cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ISSN : 20867549     EISSN : 25283383     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurisdictie (print ISSN 2086-7549, online ISSN 2528-3383) is peer-reviewed national journal published biannually by the Law of Bisnis Syariah Program, State Islamic University (UIN) of Maulana Malik Ibrahim Malang. The journal puts emphasis on aspects related to economics and business law which are integrated to Islamic Law in an Indonesian context and globalisation context. The languages used in this journal are Indonesia, English and Arabic.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 13, No 1 (2022): Jurisdictie" : 7 Documents clear
THE URGENCY OF SUI GENERIS PROTECTION OF COMMUNAL INTELLECTUAL PROPERTY IN INDONESIA: A Comparative Study in Philippines Yenny Eta Widyanti
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 13, No 1 (2022): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v13i1.16467

Abstract

Indonesia is a culturally megadiverse country, which is a source of Communal Intellectual Property. However, Communal Intellectual Property that has high economic value can lead to the misappropriation and destruction instigated by foreign parties. Thus, a Communal Intellectual Property legal protection is needed in the international and national law. This research aims to describe about communal intellectual property in national and international law. By using normative juridical research, statute approach, conceptual approach, and comparative approach regarding primary and secondary legal materials, it is then analyzed with the findings that Communal Intellectual Property protection in international and national law do not only cover legal protection in the field of Intellectual Property Rights. It also encompasses nonIntellectual Property Rights legal protection, both preventively and repressively (hybrid protection). This research has an essential meaning in the formation of national law on sui generis Communal Intellectual Property by adopting the best practices in the Philippines.Indonesia adalah negara yang kaya dengan keanekaragaman budaya, sebagai sumber Kekayaan Intelektual Komunal. Namun, dalam perkembangannya, Kekayaan Intelektual Komunal yang memiliki nilai ekonomi tinggi menjadi potensi penyalahgunaan dan perusakan oleh pihak asing, sehingga diperlukan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal dalam hukum internasional dan hukum nasional yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal dalam hukum nasional dan internasional. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan peraturan perundangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan perbandingan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, maka kemudian dianalisis dengan temuan bahwa perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal dalam hukum internasional dan hukum nasional tidak cukup hanya dengan perlindungan hukum di bidang Hak Kekayaan Intektual, namun juga meliputi perlindungan hukum non Hak Kekayaan Intelektual baik secara preventif maupun represif (perlindungan campuran). Penelitian ini memiliki arti penting dalam pembentukan hukum nasional Kekayaan Intelektual Komunal secara sui generis dengan mengadopsi praktik terbaik di Filipina.
TAFRIQ AL-HALAL ‘AN AL-HARAM THEORY IN THE SELECTION OF SHARIA STOCKS: The Comparative Study in The Sharia Capital Market in Indonesia and Malaysia Elsy Renie; Syukri Iska; Husein 'Azeemi Abdullah Thaidi; Ummi Annis binti Yusof
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 13, No 1 (2022): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v13i1.17044

Abstract

Sharia stock is the Islamic capital market’s instrument used as a proof of a company’s shareholder ownership. It must be in line with the Quran, Sunnah, and Ulama’s ijtihad. To include a company’s shares in the sharia category, there are several criteria and screening processes taken by the issuer. This study examines and analyzes tafriq halal wal haram theory in the screening process of the Indonesian Islamic capital market and compares it to Malaysia. Comparative approach and content analysis were used here. Qualitative method investigates whether the company involves in riba activities, gharar, producing non-halal products, gambling, and so forth. This is a normative study to review Indonesia Financial Services Authority regulations and stock exchange regulations. The results indicate that the Indonesian Sharia Capital Market uses an interest-based debt ratio limit compared to a maximum total asset of 45% while Malaysia uses a 20% limit, and the ratio of non-halal income to total income should not be more than 10%. This study can be the reference for Muslim countries to apply the theory of tafriq halal ‘an haram in the selection of sharia stocks in sharia capital market.Saham syariah adalah instrumen pasar modal syariah yang digunakan sebagai bukti kepemilikan pemegang saham suatu perusahaan. Hal tersebut harus sejalan dengan Al-Qur’an, Sunnah, dan ijtihad Ulama. Untuk memasukkan saham perusahaan dalam kategori syariah, ada beberapa kriteria dan proses penyaringan yang dilakukan emiten. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis teori tafriq halal wal haram dalam proses penyaringan pasar modal syariah Indonesia dan membandingkannya dengan Malaysia. Kedua negara menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dalam proses penyaringan stok. Metode kualitatif menyelidiki apakah perusahaan terlibat dalam kegiatan riba, gharar, memproduksi produk yang tidak halal, perjudian, dan sebagainya. Kajian ini merupakan kajian normatif untuk mengkaji fatwa dan peraturan OJK dan peraturan Bursa. Pendekatan komparatif dan analisis isi digunakan di sini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasar Modal Syariah Indonesia menggunakan batas rasio utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset maksimum 45% sedangkan Malaysia menggunakan batas 20%, dan rasio pendapatan non-halal terhadap total pendapatan tidak boleh lebih 10%. Artikel ini dapat dijadikan sebagai rujukan negara muslim untuk membuat tafriq halal ‘an haram dalam melakukan seleksi saham syariah pada pasar modal syariah.
EXCHANGING MASLAHAH BETWEEN LANDOWNERS AND LAND TENANTS: The Practice of Sandak-Tanggep in Pringgasela District H. Zainal Arifin Haji Munir
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 13, No 1 (2022): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v13i1.15027

