Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Jurnal Cakrawala Hukum Lambung Mangkurat Law Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Literasi Hukum MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Prosiding Seminar Nasional Unimus
Pratiwi, Putri Fransiska Purnama
Universitas Palangka Raya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEMUDA: MENUJU PALANGKA RAYA SEBAGAI IBUKOTA PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Suprayitno, Suprayitno; Silalahi, Juli Natalia; Pratiwi, Putri Fransiska Purnama
Administratio Vol 10 No 2 (2019): Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The article aimed to analyze and identify the readiness of the Palangka Raya city to be the Administrative Capital City of the Republic of Indonesia. An indicator is from the aspect of Youth readiness in the City of Palangka Raya in welcoming the transfer of the administrative capital city. As an important aspect in preparing the Palangka Raya city as the Capital of the future Government is the readiness of youth in the Palangka Raya itself in welcoming the transfer of the administrative capital city from Jakarta to Palangka Raya. Youth, in reality, is a pioneer of any changes occurring throughout the history of the Indonesian. The roles of youth always start from the National Awakening on 1908, the Youth Oath on 1928, the Independence Revolution on 1945, the Proclamation of Independence on 1945, and the Reformation Movement on 1998. Based on history on behalf of the Youth has sensitivity to the problems faced by the nation. Currently, there is a positive trend related to Youth activities in Palangka Raya. Today, there are a lot of youth communities in the Palangka Raya that are formed by young people on the basis of social awareness, voluntary and non-profit oriented aiming to improve competence. There needs a collaboration between the local government and the youth community aiming to invite more youth in Palangka Raya who are creative in an effort in welcoming the transfer of the administrative capital city of Republic of Indonesia, from Jakarta to Palangka Raya city.
Permasalahan Yuridis Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pratiwi, Putri Fransiska Purnama
Lambung Mangkurat Law Journal Vol 1, No 2 (2016): September
Publisher : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/lamlaj.v1i2.17

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui aspek keadilan bagi pihak ke 3 (tiga) dari ketentuan tentang bukti kepemilikan hak atas tanah sebagai dasar ganti kerugian pada Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif.Ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor2 Tahun 2012 ini tidak menjamin dan mengabaikan nilai keadilan bagi pihak ke 3 (tiga) yang dapat membuktikan sebaliknya, yaitu menutup akses pembuktian terbalik terhadap alat bukti dengan adanya kalimat “tidak dapat diganggu-gugat dikemudian hari”.
E-VOKASI KALTENG BARIGAS PADA PENGURUS RUMAH IBADAH KAWASAN WISATA KERENG BANGKIRAI KALIMANTAN TENGAH SEBAGAI UPAYA MENEKAN LAJU PENAMBAHAN KASUS COVID-19 DARI KLUSTER RUMAH IBADAH Nuraliah Ali; Putri Fransiska Purnama Pratiwi
MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/tano.v5i1.1576

Abstract

Rumah Ibadah di Kawasan wisata Kereng Bangkirai berpotensi menjadi kluster baru penyebaran Covid-19 karena ramai dikunjungi oleh wisatawan dari dalam maupun luar Kalimantan Tengah. Tujuan program ini untuk menawarkan alternatif solusi terhadap permasalahan pada mitra yakni minimnya pengetahuan, pemahaman dan keterampilan penatakelolaan rumah ibadah sesuai standar protocol Kesehatan. Metode yang digunakan yakni pemberian teori/ materi dan praktek/ pendampingan dengan kombinasi pelaksanaan online via zoom dan offline. Program ini merupakan program kemitraan antara perguruan tinggi dengan Kelompok Sadar Wisata (POK DARWIS) yang merupakan perpanjangantangan pemerintah dalam mengelola kawasan wisata kereng bangkirai termasuk rumah-rumah ibadah di dalamnya. Program yang dilakukan berupa e-vokasi Kalteng Barigas, transfer teknologi berupa bodyshield standshield, hangershield, magneticshield dan video simulasi penatakelolaan pelaksanaan ibadah yang menerapkan protokol Kesehatan. Dengan adanya program ini, rumah-rumah ibadah dapat menjadi mitra percontohan penatakelolaan kegiatan keagamaan sesuai protocol Kesehatan demi menekan laju peningkatan Covid-19 dan menciptakan Kesehatan masyarakat secara luas.
Analisis Substansi Najis: Studi Awal Perancangan Alat Deteksi Najis Mukhoffafah dan Mutawassithoh Nuraliah Ali; Putri Fransiska Purnama Pratiwi; Syarpin Syarpin
Intelektualita Vol 10 No 2 (2021): Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains
Publisher : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/intelektualita.v10i2.9921

