Garuda - Garba Rujukan Digital

PERKEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN PEMILU DI INDONESIA Jukari, Ahmad
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 3, No 1 (2021): Vol 3 No 1 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Studi ini mengkaji tentang perkembangan sistem pengawasan Pemilu di Indonesia.Â Analisis kajianÂ dalam studi ini mencermati perkembangan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu di Indoensia, sejak Pemilu pertama yang dilaksanakan pada 1955 sampai dengan Pemilu terakhir yang dilaksanakan pada 2019.Â Hasil kajian ini menjelaskan perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu secara konsisten menunjukkan penguatan sistem pengawasan Pemilu di Indonesia. Penguatan system pengawasan Pemilu dalam peraturan perundang-undangan tidak hanya berkaitan dengan sistem kelembagaan saja tetapi juga berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban lembaga pegawas Pemilu.

PEREMPUAN DAN ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT): PERAN KOALISI PEREMPUAN (KPI) KOTA SALATIGA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) Takayasa, Tika Ifrida; Bariklana, Muhammad Nuqlir; Azizah, Siti
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 3, No 1 (2021): Vol 3 No 1 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

This study reveals the roles and strategies of women's organizations in the development of Renewable Energy (EBT) in Indonesia. The analysis of the study is based on examining the roles and strategies of the Indonesian Women's Coalition (KPI) in developing the empowerment of renewable energy in Salatiga City. This study was conducted using qualitative methods and the theory of the role of NGOs as an analysis framework. The important findings of this study reveal that the role of the Indonesian Women's Coalition (KPI) in Salatiga city in developing renewable energy (EBT) with Education Development, Participation and Empowerment, Advocacy, and Networking strategies. In conducting Advocacy, KPI using two approaches, a top-down approach through cooperation with the government and related agencies and the grassroots approach to listening to aspirations from below by establishing Balai Perempuan as a center forÂ Information complaints and advocacy on renewable energy (BP PIPA EBT), BP PIPA EBT is a milestone in the development of EBT in society. In the development of EBT, in the framework of the Strategic Partnership for Green and Inclusive Energy (SP-Energy), KPI also builds a network with similar organizations that are concerned with the development of renewable energy (EBT) in Indonesia.Â Studi ini mengkaji tentang Peran dan strategi organisasi perempuan dalam pengembangan Energi baru Terbarukan (EBT) di Indonesia. Analisis kajian dilakukan dengan mengkaji peran dan strategi Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dalam meningkatkan pemberdayaan energi baru terbarukan Kota Salatiga. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan teori Peran LSM sebagai kerangka analisis.Â Hasil kajian ini menjelaskan bahwa peran Koaliasi Perempuan (KPI) di Kota Salatiga dalam pengembangan EBT menggunakan strategi Pengembangan Pendidikan, Partisipasi dan pemberdayaan, Advokasi serta Jaringan. Dalam Melakukan Advokasi KPI Kota Salatiga menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan dari atas ke bawah (top to bottom approach) dengan kerjasma dengan pemerintah dan dinas terkaitÂ serta pendekatan akar rumput (grassroot approach) Â untuk mendengarkan aspirasi dari bawah dengan membentuk Balai Perempuan sebagai Pusat Â Informasi Pengaduan Â dan advokasi (BP PIPA EBT) yang menjadi tonggak dalam pengembangan EBT di masyarakat. Dalam pengembangan EBT, KPI membangun jaringan bersama LSM yang juga mempunyai perhatian khusus mengenai isu energi dalam kerangka Strategic Partnership Green and Inclusive Energy (SP-Energy).

Tenggelamkan!: Susi Pudjiastutiâ€™s Securitization of IUUF in Indonesia Raharjo, Wahyu Arif
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 3, No 1 (2021): Vol 3 No 1 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Illegal, Unregulated and Unreported Fishing (IUUF) is not traditionally discussed in security studies, but this paper attempts to prove that the emergence of IUUF in Indonesia since 2015 has become a security concern. The slogan â€œTenggelamkanâ€ (which means â€œSink It!â€) echoed by Minister of Fisheries and Maritime Affairs of Indonesia Susi Pudjiastuti indicated the surging attention, budget allocation and the sense of emergency in Indonesiaâ€™s IUUF problem. This study utilizes Securitization theory as the main framework of analysis in investigating three direct speech acts where Minister Susi attempted to securitize this issue by convincing president Joko Widodo and general Indonesian audience. This paper concludes that minister Susi had successfully securitize IUUF in Indonesia as evident in these three events: (1) the execution of exploding and sinking the captured vessels committing IUUF, (2) the militarization of IUUF in the form of involvement of Indonesian Navy and (3) the acceptance that this particular effort by minister Susi has brought fame for her as Indonesiaâ€™s female maritime hero.