Abstract

Sandak-tanggep is an agreement between penyandak (landowner/Rahin) by binding himself to hand over the benefits of the land to the penanggep (land tenant/Murtahin) for certain period followed by cash payment as a reward. Penyandak still has the right to redeem the land from the Penanggep. Sandak-tanggep does not always work smoothly. One party could transfer the lease to another within contract period. This study presents the practice of sandak-tanggep that is commonly done in managing the rice fields and gardens in Pringgasela District, which is not implemented on any other items. The study employs qualitative descriptive method by directly interviewing the people who do sandak-tanggep and doing observation. The secondary data are from the documents and writings related to the current topic. Both are in the form of books and articles. The results show, many people practice this tradition using verbal agreements, that often causes violations of rights and obligations from both parties. This practice is significantly similar with pawn and customary law. The difference lies in the economic conditions between penyandak and penanggep that are inversely proportional to the pawn. This article is very useful in formulating legal policy, especially its application to muamalah practice.Sandak-tanggep adalah suatu perjanjian antara Penyandak (Rahin) dengan mengikatkan dirinya untuk menyerahkan manfaat tanah kepada Penanggep (Murtahin) selama waktu tertentu diikuti pembayaran tunai sebagai imbalannya. Penyandak tetap berhak untuk menebus kembali tanah tersebut dari pihak Penanggep. Praktik sandak-tanggep yang terjadi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, bisa saja salah satu pihak mengalihkan hak guna sewa kepada pihak lain ketika akad masih berlangsung. Penelitian ini bertujuan menyajikan model praktik yang umum sering dilakukan di Kecamatan Pringgasela terhadap tanah sawah maupun kebun ialah praktik sandak-tanggep bahkan tidak dilakukan pada barang lainnya. Metode deskriptif kualitatif dilakukan melalui wawancara dan observasi secara langsung kepada masyarakat yang melakukan praktik sandak-tanggep. Data sekunder berasal dari dokumen maupun tulisan berkaitan dengan topik penelitian, baik berupa buku maupun artikel. Hasil penelitian menunjukkan jika masih banyak masyarakat yang melaksanakan praktik ini dengan perjanjian secara lisan, sehingga menyebabkan pelanggaran hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Praktik ini mempunyai kemiripan signifikan dengan gadai dan hukum adat, perbedaannya terletak pada kondisi ekonomi antara penanggep dan penyandak berbanding terbalik dengan gadai. Article ini sangat bermanfaat dalam merumuskan kebijakan hukum, terutama pengaplikasiannya pada praktik muamalah.
RIBA AND GHARAR ON DIGITAL PAYMENT APPLICATIONS: Comparison Between Malaysia And Indonesia Mohd Shahid bin Moch Noh; Dwi Fidhayanti
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 13, No 1 (2022): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v13i1.16131

