Garuda - Garba Rujukan Digital

BUKTI TANDA KEPENDUDUKAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP) DI KABUPATEN PONOROGO Iriani, Dewi
Justitia Vol 11, No 1 (2014)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak: Tempat tinggal juga diartikan sebagai domisili seseorang, untuk itu penulis akan memberikan penjelasan mengenai arti atau pengertian dari domisili. Domisili ialah tempat dimana seseorang dianggap selalu hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan kewajibanya meskipun sesungguhnya ia bertempat tinggal lain bahkan sebuah badan hukum dapat memiliki tempat kedudukan tertentu, dengan demikian domisili dapat berarti tempat tinggal seseorang atau kedudukan badan hukum. Untuk membuktikan domisili atau tempat tinggal seseorang, maka orang tersebut harus mempunyai KTP. Pengaturan mengenai kependudukan tertuang pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Penduduk, Peraturan Bupati No.32 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Â Kata Kunci : Â Asas Kewarganegaraan, Domisili, Kartu Tanda Penduduk

HUKUM SEBAGAI ALAT KONTROL SOSIAL DAN SISTEM SUPREMASI PENEGAKAN HUKUM Iriani, Dewi
Justicia Islamica Vol 8, No 1 (2011): Hukum dan Sosial
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v8i1.527

Discourse about law as a tool of social control related to method and sociological discipline. A multidisciplinary approuch to the law is absolutely necessary when we discuss the law as an instrument of social control. One of the important things in this issue is that the law required to meet the concrete needs of the community, so the law goes effectively. Another important aspect after that is a supremacy of law aplication or the rule of law. The supremacy of law is necessary in order to realize the function of law as an instrument of social control to fully consider the sociological aspects of law enforcement.

KEJAHATAN NARKOBA: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati Iriani, Dewi
Justicia Islamica Vol 12, No 2 (2015): HUKUM DAN SOSIAL
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v12i2.331

KEJAHATAN NARKOBA: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman MatiÂ Dewi Iriani, M.H.Â Abstrak: Pada dasarnya, kejahatan narkoba menjadi salah satu bentuk kejahatan extra ordinary crime. Tentu perlu langkah bersama dalam memeranginya. Semua pihak seharusnya terus mewaspadai peredaran narkoba. Perang terhadap narkoba harus melibatkan semua komponen bangsa karena narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Â Kata Kunci: Narkorba, Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

BUKTI TANDA KEPENDUDUKAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP) DI KABUPATEN PONOROGO Iriani, Dewi
Justicia Islamica Vol 11, No 1 (2014): HUKUM DAN SOSIAL
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v11i1.97

Abstrak: Tempat tinggal juga diartikan sebagai domisili seseorang, untuk itu penulis akan memberikan penjelasan mengenai arti atau pengertian dari domisili. Domisili ialah tempat dimana seseorang dianggap selalu hadir mengenai hal melakukan hak-haknya dan kewajibanya meskipun sesungguhnya ia bertempat tinggal lain bahkan sebuah badan hukum dapat memiliki tempat kedudukan tertentu, dengan demikian domisili dapat berarti tempat tinggal seseorang atau kedudukan badan hukum. Untuk membuktikan domisili atau tempat tinggal seseorang, maka orang tersebut harus mempunyai KTP. Pengaturan mengenai kependudukan tertuang pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Penduduk, Peraturan Bupati No.32 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Â Kata Kunci : Â Asas Kewarganegaraan, Domisili, Kartu Tanda Penduduk

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MATERNAL PERINATAL, NEONATAL DAN PEMBERIAN ASI EKSLUSIF MENURUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN No. 97 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN No. 36 TAHUN 2009 Iriani, Dewi
Justicia Islamica Vol 14, No 2 (2017): HUKUM DAN SOSIAL
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v14i2.1225

Banyaknya angka kematian ibu (maternal), dan kematian bayi (perinatal dan neonatal) setiap tahun mengalami peningkatan, sehingga tidak adanya perlindungan hukum terhadap kematian ibu dan bayi. Serta masih banyaknya ibu menyusui yang tidak memberikan ASI eksklusif, belum adanya Perda yang mengatur mengenai lataksi danÂ tersedianya ruang lataksi Jenis penelitiannya adalah lapagan Studi kasus dalam penelitian ini dengan mengetahui perlndngan hukum maternal, perinatal, dan neonatal menurutÂ Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014. Perlindungan Hukum terhadap Pemberian ASI EkslusifÂ Menurut Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014. Peraturan ini menegaskan bahwa pasien mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan pasein mendapatkan perlindungan hukum apabila dokter, bidan, rumah sakit terbukti melakukan wansprestasi. Pasien dapat melakukan upaya hukum dan mempunyai hak untuk melakukan suatu gugatan dan memberikan kompensasi ganti rugi secara materil dan immateriiil sesuai dengan KUHP danÂ KHPerdata. Pemberian ASI EkslusifÂ Menurut Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Undang-undang mengatur tegas pemberiaan ASI eksklusif dengan adanya sanksi yang tegas bagi seseorang yang melakukan larangan untuk menyusui bagi wanita perkerja. Secara implementasinya masih ada beberapa ibu menyusui yang berkerja, hanya memberikan ASI eksklusif selama cuti melahirkan (2 bulan). Serta belum adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai lataksi dan belum tersedianya ruang lataksi di fasilitas umum.