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan najis mutawassithoh dan mukhoffafah sebagai suatu studi awal pengembangan inovasi berupa desain alat deteksi najis yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi keberadaan najis yang melekat pada tubuh, pakaian, tempat/alat ibadah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode framing dan studi literatur. Penelitian ini dimulai dari kegiatan penetapan sampel. Total sampel ditentukan yakni air seni bayi laki-laki yang belum diberi makan apa-apa selain ASI dan air seni orang dewasa. Selanjutnya data akan dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada urine kategori mutawassithoh dan mukhoffafah dari segi koefisien serapan liniernya, kandungan amonia dan persentase bakteri. Mendeteksi najis dapat menggunakan sensor fisika dan sensor kimia. Sensor fisika mendeteksi suatu besaran berdasarkan hukum-hukum fisika, yaitu seperti sensor cahaya, suara, gaya, kecepatan, percepatan, maupun sensor suhu. Sensor kimia mendeteksi jumlah zat kimia dengan jalan mengubah besaran kimia menjadi besaran listrik yang melibatkan beberapa reaksi kimia, seperti misalnya pada sensor pH, sensor oksigen, sensor ledakan, serta sensor gas.
Upaya Hukum untuk Menjerat Tindakan Pelakor dalam Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju Putri Fransiska Purnama Pratiwi; Suprayitno Suprayitno; Triyani Triyani
Jurnal Cakrawala Hukum Vol 10, No 2 (2019): December 2019
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/idjch.v10i2.3469

Abstract

The problem that occurs is a legal vacuum regarding the regulation of sanctions that can be imposed on women who dare to tempt married men (Pelakor) through national law. In Dayak indigenous people in Central Kalimantan, the Dayak Customary Law is enforced firmly, but is still not widely known. This research uses a type of qualitative empirical research, conducted by visiting the Kedamangan Institutions in Central Kalimantan and Dayak Customary Council (DAD) in Central Kalimantan. It can complement the national legal effort before the national legal implementation of RUU KUHP for Dayak Ngaju community in Central Kalimantan. The legal effort taken to ensnare the cheating woman’s action is the challenge of oath that is the most serious legal effort that can be conducted by the indigenous people of Dayak Ngaju tribe. They believe that the oath pronounced during the Basara Adat will be seriously for those who dare to lie.They might have a short life, no fortune and suffer from continuing illness for themselves and their descendants and siblings. Dayak Ngaju’s custom sanctions imposed for Pelakor is to pay twice the value of the customary marriage (dowry) of a man he arrogated to pay shame compensation for the woman's wife's legal family, pay compensation for the marriage costs for the legal wife and pay for the party peace.How to cite item: Pratiwi, P., Suprayitno, S., Triyani, T. (2019). Upaya Hukum untuk Menjerat Tindakan Pelakor dalam Perspektif Hukum Adat Dayak Ngaju. Jurnal Cakrawala Hukum, 10(2), 209-217. doi:https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3469
UPAYA PEMBERANTASAN MAFIA TANAH DI KOTA PALANGKA RAYA Putri Fransiska Purnama Pratiwi
Literasi Hukum Vol 5, No 2 (2021): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.17 KB)

