Garuda - Garba Rujukan Digital

Kawin Hamil dalam Pernikahan Lotre Sofiana, Neng Eri
Muslim Heritage Vol 5, No 1 (2020): Muslim Heritage
Publisher : IAIN Ponorogo

Permasalahan pelik dalam kehamilan pra nikah adalah enggannya pihak laki-laki bertanggungjawab atas perbuatannya, hal ini berlaku jika sama-sama mengetahui pihak laki-laki tersebut, namun lain halnya jika pihak perempuan melakukan hubungan seksual dengan banyak lelaki. Hal semacam ini banyak terjadi di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, tetapi wilayah ini mempunyai jalan keluar tersendiri. Pernikahan lotre sebagai sebuah jenis penentuan calon suami di masyarakat Kecamatan Parang Kabupaten Magetan bagi wanita yang hamil di luar pernikahan yang sah dan melakukan hubungan seksual pra nikah tanpa ada laki-laki yang ingin bertanggung jawab dengan cara melotre calon suami. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, pernikahan lotre ini boleh dilakukan, walau pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat para fuqaha terkait kebolehan wanita hamil untuk menikah. Adapun status anak hasil hubungan pra nikah dalam pernikahan lotre ini hanya mendapatkan nasab pada ibunya saja, sehingga jika ia perempuan dan hendak menikah hanya mendapat perwalian dari wali hakim saja.

UTILIZATION AND MAINTENANCE OF HOUSE PAWNED AS A FIKIH PERSPECTIVE Neng Eri Sofiana
Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 12 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/mu.v12i2.2607

In Cianjur, West Java, to be precise, in the area of Cipanas District, there was an additional alternative to get the house temporary besides rented houses, namely pawned houses which are also in great demand because the payment will be recovered after the time the agreement ends. In Islam, there are differences of scholars’ opinions regarding the use of pawned goods, and many even state clearly that the use of pawned goods is not allowed. Then with field research and a qualitative descriptive approach with inductive data analysis methods, this paper will look at the legal status of a pawned house that is used as a residence and how to maintain the pawned house. It is found that the trend of looking for a pawned house and occupy it as a residence in Cianjur has been found for a long time, even now it can still be easily found. This happens because of the dense population with land which is also widely used for settlements, tourist attractions, accommodation, shops, and others. In addition, many empty villa buildings are also being promoted as a pawned house. As a result, this transaction becomes valid and can be carried out because the use of the pledged property in this case the pawned house as a residence has received permission from rahin and is in accordance with the initial agreement. If the pawned house is damaged due to the negligence of murtahin, then he is obliged to repair or replace it, but if it is damaged due to the length of time it becomes Rahin's responsibility.

KONSEP MAHAR SITI MUSDAH MULIA DAN MARZUKI WAHID MENURUT DALALAH NAS} Neng Eri Sofiana
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2720

Ketentuan mahar telah disepakati dan dipraktikan sebagai pemberian dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan, begitu juga yang dikatakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 30 bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun, hal ini berbeda dengan ketentuan mahar dalam pasal 16 CLD-KHI yang disebutkan bahwa mahar bisa diberikan oleh calon istri kepada calon suami atau sebaliknya. Kedua tokoh yang ikut merumuskan ketentuan ini adalah Siti Musdah Mulia dan Marzuki Wahid sebagai tokoh yang berangkat dari staf atau birokrat Depag. Penelitian ini akan melihat bagaimana konsep mahar yang disajikan Siti Musdah Mulia dan Marzuki Wahid serta urgensi penerapannya dalam tata hukum perkawinan Indonesia, kemudian melihat konsep mahar tersebut melalui kacamata dalalah nas}. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka yang dilengkapi dengan wawancara kepada narasumber terkait, yakni Siti Musdah Mulia dan Marzuki Wahid. Hasil dari penelitian ini adalah konsep yang berbeda dengan yang konsep mahar yang sudah dipahami dan dipraktikkan umat Islam, karena konsep mahar bukan lagi menjadi kewajiban suami, melainkan menjadi sebuah simbol cinta kasih yang dapat diberikan oleh dan dari siapapun atau dapat diberikan dari pihak istri kepada suami atau dapat saling memberi mahar satu sama lain. Selain itu, konsep mahar yang disajikan oleh Siti Musdah Mulia dan Marzuki Wahid meniadakan konsep dukhul, sedangkan di dalam Islam, konsep mahar memiliki kaitan erat dengan dukhul.

