cover
Contact Name
Titik Rahmawati
Contact Email
sawwa@walisongo.ac.id
Phone
+6281249681044
Journal Mail Official
sawwa@walisongo.ac.id
Editorial Address
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Jl. Prof. Hamka - Kampus 3, Tambakaji Ngaliyan 50185, Semarang,Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Sawwa: Jurnal Studi Gender
ISSN : 19785623     EISSN : 2581121     DOI : 10.21580/sa
Core Subject : Social,
Sawwa: Jurnal Studi Gender focuses on topics related to gender and child issues. We aim to disseminate research and current developments on these issues. We invite manuscripts on gender and child topics in any perspectives, such as religion, economics, culture, history, education, law, art, communication, politics, and theology, etc. We look forward to having contributions from scholars and researchers of various disciplines
Articles 7 Documents
Search results for , issue " Vol 12, No 3 (2017): Oktober 2017" : 7 Documents clear
GENDER AND POLITICS: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik Hasanah, Ulfatun; Musyafak, Najahan
Sawwa: Jurnal Studi Gender Vol 12, No 3 (2017): Oktober 2017
Publisher : Pusat Studi gender dan Anak (PSGA) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.361 KB) | DOI: 10.21580/sa.v12i3.2080

Abstract

Gender issues are an issue that demands social and cultural construction justice between men and women. In the demands of this construction, the balance of functions, status, and nature of the sexes is expected to be realized. Instead, development is a construction of the changes that take place in society from certain socio-cultural conditions toward something that is considered more valuable. In addition it can also be interpreted as an effort to alleviate backwardness. Therefore, all, gender and development are a reciprocal correlation between one another. The emergence of gender injustice issues or gender discrimination due to social construction process in society. Yet Islam and the Constitution of 45 countries have guaranteed equality of access for women and men. Therefore, enhancing the role of women and men in gendered development as an integral part of national development has significance in the effort to achieve harmonious harmony between men and women or to achieve gender equality and justice in various areas of life and development. The results of this study, trying to reveal gender in development should not be the same role between men and women, there are areas of their own that can be done by men and women._________________________________________________________Isu gender merupakan suatu isu yang menuntut keadilan konstruksi sosial maupun kultural antara kaum laki-laki dengan perempuan. Dalam tuntutan konstruksi ini, keseimbangan fungsi, status, dan hakekat antar jenis kelamin diharapkan dapat direalisasikan. Sebaliknya, pembangunan merupakan suatu konstruksi perubahan yang terjadi di masyarakat dari kondisi sosio-kultural tertentu menuju ke arah sesuatu yang dianggap lebih bernilai. Selain itu dapat juga diartikan sebagai usaha pengentasan keterbelakangan. Oleh karena itu semua, gender dan pembangunan adalah suatu korelasi timbal balik antara satu dengan yang lain. Munculnya isu ketidakadilan gender atau diskriminasi gender akibat adanya proses konstruksi sosial di dalam masyarakat. Padahal Islam dan UUD 45 negara telah menjamin kesetaraan akses perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, peningkatan peranan perempuan dan laki-laki dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian inte­gral dari pembangunan nasional, mempunyai arti penting dalam upaya untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-laki dengan perempuan atau mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan dan pem­bangunan. Hasil penelitian ini, berusaha menampakkan gender dalam pembangunan tidak harus sama peran antara laki-laki dan perempuan, ada wilayah-wilayah sendiri yang bisa dilakukan laki-laki dan perempuan.
ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM NIKAH SIRI Khoiriyah, Rihlatul
Sawwa: Jurnal Studi Gender Vol 12, No 3 (2017): Oktober 2017
Publisher : Pusat Studi gender dan Anak (PSGA) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.673 KB) | DOI: 10.21580/sa.v12i3.2094

