Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan is an international social religious research journal, focuses on social sciences, religious studies, and local wisdom. It is intended to communicate original research and current issues on the subject.
The subject covers literary and field studies with various perspectives i.e. philosophy, culture, history, education, law, art, theology, sufism, ecology and much more.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 24, No 2 (2016): Agama, Politik dan Kebangsaan"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[STUDI AGAMA & ETIKA ISLAM DAN KEBERAGAMAAN MAHASISWA "Z" GENERATION: Kajian di Lingkungan Kampus ITB Bandung ]]>
<![CDATA[Purwanto, Yedi]]>;
<![CDATA[Khoiri, Shohib]]>
<![CDATA[ Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 24, No 2 (2016): Agama, Politik dan Kebangsaan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21580/ws.24.2.1182
<![CDATA[Time is going on so fast, demanding man to have the quality and the courage to compete. Competition was sometimes make people forget the norm. To solve this problem it is required religion as a way of life. The method used herein are reviewing the literature and system of Islamic religious education activities in Bandung Institute of Technology (ITB). The findings of this study stated that the First, religious education in public universities is needed to foster the spirituality of younger generation. Second, "Z" generation is the object of da'wah who are very close to IT (information technology), so there must be a specific design of da’wa which is meetiing their need. Third, the role of Salman mosque is very central in implementing any Islamic da'wa to the students of ITB.***Perkembangan zaman yang serba cepat, menuntut manusia untuk mempunyai kualitas dan berani bersaing. Persaingan itu kadang membuat manusia lupa akan norma. Untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukanlah agama sebagai way of life. Metode yang digunakan tulisan ini adalah mengkaji literatur dan sistem kegiatan pendidikan agama Islam di lingkungan Institut Teknologi Bandung. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa Pertama, pendidikan agama di perguruan tinggi umum sangat diperlukan guna memupuk spiritualitas generasi muda. Kedua, generasi “Z” merupakan objek dakwah yang sangat lekat dengan IT, dan oleh karena itu model dakwah yang memiliki kedekatan dengan IT merupakan sebuah keniscayaan. Ketiga, Peran masjid Salman sangat sentral dalam mengejawantahkan berbagai dakwah islam kepada mahasiswa ITB. ]]>
<![CDATA[AKAR EPISTEMIK HEGEMONI POLITIK BARAT TERHADAP NASIONALISME DI TIMUR TENGAH ]]>
<![CDATA[Ashaf, Mohammad Arifullah]]>
<![CDATA[ Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 24, No 2 (2016): Agama, Politik dan Kebangsaan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21580/ws.24.2.954
<![CDATA[Nationalism in the Middle East until now have not been able to create an atmosphere of peace in the life of the nation. This spawned the thesis that the nationalism that developed there really is not free from the influence of Western Europe to split the power of Islamic world power. This paper is directed to probe the roots of Western European political epistemic hegemony on nationalism in the Middle East by applying the method of literature study. Hegemony of colonialism in Middle East supported the rise of nationalism. Nationalism made Islam no longer used as the basis of unity of nations in the Middle East as is in the caliphate system. Nationalism is an imported product that is inseparable to modernization with the effect of disrupting the unity of the Islamic world, especially in countries of the Middle East. ***Nasionalisme di Timur Tengah hingga saat ini belum mampu menimbulkan suasana damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini melahirkan thesis bahwa Nasionalisme yang berkembang di sana sebenarnya tidak lepas dari pengaruh atau bahkan sketsa Eropa Barat untuk memecahbelah kekuatan dunia Islam. Tulisan ini diarahkan untuk menelisik akar epistemik hegemoni politik Eropa Barat atas Nasionalisme di Timur Tengah dengan menggunakan metode studi literatur. Kolonialisme yang menghegemoni Timur Tengah mendorong lahirnya Nasionalisme. Nasionalisme membuat Islam tidak digunakan lagi sebagai dasar persatuan bangsa-bangsa di Timur Tengah sebagai mana pada sistem khilafah. Nasionalisme merupakan produk impor yang tidak dapat dipisahkan dengan modernisasi, yang mengakibatkan kekacauan bagi persatuan di dunia Islam khususnya di negara-negara Timur Tengah.]]>