Buzzer Media Sosial dan Pembentukan Perspektif Pemilih Millenial dalam Pemilu 2019 Kurniawan, Riko; Yusuf Muliana, Rizqi; Maesaroh, Fitri; Nurcahyo, M Irvan; Jati Kusuma, Andreas
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 3, No 1 (2021): Vol 3 No 1 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Di era yang serba digital ini perkembangan teknologi melahirkan media sosial sebagai alat untuk memudahkan informasi dan komunikasi. Media sosial itu juga sangat erat kaitanya dengan generasi millennial sebab segala kemudahan dalam penggunaanya tersebut. Dalam kaitanya persebaran informasi yang seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya bisa diperoleh lewat media ini. Pengguna sosial media yang semakin banyak memunculkan hadirnya berbagai kepentingan salah satunya buzzer media sosial. Temuan buzzer muncul di publik pasca pemilihan umum 2019. Dari banyaknya isu yang beredar di masyarakat khususnya milleniall kami mencoba mengkaji dan meneliti isu yang berkembang saat ini menggunakan metodologi kualitatif dalam pendekatan observasi dan membaca fenomena di masyarakat pemilih milleniall di Ngaliyan, Kota Semarang. Dari penelitian yang dihasilkan mengenai seberapa berpengaruh buzzer media sosial tersebut dalam hegemoni perspektif politik para pemilih millennial saat konteks pemilihan umum 2019 menghasilkan temuan yang bahwa Buzzer tersebut yang berpengaruh secara signifikan bisa mempengaruhi Pandangan Pemilih Milleniall.

Motivasi Pembentukan Koalisi Mayoritas Pengusung Pasangan Calon Machfud Arifin dan Mujiaman dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020 Yaqin, Moh Ainul
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 3, No 1 (2021): Vol 3 No 1 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Pembentukan koalisi partai politik dalam ajang pemilihan kepala daerah merupakan suatu fenomena yang menarik diteliti, seperti halnya pada Pilkada Kota Surabaya tahun 2020. Proses pembentukan koalisi partai politik mayoritas pendukung Machfud Arifin â€“ Mujiaaman. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis proses pembentukan koalisi partai politik pada Pilkada Kota Surabaya tahun 2020. Penelitian ini menggunakan teori motivasional pembentukan koalisi Geoffrey Pridham mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi pembentukan koalisi partai politik dan teori pilihan rasional (rational choice) untuk melihat kepentingan dasar para aktor dalam menentukan koalisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa proses pembentukan koalisi pendukung Machfud Arifin â€“ Mujiaman diawali dengan wacana strategis antara Gerindra, PKB, PAN, NasDem, PPP, Golkar, Demokrat dan PKS yang berorientasi pada orientasi taktis untuk menumbangkan dominasi kekuasaan PDIP di Surabaya. Partai-partai tersebut pada dasarnya memiliki spirit yang sama karena Surabaya pasca reformasi selalu dikuasai oleh pemimpin dari PDIP. Machfud Arifin dianggap sebagai kandidat potensial karena memiliki kekuatan finansial, jejaring politik dan lobi antar-parpol dalam membangun mitra koalisi. Machfud Arifin menjadi trigger dalam proses pembentukan koalisi tersebut. Pada prosesnya terjadi dinamika horizontal-vertikal, karena masing-masing partai mendorong kadernya untuk menjadi pendamping Machfud Arifin. Dengan demikian, secara teori proses pembentukan koalisi pendukung Machfud Arifin â€“ Mujiaman dipengaruhi oleh tiga hal mendasar, yakni faktor ideologis yang merupakan pikiran awal partai mayoritas yang menekankan pada pembaharuan kepemimpinan, kemudian historis partai yang telah terjalin sejak sebelum pilkada 2020 digelar dan terakhir faktor pragmatis dengan ambisi untuk meraih kekuasaan dengan penggabungan delapan partai politik. Selain itu, para aktor politik mengusung Machfud Arifin dengan pilihan rasional, bahwa pertama angka survei elektabilitas, modal finansial dan jejaring politik yang dimiliki kandidat. Koalisi tersebut bersifat dinamis, sehingga diperlukan komitmen dan visi yang sama, serta mekanisme pengatur konflik dalam menjaga keutuhan koalisi Parpol.