Abstract

Marriage that is not registered to the office of religious affairs (KUA) is considered as Siri marriage. It often occurs in the society while invites pros and cons among them.  The perpetrators usually have different motivations to commit this kind of marriage. Un­fortunately, marriage law does not set unequivocally about the legal status of Siri marriage. But it emphasizes the importance of registered marriage as a legal event. The registration of marriage has significance to the various events that are resulted from the marriage: the administration of population and the guarantee of civil rights for the concerned parties. The occurrence of Siri marriage will cause problems for the perpetrators and their families, both legal and social problems. Nevertheless there are positive and negative values in this marriage. So, the aspects of maslahat and madlarat should be considered in order to realize the legitimate purpose of marriage._________________________________________________________Perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dikenal sebagai kawin siri. Perkawinan ini sering terjadi dalam masyarakat dan mengundang pro dan kontra diantara mereka. Pe­laku kawin siri mempunyai berbagai ragam motivasi yang ber­beda satu dengan lainnya. Sayangnya, hukum perkawinan tidak meng­atur secara tegas tentang status hukum kawin siri. Hukum per­kawin­an hanya menekankan arti pentingnya pencatatan per­kawinan sebagai sebuah peristiwa hukum. Pencatatan perkawinan ini mempunyai arti penting terhadap berbagai peristiwa yang di­timbulkan sebagai akibat adanya perkawinan baik administrasi kependudukan maupun jaminan hak-hak keperdataan bagi para pihak yang berkepentingan. Terjadinya kawin siri akan menimbul­kan problematika bagi para pelakunya dan keluarganya, baik pro­blematika hukum maupun problematika sosial. Meskipun demikian terdapat nilai positif dan negatif pada kawin siri tersebut. Oleh karena itu harus dipertimbangkan aspek maslahat dan madlarat agar perkawinan siri tersebut sesuai dengan tujuan di­syari’at­kan­nya perkawinan.
PENGARUH MINAT DAN LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP KEPUTUSAN WANITA MUSLIM BERWIRAUSAHA Nurudin, Nurudin
Sawwa: Jurnal Studi Gender Vol 12, No 3 (2017): Oktober 2017
Publisher : Pusat Studi gender dan Anak (PSGA) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.347 KB) | DOI: 10.21580/sa.v12i3.2085

Abstract

Entrepreneurship is the creative and innovative ability that is used as the basis, the tips and resources to find opportunities for success. Currently, many women are moved to create a variety of businesses that can be used as a foundation of life. Entrepreneur­ship is based on interest and family environment. Interest is the source of motivation that encourages a person to do the dream. Furthermore, the business experience of the family will provide an indirect experience to a person to have an entrepreneurial interest.The purpose of this study is to determine the influence of family interest and environment on the decision of Muslim women entrepreneurship. The population in this study is all Muslim women who entrepreneurship in the Village Sukodono Bonang District Demak District with a total sample of 30 respondents. Analytical techniques in this study using multiple linear regression analysis techniques.The results showed that the interest (X1) has a significant effect on the decision of Muslim women entrepreneur­ship with p value (sig) of 0.048 below 0.05. Similarly, the family environment variable (X2) has a significant influence on the decision of Muslim women entrepreneurship, this is indicated by p value (sig) of 0.004 below 0.05._________________________________________________________Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Saat ini, wanita pun banyak yang tergerak untuk membuat berbagai macam usaha yang dapat dijadikan tumpuan hidup. Kewirausahaan dilatar belakangi oleh faktor minat dan lingkungan keluarga. Minat merupakan sumber motivasi  yang men­dorong seseorang untuk melakukan hal yang diimpikan. Selanjut­nya, pengalaman usaha dari keluarga akan memberikan peng­alaman secara tidak langsung kepada seseorang untuk me­miliki minat berwirausaha.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh minat dan lingkungan keluarga terhadap keputusan wanita muslim berwirausaha. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wanita muslim yang berwirausaha di Desa Sukodono Ke­camatan Bonang Kabupaten Demak dengan jumlah sampel se­banyak 30 responden. Teknik analisa dalam penelitian ini meng­gunakan teknik analisa regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa Minat (X1) berpengaruh signifikan terhadap ke­putusan wanita muslim berwirausaha dengan dengan p value (sig) sebesar 0,048 di bawah 0,05. Begitu juga variabel lingkungan keluarga (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan wanita muslim berwirausaha, hal ini ditunjukkan dengan p value (sig) sebesar 0,004 di bawah 0,05.
SUNAT PADA ANAK PEREMPUAN (KHIFADZ) DAN PERLINDUNGAN ANAK PEREMPUAN DI INDONESIA: Studi Kasus di Kabupaten Demak Farida, Jauharotul; Elizabeth, Misbah Zulfa; Fauzi, Moh; Rusmadi, Rusmadi; Filasofa, Lilif Muallifatul Khorida
Sawwa: Jurnal Studi Gender Vol 12, No 3 (2017): Oktober 2017
Publisher : Pusat Studi gender dan Anak (PSGA) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.18 KB) | DOI: 10.21580/sa.v12i3.2086