<![CDATA[SEEKING INTERSECTION OF RELIGIONS: An Alternative Solution to Prevent the Problem of Religious Intolerance in Indonesia ]]>
<![CDATA[Chanifah, Nur]]>;
<![CDATA[Mustapa, Arif]]>
<![CDATA[ Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 24, No 2 (2016): Agama, Politik dan Kebangsaan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21580/ws.24.2.1088
<![CDATA[Indonesia consisted of multiculture, ethnic and religion. There are six legal religions in Indonesia. Religious plurality is part of Indonesian life. In Religion, adherents always tried to compare between their own religion with other religions that can cause a truth claim of superiority of their religion. This caused any conflict like the case of GKI Yasmin in Bogor, three massive bomb blasts of Bali, and conflict of Ambon. This is a library reseach applying sosiological approach. To analyze the problem, author used the conflict theory of Gillin and Gillin saying that conflict can be caused by deferences. Therefore, it is necessary to understand how the intersection of religions in order to prevent the conflict, included religious intolerence. This research find that the intersection of religion can be found in values of humanity or the horizontal aspect (ḥabl min al-nās). While the vertical aspect (ḥabl min Allāh), they are different. By understanding the intersection of religions and nature of these differences, it is expected that religious harmony can be reinforced.***Indonesia terdiri dari beragam budaya, etnis dan agama. Terdapat enam agama yang diakui di Indonesia. Pluralitas tersebut merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Pada kenyataannya, seseorang selalu ingin membandingkan antara agama mereka sendiri dengan agama-agama lain, sehingga yang dapat menyebabkan klaim kebenaran. Kondisi ini menyebabkan terjadinya konflik seperti kasus GKI Yasmin di Bogor, tiga bom Bali, dan konflik Ambon. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Analisis kajian menggunakan teori konflik Gillin dan Gillin yang menyatakan bahwa konflik dapat disebabkan oleh perbedaan. Oleh karena itu, perlu untuk memahami bagaimana titik pertemuan antar agama untuk mencegah konflik, termasuk intoleransi agama. Penelitian ini menemukan bahwa pertemuan agama dapat ditemukan dalam nilai-nilai kemanusiaan atau aspek horizontal (ḥabl min al-nās). Sedangkan aspek vertikal (ḥabl min Allāh), mereka berbeda. Dengan memahami pertemuan antar agama dan sifat perbedaan ini, diharapkan kerukunan beragama dapat diperkuat.]]>
<![CDATA[NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN KONTRIBUSINYA DALAM MEMPERJUANGKAN KEMERDEKAAN DAN MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) ]]>
<![CDATA[Farih, Amin]]>
<![CDATA[ Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 24, No 2 (2016): Agama, Politik dan Kebangsaan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21580/ws.24.2.969
<![CDATA[Religious mission of Nahdlatul Ulama (NU) in consolidating power against Dutch colonialism is a part of the struggle of NU for defending religious ideology and nationalism, as a form of patriotism (ḥubbu al-waṭan). NU had to expell the Dutch colonialists because it is a religious teaching. The law had already become a decision of the religious leaders (kyai) of NU, which ultimately rise "the resolution of jihad". This resolution became a powerful principle of student-army who are combined both in of Ḥizbullāh and Sabīlillāh. Some views of NU that the principles of equality, justice, removing all forms of exploitation and colonization, are the spirit NU to maintain consistency of state sovereignty, strengthen the nation integrity. Applying historical method, this study described the role and contribution of NU in fighting against Dutch colonialism, for independence and defend the nation's sovereignty within the framework of the unitary state of Indonesia (NKRI).