<![CDATA[Krisis pangan dan gizi merupakan permasalahan yang berdampak terhadap pembangunan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan protokol pencegahan dan penanggulangan krisis pangan dan gizi. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan primer. Protokol krisis pangan dan gizi dikembangkan dengan melibatkan ahli dan narasumber dari pemerintah daerah di Sukabumi, Situbondo dan Bogor. Kondisi krisis pangan dan gizi dapat ditetapkan dengan sistem survailan menggunakan indikator yang valid, sensitif, dan mudah dikumpulkan. Model yang sudah ada yaitu “Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi” dapat digunakan dengan beberapa modifikasi tertutama pada komponen indikator. Protokol pencegahan dan penanggulangan dikembangkan untuk kelompok rumah tangga rawan di masyarakat. Kelompok ini dapat ditetapkan berdasarkan 14 indikator nonmoneter yang dikembangkan oleh BPS, dengan prioritas yang mempunyai anak di bawah usia lima tahun dan atau ibu hamil. Upaya penyelamatan terutama dilakukan dengan memberikan makanan tambahan pada kelompok rawan ini. Penanggulangan diarahkan melalui bantuan ekonomi kepada rumah tangga sasaran. Pemerintah daerahperlu membentuk tim manajemen krisis pangan dan gizi yang disertai peran dan tanggungjawab yang jelas. Disarankan, pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam menetapkan kondisi krisis, yang disertai anggaran pelaksanaan protokol tersebut. Selain itu, dalam jangka panjang program seperti SKPG, Posyandu dan UPGK perlu diperbaiki dan ditingkatkan.Food and nutrition crises affect Indonesian development. This study aims to develop general protocol for prevention and recovery of food and nutrition crises. The data comprises of secondary and primary data. The crisis protocol is developed by involving experts and resource persons from Sukabumi, Situbondo and Bogor local governments. The crisis condition could be determined using mechanism of surveillances, valid, sensitive, and easy to generate indicators. The existing “Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi” model could be applied with some modification on its components. The recovery and prevention protocolshould specifically be developed for vulnerable groups which can be determined using 14 non-monetary indicators developed by CBS, with special priority given to households with children under 5 years and/or pregnant mothers. The recovery is focused on feeding program for those groups. Prevention program is designed for the development of economic activities for the targeted households. The local government need to establish a crisis management team with well defined roles and responsibilities. It is proposed that Head of Local Governments should have authority to determine, declare crisis condition, and allocate budget to execute the protocol. In the long run, existing food and nutrition programs; especially SKPG, Posyandu and UPGKshall be up-graded and improved.]]>