Abstract

Malaysia and Indonesia have muslim-majority population, encourage the financial sector to provide services that is in line with sharia, including digital payment instruments. This study aims to compare riba and gharar on digital payment applications in Malaysia and Indonesia. This research is normative juridical research with conceptual and comparative approaches. The main part of the focus, first, Securities Commission Malaysia has divided digital currencies into two categories, namely digital currencies based on technology without underlying assets and the ones based on riba goods. For the former currencies, it is categorized as urudh and is not considered a currency from sharia point of view, nor it is a riba commodity. Second, Based on Islamic law, the use of digital payment applications between Malaysia and Indonesia is permissible. Riba issues can occur if the floating funds stored at the service provider are used improperly. Floating funds should not get any additional to avoid riba. Lucky draws and lottery given after doing top-up are riba because of the uncertainty. Digital payments are developing both in Malaysia and Indonesia so this research can provide an overview of the differences between riba and gharar in digital payment instruments in both countries and it’s law.Malaysia dan Indonesia, negara dengan populasi mayoritas muslim, mendorong sektor keuangan untuk menyediakan layanan yang tidak bertentangan dengan syariah, termasuk alat pembayaran digital. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan riba dan gharar pada aplikasi pembayaran digital di Malaysia dan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Bagian utama dari focus pertama, Keamanan Malaysia telah membagi mata uang digital menjadi dua kategori, yaitu mata uang digital berdasarkan teknologi tanpa aset dasar dan mata uang digital berdasarkan barang riba. Untuk mata uang tanpa aset dasar, mata uang dalam bentuk ini dikategorikan sebagai urudh dan tidak dianggap sebagai mata uang dari sudut pandang syariah, juga bukan komoditas riba. Kedua, berdasarkan hukum Islam penggunaan aplikasi pembayaran digital antara Malaysia dan Indonesia adalah sama, yaitu boleh. Isu riba dapat terjadi jika dana float yang disimpan di penyedia layanan digunakan tidak sebagaimana mestinya. Dana float tidak boleh mendapatkan tambahan apapun agar terhindar dari riba. Lucky draw dan undian yang diberikan setelah melakukan top-up merupakan gharar karena ketidakpastiannya. Pembayaran digital sedang berkembang baik di Malaysia maupun Indonesia sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran perbedaan riba dan gharar dalam alat pembayaran digital dikedua negara, letak riba dan ghararnya serta hukumnya.
THE AUTHORITY RATIONALIZATION PHILOSOPHY OF THE INDONESIA COMPETITION COMMISSION: The Due Process of Law and Maqashid Sharia Perspectives Noer Yasin
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 13, No 1 (2022): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v13i1.15873

Abstract

The Indonesia Competition Commission (ICC) is a super body institution in enforcing business competition law in Indonesia. There are three subsystems of authority in the said law, namely the authority to investigate and observe, the authority to prosecute and the authority to adjudicate. The ICC is full of conflicts of interest in performing its functions, thus, impartiality is not an easy task. This is normative research with statutory and conceptual approaches. The primary, secondary, and tertiary legal materials were obtained through literature study and analyzed using extensive interpretation. The research focus is, first, rationalization in the due process of law perspective guarantees the impartiality of the ICC in executing its authority. Second, in the maqashid sharia perspective, ICC can realize justice and protect citizens’ property. In the second perspective, this rationalization is included at the primary level by separating the prosecution and the adjudication authorities. The government should provide a clear policy so the ICC stands as a prosecution agency with more authority to conduct a search to obtain the needed evidence. Meanwhile, the authority to adjudicate is on the Commercial Court, a special court in the General Court. This article contributes thoughts on Business Competition Law and the authority of the KPPU in the legal process and the perspective of Maqashid sharia.Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga superbody dalam menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Dalam hukum tersebut, terdapat tiga subsistem kewenangan, yaitu kewenangan penyelidikan dan penyidikan, kewenangan penuntutan, dan kewenangan mengadili. KPPU sarat dengan konflik kepentingan dalam menjalankan fungsinya, karenanya, imparsialitas sulit ditegakkan. Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan penafsiran ekstensif. Fokus penelitian, pertama, rasionalisasi dalam perspektif due process of law menjamin imparsialitas KPPU dalam melaksanakan kewenangannya. Kedua, dalam perspektif maqashid syariah, KPPU dapat mewujudkan keadilan dan perlindungan harta benda warga negara. Dalam perspektif maqashid syariah, rasionalisasi ini masuk pada jenjang primer dengan memisahkan kewenangan penuntutan dan mengadili. Hendaknya pemerintah dapat memberikan kebijakan yang jelas agar KPPU berdiri sebagai lembaga penuntut dengan penambahan kewenangan untuk melakukan penggeledahan dalam upaya mendapatkan bukti-bukti yang dibutuhkan. Sedangkan, kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Niaga yang merupakan pengadilan khusus dalam Pengadilan Umum. Artikel ini memberikan kontribusi pemikiran mengenai Hukum Persaingan Usaha serta kewenangan KPPU dalam proses hukum dan perspektif Maqashid sharia.
CONSUMER PROTECTION AGAINST REPACKAGED IMPORTED PRODUCTS Ulfia Nur Faiqoh
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 13, No 1 (2022): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v13i1.16266

