cover
Contact Name
Johan Arifin
Contact Email
attaqaddum@walisongo.ac.id
Phone
+6285727512933
Journal Mail Official
attaqaddum@walisongo.ac.id
Editorial Address
Lembaga Penjaminan Mutu, UIN Walisongo Semarang Jln. Walisongo, No 3-5, Ngaliyan Semarang 50185
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
At-Taqaddum
ISSN : 19794703     EISSN : 25279726     DOI : 10.21580/at
AT-TAQADDUM, adalah Jurnal Peningkatan Mutu Keilmuan dan Kependidikan Islam, terbit setahun 2 kali oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Jurnal ini menekankan kedalaman pembahasan, mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian, dan mensosialisasikan kajian-kajian kontemporer tentang studi islam dan kemanusiaan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 268 Documents
KEARIFAN TUKANG KREDIT DI KEC. CEPIRING KABUPATEN KENDAL Fathoni, Nur
At-Taqaddum Volume 9, Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Quality Assurance Institute (LPM) State Islamic University Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (622.567 KB) | DOI: 10.21580/at.v9i2.2061

Abstract

Tukang kredit di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Jawa Tengah telah memberi warna model jual beli pada masyarakat. Mereka kebanyakan perantau dari Jawa Barat. Model jual beli yang mereka lakukan adalah jual beli dengan pembayaran tunda. Artinya mereka menjajakan barang dagangan dan pembeli mengangsur pembayaran harga yang disepakati. Jumlah angsuran dan masa angsuran disepakati tetapi longgar (bisa berubah). Jumlah angsuran disebut dalam akad jual beli setelah menyepakati harga. Kebiasaan waktu mengangsur adalah mingguan. Kedua belah pihak telah memiliki kebiasaan yang dijadikan dasar pemenuhan kesepakatan jual beli. Kearifan tukang kredit ada pada kelonggaran menyikapi pembeli.  Hal ini berbeda manakala dibandingkan dengan sistem jual beli yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah. Kepastian menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar dan membawa konsekuensi. Para tukang kredit juga memiliki dasar agama dalam melakukan bisnis. Mereka menegaskan fungsinya sebagai penjual bukan pemberi pinjaman. Oleh karenanya aturan tentang jual beli bayar tunda seperti harga harus disepakati dan tidak bisa berubah, mereka jaga betul. Kearifan mereka nampak dalam konteks tidak menaikkan harga meskipun ada pengunduran masa angsuran dari 10 minggu menjadi 20 minggu sekalipu. kearifan lainnya nampak dalam konteks tidak ada denda penundaan atau keterlambatan pembayaran. Kearifan mereka dibangun atas keyakinan dalam berbisnis dan keteguhan menjaga ajaran agama agar menjaga kesepakatan atau akad.
REKONSTRUKSI SYARIAT : PEMIKIRAN MUHAMMAD SAID AL-ASYMAWI Kholidul Adib, Muhammad
At-Taqaddum Volume 3, Nomor 2, November 2011
Publisher : Quality Assurance Institute (LPM) State Islamic University Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1840.194 KB) | DOI: 10.21580/at.v3i2.491

Abstract

As the times, talk about sharia become an arena of heated debate in the discourse of Islamic thought. That's because sharia is understood formally-textual so often seen as not in conformity with the context of the times and changes. Though true sharia is a concept that also accompanies the development of civilization and humanity as a goal makes. This paper discusses one of the thought leaders who participated actively in the reform of Islamic law, ie, Muhammad Said al-Ashmawi, a former judge in Egypt. He comes to offer a few thoughts reconstruction of Shari'a that the effect is very positive for the development of Islamic legal thought appropriate to the context of today. According to him, there is an understanding of the Shari'a that needs to be clarified. The substance is related to the humanitarian and welfare, and it is more important than istilling symbols on the walls of the Shari'a legal-formal state legislation. So that needs to be used as a reference in its application is the maqashid ash-Shariat (the purposes of its own Shari'a). Research on al-Ashmawi thinking this could be a reference to be used as an argument or a slightly different view, so when looking at the context that occurred in Indonesia, al-Ashmawi thinking this could be a discourse of new thinking.
KADERISASI ULAMA PEREMPUAN DI JAWA TENGAH Abdul Malik, Hatta
At-Taqaddum Volume 4, Nomor 1, Juli 2012
Publisher : Quality Assurance Institute (LPM) State Islamic University Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1428.337 KB) | DOI: 10.21580/at.v4i1.727

