Pitriyantini, Putu Eka
Universitas Tabanan

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Komunikasi Hukum

PERATURAN KEBIJAKAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI Pitriyantini, Putu Eka
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 5, No 2 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.825 KB) | DOI: 10.23887/jkh.v5i2.18332

Abstract

Peraturan Kebijakan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi, sebagai bagian penyelenggaraan tugas pemerintahan, kewenangan pembuatan kebijakan melekat pada jabatan pemerintahan yang dijalankan oleh pejabat pemerintah, dan ternyata telah menyebabkan banyak pejabat yang menjadi tersangka bahkan terpidana. Disisi lain, dianutnya pendapat kebijakan pemerintah tidak dapat dipersoalkan secara hukum. Kebijakan tidak mungkin diajukan kepengadilan apalagi dikenakan hukum pidana karena dasar hukum kebijakan yang menjadi dasar hukum penuntutannya tidak ada. Hal ini disebabkan suatu kebijakan pada umumnya berjalan tidak seiring/belum diatur dalam peraturan tertulis. Hal ini menjadi penting untuk dikaji, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengambilan,pelaksanaan kebijakan dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.
PERANAN DESA PAKRAMAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DI KECAMATAN KEDIRI, TABANAN, BALI Adi Surya, I Kadek; Pitriyantini, Putu Eka
Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol 6, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28063

Abstract

“Peranan Desa Pakraman dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja di Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali”. Penyalahgunaan narkotika sangat mengkhawatirkan terutama dikalangan generasi muda. Dewasa ini semakin banyak terjadi penyalahgunaan NARKOBA.Hasil Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia,yang dilakukan BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2017,prevalensi penyalahgunaan Narkoba pada kelompok usia remaja adalah sebesar 24%. Dalam Undang-Undang Narkotika,efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum.Hal ini dirasa kurang untuk meminimalisir penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.Peran serta masyarakat sangat dibutuh dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota,tapi sudah sampai ke Desa. Sehingga diperlukan peranan Desa Pakraman untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba. Penulisan jurnal ini bertujuan bagaimana sesungguhnya peranan desa Pakraman khususnya di Kecamatan Kediri dalam menanggulangi Narkoba terutama bagi remaja. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Berdasarkan kajian penelitian ini, bahwa Peranan Desa Pakraman Kecamatan Kediri untuk masalah narkoba yang pemakainya remaja, dimana desa pakrmanan memfasilitasi untuk menempuh penyelesaian masalah secara kekeluargaan/Prefentif.
PERATURAN KEBIJAKAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI Putu Eka Pitriyantini
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5 No 2 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v5i2.18332

Abstract

Peraturan Kebijakan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi, sebagai bagian penyelenggaraan tugas pemerintahan, kewenangan pembuatan kebijakan melekat pada jabatan pemerintahan yang dijalankan oleh pejabat pemerintah, dan ternyata telah menyebabkan banyak pejabat yang menjadi tersangka bahkan terpidana. Disisi lain, dianutnya pendapat kebijakan pemerintah tidak dapat dipersoalkan secara hukum. Kebijakan tidak mungkin diajukan kepengadilan apalagi dikenakan hukum pidana karena dasar hukum kebijakan yang menjadi dasar hukum penuntutannya tidak ada. Hal ini disebabkan suatu kebijakan pada umumnya berjalan tidak seiring/belum diatur dalam peraturan tertulis. Hal ini menjadi penting untuk dikaji, untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengambilan,pelaksanaan kebijakan dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.
PERANAN DESA PAKRAMAN DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DI KECAMATAN KEDIRI, TABANAN, BALI I Kadek Adi Surya; Putu Eka Pitriyantini
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28063

Abstract

“Peranan Desa Pakraman dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja di Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali”. Penyalahgunaan narkotika sangat mengkhawatirkan terutama dikalangan generasi muda. Dewasa ini semakin banyak terjadi penyalahgunaan NARKOBA.Hasil Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia,yang dilakukan BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2017,prevalensi penyalahgunaan Narkoba pada kelompok usia remaja adalah sebesar 24%. Dalam Undang-Undang Narkotika,efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum.Hal ini dirasa kurang untuk meminimalisir penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.Peran serta masyarakat sangat dibutuh dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota,tapi sudah sampai ke Desa. Sehingga diperlukan peranan Desa Pakraman untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba. Penulisan jurnal ini bertujuan bagaimana sesungguhnya peranan desa Pakraman khususnya di Kecamatan Kediri dalam menanggulangi Narkoba terutama bagi remaja. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Berdasarkan kajian penelitian ini, bahwa Peranan Desa Pakraman Kecamatan Kediri untuk masalah narkoba yang pemakainya remaja, dimana desa pakrmanan memfasilitasi untuk menempuh penyelesaian masalah secara kekeluargaan/Prefentif.