***Dakwah Nahdlatul Ulama (NU) untuk menghimpun kekuatan melawan penjajahan Belanda merupakan bagian dari perjuangan NU untuk mem¬per¬tahankan ideologi agama dan nasionalismenya sebagai bentuk cinta tanah air (ḥubbu al-waṭan). Peran NU dalam mengusir penjajah Belanda merupakan anjuran agama yang wajib dijalankan. Hukum tersebut sudah menjadi keputusan para kiai NU, yang akhirnya melahirkan “resolusi jihad”. Resolusi ini menjadi pegangan ampuh para pasukan santri yang tergabung dalam laskar Ḥizbullāh maupun laskar Sabīlillāh. Demikian juga pandangan NU bahwa prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, membuang segala bentuk eksploitasi dan penjajahan, merupakan spirit NU untuk menjaga konsistensi kedaulatan negara, mem¬per¬kokoh integritas bangsa dan negara. Dengan pen¬dekatan sejarah, penelitian ini menguak peran dan kontribusi NU dalam me¬lawan penjajahan Belanda, merebut kemerdekaan serta mempertahankan kedaulatan bangsa dalam bingkai negara kesatuan Indonesia (NKRI).]]>
<![CDATA[INDONESIA IS COMBATING CORRUPTION: A Struggle between the Extra-Ordinary Measurement and Extraordinary People ]]>
<![CDATA[Heniarti, Dini Dewi]]>
<![CDATA[ Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 24, No 2 (2016): Agama, Politik dan Kebangsaan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21580/ws.24.2.1002
<![CDATA[Currently, the practices of mafia of law in Indonesia is getting more rampant. Law enforcement is very slow, many cases of corruption offenses as crimes extra ordinary crime are addressed will slow grind lower law. Ineffective of law in Indonesia is also dependent on these factors. Primarily extraordinary people. Several law enforcement officials are easily bribed by corrupt actors with the aim to escape punishment, or lighten their sentences. Laws are formulated to deal with corruption seem barren. Factually Indonesia show that is still ranked below Malaysia, Singapore, and Hong Kong, as well as Vietnam and the Philippines. Outcome in the form of impacts and benefits of combating corruption unclear to this day. This paper will to describe that law enforcement combating corruption will be support by extra ordinary measure and extra ordinary people. Especially, Indonesia, a majority Muslim country in fact the largest Muslim country in the world, a large number of Islam is really potential become a leader in the combating corruption.***Praktek mafia hukum di Indonesia saat ini lebih merajalela. Penegakan hukum saat ini sangat lambat, banyak kasus tindak pidana korupsi sebagai kejahatan extra ordinary ditangani lambat laun akan menggiring hukum yang lebih rendah. Tidak efektifnya hukum di Indonesia tergantung juga pada faktor-faktor ini: pejabat penegak hukum yang mudah disuap oleh pelaku korupsi dengan tujuan untuk menghindari hukuman, atau meringankan hukuman mereka; hukum yang diformulasikan untuk menangani korupsi tampaknya mandul. Secara faktual Indonesia masih berada di bawah peringkat Malaysia, Singapura, dan Hong Kong, serta Vietnam dan Filipina dalam hal penanganan korupsi. Tulisan ini akan menjelaskan bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan dengan tindakan luar biasa dan orang luar biasa. Terutama Indonesia, yang mayoritas penduduknya Muslim benar-benar potensial bagi kelahiran pemimpin yang mampu memerangi korupsi.]]>
<![CDATA[REVISITING THE SPIRIT OF RELIGIOUS NATIONALISM IN THE ERA OF PLURALISM AND GLOBALIZATION: Reading the Text of NDP of HMI ]]>
<![CDATA[Makin, Al]]>
<![CDATA[ Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 24, No 2 (2016): Agama, Politik dan Kebangsaan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21580/ws.24.2.972
<![CDATA[This article is a reflection of the text of NDP (Nilai Dasar Perjuangan/Basic Principles of Struggle) text held by HMI (Himpunan Mahasiswa Islam/Muslim Student Association) as a basis of their activism struggle in Indonesia. The text consists of eight sections covering many aspects, such as theology, anthropology, sociology, and epistemology. By critical thinking, the NDP text of HMI should be transformed continuously toward an era of global diversity and plurality. In Indonesian context, there has been a fundamental change along with the democratization that brings out an openness and multi-party political system. This is important regarding that the NDP of HMI has been drafted in 1960 and 1970 when Nurcholis Madjid era faced the context of socio-political thought. The study found that the NDP of HMI is required to be changed in the context of new world order. It is not a sacred text, so the change is a necessity.