Abstract

Islamic Boarding school as an institution of clerical/Muslim leader cadre?s  since 1970 has opened up education for female student?s (santriwati) until now. The amonth of santriwati learning in Islamic boarding school also not inferior to male students there. however, very few women of muslim leader compared the presence of male muslim leader who very much. From the results of this research note that the lack of presence of scholars of women due to several factors : (1) there are still many Islamic boarding school (Kyai, male students and female students Santriwati) which looked at women in the domestic realm can not be a family leader, (2) Women in the social sphere have the same rights with men, although some have argued should not be, (3) In the realm of religious women get very dogmatis position. Although the schools curriculum provide the same education between men and women, but in practice is still found gender bias. Santriwati inability to resolve to resolve the problem, still require the help of male student. Deviciencies of curriculum schools, there are not special education for women to dare to came and be a driver in front of people.
ETIKA BISNIS ISLAMI: (KAJIAN TERHADAP KONSEP KREDIBILITAS, CITRA BISNIS DAN MANAJEMEN UTANG-PIUTANG BAGI INDIVIDU DAN PERUSAHAAN) Choliq MT, Abdul
At-Taqaddum Volume 7, Nomor 1, Juli 2015
Publisher : Quality Assurance Institute (LPM) State Islamic University Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4327.819 KB) | DOI: 10.21580/at.v7i1.1536

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika bisnis yang islami bagi individu dan perusahaan. Tulisan ini mengkaji persoalan yang berkaitan dengan masalah  pemahaman terhadap konsep kredibilitas, citra bisnis dan manajemen utang piutang bagi individu dan perusahaan. yang penulis kumpulkan dari berbagai referensi yang ada dan penulis padukan dengan wahyu juga perkataan cendekiawan muslim juga pengamatan terhadap kultur di organisasi dan masyarakat. Hasil analisis data menunjukkan bahwa Suatu rekonstruksi kesadaran baru tentang bisnis. Bisnis baik sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individual, organisasi atau perusahaan, bukan semata-mata  bersifat duniawi semata. Akan tetapi sebagai aktivitas yang bersifat material sekaligus immaterial. Suatu bisnis bernilai, apabila memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara seimbang, tidak mengandung kebatilan, kerusakan dan kezaliman. Akan tetapi mengandung nilai kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggung-jawaban, kebenaran, kebajikan dan kejujuran. Sehingga dengan ketiga prinsip landasan praktek etika bisnis diatas, dapat dijadikan tolok ukur apakah suatu bisnis termasuk ke dalam wilayah yang bertentangan dengan etika bisnis atau tidak, karena sangat erat kaitannya dengan kredibilitas, citra di dalam bisnis, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam berbisnis sangat memperhatikan kredibilitasnya, hal ini dibuktikan dengan beliau sangat memperhatikan profesionalisme dan kejujuran dalam menjalankan sebuah bisnis yang beretika. Untuk itu sangat diperlukan manajemen utang piutang yang sesuai dengan syariat Islam
AKULTURASI PEMIKIRAN DAN SAINS YUNANI DALAM DUNIA ISLAM Munir, Ghazali
At-Taqaddum Volume 3, Nomor 1, Juli 2011
Publisher : Quality Assurance Institute (LPM) State Islamic University Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2006.573 KB) | DOI: 10.21580/at.v3i1.199

Abstract

Acculturation in the field of culture and ideas between one group with another group, can?t be avoided when there are contacts or interactions between them. Interaction, either peacefully or by occupation and even war. In this case, it occurred among the nations of the world, especially the Greeks and Arabs, and it seemed/looked the wealth of Greek philosophy and science and its role in the Arab calips (Muslim) in the development of philosophy and science.
PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF SUNNAH Masruri, Ulin Niam
At-Taqaddum Volume 6, Nomor 2, November 2014
Publisher : Quality Assurance Institute (LPM) State Islamic University Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (897.844 KB) | DOI: 10.21580/at.v6i2.718

Abstract

Ajaran Islam menawarkan kesempatan untuk memahami Sunnatullah serta menegaskan tanggung jawab manusia. Ajaran Islam tidak hanya mengajarkan untuk mengambil manfaat dari sumberdaya alam, tetapi juga mengajarkan aturan main dalam pemanfaatannya dimana kesejahteraan bersama yang berkelanjutan sebagai hasil keseluruhan yang diinginkan. Salah satu sunnah Rasulullah saw menjelaskan setiap warga berhak untuk mendapatkan mafaat dari suatu sumberdaya alam milik bersama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sepanjang tidak melanggar, menyalahi, dan menhalangi hak-hak yang sama pada diri orang lain. Penggunaan sumberdaya alam yang langka harus tetap mendapat pengawasan dan perlindungan yang baik.Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan bagian dari akhlak mulia yang harus diterapkan di tengah-tengah kehidupan manusia. Hal ini, untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di dunia dan menjauhkan kerusakan dan bencana yang terjadi karena ulah sebagian manusia. Rosulullah sebagai seorang Nabi telah memberikan perintah yang tegas kepada umatnya untuk menjaga alam ini dan tidak membuat kerusakan di dalamnya.
HUKUMAN RAJAM BAGI PELAKU ZINA MUHSHAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM Rokhmadi, Rokhmadi
At-Taqaddum Volume 7, Nomor 2, November 2015
Publisher : Quality Assurance Institute (LPM) State Islamic University Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1016.808 KB) | DOI: 10.21580/at.v7i2.1209