Sekoper Cinta: Solusi Peningkatan Kualitas Perempuan di Tatar Sunda Neng Eri Sofiana
HUMANISMA : Journal of Gender Studies Vol 4, No 2 (2020): Juli - Desember 2020
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/humanisme.v4i2.3522

West Java for the past three years has been included in the top three provinces with the highest number of divorces and the highest rate of child violence. Ridwan Kamil and the Chief of the West Java PKK launched 'Sekoper Cinta' or women's school held by the DP3AKB which make an affort to empower women to achieve equality , participation, access, roles, benefits and control between women and men in all fields. This school has held a graduation ceremony for 2,700 women on October 22, 2019. This program is held to improve the quality of women so they can reduce the rate of divorce and violence against children. So, how is this program carried out in West Java, can it reduce the existing divorce rate? Can it be applied in other areas as a solution to protect women and children? In fact, Sekoper Cinta is able to make women and mothers more empowered and qualified with a lot of materials that encourage family resilience and economic independence, so that if applied it will certainly be able to reduce the divorce rate in West Java and this program can be used as guidelines and examples for other areas because the results are able to give freedom to women from gender injustice. Jawa Barat selama tiga tahun terakhir ini termasuk ke dalam tiga besar provinsi dengan jumlah perceraian terbanyak dan angka kekerasan anak terbesar. Ridwan Kamil beserta Ketua PKK Jawa Barat meluncurkan ‘Sekoper Cinta’ atau Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita sebagai sekolah khusus perempuan yang diadakan oleh Pemprov Jawa Barat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang berupaya dalam memberdayakan para perempuan demi mewujudkan kesetaraan, partisipasi, akses, peran, manfaat, dan kontrol antara perempuan dan laki-laki di semua bidang. Sekolah ini telah mengadakan wisuda bagi 2.700 perempuan pada 22 Oktober 2019 lalu. Program ini diadakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas perempuan sehingga dapat menekan angka perceraian dan kekerasan terhadap anak. Maka, bagaimana program ini dilakukan di Jawa Barat, apakah dapat menekan angka perceraian yang ada? Apakah mampu diterapkan di wilayah lain sebagai solusi melindungi kaum perempuan dan anak? Ternyata, Sekoper Cinta mampu membuat perempuan dan ibu-ibu lebih berdaya dan berkualitas dengan sekian banyak materi yang mendorong kepada ketahanan keluarga dan kemandirian ekonomi, sehingga jika diaplikasikan tentu akan mampu menekan angka perceraian yang ada di Jawa Barat dan program ini dapat dijadikan pedoman serta contoh bagi wilayah lainnya karena hasilnya yang mampu memberi kebebasan kepada perempuan dari ketidakadilan gender.

IKRAR JATUKRAMI: IKRAR PERNIKAHAN KONTEKS SUNDA Neng Eri Sofiana
Aqlam: Journal of Islam and Plurality Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Manado