ANALISA TERHADAP BATASAN MINIMAL USIA PERNIKAHAN DALAM UU. NO. 1 TAHUN 1974 Iriani, Dewi
Justicia Islamica Vol 12, No 1 (2015): HUKUM DAN SOSIAL
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v12i1.262

Abstrak: Artikel ini mendiskusikan tentang proses uji materi terhadap batasan minimal usia menikah sebagaimana tertuang dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. Batas usia yang diizinkan dalam suatu perkawinan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 15 ayat (1), untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Menurut Hukum Perdata dalam Pasal 29 menentukan;Â Setiap laki-laki yang belum berusia 18 tahun penuh dan wanita yang belum berusia 15 tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan namun bila ada alasan-alasan penting Presiden dapat menghapuskan larangan itu dengan memberikan dispensasi. Hal ini sangat bertentanggan dengan Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Adanya perbedaaan aturan kategori usia dewasa diberbagai aturan perundanagan perlu diuji materi di Makhamah Konstitusi, maka batasan usia minimal pernikahan sangat diperlukan untukÂ bagi calon pengantin.Â Kata Kunci: Pernikahan, Uji Materi, Mahkamah Konstitusi

PENEGAKAN HUKUM DAN KESADARAN HUKUM NARAPIDANA WANITA DI LAPAS PONOROGO Iriani, Dewi
Kodifikasia Vol 13, No 1 (2019)
Publisher : IAIN PONOROGO

Lamanya Napi wanita untuk mengikuti persidangan sebanyak 15 kali / 4 bulan, dan pada umumnya Napi wanita tersebut banyak yang tidak paham hukum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini akan membahas bagaimana penegakan hukum dan kesadaran hukum narapidana wanita di Lapas Ponorogo dan bagaimana proses pembinaan dari petugas lapas terhadap narapidana wanita di Lapas Ponorogo. Hasil dari penelitian ini bahwa hukuman yang diberikan Napi wanita berkisar 3 bulan ? 9 bulan kurungan penjara, setelah dipotong masa tahanan menjadi 1-3 bulan masa tahanan. Putusan hukuman yang diberikan oleh hakim dan diterapkan di lapas Ponorogo akan sesuai apabila diterapkan sesuai kenyataan. Namun apabila penegak hukum yang terdiri dari hakim, polisi, jaksa, dan petugas lapas meminta sejumlah uang tertentu kepada narapidana wanita hal ini tidak diperbolehkan dan melanggar hukum. Setelah di penjara barulah napi wanita sadar akan kejahatannya. Proses pembinaan di lapas Ponorogo sudah berjalan secara baik, hanya saja proses pembinaan tersebut belum sampai pendampingan sampai keluarnya narapidana. The length of time for female prisoners to take a part in the trial is 15 times / 4 months, and in general there are many female prisoners who do not understand the law. This type of research is a field research (field research), the method used in this study using a qualitative research approach. This study will discuss how law enforcement and legal awareness of female prisoners in Ponorogo prison and how the process of coaching from prison officers to female prisoners in Ponorogo prison. The results of this study that the sentences given by female prisoners ranged from 3 months to 9 months in prison, after being detained the prison period was 1-3 months in prison. The verdict given by the judge and applied to the Ponorogo prison will be appropriate if applied according to reality. However, if law enforcers consisting of judges, police, prosecutors, and prison officers request a certain amount of money to female prisoners this is not permitted and breaks the law. After being imprisoned, women prisoners are aware of their evil. The process of coaching in the Ponorogo prison has been going well, except that the coaching process has not reached assistance until the release of inmates.