Abstract

Kasus sengketa tanah masih marak di Kota Palangka Raya,Kalimantan Tengah. Tumpang tindih Surat Kepemilikan Tanah (SKT) dan sertifikat atas satu bidang tanah sering kali terjadi disebabkan keberadaan para mafia tanah. Berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor : 01/Juknis/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, dijelaskan pengertian mafia tanah adalah “Individu, kelompok dan/atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan Penelitian dilakukuan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Upaya pemberantasan mafia tanah di Kota Palangka Raya yaitu Tim Terpadu menggunakan upaya penal (represif) dan non-penal (preventif) baik dari aspek hukum formil dan hukum adat dengan pemasangan “Hinting Pali” sesuai hukum Adat Dayak
Existence of Customary Law through Comparative Education between Dayak Ngaju Customary Law and National Law Putri Fransiska Purnama Pratiwi; Suprayitno Suprayitno; Triyani Triyani
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 3, No 2 (2020): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v3i2.882

Abstract

Resolving acts of adultery as the consequence of woman seducing a married man that sometime may lead to out of wedlock pregnany will not be sufficient to only be pursued through national legal channels in the point of view of the Dayak Ngaju tribe. National law regulates sanctions for adulterers/spouse poachers but does not consider the interests of legitimate wives who become the victims. This study aimed to educate the Dayak Ngaju tribe to have better knowledge regarding the local customary law and as a refinement material for the National Criminal Law.The research method used in this study was empirical research method conducted through interviews with damang and mantir adat in Palangka Raya City. The Dayak Ngaju Customary Law has distinct classification of adulterers. Therefore, all forms of actions committed by women who seduce other women's husbands are prohibited in Ngaju Dayak Customary Law. This is reinforced by different customary sanctions in each classification.The National Law has regulated the regulation regarding of homewreckers (husband poachers) in the latest Criminal Code Bill but does not formally regulate psychological recovery for wives who are the victims of infidelity.
PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI ANAK ANGKAT BERDASARKAN HUKUM ADAT DAYAK NGAJU DI KEDAMANGAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA Putri Fransiska Purnama Pratiwi
Belom Bahadat Vol 9 No 02 (2019): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu
Publisher : Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/bb.v9i02.391

Abstract

This research determine the right of an adopted child to obtain inheritance rights and the position of his biological parents in the customary law of Dayak Ngaju. The study uses a type of empirical legal research with interview methods and document review. The child is raised through the procedure of Hambai Angkat, the child's position becomes equal to the biological child. The child's has no relationship with his biological parents anymore. The position of biological parents in the distribution of children's inheritance has been illustrated from the status of adoption of the child. If the child is appointed by adoption of Hambai Angkat, his biological parents have absolutely no rights in the distribution of the adopted family's heirs to his child. Bif the child is still under age, then he is most likely will be returned to his biological parents with a "provision" to his parents to return to take care of him.
TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN TAKSI ONLINE DI BANDAR UDARA TJILIK RIWUT PALANGKA RAYA Putri Fransiska Purnama Pratiwi
Belom Bahadat Vol 11 No 2 (2021): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu
Publisher : Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/bb.v11i2.758

Abstract

abstrak.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELAKOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Putri Fransiska Purnama Pratiwi
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.43 KB)

Abstract

Sanksi pidana yang dapat diterapkan pada “pelakor” saat ini, sebelum RKUHP diterapkan merujuk pada ketentuan Pasal 284 Ayat (1) Angka 1 Huruf a KUHP yaitu diancam pidana penjara paling lama (9) sembilan bulan. Hal ini berlaku untuk suami/istri dan atau pun perempuan/laki yang menjadi selingkuhannya tersebut. Maka pasangan yang sah dari dari suami/istri yang melakukan zina tersebut dapat membuat pengaduan dan dapat melaporkan perbuatan “pelakor” tersebut ke kepolisian dengan menyertakan dua alat bukti maupun saksi atas terjadinya perzinahan tersebut. Dapat pula jika ia sendiri yang melihat ataupun menyaksikan secara langsung perzinahan tersebut. Tulisan ini diperoleh secara normatif berdasarkan pengamatan kasus-kasus yang telah ada.
Co-Authors Nuraliah Ali Silalahi, Juli Natalia Suprayitno Suprayitno Syarpin Syarpin Thea Farina Triyani Triyani Triyani, Triyani