Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Acta Comitas Udayana Journal of Social Sciences and Humanities (UJoSSH) Journal of Social Research
Yohanes Usfunan
Faculty Of Law Udayana University
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
HUBUNGAN HUKUM PERUSAHAAN INDUK BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DENGAN ANAK PERUSAHAAN BERBENTUK PERSEKUTUAN KOMANDITER Ni Made Pratiwi Dharnayanti; Yohanes Usfunan; I Made Sarjana
Acta Comitas Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2017.v02.i01.p06

Abstract

Kepemilikan perusahaan induk atas saham pada anak perusahaan dalam jumlah tertentu memberi kewenangan kepada perusahaan induk untuk bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan anak perusahaan. Namun hal ini menjadi permasalahan apabila bentuk anak perusahaan bukan berstatus sebagai badan hukum, yaitu Persekutuan Komanditer karena dalam isi Pasal 84 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun peraturan perundangan lainnya belum ada yang memuat tentang pengaturan hubungan hukum perusahaan induk yang berbentuk badan ke anak perusahaan yang bukan berbentuk badan hukum. Berdasarkan kondisi tersebut, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah (1) Apakah yang menjadi dasar timbulnya hubungan hukum antara perusahaan induk yang berbentuk PT dengan anak perusahaan yang berbentuk CV, dan (2) Bagaimanakah akibat hukum dari hubungan hukum antara perusahaan induk yang berbentuk PT dengan anak perusahaan yang berbentuk CV. Berangkat dari adanya kekosongan norma yang terdapat pada Pasal 84 ayat (2) huruf b UUPT terbaru, maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan sistem kartu.. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskriptif, teknik interpretatif, teknik evaluatif, teknik sistematif dan teknik argumentatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) dasar timbulnya hubungan hukum antara perusahaan induk yang berbentuk PT dengan anak perusahaan yang berbentuk CV terjadi karena adanya kepemilikan saham CV dari PT sebagai perusahaan induk, sehingga PT dapat menggunakan hak suaranya dalam RUPS untuk menetapkan kebijakan bagi CV sebagai anak perusahaan, mengangkat anggota direksi/dewan pengawas dalam PT sebagai perusahaan induk sebagai direktur utama atau pengawas dalam CV, melakukan perjanjian hak bersuara dengan CV dan melakukan kontrak kendali terhadap CV sebagai anak perusahaan; dan (2) akibat hukum dari hubungan hukum antara perusahaan induk yang berbentuk PT dengan anak perusahaan yang berbentuk CV apabila ditinjau dari prinsip limited liability yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT terbaru, maka dominasi antara PT terhadap CV tidak melahirkan tanggung jawab hukum bagi PT dalam hubungan hukum yang terjadi dengan pihak ketiga, namun apabila PT terbukti melakukan indikasi-indikasi penyimpangan pada laporan keuangan dalam hubungan hukumnya dengan CV sebagai anak perusahaan, maka PT dapat dikenakan sanksi berupa denda atau pidana terhadap perbuatannya tersebut.
The Constitutionality of Castration Sanction Yohanes Usfunan; Jimmy Z. Usfunan; IPR. Arsha Putra
Udayana Journal of Social Sciences and Humanities Vol 1 No 1 (2017): UJoSSH, Feburary 2017
Publisher : Research and Community Services Institutes of Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.908 KB) | DOI: 10.24843/UJoSSH.2017.v01.i01.p20

Abstract

The research was conducted to asses Article 81 and Article 81A of Government Regulation In Lieu of Law No. 1 of 2016 on the Second Amendment of Law No. 23 of 2002 on Children Protection which includes imposition of castration sanction in its substance materials. Such policy is based on many rapes and murders case of minors that happen cruelly nowadays. Based on three points of view, chemical castration is the effort of reducing sexual arousal addressed to the perpetrator in order not to reiterate the same action and to reduce crimes such as rape and other sexual offenses. Although this regulation has good aim in terms of the deterrent effect, but there is a human rights character code which is a non-derogable human rights stipulated in Article 28 paragraph (1) The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, one of which is so called right not to be tortured. The conclusion of this research is that the sanction of chemical castration violates human rights therefore constitutes an unconstitutional policy or in contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The results of this study is also expected to provide a view on constitutional law in doing the judicial review before the Constitutional Court.
The Legal Power of the Constitutional Court Decisions Remains I Nyoman Suandika; Yohanes Usfunan; I Dewa Gede Palguna; Ni Nengah Adiyaryani
Journal of Social Research Vol. 2 No. 12 (2023): Journal of Social Research
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/josr.v2i12.1606

Abstract

Issues relating to granting permanent legal force to decisions of the constitutional court immediately after they are pronounced in a plenary session open to the public are important to research for several reasons Firstly, it is very important for us to know the rationale for granting permanent legal force to decisions of the constitutional court given immediately after completion. pronounced in a public meeting open to the public. Second, understanding the permanent legal force of constitutional court decisions is also related to the question of why it is not possible to have legal efforts to correct constitutional court decisions if errors occur in terms of achieving legal certainty. Based on this, the question also arises as to whether the constitutional court's decision regarding this error will continue or not. Third, it is related to whether the legislator (positive legislator) can override the decision of the constitutional court. What is the rationale underlying the granting of permanent legal force to a Constitutional Court decision from the moment it is pronounced in a session open to the public? This research is normative legal research because there is a legal vacuum if the constitutional court's decision is contrary to the spirit of the 1945 Constitution. The importance of immediacy in granting permanent character to the constitutional court's decision, if viewed from the law in book aspect, is indeed the best choice. This is based on the following reasons. First, the Constitutional Court was formed to protect the purity of the Constitution with a more detailed interpretation. This interpretation will be used as a basis for resolving problems by certain authorities who are given direct authority by the Constitution. Therefore, it is appropriate that the interpretation is only carried out once, which is binding so that the decision must be placed at the first and final level where no effort can be made to cancel it. Second, apart from that, it must also be understood that the constitutional court as a constitutional court can resolve problems and provide legal certainty quickly by the principles of fast and simple justice.
Co-Authors Desak Made Risa Sutiadewi Gede Dicka Prasminda I Dewa Gede Palguna I Gde Putu Sureksha Satya Pravita I Made Sarjana I Made Udiana I Made Wisnu Suyoga I Nyoman Suandika I Nyoman Sumardika Ida Ayu Md Dwi Sukma Cahyani Ida Ayu Putu Trisna Candrika Dewi Ida Ayu Ratna Kumala IPR. Arsha Putra Jimmy Z. Usfunan Komang Ayu Trisna Ambari Made Arie Wiedhayanti Ni Made Pratiwi Dharnayanti Ni Nengah Adiyaryani Putu Prashanti Vahini Kumara