Abstract

Female circumcision is one of the continuing practices in some countries of Africa, Europe, Latin America, and Asia, including Indonesia. In Arab, tradition of female circumcision has been widely known before the Islamic period. While in Indonesia, some areas practicing female circumcision include Java, Madura, Sumatra, and Kalimantan. This research used qualitative-ethno­graphic method. Data were collected through in-depth interviews to the traditional birth attendants who performed circumcision and to the babys parents who sent their children for circumcision. In addition, Focus Group Discussion (FGD) involving medical personnel (doctors and midwives), traditional birth attendants, the parents, community leaders, religious leaders, academics, and government, was also conducted to explore the data. Then, the obtained data were analyzed by using descriptive analytical technique. The result shows that the practice of female circumcision in Demak Regency was done in 2 ways, namely symbolically and truly. Symbolically means that the practice of female circumcision was done by not cutting a female genital part, ie clitoris, but using substitute media, namely turmeric. On the other hand, the real meaning means that female circumcision was actually done by cutting little tip of the clitoris of a daughter. The time for practicing female circumcision in Demak regency was generally coincided with Javanese traditional ceremonies for infants / young children. The purpose for the daughters was in order to become sholihah and be able to control their lusts (not become "ngintil kakung" or hypersexual). Indeed, the motivation to practice this tradition is to preserve the ancestral tradition and to implement the religious command._________________________________________________________Sunat perempuan merupakan salah satu praktik yang saat ini masih dilakukan di beberapa negara di Afrika, Eropa, Amerika Latin, dan juga di Asia, termasuk Indonesia. Pada masyarakat Arab, tradisi sunat perempuan sudah dikenal luas sebelum periode Islam. Sementara Indonesia, beberapa wilayah yang mempraktikan sunat perempuan meliputi Jawa, Madura, Sumatera, dan Kalimantan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-etnografis. Teknik pengumpulan data: Wawancara mendalam dengan dukun bayi yang melakukan sunat dan juga orang tua bayi yang mensunatkan anaknya. Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan tenaga medis (dokter dan bidan), dukun bayi yang melakukan sunat per­empuan, orang tua anak yang disunat, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan pemerintah.Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis Pada masyarakat di Kabupaten Demak. Praktik sunat perempuan pada Kabupaten Demak dilakukan de­ngan 2 cara, yakni secara sim­bolik dan secara sesungguhnya. Yang dimaksud secara simbolik adalah praktik sunat perempuan dilaku­kan tidak dengan memotong se­bagain anggota kelamin per­empuan, yakni klitoris, melainkan menggunakan media peng­ganti, yakni kunyit. Sedangkan yang di­maksud secara sesungguhnya ada­lah bahwa sunat perempuan benar-benar dilakukan dengan cara memotong sebagian kecil ujung klitoris anak perempuan. Waktu pelaksanaan sunat perempuan di masya­rakat Kabupaten Demak pada umumnya bersamaan dengan upacara-upacara adat Jawa untuk bayi/anak kecil. Tujuan dilakukan sunat perempuan bagi masyarakat di Kabupaten Demak adalah agar anak perempuan tersebut menjadi anak shalihah dan dapat mengendali­kan nafsu syahwatnya agar tidak “ngintil kakung” (hyperseks). Motivasi men­jalankan tradisi sunat perempuan bagi masyarakat di Kabupaten Demak menjalankan tradisi leluhur dan menjalankan perintah agama.
DINAMIKA PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA PENDIDIKAN TINGGI ISLAM Kusmanto, Thohir Yuli
Sawwa: Jurnal Studi Gender Vol 12, No 3 (2017): Oktober 2017
Publisher : Pusat Studi gender dan Anak (PSGA) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.577 KB) | DOI: 10.21580/sa.v12i3.2091