Abstract

The sales of skincare are varied, one of which is repackaging the original packaging. This study aims at determining consumer protection on the sale of imported products that are repackaged and analysis made based on saddu adz-dzari’ah perspective. This research is a normative legal research. The results of the study show that consumer protection for imported products that are repackaged is a violation because the producers of the imported products did not attach the information that should be obtained by consumers as arranged in Article 8, Paragraph 1 of Consumer Protection Act. It becomes a concern since it could harm the consumers. Meanwhile, the saddu adz-dzari’ah perspective suggests that this repackaged products sale is included in the sale and purchase that are allowed since it does not lead to something bad or a loss for both parties because, in the buying process, the producer will explain the content that the product contains. Sellers who repackaged the products should provide complete information and explain the repackaging process so that consumers’ rights to obtain clear information about the products they buy are fulfilled. This article may enrich the literature of consumer protection and provide recommendations for law enforcement of consumer protection.Penjualan skincare di pasar bervariatif salah satunya dengan melakukan kemas ulang dari kemasan asli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap penjualan produk impor yang dikemas ulang dan analisis dengan perspektif saddu adz-dzari’ah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai sumbernya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif serta hukum Islam. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan perlindungan konsumen terhadap produk impor yang dikemas ulang merupakan suatu hal yang melanggar karena dalam packaging produsen kemas ulang tidak mencantumkan hak informasi yang seharusnya diperoleh konsumen seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1 huruf a,c,g,i sehingga hal ini dikhawatirkan dapat membahayakan konsumen. Sedangkan, perspektif saddu adz-dzari’ah penjualan secara kemas ulang ini termasuk kedalam jual beli yang diperbolehkan karena tidak membawa kedalam jalan yang menimbulkan sesuatu yang buruk atau kerugian untuk kedua belah pihak karena dalam proses pembelian produsen akan menjelaskan kandungan yang terdapat dalam produk. Artikel ini dapat memperkaya literatur perlindungan konsumen dan memberikan beberapa rekomendasi untuk penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.
CONSUMER LEGAL PROTECTION EFFORTS THROUGH HALAL CERTIFICATION POLICY FOR SMALL MEDIUM INDUSTRY IN PONOROGO Rohmah Maulidia
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 13, No 1 (2022): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v13i1.16477

Abstract

This article aims to further explore the halal certification policy for small and mediumsized industries in Ponorogo Regency after the issuance of the Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance. This paper is an empirical legal research with a sociology of law approach with primary data based on interviews. Primary data and secondary data were analyzed by qualitative descriptive method. This article finds that the policy for mandatory halal certification for Small and Medium Industries in Ponorogo is based on the Law on Halal Product Assurance and other technical regulations for halal certification. Structurally, the authority for certification of Small and Medium Industries is in the Agency for the Halal Product Assurance Agency, Ministry of Religion, Ponorogo Regency. Culturally, the Small and Medium Industry Institute in Ponorogo welcomes the ease of halal certification by the Ministry of Religion of the Regency’s Halal Product Assurance Organizing Agency. This article has contributed to increasing the awareness of Small and Medium Industry actors, as well as the proactive efforts of the Halal Product Assurance Organizing Agency and the Ponorogo Regency Government to Small and Medium Industries in the form of technical guidance, workshops and socialization of the halal certification program.Artikel ini bertujuan menggali lebih jauh kebijakan sertifikasi halal bagi industri kecil dan menengah di Kabupaten Ponorogo pasca lahirnya Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014. Tulisan ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dengan data primer berasarkan hasil wawancara. Data primer dan data sekunder dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Artikel ini menemukan hasil bahwa kebijakan kewajiban sertifikasi halal bagi Industri Kecil Menengah di Ponorogo didasarkan pada adanya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal serta peraturan teknis sertifikasi halal lainnya. Secara struktur, kewenangan sertifikasi Industri Kecil Menengah berada di Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Secara kultur, Lembaga Industri Kecil Menengah di Ponorogo menyambut baik kemudahan sertifikasi halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian agama Kabupaten. Artikel ini memiliki kontribusi untuk meningkatkan kesadaran para pelaku Industri Kecil Menengah menjaga hak dan kepuasan konsumen, serta adanya upaya proaktif Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo kepada Industri Kecil Menengah dalam bentuk bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi program sertifikasi halal.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2023): Jurisdictie Vol 13, No 2 (2022): Jurisdictie Vol 13, No 1 (2022): Jurisdictie Vol 12, No 2 (2021): Jurisdictie Vol 12, No 1 (2021): Jurisdictie Vol 11, No 2 (2020): Jurisdictie Vol 11, No 1 (2020): Jurisdictie Jurisdictie: Vol. 10, No. 2 (2019) Jurisdictie: Vol. 10, No. 1 (2019) Jurisdictie: Vol. 9, No. 2 (2018) Jurisdictie: Vol. 9, No. 1 (2018) Jurisdictie: Vol. 8, No. 2 (2017) Jurisdictie: Vol. 8, No. 1 (2017) Jurisdictie: Vol 7, No 2 (2016) Jurisdictie: Vol 7, No 1 (2016) Jurisdictie: Vol 6, No 2 (2015) Jurisdictie: Vol 6, No 1 (2015) Jurisdictie: Vol 5, No 2 (2014) JURISDICTIE (Vol 3, No 1 JURISDICTIE (Vol 2, No 2 JURISDICTIE (Vol 2 No 1 JURISDICTIE (Vol 1 No 2 JURISDICTIE (Vol 1 No 1 More Issue