Tata Kelola Pemerintahan dalam Perspektif Syariah (Analisis Penerapan Syariat Islam di Aceh) Mulia, Muji; Fuad Khalil, Zakki
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 3, No 1 (2021): Vol 3 No 1 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Formalisasi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh seiring berjalan dengan lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Tentunya good governance menjadi salah satu indikator pelaksanaan pemerintahan. Namun, good governance yang berlaku pada pemerintahan di Aceh tersebut sehingga dapat dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak Â bertentangan dengan perundang-undangan sistem pemerintahan Indonesia, sekaligus tata pemerintahan syariah menandakan tidak menyalahi hukum internasional dan hak asasi manusia. Lahirnya Qanun syariat Islam di Aceh menjadi indikasi adanya pelaksanaan pemerintahan syariah yang sah dan dilindungi melalui undang-undang.Tujuan penelitian ini ingin mengetahui tata kelola pemerintahan dalam perspektif syariah melalui analisis penerapan syariat islam di Aceh. Penelitian ini mengunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu sumber datanya diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan narasumber, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis secara analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pengelolaan Pemerintaham Aceh didesain agar pengelolaanya mengarah pada sistem pemerintahan syariah. Meskipun demikian pengelolaan pemerintahan Aceh tidak mengabaikan pelaksanaan sesuai pranata sistem pemerintahan yang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang didasari atas pancasila dan demokrasi. Pelaksanaan pemerintahan Aceh bertujuan menguatkan pelaksanaan syariat islam meliputi aqidah, ibadah, muâ€™amalah, akhlak, pendidikan dan dakwah islamiyah.

Table of Content & Author Guideline board, Editorial
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 3, No 1 (2021): Vol 3 No 1 2021
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Motivasi Pembentukan Koalisi Mayoritas Pengusung Pasangan Calon Machfud Arifin dan Mujiaman dalam Pilkada Kota Surabaya Tahun 2020 Moh Ainul Yaqin
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Pembentukan koalisi partai politik dalam ajang pemilihan kepala daerah merupakan suatu fenomena yang menarik diteliti, seperti halnya pada Pilkada Kota Surabaya tahun 2020. Proses pembentukan koalisi partai politik mayoritas pendukung Machfud Arifin – Mujiaaman. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis proses pembentukan koalisi partai politik pada Pilkada Kota Surabaya tahun 2020. Penelitian ini menggunakan teori motivasional pembentukan koalisi Geoffrey Pridham mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi pembentukan koalisi partai politik dan teori pilihan rasional (rational choice) untuk melihat kepentingan dasar para aktor dalam menentukan koalisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumentasi. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa proses pembentukan koalisi pendukung Machfud Arifin – Mujiaman diawali dengan wacana strategis antara Gerindra, PKB, PAN, NasDem, PPP, Golkar, Demokrat dan PKS yang berorientasi pada orientasi taktis untuk menumbangkan dominasi kekuasaan PDIP di Surabaya. Partai-partai tersebut pada dasarnya memiliki spirit yang sama karena Surabaya pasca reformasi selalu dikuasai oleh pemimpin dari PDIP. Machfud Arifin dianggap sebagai kandidat potensial karena memiliki kekuatan finansial, jejaring politik dan lobi antar-parpol dalam membangun mitra koalisi. Machfud Arifin menjadi trigger dalam proses pembentukan koalisi tersebut. Pada prosesnya terjadi dinamika horizontal-vertikal, karena masing-masing partai mendorong kadernya untuk menjadi pendamping Machfud Arifin. Dengan demikian, secara teori proses pembentukan koalisi pendukung Machfud Arifin – Mujiaman dipengaruhi oleh tiga hal mendasar, yakni faktor ideologis yang merupakan pikiran awal partai mayoritas yang menekankan pada pembaharuan kepemimpinan, kemudian historis partai yang telah terjalin sejak sebelum pilkada 2020 digelar dan terakhir faktor pragmatis dengan ambisi untuk meraih kekuasaan dengan penggabungan delapan partai politik. Selain itu, para aktor politik mengusung Machfud Arifin dengan pilihan rasional, bahwa pertama angka survei elektabilitas, modal finansial dan jejaring politik yang dimiliki kandidat. Koalisi tersebut bersifat dinamis, sehingga diperlukan komitmen dan visi yang sama, serta mekanisme pengatur konflik dalam menjaga keutuhan koalisi Parpol.