Abstract

Gender equality has not been realized in practical terms in public life. Factors that influence it; socio-cultural, political, economic, religious, and others. State policy to overcome them on gender mainstreaming in the form of Presidential Decree 9 of 2000. Praxis has lasted 14 years, socialization and implementation is mostly done, but it needs evaluation. The reality of interesting research in higher education institutions of Islam, because the discourse and praxis which is still being debated, as well as the strategic position for the development and application of knowledge about gender relations. Interesting problem include; outlook leaders Islamic State University Walisongo on gender mainstreaming, the imple­men­tation of gender mainstreaming and its implications in the campus environment. This research is a qualitative descriptive case study with a gender perspective, which identifies the gender gap in multi aspect. The studys findings indicate that the views of leaders there Walisongo UIN integral and partially on gender main­streaming, Implementation PUG; there is a policy that opens the academic community to gain an important position in the hierarchy structure at UIN Walisongo. Research take gender issues openly and freely. Many women researchers examined a variety of themes, education and training to strengthen the capacity of women, and quantitative mapping of gender. PUG strengthen the struggle gender equality, achieving gender equality and equity at a certain level, Islamic lectures Gender Equality and the proportion of women increased structural served._________________________________________________________Keadilan gender secara praksis belum terwujud dalam kehidupan masyarakat. Faktor yang mempengaruhinya; sosial budaya, politik, ekonomi, agama, dan lain-lainnya. Kebijakan negara untuk meng­atasi­nya diantaranya tentang gender mainstreaming (peng­arusutamaan gender), berupa Inpres No.9 Tahun 2000. Praksisnya telah berlangsung 14 tahun, sosialisasi dan implementasi banyak dilakukan, tetapi perlu evaluasi. Realitas tersebut menarik pe­nelitian pada lembaga pendidikan tinggi Islam, karena wacana dan praksis yang masih menjadi perdebatan, serta posisinya strategis bagi pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan tentang  relasi berkeadilan gender. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pandangan pimpinan UIN Walisongo ada yang integral dan parsial tentang pengarusutamaan gender, Implementasi PUG; ada kebijak­an yang terbuka civitas akademika untuk meraih posisi penting dalam struktur hierarkhi di UIN Walisongo. Penelitian mengambil isu gender terbuka dan bebas. Banyak peneliti per­empuan meneliti beragam tema, pendidikan dan pelatihan penguatan kapasitas per­empuan, dan pemetaan kuantitatif tentang gender. PUG mem­perkuat perjuangaan kesetaraan dan keadilan gender, ter­capai­nya kesetaraan dan keadilan gender pada tingkatan tertentu, per­kuliahan Islam Kesetaraan Gender dan proporsi perempuan menjabat struktural meningkat.
KURVA PENAWARAN TENAGA KERJA DAN JAM KERJA PEREMPUAN Mawadah, Sokhikhatul
Sawwa: Jurnal Studi Gender Vol 12, No 3 (2017): Oktober 2017
Publisher : Pusat Studi gender dan Anak (PSGA) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.02 KB) | DOI: 10.21580/sa.v12i3.2084

Abstract

The labor supply curve is a curve that states the relationship of wages and hours of work. The higher a persons wages the fewer hours they work. The curve should not be appropriate if it is associated with womens working hours, because there are still many women who work a lot but pay little. Especially for women who work on households, how many hours work to work at home and work in the office. The purpose of this paper is to find out the relationship of wages and working hours of women, Analyzing the labor supply curve based on Central Java Provincial BPS data on womens working hours and knowing the relevance of the labor supply curve to the current (working women) society condition. From the discussion in this writing is known that many factors that affect the labor supply curve, one of which is the factor of women who take care of the household. So there is a relationship between the labor supply curve with female work hours but is less relevant. The labor supply curve does address wages and hours of work but does not deal specifically with wages, working hours and women. There should be a distinction or an exception to women. especially working hours of working women (as professions) with women who only work as housewives. let alone strengthened from the data of BPS statistics center agency which shows the number of working hours of women more than the number of man hours worked._________________________________________________________Kurva penawaran tenaga kerja adalah kurva yang menyatakan hubungan upah dan jam kerja. Semakin tinggi upah seseorang maka semakin sedikit jam kerjanya. Kurva tersebut tidak sepatut­nya tepat jika dikaitkan dengan jam kerja perempuan, karena masih banyak perempuan yang jam kerjanya banyak tetapi upahnya sedikit. Apalagi untuk perempuan yang bekerja mengurusi rumah tangga, berapa banyak jumlah jam kerja untuk di bekerja di rumah dan bekerja di kantor. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui hubungan upah dan jam kerja perempuan, Meng­analisa kurva penawaran tenaga kerja berdasarkan data BPS Pro­vinsi Jateng tentang jam kerja perempuan dan Mengetahui relevansi kurva penawaran tenaga kerja dengan keadaan masyarakat (perempuan bekerja) dewasa ini. Dari pembahasan dalam penulisan ini diketahui bahwa banyak faktor yang mem­pengaruhi kurva penawaran tenaga kerja, salah satunya adalah faktor wanita yang mengurus rumah tangga. Jadi ada hubungan antara kurva penawaran tenaga kerja dengan jam kerja per­empuan tetapi kurang relevan. Kurva penawaran tenaga kerja me­mang membahas tentang upah dan jam kerja tetapi tidak mem­bahas spesifik tentang upah, jam kerja dan perempuan. Seharus­nya ada pembeda/pengecualian terhadap perempuan, khususnya jam kerja perempuan yang bekerja (sebagai profesi) dengan perempuan yang hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Apalagi dikuatkan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan jumlah jam kerja wanita lebih banyak dibanding jumlah jam kerja laki-laki.
AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BAGI ANAK DAN ISTRI YANG DISEBABKAN OLEH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang Muhajarah, Kurnia
Sawwa: Jurnal Studi Gender Vol 12, No 3 (2017): Oktober 2017
Publisher : Pusat Studi gender dan Anak (PSGA) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.163 KB) | DOI: 10.21580/sa.v12i3.2092