Pendekatan Semiotika dalam Analisis Tanda Iklan Layanan Masyarakat Kampanye Kebersihan â€œSayang Bandungâ€ Tahun 2014-2015 Iriani, Dewi; Budiwaspada, Agung Eko; Larasati, Dwinita
Jurnal Rekarupa Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : FSRD ITENAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (546.331 KB)

Tahun 2014, sebuah program komunikasi kota bertajuk Sayang Bandung mengeluarkan dua iklan layanan masyarakat terkait kebersihan disertai dengan penegakan kembali Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) di Kota Bandung. Iklan tersebut dibuat oleh suatu tim non pemerintah (NGO) yang terdiri dari akademisi dan praktisi kreatif di kota Bandung. Dua versi iklan â€˜Sayang Bandungâ€™ yaitu â€˜Iisâ€™ dan â€˜Asepâ€™ mendapatkan banyak respon terutama di media sosial. Iklan ini tidak hanya mendapat perhatian dari netizen, melainkan juga dari portal berita online dan berbagai macam forum, seperti Kaskus.com yang memuat 70 halaman khusus untuk mengulas iklan tersebut. Respon positif berupa dukungan maupun respon negatif berupa kritikan disampaikan melalui akun media sosial â€˜Sayang Bandungâ€™. Penelitian ini bertujuan mengetahui tanda-tanda iklan dan mitos yang terbentuk dalam iklan â€˜Sayang Bandungâ€™ yang memicu munculnya respon-respon tersebut. Pendekatan semiotika teks Thwaites digunakan untuk menganalisis iklan tersebut. Berdasarkan analisa dipahami bahwaÂ dalam iklan Sayang Bandung terdapat konsep gender, daya tarik fisik, keakraban komunikasi, dan budaya yang digunakan untuk mengkomunikasikan perda serta himbauan kebersihan kepada masyarakat kota Bandung, khususnya yang berusia muda.Â Kata Kunci : iklan layanan masyarakat, sayang bandung, semiotikaÂ AbstraCT In 2014, a city communication program titled Sayang Bandung issued two public service announcements related to cleanliness accompanied by the re-enforcement of Peraturan Daerah No. 11 of 2005 on the Implementation of Order, Cleanliness and Fineness (K3) in Bandung. The ad was created by a non-government team (NGO) consisting of academics and creative practitioners in Bandung. Two versions of the ads of 'Sayang Bandung', Â 'Iis' and 'Asep' get a lot of response especially in social media. These ads not only get the attention of netizens, but also from online news portals and various forums, such as Kaskus.com which contains 70 pages specifically to review the ads. Positive response in the form of support and negative response in the form of criticism delivered through social media account 'Sayang Bandung'. This study aims to determine the signs of advertising and myths that formed in the ads of 'Sayang Bandung' which triggered the emergence of these responses. The Thwaites text semiotics approach is used to analyze the ad. Based on the analysis, it is understood that in the ads ofâ€˜Sayang Bandungâ€™ there are gender concepts, physical attraction, communication intimacy, and culture used to communicate local regulations and hygiene appeals to the people of Bandung, especially young ones.Â Keywords : public service advertisement, sayang bandung, semiotics

Mosque Community: Economic Empowerment and Legal Counseling (Strengthening the â€œThoriqul Hudaâ€ Mosque Congregation in Dorokenong Hamlet, Tulung Village, Sampung District, Ponorogo Regency) Mujahidin, Anwar; Wardiono, Kelik; Prahara, Erwin Yudi; Budiono, Arief; Iriani, Dewi
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol 2, No 1 (2021): April
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33292/mayadani.v2i1.36

The mosque is not only a place for congregation to pray five times a day. Mosques have social, educational and even economic functions. LP3M IAIN Ponorogo has developed mosque posdaya with the aim of empowering the community on the basis of a mosque. The principle of empowerment used is emancipatory, which is to organize the community by placing the community as the subject (subject) with the empowerment paradigm that rests on the community (community based development). The program called the mosque's Posdaya is centered at the Thoriqul Huda mosque, Dorokenong Hamlet, Tulung Village, Sampung Ponorogo District. The revitalization of the function of the Thoriqul Huda mosque is carried out by empowering the economy of congregations who are economically disadvantaged or called pre-prosperous communities. Economic empowerment activities are manifested through entrepreneurship training activities for plastic bag making and marketing. The activity is aimed at providing life skills for preprosperous families of mosque congregations. In the next stage, improving the life skills of congregations from underprivileged families must be supported by capital and network access. Mosques develop amil zakat institutions and mosque cooperatives by strengthening mosque religious management.

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Persepsi Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Dewi Iriani; Wafdah Vivid Iziyana
Justitia Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2019): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi Komisi Pemilihan Umum Madiun tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Komisi Pemilihan Umum Madiun serta persepsi tentang Pilkada serentak. Penelitian penelitian lapangan Penelitian ini dirancang deskripsi intensif dan anlisis fenomena atau unit sosial tertentu seperti individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Hasil penelitian menjelaskan bahwa keputusan atau UU jika itu dikeluarkan, karena pemilihan lokal orang hanya memilih kandidat tanpa memilih calon Kepala Daerah dan Wakilnya. Selain itu Calon Kepala Daerah harus melalui pengujian publik, calon Kepala Daerah termasuk Wakil Kepala Daerah tanpa publik melalui tes, serta pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara simultan. Kata Kunci: Regulasi, Hukum, Pemimpin Daerah, Pemilihan Umum

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search