***
Artikel ini merupakan refleksi dari teks NDP (Nilai Dasar Perjuangan) yang dimiliki HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) sebagai dasar untuk perjuangan aktivisme mereka di Indonesia. Teks terdiri dari delapan bagian yang meliputi banyak aspek, mulai dari teologi, antropologi, sosiologi, hingga epistemologi. Dengan pembacaan secara kritis terhadap teks NDP HMI di tengah perubahan dunia global yang terus mengalami transformasi menuju era keragaman dan kemajemukan global. Pada konteks lokal Indonesia, juga telah terjadi perubahan yang mendasar seiring dengan gelombang demokratisasi yang memunculkan era keterbukaan dan sistem politik multipartai. Hal ini penting, mengingat NDP HMI disusun dalam kurun waktu antara tahun 1960 hingga 1970-an di mana era Nurcholis Madjid menghadapi konteks pemikiran dan sosial-politik pada waktu itu. Studi ini menemukan bahwa NDP HMI sudah sewajarnya memerlukan perubahan di tengah konteks dan tatanan dunia yang baru. NDP HMI bukanlah teks yang suci, sehingga perubahan adalah sebuah keniscayaan.]]>
<![CDATA[THE RECONSTRUCTION OF RELIGIOUS EDUCATION INTO COMMUNITY’S LEGAL LIFE ]]>
<![CDATA[Suryono, Hassan]]>
<![CDATA[ Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 24, No 2 (2016): Agama, Politik dan Kebangsaan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21580/ws.24.2.1087
<![CDATA[The aim of this study was to elaborate how the religious education can be implemented to the community life as the reference and norm of behavior in their life. Religious education developed in legal order remained to be needed inexplicitly. There is a tendency that the community wanted to organize their life corresponding to the religion. For making the religion to be alive, the state’s leadership and participation is needed to regulate it. The constructed religion value in community behavior manifested in legislation will ensure the presence of both law certainty and law enforcement. Thus, religion and law containing regulations and prohibitions will bind to everyone, either ordinary people or ruler. The religion becoming the universal foundation of life. So, there should be an identification and verification of shared religion values before they are constructed to be law in the plural community life.***Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan bagaimana pendidikan agama dapat diterapkan untuk kehidupan masyarakat sebagai referensi dan norma-norma perilaku dalam kehidupan mereka. Pendidikan agama dikembangkan di tengah masyarakat hukum secara tidak eksplisit. Ada kecenderungan bahwa masyarakat ingin mengatur hidup mereka sesuai dengan agama. Akan tetapi peran serta negara tetap diperlukan untuk mengatur itu, dimana nilai-nilai agama diwujudkan dalam undang-undang, sehingga dapat dipastikan adanya kehadiran hukum agama dan hukum positif untuk tegaknya suatu tatanan hukum. Hal ini karena agama dan hukum mengandung peraturan dan larangan akan mengikat semua orang, baik orang biasa atau penguasa. Agama juga menjadi tumpuan hidup yang bersifat universal. Oleh karenanya, diperlukan identifikasi dan verifikasi terhadap nilai-nilai agama yang universal sebelum menjadi hukum yang disepakati di dalam masyarakat plural.]]>
<![CDATA[LEGITIMASI KEKUASAAN ATAS SEJARAH KERUNTUHAN KERAJAAN MAJAPAHIT DALAM WACANA FOUCAULT ]]>
<![CDATA[Birsyada, Muhammad Iqbal]]>
<![CDATA[ Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 24, No 2 (2016): Agama, Politik dan Kebangsaan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21580/ws.24.2.974
<![CDATA[The history of the collapse of the Majapahit showed the discourse of power. In this context rule has been supporting a particular version of historical knowledge. Applying historical method and multi-dimensional approach, this study aims to find out why the knowledge about the collapse of Majapahit spreading among community members was more tended toward the version that Girindra-wardhana as a single actor who overthrow Prabu Brawijaya V. The results of this study indicated that the knowledge among Javanese community about the collapse of Majapahit that stated Girindrawardhana as the sole actor that attacked and subverted the kingdom of Majapahit which at the time was ruled by King Kertabhumi (Brawijaya V) is supported by a wide range of all power of the ruling elite that were largely due to ideological motives. Power and ideology are used as a means of legalizing knowledge.***Sejarah runtuhnya Majapahit memunculkan diskursus yang menampilkan kekuasaan. Dengan demikian kekuasaan telah menyokong versi pengetahuan sejarah tertentu. Dengan menggunakan metode sejarah dan pendekatan multi-dimensional, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa pengetahuan tentang peristiwa runtuhnya Majapahit yang berkembang dalam masyarakat lebih menisbatkan pada versi Girindrawardhana sebagai aktor tunggal yang melengserkan kekuasaan Prabu Brawijaya V. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat Jawa mengenai peristiwa runtuhnya Majapahit yang meletakkan Girindrawardhana sebagai aktor tunggal yang menyerang dan menumbangkan kerajaan Majapahit yang pada waktu diperintah oleh Prabu Kertabhumi (Brawijaya V) disokong oleh berbagai kekuataan elit penguasa yang sebagian besar karena motif ideologi. Kekuasaan dan ideologi digunakan sebagai alat legalisasi pengetahuan.]]>
