya. Semua pihak seharusnya terus mewaspadai peredaran narkoba. Perang terhadap narkoba harus melibatkan semua komponen bangsa karena narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kata Kunci: Narkorba, Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
PRINSIP KEADILAN DAN MUSYAWARAH DALAM HUKUM ISLAM SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA Hariyanto, Hariyanto
Justicia Islamica Vol 11, No 1 (2014): HUKUM DAN SOSIAL
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v11i1.92

Abstract

Abstrak: Prinsip keadilan sosial dan prinsip musyawarah dalam negara hukum  Indonesia adalah prinsip yang sangat mendasar. Artikel ini membuktikan bahwa, menurut hukum Islam, keadilan bisa dilihat dari dua aspek, keadilan hukum dan keadilan sosial. Keadilan hukum berkaitan erat dengan implementasi hukum, sementara keadilan sosial berbeda dengan konsep keadilan sosial kelompok sosialis-komunis atau kelompok liberal. Konsep keadilan  sosial didasari pandangan tentang kesejahteraan sosial. Sedang prinsip musyawarah mufakat didasari oleh semangat kekeluargaan.Kata Kunci: Prinsip keadilan, Prinsip musyawarah, Negara

Page 1 of 12 | Total Record : 114

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2011 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2018) Vol 15, No 1 (2018) Vol 14, No 2 (2017): HUKUM DAN SOSIAL Vol 14, No 1 (2017): Hukum dan Sosial Vol 13, No 2 (2016): Hukum dan Sosial Vol 13, No 1 (2016): Hukum dan Sosial Vol 12, No 2 (2015): HUKUM DAN SOSIAL Vol 12, No 1 (2015): HUKUM DAN SOSIAL Vol 11, No 2 (2014): HUKUM DAN SOSIAL Vol 11, No 1 (2014): HUKUM DAN SOSIAL Vol 11, No 1 (2014) Vol 10, No 2 (2013): HUKUM DAN SOSIAL Vol 10, No 1 (2013): HUKUM DAN SOSIAL Vol 9, No 2 (2012): HUKUM DAN SOSIAL Vol 9, No 1 (2012): HUKUM DAN SOSIAL Vol 8, No 2 (2011): Hukum dan Sosial Vol 8, No 1 (2011): Hukum dan Sosial More Issue