Abstract

This research is motivated by a thought that domestic violence is every act against a person, especially a woman, resulting in physical, sexual, psychological, and / or neglect of the suffering or suffering of the household. Seeing the fact, should not be much more domestic violence, but the reality of proving domestic violence is increasing. The purpose of the study: first, to know and analyze the violence in the household that the reason for the occurrence of divorce. Second, to know and analyze the authority of the Religious Courts in handling divorce cases caused by domestic violence. Thirdly, to know and analyze the legal conse­quences of the decision of the Religious Courts in divorce cases caused by domestic violence. Researchers use normative juridical approach method. The research specification used qualitative analytical descriptive research. Sources of data in this study are some judges of the Religious Courts. As the primary data are Law Number 1 Year 1974 About Marriage, KHI and interview guidelines in a structured manner. Against secondary data, the data collection method is done by library research. The results show that domestic violence is the reason for divorce. The reasons for divorce caused by cruelty or severe maltreatment have been set forth in the following provisions: a) provided for in Article 39 paragraph (2) of the explanation of Law Number 1 Year 1974 con­cerning Marriage; b) is regulated in Article 19 point (d) of Government Regulation Number 9 Year 1975 concerning the imple­mentation of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage; c) is regulated in Article 116 point (d) KHI (Compilation of Islamic Law). These reasons are included in the category of domestic violence. In other words, domestic violence is part of cruelty or severe abuse. The authority of the Religious Courts to handle divorce cases caused by domestic violence has been regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI). The legal consequences of the decision of the Religious Courts in divorce cases caused by domestic violence are stipulated in Article 156 of KHI._________________________________________________________Penelitian ini didorong oleh pemikiran bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan terhadap seseorang, ter­utama wanita, yang mengakibatkan fisik, seksual, psikologis, dan/atau pengabaian penderitaan atau penderitaan rumah tangga. Melihat kenyataan, seharusnya tidak lebih banyak kekerasan dalam rumah tangga, namun kenyataan membuktikan kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat. Tujuan penelitian ini: pertama, untuk mengetahui dan menganalisa kekerasan di rumah tangga yang menjadi alasan terjadinya perceraian. Kedua, untuk menge­tahui dan menganalisis kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tan­g­ga. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisa konsekuensi hukum dari keputusan Pengadilan Agama dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian meng­gunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi pe­nelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitik kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah beberapa hakim Peng­adilan Agama. Sebagai data utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI dan pedoman wawancara secara terstruktur. Terhadap data sekunder, metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah alasan perceraian. Alasan perceraian yang disebabkan oleh kekejaman atau penganiayaan berat telah diatur dalam ketentuan berikut: a) yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; b) diatur dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pe­laksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Per­kawin­an; c) diatur dalam Pasal 116 huruf d (d) KHI (Kompilasi Hukum Islam). Alasan ini termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, kekerasan dalam rumah tangga adalah bagian dari kekejaman atau penganiayaan berat. Kewenangan Peng­adilan Agama untuk menangani kasus perceraian akibat ke­kerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Konsekuensi hukum dari keputusan Pengadilan Agama dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 156 KHI.

Page 1 of 1 | Total Record : 7