<![CDATA[DIALEKTIKA PLURALISME HUKUM: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagamaan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Masyithoh, Novita Dewi]]>
<![CDATA[ Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 24, No 2 (2016): Agama, Politik dan Kebangsaan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21580/ws.24.2.1289
<![CDATA[Conflict resolution on SARA requires pluralistic approaches. Hence, the presence of legal pluralism becomes a new approach to resolve the problem. This study is a qualitative research that convey three dimensions of legal pluralism, namely natural law, state law and society law. The study used secondary data, with primary and secondary legal materials obtained by documentation resources. Data were analyzed inductively, used the contemporary theories to produce more conceptual and general propositions for conclusions and recommendations. The result shows that there have been 8 cases on SARA conflict in Indonesia during the last three years. To solve these problems, religious leaders can use natural law approach to re-internalize religious values and tolerance. In addition, the government also should understand that those conflicts were a form of society law owing to discreditable law society and religious diversity. Therefore, non penal policy with persuasive appeals is needed to reduce the problems. However, penal policy through law enforcement should also be implemented as a form of state positivism law. In other words, state positivism law should go hand in hand with natural law and society law in order to reach the best decision based on moral and religious ethics as well as social values.***Penyelesaian konflik SARA membutuhkan pendekatan-pendekatan yang plural. Oleh karena itu pluralisme hukum hadir sebagai pendekatan baru untuk menyelesaikan tersebut Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan tradisi kualitatif yang berusaha mendialektikakan 3 dimensi dari legal pluralism, yaitu natural law, state law dan law society. Penelitian menggunakan data sekunder, dengan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis secara induktif dengan menggunakan teori-teori yang ada untuk memproduksi suatu proposisi yang umum, sehingga menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi 8 konflik SARA di Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Untuk memecahkan masalah tersebut, para pemuka agama menggunakan pendekatan natural law untuk reinternaliasasi nilai-nilai keluhuran atas agama dan toleransi. Pemerintah seharusnya memahami bahwa konflik tersebut adalah bentuk society law karena tercederainya keragaman dan keberagamaan. Perlu kebijakan non penal dengan seruan-seruan persuasif agar persoalan serupa tidak lagi terjadi. Di sisi lain, kebijakan penal melalui penegakan hukum juga harus dilakukan, sebagai bentuk state positivism law. State positivism law harus mampu menggandeng natural law dan law society, agar diperoleh putusan terbaik yang berlandaskan nilai-nilai moral ethic religion dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan.]]>
<![CDATA[ISLAM ABANGAN DAN NASIONALISME KOMUNITAS SAMIN DI BLORA ]]>
<![CDATA[Mukodi, Mukodi]]>;
<![CDATA[Burhanuddin, Afid]]>
<![CDATA[ Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 24, No 2 (2016): Agama, Politik dan Kebangsaan ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M - Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21580/ws.24.2.1086
<![CDATA[This study aimed at exploring the starting point of Islam Abangan and nationalism among Samin community in Blora regency. This research also aimed at exposing the resistance of Samin community Blora in recent time. For this research, qualitative approach and e phenomenological method were both used to get the accurate results. Relation between Islam Abangan and nationalism among Samin community in Blora were coherently intertwined and in harmony. The harmony were manifested through the daily practices of Samin community containing the teachings of Ki Samin Surosentiko. The c onsistency of the community in carrying out the teachings of Ki Samin Surosentiko caused them still exist to survive amid the onslaught of modernism currents. Thus, local culture, and Javanese Islam were the means to strengthen the attachment of humanity, to strengthen the humanity affinity as well as the seeds of nationalism spirit, in the regional locality, including in Blora.***Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi titik pangkal Islam Abangan, dan nasionalisme di komunitas Samin Kabupaten Blora. Selain itu, riset ini juga bertujuan untuk mengekspos daya tahan eksistensi komunitas Samin Blora yang masih hidup hingga kini. Agar menemukan hasil yang akurat riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Relasi antara Islam Abangan, dan nasionalisme di kalangan komunitas Samin Brola terjalin padu, dan harmoni. Keharmonian keduanya terejawantahkan melalui praktik-praktik keseharian mereka yang merupakan nilai ajaran Ki Samin Surosentiko. Konsistensi komunitas Samin dalam menjalankan ajaran Ki Samin mengakibatkan mereka tetap eksis bertahan di tengah gempuran arus modernisme. Dengan demikian, kebudayaan lokal, dan Islam (Jawa) Abangan menjadi sarana untuk memperkokoh kelekatan kemanusiaan, sekaligus penyemai jiwa nasionalisme di bilik-bilik lokalitas kedaerahan, tak terkecuali di Blora. ]]>