Abstract: Generally, marriage contract is a statement from the female guardian and acceptance from the bridegroom, but it is different from the Jatukrami pledge made by the Sunda Wiwitan indigenous people which begins with the statement of the bride and then responds by the guardian. The practice is done by uniting the thumbs of the bride's right hand and closing with the guardian's right hand fist. Most are done after the marriage contract in KUA, but in other cases it is carried out independently. Then what is the f urf review of the implementation and existence of the Jatukrami pledge on the Sunda Wiwitan indigenous people? The pledge of jatukrami as a mechanism for marriage pledges using Sundanese, begins with an introduction delivered by pangjejer and several questions submitted to the bride and groom, followed by a request for a marriage permit from the bride to the guardian (father) answered by giving permission from the guardian and being greeted with thanksgiving from both brides and endorsed by indigenous elders. This form of pledge is justified f urf and includes al-‘urf as-s} ah} which can be maintained and maintained. The reason for its existence is divided into three parts, namely the people who consider it as custom, so that the marriage contract is still carried out. Then the people who consider it as a mandatory instrument in marriage, so that they feel enough with the jatukrami pledge, and the people who assume that marriage is legal with a contract in KUA, so they do not carry out jatukrami pledges.Keyword: Ikrar Jatukrami, Sunda Wiwitan, Marriege. Abstrak: Umumnya, akad nikah ialah pernyataan dari wali perempuan dan penerimaan dari mempelai pria, namun berbeda dengan ikrar Jatukrami yang dilakukan oleh masyarakat adat Sunda Wiwitan yang diawali dengan pernyataan mempelai wanita kemudian ditanggapi wali. Praktiknya dilakukan dengan menyatukan jempol tangan kanan mempelai dan ditutup dengan kepalan tangan kanan wali perempuan. Kebanyakan dilakukan setelah akad nikah di KUA, namun dalam kasus lain dilakukan mandiri. Lalu bagaimana tinjauan ‘urf terhadap pelaksanaan dan eksistensi ikrar Jatukrami pada masyarakat adat Sunda Wiwitan? Ikrar jatukrami sebagai mekanisme ikrar pernikahan dengan menggunakan bahasa Sunda, diawali dengan pengantar yang disampaikan oleh pangjejer dan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kedua mempelai, dilanjutkan dengan permintaan izin menikah dari mempelai wanita kepada wali (ayah) yang dijawab dengan pemberian izin dari wali dan disambut dengan ucapan syukur dari kedua mempelai dan disahkan oleh sesepuh adat. Bentuk ikrar ini dibenarkan secara ‘urf dan termasuk al-‘urf as-s}ah}ih yang dapat dipertahankan dan dipelihara. Adapun alasan eksistensinya terbagi menjadi tiga bagian, yakni masyarakat yang mengganggap sebagai adat, sehingga akad nikah tetap dilakukan. Kemudian masyarakat yang mengganggapnya sebagai instrumen wajib dalam pernikahan, sehingga merasa cukup dengan ikrar jatukrami saja, dan masyarakat yang mengganggap bahwa pernikahan sudah sah dengan akad di KUA, sehingga tidak melaksanakan ikrar jatukrami.Kata kunci: Ikrar Jatukrami, Sunda Wiwitan, Akad Nikah.

The Application of Article 53 of KHI (Islamic Law Compilation) Regarding Pregnant Marriage in Lottery Marriage Neng Eri Sofiana; Muhammad Ismail Sunni
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 19, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v19i1.1453

Pregnant marriagebecomes a phenomenon that is still happening in Indonesia and is even one of the most significant contributors to the reason for the dispensation of marriage. In Parangdistrict, Magetan Regency, pregnant marriage is also one of the solutionsfor a case in which many women get pregnant without a legal marriage. Pregnancies were not initiated from sexual intercourse between a man and a woman but were carried out by many men, so the model of determination was by lottery. Furthermore, this article will analyze the pregnant woman who is married to a man who does not impregnate her and the child's status according to article 53 of KHI. In article 53 KHI, no line explicitly explains the permissibility or prohibition of a pregnant woman to marry a man who does not impregnate her. Still, many interpret that this is not allowed.Meanwhile, a legitimate child in KHI is a child born during a legal bond. So, when DNA testing proof or the like is not done to see the legality of the child, then this child is still considered a legitimate child by both of them because they were born in a marriage bond. In sum, a pregnant marriage in a lottery marriage with a man who does not impregnate the woman has many sides of ambiguity. So, there must be a revision of article 53 and article 99 of KHI.