PERAN KOALISI PEREMPUAN (KPI) KOTA SALATIGA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT) Tika Ifrida Takayasa; Muhammad Nuqlir Bariklana; Siti Azizah
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

This study reveals the roles and strategies of women's organizations in the development of Renewable Energy (EBT) in Indonesia. The analysis of the study is based on examining the roles and strategies of the Indonesian Women's Coalition (KPI) in developing the empowerment of renewable energy in Salatiga City. This study was conducted using qualitative methods and the theory of the role of NGOs as an analysis framework. The important findings of this study reveal that the role of the Indonesian Women's Coalition (KPI) in Salatiga city in developing renewable energy (EBT) with Education Development, Participation and Empowerment, Advocacy, and Networking strategies. In conducting Advocacy, KPI using two approaches, a top-down approach through cooperation with the government and related agencies and the grassroots approach to listening to aspirations from below by establishing Balai Perempuan as a center for Information complaints and advocacy on renewable energy (BP PIPA EBT), BP PIPA EBT is a milestone in the development of EBT in society. In the development of EBT, in the framework of the Strategic Partnership for Green and Inclusive Energy (SP-Energy), KPI also builds a network with similar organizations that are concerned with the development of renewable energy (EBT) in Indonesia. Studi ini mengkaji tentang Peran dan strategi organisasi perempuan dalam pengembangan Energi baru Terbarukan (EBT) di Indonesia. Analisis kajian dilakukan dengan mengkaji peran dan strategi Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dalam meningkatkan pemberdayaan energi baru terbarukan Kota Salatiga. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan teori Peran LSM sebagai kerangka analisis. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa peran Koaliasi Perempuan (KPI) di Kota Salatiga dalam pengembangan EBT menggunakan strategi Pengembangan Pendidikan, Partisipasi dan pemberdayaan, Advokasi serta Jaringan. Dalam Melakukan Advokasi KPI Kota Salatiga menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan dari atas ke bawah (top to bottom approach) dengan kerjasma dengan pemerintah dan dinas terkait serta pendekatan akar rumput (grassroot approach) untuk mendengarkan aspirasi dari bawah dengan membentuk Balai Perempuan sebagai Pusat Informasi Pengaduan dan advokasi (BP PIPA EBT) yang menjadi tonggak dalam pengembangan EBT di masyarakat. Dalam pengembangan EBT, KPI membangun jaringan bersama LSM yang juga mempunyai perhatian khusus mengenai isu energi dalam kerangka Strategic Partnership Green and Inclusive Energy (SP-Energy).

Tata Kelola Pemerintahan dalam Perspektif Syariah (Analisis Penerapan Syariat Islam di Aceh) Muji Mulia; Zakki Fuad Khalil
JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo

Formalisasi pelaksanaan Syariat Islam di Aceh seiring berjalan dengan lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Tentunya good governance menjadi salah satu indikator pelaksanaan pemerintahan. Namun, good governance yang berlaku pada pemerintahan di Aceh tersebut sehingga dapat dijalankan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan sistem pemerintahan Indonesia, sekaligus tata pemerintahan syariah menandakan tidak menyalahi hukum internasional dan hak asasi manusia. Lahirnya Qanun syariat Islam di Aceh menjadi indikasi adanya pelaksanaan pemerintahan syariah yang sah dan dilindungi melalui undang-undang.Tujuan penelitian ini ingin mengetahui tata kelola pemerintahan dalam perspektif syariah melalui analisis penerapan syariat islam di Aceh. Penelitian ini mengunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu sumber datanya diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan narasumber, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis secara analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pengelolaan Pemerintaham Aceh didesain agar pengelolaanya mengarah pada sistem pemerintahan syariah. Meskipun demikian pengelolaan pemerintahan Aceh tidak mengabaikan pelaksanaan sesuai pranata sistem pemerintahan yang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang didasari atas pancasila dan demokrasi. Pelaksanaan pemerintahan Aceh bertujuan menguatkan pelaksanaan syariat islam meliputi aqidah, ibadah, mu’amalah, akhlak, pendidikan dan dakwah islamiyah.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muhammad Mahsun

Contact Email
jpw@walisongo.ac.id

Phone
+6285876365599

Journal Mail Official
jpw@walisongo.ac.id

Editorial Address
Kantor FISIP Jl. Prof. Dr. HAMKA, Km. 2 Kampus 3 Ngaliyan Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muhammad Mahsun

Contact Email jpw@walisongo.ac.id

Phone +6285876365599

Journal Mail Official jpw@walisongo.ac.id

Editorial Address Kantor FISIP Jl. Prof. Dr. HAMKA, Km. 2 Kampus 3 Ngaliyan Semarang

Location Kota semarang, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muhammad Mahsun

Contact Email
jpw@walisongo.ac.id

Phone
+6285876365599

Journal Mail Official
jpw@walisongo.ac.id

Editorial Address
Kantor FISIP Jl. Prof. Dr. HAMKA, Km. 2 Kampus 3 Ngaliyan Semarang

Location
Kota semarang,

Jawa tengah

INDONESIA