Abstract

Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya sampai mati. Keberadaan hukuman rajam dalam ketentuan hukum pidana Islam ini merupakan hukuman yang telah diterima oleh hampir semua fuqaha, kecuali kelompok Azariqah dari golongan Khawarij. Menurut mereka hukuman untuk  jarimah zina, baik muhshan maupun ghairu muhshan adalah hukuman jilid seratus kali berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Nur: 2, sehingga mereka tidak menerapkan hukuman rajam bagi pelaku zina muhshan. Sedangkan fuqaha? yang menyepakati hukuman rajam bagi pelaku zina muhshan berpendapat bahwa hadits shahih yang berkenaan dengan hukuman rajam dapat mentakhsis QS. al-Nur: 2 tersebut di atas.Hasil penelitian ini adalah jika dilihat dari setting historis, maka penetapan hukuman rajam bagi pelaku zina muhshan itu didasarkan kepada hadits Nabi, baik secara qauliyah maupun fi?liyah. Akan tetapi, ada kesulitan dalam membedakan antara status teks sunnah mengenai apakah teks sunnah tersebut menjelaskan wahyu atau tidak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hukuman rajam dalam hukum pidana Islam itu bukan berasal dari syari?at Islam itu sendiri semata-mata, tetapi yang pasti bahwa hukuman rajam adalah berdasarkan nash atau ajaran agama sebelumnya, yaitu nash dalam Kitab Taurat. Hal ini dapat dilacak dari dasar normatif yaitu hadits-hadits Nabi yang mengacu kepada penerapan hukuman rajam bagi pelaku zina muhshan. Setidaknya Rasulullah saw., telah empat kali melaksanakan atau minimal memberitahukan pelaksanaan hukuman rajam bagi pelaku zina muhshan.
DISPARITAS SIKAP PEMAAFAN DI KALANGAN MAHASISWA Khasan, Moh
At-Taqaddum Volume 11, Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Quality Assurance Institute (LPM) State Islamic University Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (713.279 KB) | DOI: 10.21580/at.v11i1.3764

Abstract

This study aims to determine the influence of: 1) the influence of the study program on forgiveness, 2) the influence of gender on forgiveness, 3) the background of the study program and gender interactively on forgiveness. The population of this study was the Syari'ah and Law Faculty students at UIN Walisongo Semarang. The sample in this study was taken by cluster random sampling. The number of selected samples is 81 people. Data collection is done by questionnaire technique. Data analysis using the mean difference test (t-test) and Two Path Variant Analysis. So in this study, forgiveness (Y) as dependent variable will be viewed from the background of the study program (X1) and gender (X2) as criteria. The results showed that: 1) Students of the Jinayah-Siyasah study program tended to have higher levels of forgiveness than students of Ahwal al-Syakhsiyyah and Muamalah study programs. The calculation of the F value at the 5 percent significance level shows F = 34,051 ? 3,119 = F (? = 0.05: 2, 75); 2) Male students tend to have a higher level of forgiveness than female students. The calculation of the F value at the 5 percent significance level shows F = 45,342 ? 3,968 = F (? = 0.05: 1, 75); 3) Interactively, the background of the study program and gender does not affect the level of student forgiveness. The result of the calculation of the F value at the 5 percent significance level shows F = -12.530 <3.119 = F (? = 0.05: 1, 75) 
METAMOFORSIS DAN PROSPEK PARTAI POLITIK ISLAM INDONESIA Fathoni, Adib
At-Taqaddum Volume 5, Nomor 2, November 2013
Publisher : Quality Assurance Institute (LPM) State Islamic University Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (862.9 KB) | DOI: 10.21580/at.v5i2.702

Abstract

Islamic politics substantially is a response of Islam to power and state, which produce political behaviour, culture and attitude based on Islamic values.The Dilema of Islamic Politics roots from some basic problems that exist in moslem political life. Some problems are teological, like relations between religion and state. The culture dimension in some moslem groups make it hard to be unified in political life.In this context, unification of Islamic Parties is almost an utopia. Pluralism in Islamic society. Further, pluralism in Islamic society is logical consequence from Islamization process in archipelago state, which have different intencity between one place and the others.
PENGUATAN MANAJEMEN SYARIAH MELALUI TOTAL QUALITY MANAGEMENTBAGI PELAKU LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI KOTA SEMARANG Arifin, Johan
At-Taqaddum Volume 8, Nomor 2, November 2016
Publisher : Quality Assurance Institute (LPM) State Islamic University Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (944.452 KB) | DOI: 10.21580/at.v8i2.1170

Abstract

One of the problems that arise in the Islamic financial management is the governance model (management) used are the same as a conventional financial institution management in general, Therefore we need innovation in management. Management Implementation of Sharia in the Islamic financial institutions are expected to improve the performance and quality of these institutions. Implementation of sharia management really comes down to the issue of Total Quality Management (TQM) on financial institutions syar'iah focused on the process of continuous improvement to uphold the values of Shariah.Management of sharia is considered important in the company since its implementation in the areas of services and operating in personal competence, maintaining the availability of knowledge and innovation as well as product development. Through sharia management is expected to increase the skills and motivation to work on giliranyya will improve the reinforcement of the operational side. The perpetrator of Islamic financial institutions in terms of technical skills are adequate but the problem is the knowledge of the management of sharia. Knowledge management in Islamic financial institutions will be judged by the public that the management is not different from the conventional financial institutions.

Page 5 of 27 | Total Record : 268