Gender Harmony and Family Resilience on Online Motorcycle Drivers in Ponorogo Regency During the Covid-19 Evi Muafiah; Ulin Nadya Rif'atur Rahmah; Neng Eri Sofiana; Maslathif Dwi Purnomo
Muwazah Vol 14 No 1 (2022)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v14i1.5150

Online motorcycle drivers were one of the informal workers impacted by the Covid-19 for economic issues. The crisis effect was not only allied to physical, but also social and psychological aspects. Society was required to adapt and survive for facing unpredictable changes during this time. Any effort to overcome various problems in family life could not be separated from the agreement to divide several roles, following a gender harmony concept which encouraged the application of multiple parts and positions in family life with a balanced proportion based on each one’s interest to support mutual progress and realize gender equality and justice. This study was aimed to identify the implementation of a gender harmony approach for reinforcing online motorcycle drivers’ family resilience amid the Covid-19 pandemic era. Findings indicated that the drivers’ family resilience was strengthened by having double incomes due to providing more access for both husbands and wives to earn money. The value was also fortified by instilling several principles such as communication, commitment, and cooperation in both public and domestic works. However, one of the respondent’s families did not reflect a gender harmony relative because of having a double burden in the home that realized gender inequality and inequity.

Sekoper Cinta: Solusi Peningkatan Kualitas Perempuan di Tatar Sunda Neng Eri Sofiana
HUMANISMA : Journal of Gender Studies Vol 4, No 2 (2020): December 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

West Java for the past three years has been included in the top three provinces with the highest number of divorces and the highest rate of child violence. Ridwan Kamil and the Chief of the West Java PKK launched 'Sekoper Cinta' or women's school held by the DP3AKB which make an affort to empower women to achieve equality , participation, access, roles, benefits and control between women and men in all fields. This school has held a graduation ceremony for 2,700 women on October 22, 2019. This program is held to improve the quality of women so they can reduce the rate of divorce and violence against children. So, how is this program carried out in West Java, can it reduce the existing divorce rate? Can it be applied in other areas as a solution to protect women and children? In fact, Sekoper Cinta is able to make women and mothers more empowered and qualified with a lot of materials that encourage family resilience and economic independence, so that if applied it will certainly be able to reduce the divorce rate in West Java and this program can be used as guidelines and examples for other areas because the results are able to give freedom to women from gender injustice. Jawa Barat selama tiga tahun terakhir ini termasuk ke dalam tiga besar provinsi dengan jumlah perceraian terbanyak dan angka kekerasan anak terbesar. Ridwan Kamil beserta Ketua PKK Jawa Barat meluncurkan ‘Sekoper Cinta’ atau Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita sebagai sekolah khusus perempuan yang diadakan oleh Pemprov Jawa Barat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang berupaya dalam memberdayakan para perempuan demi mewujudkan kesetaraan, partisipasi, akses, peran, manfaat, dan kontrol antara perempuan dan laki-laki di semua bidang. Sekolah ini telah mengadakan wisuda bagi 2.700 perempuan pada 22 Oktober 2019 lalu. Program ini diadakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas perempuan sehingga dapat menekan angka perceraian dan kekerasan terhadap anak. Maka, bagaimana program ini dilakukan di Jawa Barat, apakah dapat menekan angka perceraian yang ada? Apakah mampu diterapkan di wilayah lain sebagai solusi melindungi kaum perempuan dan anak? Ternyata, Sekoper Cinta mampu membuat perempuan dan ibu-ibu lebih berdaya dan berkualitas dengan sekian banyak materi yang mendorong kepada ketahanan keluarga dan kemandirian ekonomi, sehingga jika diaplikasikan tentu akan mampu menekan angka perceraian yang ada di Jawa Barat dan program ini dapat dijadikan pedoman serta contoh bagi wilayah lainnya karena hasilnya yang mampu memberi kebebasan kepada perempuan dari ketidakadilan gender.

Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Litigasi: Kajian Perkara No. 011/Pdt. G/2018/Pta. Plk Neng Eri Sofiana
Indonesian Journal of Shariah and Justice Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga dan Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate

The settlement of child custody disputes becomes an endless dispute, as in case no. 011/Pdt. G/2018/PTA. Plk previously had three decisions from different courts. Custody is one of the things fought over by married couples who are going to or are getting divorced. This paper will look at how the settlement of child custody disputes is resolved by litigation as in case no. 011/Pdt. G/2018/PTA. Plk, and how the settlement is out of court or non-litigation and what considerations are used to resolve the dispute. Written using literature study with primary sources in the form of laws and related regulations. As a result, the holder of child custody is prioritized to the mother, but the regulation does not clearly state this requirement, so this is one of the judges' considerations. The consideration of judges in court as well as parties who help resolve cases outside of litigation as a whole will rely on what is best for the child by considering all aspects.

Pemanfaatan Wakaf Tunai Di SMA Trensains Sragen Neng Eri Sofiana; Uswatul Khasanah; Alif Ilham Ramadhan; Muhammad Nur Huda
Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD) Vol 2, No 2 (2022): Islamic Philanthropy and Disaster
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/joipad.v2i2.4741

Trensains Muhammadiyah Sragen didirikan dari wakaf tunai yang diusung oleh Lazismu, penambahan luas dan setiap bangunan di wakaf tunai, bahkan menggadaikan diri sebagai pondok wakaf. Program wakaf uang yang sedang berjalan di tahun 2021 juga beragam. Tulisan ini akan melihat bagaimana strategi dan pemanfaatan wakaf tunai yang ada dilakukan dengan menganalisis konten dengan data yang terdapat pada website Transains, jurnal dan wawancara dengan Lazismu Trensains. Oleh karena itu, melalui sedekahninja.id, Lazismu Trensains telah menggalakkan 7 program seperti wakaf produktif Trensmart, wakaf produktif perkebunan pisang Cavendish, wakaf lahan lahan untuk sekolah Trensains, donasi berupa zakat maal 2,5 % atau zakat fitrah, dan wakaf produktif mesin ' Leveluk Super 501',memiliki 171 donatur dan berhasil menggalang dana sebesar Rp 4.275.492.142,-. Strategi fundraising yang dilakukan adalah dengan tatap muka, special event, dan campaign atau penggalangan dana menggunakan media internet (website dan platform lainnya), sedangkan strategi pengelolaan dana wakaf dilakukan dengan model klasik dan produktif. Kemudian strategi distribusi digunakan untuk mensubsidi operasional lembaga dan biaya pendidikan 270 siswa. Pengelolaan penggunaan wakaf uang di Lazismu Trensains dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan peran Nadhir yang profesional dan optimal dalam memanfaatkan teknologi. sedangkan strategi pengelolaan dana wakaf dilakukan dengan model klasik dan produktif.Kemudian strategi distribusi digunakan untuk mensubsidi operasional lembaga dan biaya pendidikan 270 siswa. Pengelolaan penggunaan wakaf uang di Lazismu Trensains dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan peran Nadhir yang profesional dan optimal dalam memanfaatkan teknologi. sedangkan strategi pengelolaan dana wakaf dilakukan dengan model klasik dan produktif. Kemudian strategi distribusi digunakan untuk mensubsidi operasional lembaga dan biaya pendidikan 270 siswa. Pengelolaan penggunaan wakaf uang di Lazismu Trensains dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan peran Nadhir yang profesional dan optimal dalam memanfaatkan teknologi.

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search